Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : eproceedings of engineering

Usulan Kebijakan Persediaan Material Inventory dengan Menggunakan Metode Continuous Review dan Periodic Review Untuk Mengurangi Overstock di Warehouse PT XYZ Hutabarat, Reza Pramana; Ardiansyah, Muhammad Nashir; Sumargo , Seto
eProceedings of Engineering Vol. 11 No. 3 (2024): Juni 2024
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang TIK dan jaringan telekomunikasi dengan komitmenmemberikan akses informasi dan komunikasi tanpa batas kepada masyarakat Indonesia, terutama di Sumatera Barat. PTXYZ berkomitmen untuk menyediakan layanan konstruksi danpengelolaan infrastruktur jaringan. Namun, PT XYZ menghadapi tantangan berupa persediaan material yang selalumelebihi permintaan (overstock) disebabkan oleh kebijakanpersediaan yang kurang optimal dan kurangnya klasifikasimaterial. Dalam penelitian ini, metode continuous review (s, S)dan periodic review (R, s, S) digunakan untuk merancangkebijakan persediaan, sedangkan analisis ABC digunakanuntuk mengklasifikasikan material. Hasilnya, klasifikasi ABCmenghasilkan 5 unit material dalam kategori A, 3 unit dalamkategori B, dan 4 unit dalam kategori C. Kategori Amenerapkan metode continuous review (s, S) dengan berhasilmengurangi persediaan sebesar 81,4% dan total biayapersediaan 6,17%. Kategori B juga menggunakan metode yangsama dan mengurangi persediaan sebesar 85,9% serta totalbiaya persediaan 18,20%. Kategori C menerapkan metodeperiodic review (R, s, S) dan berhasil mengurangi persediaansebesar 69,7% serta total biaya persediaan 12,76%. Denganpenerapan metode-metode ini, PT XYZ berhasilmengoptimalkan manajemen persediaan dan mengurangioverstock, mendukung komitmen mereka dalam memberikanakses informasi dan komunikasi yang lebih baik kepadamasyarakat Indonesia, terutama di Sumatera Barat. Kata kunci - Overstock, material inventory, continuous review (s,S), periodic review (R,s,S), anlisis ABC.
Penentuan Prioritas Wilayah Alokasi Bantuan Bencana Di Provinsi Jawa Barat Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Akhmad Haidar Ramadhani; Putu Giri Artha Kusuma; Seto Sumargo
eProceedings of Engineering Vol. 13 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat kejadian bencana tinggi di Indonesia, namun penentuan prioritas wilayah alokasi bantuan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat masih bergantung pada data eksternal seperti IRBI, tanpa mempertimbangkan variabel lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Diketahui dari data penyaluran bantuan tahun 2022 bahwa penyaluran sering kali dilakukan ke wilayah dengan indeks risiko bencana yang tidak seharusnya didahulukan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesenjangan terhadap wilayah yang seharusnya didahulukan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas wilayah alokasi bantuan bencana secara lebih objektif dan terstruktur. Empat kriteria utama yang digunakan adalah populasi, risiko bencana, aksesibilitas, dan infrastruktur, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, serta data penyaluran bantuan. Hasil AHP menunjukkan bahwa populasi memiliki bobot terbesar (36,56%), diikuti risiko bencana (31,17%), aksesibilitas (17,37%), dan infrastruktur (14,90%). Kabupaten Cianjur teridentifikasi sebagai alternatif wilayah prioritas utama, disusul alternatif wilayah Garut dan Tasikmalaya. Hasil temuan ini mencerminkan pentingnya mempertimbangkan jumlah penduduk terdampak dalam perencanaan bantuan. Sistem yang dihasilkan diharapkan menjadi alat bantu yang akuntabel bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan distribusi bantuan yang objektif dan transparan yang berbasis data. Kata kunci — Analytical Hierarchy Process, Bantuan Bencana, Prioritas Wilayah.