Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal of Innovative and Creativity

Evaluasi Program Pelayanan Keluarga Berencana di Puskesmas Kebar Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Yimerni Margarith Mudumi; Novita Medyati; Semuel Piter Irab; Rosmin M. Tingginehe; Agus Zainuri; Septevanus Rantetoding; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.604

Abstract

Pendahuluan: Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi nasional dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Namun, pelaksanaannya di wilayah terpencil seperti Puskesmas Kebar, Kabupaten Tambrauw, masih menghadapi berbagai tantangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan KB dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang terdiri dari petugas kesehatan, kader, dan pasangan usia subur (PUS). Teknik analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan keempat komponen model CIPP. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks, terdapat kebutuhan tinggi terhadap layanan KB, namun masih dihambat oleh rendahnya pemahaman dan pengaruh nilai budaya. Dari sisi input, keterbatasan sumber daya manusia, logistik, dan sarana menjadi penghambat utama. Aspek proses menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan belum berjalan optimal dan belum menjangkau semua wilayah. Pada aspek produk, capaian KB masih rendah, dominan pada metode jangka pendek, serta masih tingginya kelompok unmet need. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa implementasi program KB di Puskesmas Kebar belum optimal dan memerlukan penguatan pada seluruh komponen pelaksanaan, khususnya dalam edukasi berbasis komunitas dan penyediaan sumber daya yang memadai.
Analisis Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan Dengan Pelayanan Dialisis Di RSUD Jayapura Papua Imelda Bowaire; Novita Medyati; Agus Zainuri; Rosmin M. Tingginehe; Semuel Piter Irab; Sarce Makaba; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.623

Abstract

  Pelayanan hemodialisis merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan berbiaya tinggi yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Di RSUD Jayapura, Papua, layanan ini menjadi sangat vital karena meningkatnya jumlah pasien penyakit ginjal kronis (PGK). Meskipun secara umum kebijakan BPJS telah memperluas akses layanan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam pelayanan dialisis di RSUD Jayapura, dengan fokus pada empat aspek utama: kepesertaan, proses klaim, pembiayaan, dan sistem rujukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri dari petugas BPJS, tenaga kesehatan, serta pasien dan keluarga pasien hemodialisis. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada aspek kepesertaan, ditemukan kendala dalam validasi dan keaktifan status peserta akibat belum optimalnya integrasi sistem data kependudukan. Pada proses klaim, hambatan utama terletak pada keterlambatan pengurusan dokumen dan tidak sinkronnya alur administrasi antarunit. Dari sisi pembiayaan, meskipun biaya tindakan medis ditanggung BPJS, rumah sakit masih menanggung beban biaya operasional karena pencairan klaim yang tidak selalu tepat waktu. Sementara itu, sistem rujukan berjenjang belum berjalan optimal karena keterbatasan layanan di puskesmas dan rendahnya pemahaman pasien terhadap prosedur rujukan formal. Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam pelayanan dialisis di RSUD Jayapura telah memberikan manfaat signifikan bagi pasien, namun masih menghadapi hambatan pada keempat aspek utama. Upaya perbaikan sistem data, efisiensi administrasi klaim, penguatan layanan primer, serta edukasi pasien perlu ditingkatkan agar pelayanan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Analisis Proses Perencanaan Kebutuhan Obat Publik Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Puskesmas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya Jemy Landa; Sarce Makaba; Agus Zainuri; Semuel Piter Irab; Arius Togodly; Rosmin M. Tingginehe
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.722

Abstract

Perencanaan kebutuhan obat merupakan bagian penting dalam manajemen logistik farmasi yang bertujuan menjamin ketersediaan obat secara tepat jenis, jumlah, dan waktu. Namun, proses ini sering kali tidak berjalan optimal, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya seperti Kabupaten Intan Jaya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan enam tahap perencanaan kebutuhan obat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Informan terdiri dari kepala Puskesmas, penanggung jawab farmasi, serta petugas Dinas Kesehatan. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan enam tahap perencanaan kebutuhan obat, yaitu: seleksi obat, kompilasi, perhitungan, proyeksi, penyesuaian anggaran, dan evaluasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam tahapan belum dilaksanakan secara optimal. Pada tahap seleksi obat, tidak terdapat pedoman atau metode yang digunakan, dan pemilihan obat cenderung tidak rasional. Tahap kompilasi belum berjalan baik karena pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak menggunakan format standar. Tahap perhitungan kebutuhan obat tidak berbasis data konsumsi atau morbiditas, melainkan hanya berdasarkan perkiraan. Proyeksi kebutuhan juga tidak menggunakan pendekatan epidemiologi dan didasarkan pada asumsi. Penyesuaian rencana anggaran dilakukan secara sepihak oleh Dinas Kesehatan tanpa melibatkan Puskesmas, sehingga sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Evaluasi terhadap proses perencanaan tidak dilakukan secara rutin dan terstruktur akibat ketiadaan format, pembinaan, dan pelaporan. Kesimpulan: Kegagalan dalam pelaksanaan tahapan perencanaan kebutuhan obat disebabkan oleh lemahnya regulasi, kurangnya SDM kefarmasian, dan rendahnya kapasitas manajerial di tingkat Puskesmas. Diperlukan intervensi strategis untuk memperkuat sistem perencanaan berbasis data, memperbaiki koordinasi, serta meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana.
Analisis Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas Wapoga Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Elisabeth Cecilia Dimara; Novita Medyati; Septevanus Rantetoding; Semurl Piter Irab; Hasmi; Rosmin M. Tingginehe
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.954

Abstract

Sumber daya kesehatan merupakan komponen utama dalam sistem kesehatan yang berperan penting dalam menentukan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan sumber daya kesehatan yang optimal sangat diperlukan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang efektif, merata, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan sumber daya kesehatan di Puskesmas Wapoga, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga Mei 2025. Informan dalam penelitian ini berjumlah 21 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, pengelola data pelayanan kesehatan, pengelola data ketenagaan, Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Wapoga, staf Puskesmas Wapoga, pasien, dan tokoh masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memastikan validitas dan reliabilitas informasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan signifikan pada tujuh aspek utama sumber daya kesehatan, yaitu: fasilitas pelayanan yang belum memenuhi standar dan alat transportasi yang rusak; tenaga kesehatan yang belum mencukupi sesuai standar Permenkes; ketersediaan obat dan peralatan medis yang terbatas; sistem informasi kesehatan yang belum optimal dengan pelaporan yang tidak rutin; teknologi kesehatan yang minim dan kurangnya pelatihan; pendanaan yang tidak lancar terutama dana kapitasi dan transportasi obat; serta dampak keterbatasan sumber daya tersebut pada menurunnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kondisi ini menuntut perencanaan strategis dan kebijakan efektif untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kesehatan di wilayah tersebut.