Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

HUKUM MENIKAH KETIKA SAKIT YANG MENGHALANGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK BIN ANAS Robi Rendra Tribuana
AL-FIKRA Vol 18, No 1 (2019): Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/af.v18i1.7098

Abstract

Hukum pernikahan ketika salah satu pasangan suami istri menderita sakit yang mengahalangi keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu masalah yang sangat penting yang terjadi di rumah tangga.  Menurut Imam Malik bin Anas, bahwasanya dibolehkan melakukan perceraian/pembatalan akad nikah jika salah satu pasangan menderita sakit yang menyebabkan hubungan suami istri tidak nyaman, gundah dan tidak tenang, lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya, tidak dapat menikmati indahnya kehidupan bersuami istri, dan tidak tercapainya tujuan pernikahan sakinah mawaddah warohmah. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengungkapkan pandangan Imam Malik bin Anas tentang hukum menikah ketika sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga, menganalisa alasan Imam Malik bin Anas melarang menikah ketika sakit yang mengahalangi keharmonisan rumah tangga, dan melihat relevansinya dengan keadaan saat ini. Dalam metode penelitian, jenis penelitian menggunakan penelitian pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan content analysis (analisa isi) dengan metode kualitatif menggunakan analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama: Sakit yang menghilangkan keharmonisan di dalam rumah tangga di-qiyas-kan atau disamakan aib yang menyebabkan fasakh nikah. Yaitu adanya kekurangan pada salah satu pihak suami istri yang dapat menghambat bahkan menghalangi tujuan utama pernikahan serta mengancam kelanggengan kehidupan suami istri. Di antaranya adalah: impotensi, jabb/pengebirian, ratq, ‘afl, gila, sopak, kusta. Kedua, pendapat Imam Malik bin Anas tentang menikah ketika sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga boleh dibatalkan/cerai karena tidak tercapainya tujuan pernikahan. Ketiga, adapun untuk kondisi di zaman sekarang, bahwasanya penyakit/cacat apapun itu, apabila bisa dipulihkan atau diobati tanpa meninggalkan bekas yang serius, maka penyakit tersebut dianggap tidak ada dan tidak berpengaruh apapun terhadap akad. 
Pengelolaan Pariwisata di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh Badan Usaha Milik Desa Permata Sakti Reren Mei Nelpa Putri; Robi Rendra Tribuana
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol 4 No 2 (2023): Jurnal JYRS Desember 2023
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v4i2.3850

Abstract

This research was conducted in Aursati Village, Tambang District, Kampar Regency. The purpose of this research is to find out how the Management of Tourism by Desi-Owned Enterprises in Aursati village and to know the inhibiting factors of Tourism Management by Village-Owned Enterprises in Aursati Village. This type of research is a qualitative descriptive study, research that describes a situation or research conducted to determine the value of an independent variable, either one variable or more without making comparisons or relationships between one variable with another variable. Based on the results of interviews, documentation, and field observations and then analyzed it can be concluded that Tourism Management by the Village-Owned Enterprises (BUMDES) Permata Sakti Aursati Village on development indicators for which sub-indicators are poor supervision due to supervisory institutions that do not implement the SOP, while at the stage institutions and arrangements have been implemented well, and the inhibiting factors are human resources and community participation. .
DYNAMICS OF THE HALAL TOURISM INDUSTRY IN INDONESIA Riyani Fitri Lubis; Robi Rendra Tribuana
JURNAL ECONOMICA: Media Komunikasi ISEI Riau Vol. 12 No. 1 (2024)
Publisher : Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46750/economica.v12i1.251

Abstract

The halal tourism industry in Indonesia has experienced significant growth and holds great potential to become one of the main pillars of the national tourism sector. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia offers various tourist destinations that can be integrated with the halal tourism concept, including Lombok, Aceh, and West Sumatra. This article explores the dynamics of the halal tourism industry in Indonesia, including its developments, potential, challenges, and opportunities. Through a qualitative approach, this article examines how various aspects such as the provision of halal food, prayer facilities, sharia-compliant accommodations, and Islamic environments are implemented in various tourist destinations. Additionally, the article reviews the support from the government and the role of industry players in promoting and developing halal tourism. The analysis shows that despite challenges such as halal certification standardization and industry awareness, Indonesia has received international recognition as a leading halal tourism destination. Continuous support from the government and innovations from industry players are required to overcome these challenges and capitalize on existing opportunities. With the existing potential and support, Indonesia can strengthen its position as a leading global halal tourism destination, which not only positively impacts the national economy but also enhances the country's image as a destination that is welcoming and respectful of cultural and religious diversity.
Tinjauan Yuridis Larangan Praktik Lesbian Gay Biseksual Transgender And Queer (LGBTQ) di Indonesia Berdasarkan Pasal 28b Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Irvan, Irvan; Hariansah, Syafri; Tribuana, Robi Rendra
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal JYRS Desember 2024
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v5i2.5055

Abstract

The prohibition of LGBTQ practices in Indonesia based on article 28B paragraph 1 of the 1945 Constitution is a controversial issue. The article reads, "Everyone has the right to form a family and continue their offspring through legal marriage." The interpretation of this article gives rise to differences of opinion, between those who support and those who reject the prohibition. Supporters of the ban argue that LGBTQ practices conflict with Indonesia's religious and cultural values. They argued that marriage should only be carried out by husband and wife pairs consisting of a man and a woman. Meanwhile, those who oppose the ban argue that LGBTQ practices are human rights that must be respected. They argue that everyone has the right to freely determine their sexual orientation and gender identity. Legal provisions regarding the prohibition of LGBTQ practices in Indonesia are still unclear. However, several regional regulations have prohibited this practice, such as in South Tangerang City, Depok City and Bogor Regency. Ultimately, decisions regarding the ban on LGBTQ practices in Indonesia are the authority of the government. The government needs to consider various aspects, including legal, religious, cultural and human rights aspects, in making this decision.
Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi Asriani, Asriani; Irvita, Misnah; Tribuana, Robi Rendra; Pawari, Rahmiati Ranti
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.v5i1.324

Abstract

Era digital menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi pembangunan hukum. Transformasi teknologi yang cepat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek hukum dan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum di tengah perkembangan teknologi informasi, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan e-commerce. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai tantangan, seperti kekurangan infrastruktur hukum dan keterbatasan sumber daya manusia, terdapat peluang untuk inovasi dalam penyusunan regulasi yang adaptif terhadap teknologi.
MEREK KOPI MELBEN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA: STRATEGI PENGABDIAN UNTUK MASYARAKAT DESA MELABUN KABUPATEN BANGKA TENGAH Afrizal, Afrizal; Tribuana, Robi Rendra; Asriani, Asriani; Dewi, Arisa; Uz–Zaky, M. Rafi
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v1i2.327

Abstract

Kopi Melben merupakan produk unggulan masyarakat di Desa Melabun, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka, pengabdian kepada masyarakat dilakukan bekerja sama dengan mitra dari kelompok tani Kopi Bejunjung yang dikenal akan kualitas dan cita rasanya yang khas serta potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Produk ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Keunikan dan kualitasnya menjadikannya salah satu komoditas penting yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal. Namun, perlindungan hak cipta dan merek menjadi isu penting untuk menjaga keaslian dan nilai tambah produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap merek Kopi Melben serta merumuskan strategi pengabdian yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta. Dengan memahami aspek hukum ini, masyarakat dapat melindungi produk mereka dari pelanggaran dan menjaga reputasi serta nilai ekonomis Kopi Melben. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, survei, dan lokakarya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hak cipta masih rendah, sehingga rentan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, strategi pengabdian yang diusulkan meliputi sosialisasi hak cipta dan manfaat perlindungan hak cipta bagi pengembangan produk. Sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya melindungi merek Kopi Melben, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan dan daya saing produk.
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Penganut Agama Kepercayaan di Dusun Air Abik Bangka Belitung:Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia Pramuja, Sultan Sahala; Rendra Tribuana, Robi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 3 (2025): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i3.741

Abstract

This research aims to analyze the extent to which the fulfillment of rights and protection of religious believers in Dusun Air Abik, Bangka Belitung,based on a human rights perspective. The community of religious believers still faces social problems that affect the fulfillment of their basic rights. Based on socio-legal methods and empirical approaches,this study found that the fulfillment of the rights of religious believers LOM tribe has not been fully fulfilled.The local government must play an important role in encouraging the protection of rights through fair and equal policies. The conclusion shows that the government, especially the village government,must pay more attention to their rights that have not been fully fulfilled to ensure the fulfillment of equal human rights for all citizens.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Lubis, Riyani Fitri; Tribuana, Robi Rendra; Irvita, Misnah
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 2 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i2.117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pandanngan hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan dalam transaki jual beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwasanya transaksi jual beli dalam Islam hukumnya diperbolehkan dilaksanakan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Di mana dalam transaksi jual beli ini juga diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba, hal ini sejalan dengan penjelasan dalam al – Qur’an bahwasanya Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Berdasarkan tinjaun hukum Islam berkenaan dengan pengambilan keuntungan dari transakis jual beli tidak ada nash al – Qur’an, hadis nabi, maupun ijma’ para ulama yang melarangnya. Adapun pendapat ulama tentang batasan pengambilan keuntungan ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut salah satu ulama (Yusuf Qardhawi) memberikan pendapat apabila keuntungan yang diperoleh terhindar dari sebab – sebab keharaman dan kezaliman maka penjual diperbolehkan mengambil 100% dari keuntungan yang diperoleh atau bahkan lebih. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang menetapkan besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil transaksi jual beli.
Legal Problems in Resolving Village Official Election Conflicts for the Position of Hamlet Head in Aursati Village, Tambang Sub-district Tribuana, Robi Rendra; Lubis, Riyani Fitri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.57

Abstract

Pemilihan perangkat desa untuk posisi kepala dusun di Desa Aursati tahun 2022 telah menimbulkan konflik berkepanjangan antara pihak pemerintah desa dengan calon kepala dusun yang memperoleh nilai tertinggi. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui cara penyelesaian konflik yang timbul dari hasil seleksi perangkat desa untuk jabatan kepala dusun di Desa Aursati Kecamatan Tambang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Hasilnya: Pertama, dalam proses seleksi calon perangkat desa untuk kepala dusun di Desa Aursati telah menimbulkan konflik. Konflik ini muncul ketika Kepala Desa Aursati mengeluarkan SK dan menetapkan serta melantik kepala dusun yang nilainya lebih rendah. Hal ini mengakibatkan gugurnya calon kepala dusun yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil tes dan seleksi. Peserta yang memperoleh nilai tertinggi merasa dirugikan karena haknya dirampas dengan alasan yang subjektif dan tidak dapat dibuktikan. Sehingga perkara ini dibawa ke jalur hukum dengan membuat pengaduan ke PTUN Pekanbaru. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017, akan tetapi masih memiliki kekurangan dan kelemahan karena di dalamnya belum dijelaskan tentang penyelesaian konflik yang muncul dari hasil pemilihan perangkat desa untuk jabatan kepala dusun.
Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner Hariansah, Syafri; Wira Pratama, M. Ilham; Zulkifli, Muhamad Aziz; Tribuana, Robi Rendra; Sunggara, Muhamad Adystia
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.119

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui pendekatan Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner. Pendekatan ini menilai efektivitas dan efisiensi regulasi dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang optimal dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki tujuan yang baik dalam mengatur usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa kelemahan dalam mekanisme penegakan dan regulasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penyempurnaan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan mendorong inovasi dalam praktik perkebunan berkelanjutan. Dengan demikian, Perda ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.