Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Modal Khusus Ketahanan Pangan di Badan Usaha Milik Desa Lumbung Kreatif Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Suparlan Suparlan; Dewi Rispawati; Khaerul Umam; Herawati Khotmi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joong-ki.v5i3.17812

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lumbung Kreatif Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur dalam mengelola modal khusus ketahanan pangan yang bersumber dari 20% APBDes Tahun 2025. BUMDes bergerak pada bidang usaha peternakan sapi dengan total modal yang dikelola sebesar Rp226.000.000, terdiri dari modal awal Rp106.000.000 dan tambahan modal ketahanan pangan dari APBDes Tahun 2025. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis, baik laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, maupun laporan arus kas. Selain itu, pengurus BUMDes juga belum memahami secara menyeluruh siklus akuntansi dan pemanfaatan aplikasi Microsoft Excel dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, praktik penyusunan laporan keuangan berbasis Excel, pendampingan, dan evaluasi. Materi pelatihan meliputi pencatatan transaksi, penyusunan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan semesteran dan tahunan, serta penggunaan rumus-rumus sederhana dalam aplikasi Excel untuk mempercepat proses penyusunan laporan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengurus BUMDes mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis dan transparan. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar administrasi BUMDes. Setelah pelatihan, peserta mampu membuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas sederhana berbasis Excel. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran pengurus terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ketahanan pangan desa. Dengan demikian, pelatihan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan BUMDes secara profesional dan berkelanjutan.
Akuntansi Rumah Tangga Pasca Program Makan Bergizi Gratis (Studi Fenomenologi pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pengadang) Khaerul Umam; Suparlan
JSMA Vol 18 No 1 (2026): JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37151/jsma.v18i1.285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna pengeluaran rumah tangga pasca pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditinjau dari perspektif akuntansi keperilakuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman dan pemaknaan orang tua sebagai penerima manfaat program. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang memiliki anak penerima MBG di sekolah. Analisis data dilakukan dengan memahami pengalaman, persepsi, dan kebiasaan pengeluaran rumah tangga yang muncul setelah program berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG belum mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga, khususnya pengeluaran orang tua untuk kebutuhan anak di sekolah. Orang tua tetap memberikan uang belanja, tabungan, maupun biaya tambahan lainnya karena pengeluaran tersebut telah menjadi kebiasaan dalam pola pengasuhan keluarga. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan emosional, sosial, dan persepsi bahwa uang saku memiliki fungsi yang berbeda dengan makanan yang diberikan sekolah. Orang tua memandang MBG hanya sebagai bantuan tambahan atau pelengkap kebutuhan anak, bukan sebagai pengganti tanggung jawab ekonomi keluarga. Bantuan dalam bentuk makanan seperti MBG dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi rumah tangga karena tidak meningkatkan pendapatan maupun mengubah arus kas keluarga. Efektivitas bantuan pemerintah dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap bentuk bantuan yang diterima.
ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BAPENDA LOMBOK TIMUR Khaerul Umam; Suparlan
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v7i1.544

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemungutan dan penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas transaksi jual beli tanah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan analisis prosedur pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Bapenda Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan dan penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan oleh wajib pajak atau PPAT, verifikasi dan validasi dokumen, perhitungan pajak terutang, pembayaran melalui bank atau bendahara penerima, hingga penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah. Dalam pelaksanaannya, Bapenda Lombok Timur menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ketidaksesuaian data objek pajak, kurang lengkapnya dokumen, serta kendala teknis pada sistem digitalisasi dan integrasi data. Mengatasi kendala tersebut, Bapenda melakukan berbagai upaya seperti penerapan aplikasi digitalisasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan PPAT, BPN, dan pemerintah desa. Penerapan sistem digital seperti My BPHTB dan SIPDAH dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi penerimaan daerah. Dengan demikian, mekanisme pemungutan dan penyetoran BPHTB di Kabupaten Lombok Timur telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek digitalisasi, integrasi data, dan edukasi masyarakat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.