Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.367
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Pelita Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Research Student JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Cendekia Ilmiah
Ickbal Hofifi Bairuroh
Universitas Pelita Bangsa
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Septiayu Restu Wulandari; Ickbal Hofifi Bairuroh; Husein Manalu; Ika Dewi Sartika Saimima
Abdi Bhara Vol. 5 No. 1 (2026): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v5i1.5545

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tiap warga negara yang melaksanakan perkawinan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun aturan yang ada belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat salah satunya di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani menyampaikan bahwa ada lebih dari 100 kepala keluarga yang perkawinan nya tidak tercatat dengan berbagai faktor penyebab salah satunya adalah kurangnya pengetahuan perkawinan pada masyarakat. Penulis melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum perihal pentingnya pencatatan perkawinan dengan tujuan agar masyarakat memahami aturan perkawinan serta hak dan kewajiban setelah perkawinan. Selain itu penyuluhan dan sosialisasi ini juga bertujuan untuk membantu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sukatani untuk merealisasikan isbat nikah terpadu atas perkawinan yang tidak tercatat serta untuk mewujudkan Fakultas Hukum Berdampak di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Sebelum melakukan penyuluhan, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan kasus. Setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi, masyarakat memiliki tingkat pengetahuan perihal hukum perkawinan yang lebih baik sehingga perkawinan yang tidak tercatat dapat dicatatkan melalui metode isbat nikah. Setelah rangkaian penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor kurangnya pemahaman perihal dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan dampak lebih besar berupa maraknya perkawinan tidak tercatat yang akan berdampak lagi kepada hak perempuan sebagai istri dan anak, sehingga penyuluhan dan sosialisasi ini diharapkan dapat membantu seluruh pihak terkait di Kecamatan Sukatani untuk meminimalisir terjadinya kembali perkawinan tidak tercatat sehingga hak perempuan sebagai istri dan anak dapat dilindungi oleh negara..
Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Ilegal Oleh Kepolisian Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kampung Cigutul Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2026 Deo Pratama Marbun; Ickbal Hofifi Bairuroh
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara November 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i6.12431

Abstract

The distribution of illegal alcoholic beverages is a social problem that threatens public security and order and may lead to various criminal offenses. Alcoholic beverages have an impact on society and may give rise to criminal offenses if they are not regulated by law. Provisions concerning public order are regulated under Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This study aims to analyze the legal regulations governing the control of illegal alcoholic beverage distribution in Indonesia and to examine the effectiveness of law enforcement carried out by the Indonesian National Police and community organizations in Cigutul Hamlet, Sindangmulya Village, Cibarusah District, Bekasi Regency. This research employed an empirical legal research method with a socio-juridical approach. Primary data were collected through interviews with police officers, community organization members, and illegal alcohol sellers, while secondary data were obtained through a literature review. The data were analyzed qualitatively using the Miles and Huberman analysis model. The findings indicate that law enforcement has been implemented through pre-emptive, preventive, and repressive measures in accordance with the authority of the Indonesian National Police, supported by community organizations. However, its effectiveness is still constrained by low public legal awareness, economic factors, limited personnel and facilities, and the continued clandestine distribution of illegal alcoholic beverages. Therefore, stronger coordination, continuous legal education, effective supervision, and consistent law enforcement are necessary to improve public order and legal certainty.
Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Jalanan Korban Eksploitasi Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Yayasan Karang Madya) Esra Ellis Maryati Silitonga; Ickbal Hofifi Bairuroh
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3081

Abstract

Anak jalanan merupakan kelompok rentan yang berisiko mengalami eksploitasi ekonomi, seksual, maupun keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan keluarga, keterbatasan ekonomi, lingkungan sosial, serta rendahnya pemahaman terhadap hak anak. Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri dengan pertumbuhan penduduk yang pesat juga menghadapi persoalan tersebut. Yayasan Karang Madya berperan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi anak jalanan korban eksploitasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan anak jalanan korban eksploitasi di Indonesia serta pelaksanaannya dan hambatan yang dihadapi di Kabupaten Bekasi berdasarkan studi pada Yayasan Karang Madya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengurus Yayasan Karang Madya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya belum optimal. Hambatan meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP JENIS DAN BIDANG PEKERJAAN OUTSOURCING TERHADAP HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI PEKERJA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Elma Septiana; Ickbal Hofifi Bairuroh
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3082

Abstract

Sistem Outsourcing merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penerapan sistem ini memberikan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi kerja, di sisi lain masih menimbulkan permasalahan terkait kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai jenis dan bidang pekerjaan Outsourcing serta perlindungan hukum terhadap hak pekerja Outsourcing dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jenis dan bidang pekerjaan Outsourcing masih memerlukan kejelasan pengaturan guna memberikan kepastian hukum bagi pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja Outsourcing telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan agar hak pekerja atas pekerjaan yang layak dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam penyempurnaan regulasi mengenai sistem Outsourcing. Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perlindungan hak pekerja yang lebih efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Deo Pratama Marbun Elma Septiana Esra Ellis Maryati Silitonga Husein Manalu Ika Dewi Sartika Saimima Joddy Mulya Setya Putra Rafid Ibrahim Rani Silvia Sari Riki Fernando Rizqy Rahmansyah Sarman Sarman Sarman Sarman Septian Juliansyah Septiayu Restu Wulandari Sifa Mulya Nurani Triana Apriyanita Trias Saputra Ulrikus Kelvintus