Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia Suganda, Ahmad; Siti Syarifah, Liah
Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan Vol. 29 No. 2 (2019): Kaidah-Kaidah dan Implementasi Syari'at Islam
Publisher : Institut KH Ahmad Sanusi (INKHAS) Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52030/attadbir.v29i02.11

Kajian implementasi hukum Islam dan pengaruhnya terhadap hukum di Indonesiadapat dijadikan sebagai acuan dalam strategi harmonisasi antara hukum Islam danhukum positif. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pengimplementasianhukum Islam dan menganalisis pengaruhnya terhadap hukum di Indonesia. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data didapatkan daribeberapa sumber literatur terpercaya yang memperkuat hasil anaslisis. Adapun teknikanalisis yang digunakan adalah analisis induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwaimplementasi hukum Islam di Indonesia menyesuaikan dengan sistem hukum yangberlaku yang berlandaskan kepada ideologi dan konstitusional negara yaitu UUD1945 dan Pancasila. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum Islammemiliki peluang besar untuk diimplementasikan terhadap politik hukum di Indonesiasecara gradual sehingga terpolarisasi dalam pembentukan sistem hukum yang berlakudi Indonesia.

Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat Suganda, Ahmad; Siti Syarifah, Liah
Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan Vol. 30 No. 1 (2020): Tinjauan Masalah Hukum, Tafsir dan Pendidikan
Publisher : Institut KH Ahmad Sanusi (INKHAS) Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52030/attadbir.v30i01.28

Maqasid syari’ah dibutuhkan dalam merumuskan undang-undang yang akan menjadi pijakan dan menjadi tolok ukur untuk kelangsungan hidup. Tujuan penelitian ini menjelaskan urgensi dan tingkatan maqashid syari’ah dalam kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan maqashid syari’ah, juga observasi peneliti di masyarakat secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) dan untuk menjaga kualitas dari esensi hasil penelitian, maka dilakukan pengecekan antar pustaka. Berdasarkan kajian, maqashid syari’ah memiliki beberapa macam tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Manfaat maqashid syari’ah yaitu membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun parsial, memahami nash-nash syar’i secara benar dalam tataran praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, menjadi rujukan oleh para mujtahid dan membantu mujtahid mentarjih hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Terakhir urgensi maqashid syari’ah yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan kehormatan.

Studi Perbandingan Harta Kekayaan Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Suganda, Ahmad
Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan Vol. 32 No. 2 (2022): Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Volume 32 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Institut KH Ahmad Sanusi (INKHAS) Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52030/attadbir.v32i2.149

Perjanjian perkawinan bagi kebanyakan orang masih dianggap kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Timur dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dan jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data menggunakanan alisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa ketentuan harta kekayaan perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang harta bersama tidak jelas dan kurang adil, karena tidak ada kejelasan mengenai siapa yang menghasilkan harta tersebut apakah hasil kerja suami atau istri, sedangkan ketentuan harta kekayaan perkawinan dalam hukum Islam menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami istri, ketentuan hukum Islam ini lebih jelas dan adil.

Studi Perbandingan Harta Kekayaan Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Ahmad Suganda
Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan Vol. 32 No. 2 (2022): Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Volume 32 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Institut KH Ahmad Sanusi (INKHAS) Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52030/attadbir.v32i2.149

Perjanjian perkawinan bagi kebanyakan orang masih dianggap kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Timur dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dan jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data menggunakanan alisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa ketentuan harta kekayaan perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang harta bersama tidak jelas dan kurang adil, karena tidak ada kejelasan mengenai siapa yang menghasilkan harta tersebut apakah hasil kerja suami atau istri, sedangkan ketentuan harta kekayaan perkawinan dalam hukum Islam menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami istri, ketentuan hukum Islam ini lebih jelas dan adil.

How Does the State Regulate the Administration of Unregistered Marriages in Muslim Minority Communities? The Practice of Mass Weddings in Jayapura City Encep Taufik Rahman; Ahmad Suganda; Sérgio António Neves Lousada; Hasanah Abd Khafidz; Miftakhul Huda; Yayan Sopyan; Naeli Mutmainah; Arwansyah Bin Kirin; Sartono Sartono; Aliyeva Patimat Shapiulayevna
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 22, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v22i2.3210

This study aims to analyze how the state regulates the administration of unregistered marriages (nikah sirri) in Muslim minority communities in Jayapura City, with a focus on the practice of mass weddings organized to facilitate the registration of marriages. Unregistered marriages, which are not recorded by the state, are still found among Muslim minorities in Jayapura. Factors influencing the practice of unregistered marriages include economic limitations, lack of awareness about administrative procedures, and difficulty in accessing official marriage registration services. To address these issues, the Jayapura City government, through the Religious Affairs Office (KUA), the Religious Court (PA), and the Directorate General of Population and Civil Registration (DUKCAPIL), has initiated a mass wedding program aimed at simplifying the legalization process for couples who have not yet registered their marriages. This research uses a qualitative approach with interviews and observations of couples participating in the mass wedding program. The findings indicate that this program is effective in raising public awareness about the importance of marriage registration. However, challenges remain in terms of legal understanding and the readiness of couples to comply with the applicable administrative procedures. The study suggests the need for increased education about the importance of marriage administration and strengthening access to marriage registration services to reduce the practice of unregistered marriages. With the mass wedding program, it is hoped that all marriages in Jayapura City can be legally registered according to state law, providing optimal legal protection for married couples

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search