Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.627
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Law_Jurnal RIO LAW JURNAL Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Risalah Kenotariatan CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Smart Hukum (JSH) Saree : Research in Gender Studies Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan (JURRIPEN) Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Abdul Malik Mufty
Cenderawasih University, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA DALAM SATU OBJEK TANAH DAN BANGUNAN Mufty, Abdul Malik; Nusawakan, Dwight
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6661

Abstract

Sertifikat tanah yang berfungsi sebagai dasar kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan tanah sering mengalami pelanggaran prinsip legalitas melalui fenomena "sertifikat ganda," yang tidak hanya merugikan pemilik sah dan pihak ketiga seperti bank, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi makro akibat nilai aset yang terlibat serta disebabkan oleh faktor administratif, kelalaian, hingga praktik korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat ganda dan memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji pertanggungjawaban hukum atas sertifikat ganda menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan data sekunder (UU Pokok Agraria, PP 24/1997, Putusan MK, jurnal, buku) melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukan penerbitan sertifikat ganda disebabkan oleh lemahnya kapasitas aparatur, minimnya koordinasi, lambatnya digitalisasi, serta praktik korupsi dan kolusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Penanganannya memerlukan reformasi birokrasi, digitalisasi sistem pertanahan, dan peningkatan kesadaran hukum untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
Pembentukan Karakter Anti Korupsi Kepada Siswa SMA YPPK Teruna Bakti Dwight Nusawakan; Sri Nur Damayana; Nur Sri Maryam Dm; Nurul Chaerani Nur; Abdul Malik Mufty; Heryanto Heryanto; Magdhalena Tasik Todingrara; Vivilia Agnata Mudi; Muh. Anugrah Kurniawan Amir; Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak
ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2025): Mei: ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat
Publisher : Asosiasi Periset Bahasa Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/aspirasi.v3i3.1650

Abstract

Eradicating corruption is a top priority to improve people's welfare and strengthen the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and in order to achieve national goals. Therefore, the policy of optimizing corruption eradication must be followed up with a comprehensive, integral, and holistic strategy in order to truly achieve the expected results. Prevention and preventive actions will be more useful in overcoming corruption problems than taking high legal sanctions. This shows that corruption prevention must be optimized properly in eradicating corruption in Indonesia. Therefore, providing knowledge to High School Students in Jayapura City, Papua Province about how to prevent Corruption is very important so that they can avoid themselves from Corruption
Analisis Penerapan Asas Dominus Litis untuk Menjaga Keseimbangan Kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Abdurrachman, Hamidah; Mufty, Abdul Malik
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1541

Abstract

Setiap institusi memiliki peran dan kewenangan saling terkait dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat. Namun, kompleksitas ini sering kali menimbulkan tantangan, terutama ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Keseimbangan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas kasus-kasus modern. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas Dominus Litis dalam menjaga keseimbangan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian di Indonesia dan dampak penerapan asas Dominus Litis terhadap sinergi Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan asas Dominus Litis berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti perbedaan persepsi, minimnya koordinasi, dan tekanan eksternal yang menghambat efektivitas sistem peradilan pidana. Diperlukan langkah inovatif seperti pelatihan bersama, pemanfaatan teknologi, dan reformasi struktural untuk memperkuat sinergi kedua institusi guna menciptakan sistem peradilan yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap tantangan modern.
Teori Kriminologi dalam Mengkaji Faktor Penyebab Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol dan Implikasinya sebagai Pemicu Tindak Kriminal yang Ditoleransi dalam Masyarakat Dwight Nusawakan; Abdul Malik Mufty
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora (JISPENDIORA)
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i3.3182

Abstract

The negative phenomenon often encountered in society is that consuming alcoholic beverages, commonly known as hard liquor, has become an inseparable part of daily life. Many crimes can occur as a result of consuming alcoholic beverages, such as assault, domestic violence, murder, sexual violence, even leading to death. Alcoholic beverages are often one of the driving factors influencing someone to commit such acts. The approach method used in this paper is normative juridical research (normative legal research method). Normative juridical research is a library-based legal study conducted by examining secondary materials or data. The consumption of alcoholic beverages and accompanying criminal acts are influenced by social interactions, cultural norms, and societal control, making criminological theory approaches essential for comprehensively understanding this phenomenon. Preventive solutions must be holistic, incorporating educational and rehabilitative approaches, as well as active roles from the government and society, to create a healthier and more law-aware social environment. In addition, it is important to analyze the role of legislation in regulating the circulation and consumption of alcoholic beverages. Although some legal instruments already exist, enforcement remains weak, allowing easy access to alcohol in many regions. This situation is worsened by the lack of public awareness about the dangers of alcohol consumption and the social tolerance that still exists in some communities. Educational institutions, religious leaders, and community organizations need to be actively involved in preventive measures by instilling moral values, providing counseling, and creating alternative activities that engage youth positively. Rehabilitation programs should also be strengthened to assist individuals who are already dependent on alcohol, offering them medical, psychological, and social support to recover and reintegrate into society. Furthermore, international perspectives show that countries with strict regulations and strong community engagement tend to succeed in reducing alcohol-related crimes.  
DEVELOPMENT OF COMMUNITY BASED REHABILITATION MODELS FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW: AN IMPLEMENTATION STUDY AT THE CLASS II JUVENILE DETENTION CENTER IN JAYAPURA Damayana, Sri Nur; Mufty, Abdul Malik
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.23106

Abstract

Children in Conflict with the Law (CICL) require handling based on restorative and rehabilitative justice to support social reintegration, as mandated by the Juvenile Justice Act. However, the Class II Juvenile Detention Center (LPKA) in Jayapura faces challenges such as limited facilities, budget constraints, family participation, and geographic accessibility. This study aims: (1) to analyze the actual conditions of CICL rehabilitation at the Class II LPKA Jayapura; (2) to identify principles of modern penology and restorative justice for a community-based rehabilitation model; and (3) to develop a rehabilitation model appropriate to the Papuan context. The research employed an empirical juridical method with case and conceptual approaches, collecting primary data through interviews and secondary data from literature studies. The results indicate that multidimensional constraints remain dominant, although innovative programs like "Rawat Mimpi" have shown positive impacts. Juvenile delinquency in Papua is influenced by family, socio-economic, and cultural factors, necessitating a holistic approach involving the community. A community-based rehabilitation model is considered effective by integrating local Papuan values to strengthen social reintegration and the implementation of restorative justice.
Penguatan Kapasitas UMKM dalam Menghadapi Aspek Hukum dan Perizinan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha di Desa Doyo Baru Muhammad Khaidir Kahfi Natsir; Dwight Nusawakan; Annisa Fitriah Mudassir; Abdul Malik Mufty
Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/bersama.v2i4.2278

Abstract

Strengthening the capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a crucial step in enhancing competitiveness and sustainability in Indonesia, especially in rural areas such as Doyo Baru Village. Many MSME actors in this village face difficulties in understanding and fulfilling the legal aspects and permits required to operate their businesses legally and effectively. This research aims to provide comprehensive legal assistance to MSME actors, focusing on understanding regulations, licensing processes, and consumer rights. The methodology used in this research is a participatory approach that includes training, group discussions, and individual consultations. The results of this activity show a significant increase in the understanding of legal and licensing aspects among MSME actors, with 80% of participants reporting improved knowledge and confidence in facing legal challenges. Additionally, participants have started to apply the knowledge gained in their daily practices, such as business registration and consumer protection. The conclusion of this research emphasizes the importance of ongoing support for MSMEs to adapt to regulatory changes and improve their competitiveness in the market. It is hoped that this legal assistance program can serve as a model for other regions in efforts to empower MSMEs.
The Application of Criminal Law in Addressing Corruption Crimes: Strategies and Challenges Mufty, Abdul Malik; Suhendar; Hasnia, Hasnia; Insani, Nursolihi; Rusyani, Herlin
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.1082

Abstract

Corruption poses a substantial challenge for Indonesia, affecting community life, national development, and state functioning. It leads to significant financial losses and economic repercussions for both perpetrators and the nation. To combat this issue, it's essential to harmonize legislation, enhance international cooperation, and develop an integrated approach to law enforcement while encouraging active community participation. Addressing corruption requires improvements in education, training, and the instillation of moral values. This research aims to understand the characteristics of normative legal knowledge and to explore legal regulations and their principles using a normative juridical approach, relying on secondary data analysis. Active prevention of corruption and a proactive role for corruption courts are crucial. Key findings suggest the need for rigorous law enforcement, the abolition of gratuities, increased transparency, and enhanced public ethics. Collaboration among the government, law enforcement, and the community is vital to effectively tackle corruption. Fair law enforcement and legal certainty must be ensured to build a collective conviction among stakeholders. A multifaceted approach is necessary for effective corruption eradication, including system improvements, educational campaigns, and repressive actions. Sustained efforts can minimize corruption's negative impacts, foster public trust, attract investors, and uphold national dignity while deterring corrupt activities. Furthermore, maximizing the recovery of state funds lost to corruption is essential for the nation’s integrity and development.
Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Kekerasan Anak: Kearifan Lokal dan Sistem Peradilan Pidana di Kota Jayapura Budiyanto Budiyanto; Abdul Malik Mufty; Dian Rahadian
JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN Vol. 5 No. 1 (2026): April: JURRIPEN : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurripen.v5i1.8528

Abstract

Child violence cases in Jayapura City demonstrate a distinctive pattern of legal settlement characterised by the strong coexistence of customary law and the formal juvenile criminal justice system. While national legislation mandates diversion and restorative justice as primary mechanisms in handling children in conflict with the law, empirical findings reveal that most cases are resolved through indigenous customary forums known as para-para adat. This study aims to analyse the forms of settlement applied to child violence cases and to identify the constraints encountered in implementing both customary mechanisms and the formal juvenile justice system. The research employs a normative-empirical approach by combining statutory analysis with field data obtained from law enforcement institutions, legal aid organisations, and community respondents. The findings indicate that approximately ninety percent of cases between 2019 and 2024 were settled through customary mechanisms involving collective responsibility and the payment of customary fines as symbolic and material restoration. Diversion mechanisms under the formal system were rarely implemented. Although customary settlement is perceived as flexible, culturally legitimate, and socially restorative, several obstacles persist, including disagreement over compensation, inability to fulfil customary obligations, and limited awareness of restorative justice procedures. The study highlights the need to harmonise legal pluralism within child protection policies to ensure that customary practices align with the best interests of the child and national legal standards.
PUNISHMENT WITHOUT JUDGMENT: MEDIA-DRIVEN CRIMINALISATION AS COMMUNICATION POLICY AND ITS SYSTEMIC CHILLING EFFECTS ON FREEDOM OF EXPRESSION Mufty, Abdul Malik; Nusawakan, Dwight
Jurnal Meta-Yuridis Vol 9, No 1 (2026)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v9i1.26843

Abstract

Contemporary criminal law increasingly operates beyond formal adjudication and enters the public sphere through media exposure and communicative practices. As criminal cases are framed and circulated through public narratives, criminalisation functions not only as a legal process but also as a mechanism of social meaning-making with regulatory consequences for behaviour and expression. This study aims to reconceptualise media-driven criminalisation as a form of communication policy that produces informal and reputational punishment outside judicial control. Employing a qualitative doctrinal–normative approach with conceptual and analytical orientation, the research examines criminalisation as a communicative legal construct and analyses its regulatory effects on freedom of expression through publicity, narrative framing, and reputational harm. The study finds that criminal law increasingly governs through symbolic and anticipatory mechanisms rather than through formal sanctions alone. Media exposure operates as an informal punitive process that shapes public judgment, normalises stigma, and induces anticipatory self-censorship, thereby generating systemic chilling effects on expressive freedom. These effects emerge even in the absence of judicial decisions and remain largely unaddressed by legal doctrines centred on direct state coercion. The originality of this research lies in its integration of criminal law, communication governance, and freedom of expression by positioning reputational harm and chilling effects as constitutive dimensions of criminalisation itself. The study contributes theoretically by extending the concept of punishment beyond coercive sanctions, and practically by highlighting the regulatory risks posed by media-driven criminalisation for procedural legitimacy, democratic participation, and expressive freedom.
Co-Authors Annisa Fitriah Mudassir Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak Budiyanto Budiyanto Damayana, Sri Nur Dian Rahadian Dwight Nusawakan Hamidah Abdurrachman Hasnia Hasnia Herlin Rusyani Heryanto Heryanto Heryanto Heryanto Insani, Nursolihi Magdhalena Tasik Todingrara Muh. Anugrah Kurniawan Amir Muhammad Khaidir Kahfi Natsir Nur Sri Maryam DM Nur, Nurul Chaerani Nursolihi Insani Nurul Chaerani Nur Nusawakan, Dwight Rusyani, Herlin Siswahyudianto Sri Nur Damayana Suhendar Suhendar Vivilia Agnata Mudi