Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora LEBAH Commerce Law Innovative: Journal Of Social Science Research Ex Aequo Et Bono Journal of Law Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Alamtana
Raodah, Putri
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Risalah Kenotariatan

 1 
Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Pihak Swasta Rahmadani, Rahmadani; Raodah, Putri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.80

Abstract

Pemerintah dalam mengurusi kepentingan rakyat dan melaksanakan tugas mewujudkan kesejahteraan umum (Bestuurszorg), melakukan berbagai tindakan atau perbuatan. Sehingga, tindakan dalam pembangunan infrastruktur, proyek pengadaan barang dan jasa adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Pula tak dielak bahwa pemerintah memiliki kemampuan terbatas, sehingga adakalanya membutuhkan kerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan hal tersebut. Pelaksanaan suatu tindakan pemerintah dalam hubungan kerjasama dengan pihak swasta, menimbulkan sebuah perjanjian (kontrak). Soalnya kemudian adalah, apakah kontrak tersebut memiliki kesamaan dengan konsepsi atau landasan konstruksi kontrak pada umumnya yang dikenal dalam Hukum Perdata, yang bersifat privat? Sehingga perbuatan pemerintah akan cenderung sama dengan setiap orang yang memiliki kebebasan dalam melakukan kontrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui esensi perbuatan pemerintah dan/atau kontrak yang timbul dari perbuatan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan bagaimana kedudukan serta kewenangan pemerintah dalam hubungan kerjasama tersebut dari perspektif hukum publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Teknik pengumpulan melalui studi dokumen atau studi pustaka (library study), lalu dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif dan sistematis serta bersifat preskriptif, dengan menjelaskan dan menguraikan permasalahan sampai pada penyelesaian dan kesimpulan yang berhubungan erat dengan pembahasan.
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Raodah, Putri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.125

Abstract

Notaris adalah seorang pejabat publik atau disebut juga sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta otentik Notaris tidak lepas dari risiko pelanggaran hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan akta yang di buat oleh Notaris. Tindak Pidana pencucian uang adalah proses mengubah uang yang didapatkan secara ilegal menjadi uang yang terlihat legal. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab Notaris apabila aktanya digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak yang menggunakan jasa Notaris karena tugas Notaris hanya sebagai pencatat yang dituangkan ke dalam akta.  
Co-Authors Abdul Atsar Amalia, Ayu Riska Amalia, Riska Ari Ashari Ashari bari, Abdulbari Fatria Hikmatiar Al Qindy Handalusia, Vici Hawi, Fransiskus Marianus Kusuma Wardani, Nizia Lalu Achmad Fathoni Lalu Achmad Fathoni Mulyana, Septira Putri Novika Wama Putri Putri Mulyana, Septira Putri, Novika Wama Rahmadani Rahmadani Rahmadani Septira Putri Septira Putri Mulyana Taufik , Zahratul Ain’ Taufik, Zahratul'ain Utami, Dayang Sasa Sismia Wardani, Nizia Kusuma