Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Oknum Tertentu Dalam Aplikasi Pinjaman Online Rosalinda, Rosalinda; Fathoni, Lalu Achmad
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3767

Abstract

Tujuan penyusunan penelitian ini untuk menganalisis penyalahgunaan data pribai oleh oknum tertentu daam aplikasi pinjaman online. Penelitian ini menggukan Jenis penelitian Normatif dengan meotode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan koseptual (Conceptual Approach) untuk menguraikan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pemberian sanksi atau tanggung jawab hukum dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam penyalahgunaan data pribadi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum. Terdapat 2 (dua) prosedur yang dapat dilakukan oleh nasabah jika data pribadinya disalahgunakan yaitu prosedur penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi.
Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Adriana, Refia; Fathoni, Lalu Achmad
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3816

Abstract

Penelitian ini mengkaji Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimulai dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pencipta karya fotografi berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hingga pada penyelesaian sangketa dalam hal mengambil dan memodifikasi karya fotografi dengan tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum secara normatif. Penelitian secara normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji dokumen berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yang berkaitan dengan yuridis formal tentang pokok permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi dilakukan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan represif yaitu perlindungan yang diberikan kepada pencipta apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Selain itu pencipta perlu lebih proaktif dengan mengedukasi diri sendiri terhadap produk yang di jual bebas di pasaran agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan pencipta itu sendiri. Kedua, penyelesaian sengketa dalam hal mengambil karya fotografi sehingga menimbulkan kerugian terhadap pencipta dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
Konstruksi Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan untukMendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan Siddiq, Nakzim Khalid; Fathoni, Lalu Achmad
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5555

Abstract

Penegakan hukum lingkungan merupakan komponen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memainkan peran strategis dalam menindak pelanggaran terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran, perusakan hutan, hingga pertambangan ilegal. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai koordinator antarinstansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, serta agen preventif melalui edukasi hukum. Tantangan seperti kompleksitas teknis kasus, tekanan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam optimalisasi peran tersebut. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi solusi kunci. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan pembangunan nasional menuju masa depan yang berkelanjutan.