Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Indonesia Berdaya Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law Innovative: Journal Of Social Science Research Alamtana
Lalu Achmad Fathoni
Universitas Mataram, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) TIRTE URIP LOMBOK TENGAH NTB Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Fathoni, Lalu Achmad; Wardani, Nizia Kusuma
Unram Law Review Vol 8 No 1 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i1.318

Abstract

This research examines the legal aspects of SFBGs business development at FFGs Tirte Urip. Increasing institutional capacity is needed to develop the SFBGs business at FFGs Tirte Urip. The method is that the SFBGs at FFGs Tirte Urip must prepare and ratify the SFBGs management plan document and SFBGs internal regulations. Implementation must be carried out towards integrated efforts to assist SFBGs business development by various parties. Villages must include SFBGs business development efforts in the VMTDPs (Village Medium Term Development Plan), VGWPs (Village Government Work Plan) Village Regulations, and Rambitan Village APBDes. Hence, Rambitan village government has a legal basis for taking a position as the leading actor driving efforts to develop the SFBGs business. The specificity of SFBGs business development at FFGs Tirte Urip is the inclusion of FFGs Tirte Urip in the Mandalika Agroforestry IAD; this is an integrated and collaborative program between ministries/agencies, provincial, district/city governments, and related parties as stated in Presidential Decree 28/2023. So, the SFBGs at FFG Tirte Urip must take a lot of initiative to implement Article 12 and the social forestry acceleration action plan listed in the attachment to Presidential Decree 28/2023.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Layanan Pay Later Perusahaan Fintech di Aplikasi Merchant E-commerce Fathoni, Lalu Achmad; Rahman, Arief
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.118

Abstract

Peningkatan minat masyarakat terkait transaksi jenis e-commerce menuntut adanya inovasi dalam dunia bisnis, seperti penyediaan layanan pinjaman pay later. Di sisi lain, diperlukan peningkatan perlindungan bagi pengguna paylater. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pay later di dalam e-commerce yang bekerja sama dengan perusahan fintech. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan yang menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan paylater. Aspek penting terkait transaksi yang timbul telah tertuang di dalam perjanjian kredit (baku) dengan konsumen. Perusahaan fintech merupakan kreditur, sedangkan pengguna merupakan debitur. Konsumen berhak atas perlindungan secara hukum, dan negara telah mengatur di dalamnya. Terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), seperti pada Pasal 4 terkait hak-hak konsumen. Dasar hukum lainnya yakni melalui Lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan), seperti Pasal 29 POJK 77/POJK.01/2016. Terkait hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat perlindungan hukum yang jelas dan sah bagi konsumen pay later perusahaan fintech di aplikasi e-commerce. Masyarakat disarankan mempelajari lebih seksama perjanjian baku pada proses pembiayaan, serta memilih jasa fintech yang telah berizin dari OJK.
Bale Mediation as an Alternative Institution For Resolution of Communal Intellectual Property Rights Disputes Among Indigenous Communities in West Nusa Tenggara Atsar, Abdul; Fathoni, Lalu Achmad
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v8i3.22468

Abstract

The settlement of communal intellectual property rights disputes is not only through litigation, but is also possible through mediation. The purpose of this study is to determine the position of the mediation hall as an alternative institution in resolving communal intellectual property disputes and in the judicial system in Indonesia and how the legal force of the Bale Mediation decision is in resolving Communal Intellectual Property disputes. This research method uses normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. Based on the results of the study, Bale Mediation is an institution that carries out the functions of mediation, coaching and coordination in the implementation of mediation in the community in accordance with local wisdom in the context of legal reform in the field of resolving Communal Intellectual Property Rights disputes. Bale Mediation is not part of the state judiciary but rather an institution that resolves disputes outside the courts. Legal settlement of Communal Property disputes through Bale Mediation is a non-structural institution and is responsible to the Governor. The decision or result of the dispute resolution at the Mediation Center in the form of an agreement that does not yet have permanent legal force but is only an ordinary contract for the parties, only obtains the status of a peace deed after the parties, with or without the assistance of a mediator, file a peace lawsuit through the Commercial Court/District Court.
Monopoly Practices of the Private Television Industry in Indonesia Umami, Allan Mustafa; Fathoni, Lalu Achmad
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6727

Abstract

Berkembangnya industry televisi swasta menjadi kesatuan ekonomi berbentuk perusahaan grup berakibat perlunya tafsiran hukum baru dalam wilayah hukum perseroan terbatas, hukum penyiaran dan hukum anti monopoli. Media Nusantara Citra (MNC) grup sebagai perusahaan induk televisi swasta RCTI, Global TV, MNC TV membentuk ketiga perusahaan tersebut dengan mengakuisisi sahamnya. Kepemilikan MNC grup atas tiga perusahaan itu bila didasarkan pengambilan saham dengan akuisisi dimaknai Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai usaha untuk melakukan pengendalian, sedangkan dalam Undang-Undang Penyiaran kepemilikan silang dibatasi dan menurut Undang-Undang Anti Monopoli dilarang untuk melakukan kepemilikan saham yang berakibat pada terjadinya monopoli. Kemuadian dalam lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang tafsiran Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli terhadap kepemilikan saham, dilarang untuk melakukan pengendalian terhadap dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Rumusan masalah penelitian ini adalah Mengapa terjadi praktek monopoli industri televisi swasta di Indonesia? Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadinya monopoli industri televisi swasta dikarenakan terbukanya peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan monopoli. Saran saya agar Komisi Penyiaran Indonesia hendaknya menyikapi monopoli industri televisi di Indonesia dengan tegas agar tidak ada penyalahgunaan televisi swasta oleh sekelompok orang.  
Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Layanan Ekspedisi Lokal (Studi di Boncuss Fast Courier) Fathoni, Lalu Achmad; Raodah, Putri; Amalia, Riska Ari
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan layanan jasa ekspedisi lokal menjadi alternatif bagi masyarakat. Meskipun ada perbedaan skala usaha antara Go-Jek dan Grab serta jasa kurir lokal tak lantas menghilangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Hak dan kewajban selalu menjadi isu awal terjadinya sengketa, sehingga segala hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dapat menjadi objek sengketa. Usaha yang dirintis Boncuss Fast Courier merupakan usaha lokal yang terbilang baru di Lombok, sehingga prosedur perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha ekspedisi lokal tentu memiliki perbedaan dengan perusahaan unicorn milik Go-Jek dan Grab. Metode penelitian yang digunakan normatif empiris menggunakan data sekunder, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), serta pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Boncuss Fast Courier memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui itikad baik ganti rugi bagi komplain konsumen meski belum secara komprehensif serta metode penyelesaian sengketa dengan konsumen berupa negosiasi, yakni penyatuan konsensus terhadap para pihak untuk mendapatkan win-win solution.
Tanggung Jawab PT. Riona Cahaya Ilahi Terhadap Multi Level Marketing (MLM) Produk Skincare Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Karani Mandario, Laratu Maody; Fathoni, Lalu Achmad
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4414

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktek Multi Level Marketing produk skincare melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat dan pertanggungjawaban PT. Riona Cahaya Ilahi terjadinya wanprestasi. Dalam hal ini sistem Multi Level Marketing bertentangan dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikarenakan dalam praktik Multi Level Marketing melakukan pemasaran dengan memonopoli dan tidak mematuhi ketentuan hukum. Bentuk Pertanggunjawaban PT. Riona Cahaya Ilahi kepada member yang dipermsalahankan terkait lamanya pemberian bonus dikarenakan pelaporan member apabila bila mendapatkan member baru butuh proses pelaporan yang lama kepada pihak admin PT. Riona Cahaya Ilahi yang dimana sistem digunakan masih secara manual. Untuk mengatasi permsalahan tersebut pihak PT. Riona Cahaya Ilahi membuat aplikasi agar lebih efektif dalam pelaporannya sehingga pemberian bonus terhadap member tidak mengalami keterlambatan.
Tanggung Jawab Pengurus Bumdes Terhadap Kerugian Dalam Pengelolaan Bumdes Nusa Jaya Haryadi, M. Fauzan; Fathoni, Lalu Achmad
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4702

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pengurus BUMDes Nusa Jaya terhadap kerugian dalam pengelolaan dana yang diduga mengalami penggelapan. BUMDes Nusa Jaya didirikan dengan akta pendirian Nomor: 02 tanggal 18 Juni 2019. Dugaan penggelapan dana sebesar 400 juta rupiah muncul karena tidak ada laporan pertanggungjawaban sejak 2021. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empirik dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan dana digunakan untuk pinjaman warga yang mengalami kredit macet akibat pandemi. Penelitian ini mengungkap kesulitan keuangan BUMDes dan menganalisis perlindungan hukum serta tanggung jawab pengurusnya
Pembentukan Peraturan Internal Sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di KPS Bina Lestari Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Fathoni, Lalu Achmad
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 5 No 3 (2024): Edisi Desember 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v5i3.2316

Abstract

Abstrak: Peraturan internal adalah pedoman tata kelola yang berisi mekanisme dan prosedur agar KUPS terkelola dengan baik atau dalam hukum Perusahaan dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) (Jojok Dwiridhotharjono, 2009). Pada Pasal 118 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah diatur bahwa Peraturan Internal ada dalam ranah penguatan kelembagaan KUPS, trategi peningkatan kapasitas usaha KUPS terbagi dalam beberapa program, namun pembentukan Peraturan Internal tidak termasuk dalam program dari stategi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal ini, berdasarkan info dari pendamping perhutanan sosisal yang bertugas di KPH Bina Lestari bahwa KUPS yang ada disana belum memiliki peraturan internal. Metode yang digunakan adalah Focus group discussion (FGD) dan penyuluhan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu persiapan dan pelaksanaan. Hasil kegiatan adalah kelompok perhutanan sosial Bina Lestari terutama para ketua KUPS memahami antaral lain 1). arti peraturan bagi usaha perhutanan yang dikelola, 2). ketentuan yang diatur dalam peraturan internal, 3). Sistematika peraturan internal.
Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat Fathoni, Lalu Achmad; Raodah, Putri; Kusuma Wardani, Nizia; Putri Mulyana, Septira
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5056

Abstract

UMKM adalah salah satu bagian yang penting dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia bisnis legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting, legalitas mengacu kepada status hukum suatu perusahaan. Memiliki legalitas usaha bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis khusunya pelaku UMKM di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Dalam pengembangan ekonomi pedesaan sangat diperlukan legalitas untuk pelaku UMKM sehingga dengan adanya legalitas tersebut menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum serta diakui negara sehingga terhindar dari penertiban dari pihak yang berwajib. Namun kenyataannya permasalahan yang ditemukan belum banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usahanya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Selanjutnya penelitian ini menganalisis bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum kepustakaan, publikasi terutama buku- buku hukum, disertasi, tesis serta jurnal hukum. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Penegakan Hukum Lingkungan [The Role of the Prosecutor’s Office in Sustainable Development through Environmental Law Enforcement] Siddiq, NakzimK Khalid; Fathoni, Lalu Achmad
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251148

Abstract

Abstrak. Penegakan hukum lingkungan merupakan komponen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memainkan peran strategis dalam menindak pelanggaran terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran, perusakan hutan, hingga pertambangan ilegal. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebaga  i koordinator antarinstansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, serta agen preventif melalui edukasi hukum. Tantangan seperti kompleksitas teknis kasus, tekanan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam optimalisasi peran tersebut. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi solusi kunci. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan pembangunan nasional menuju masa depan yang berkelanjutan. Abstract. Environmental law enforcement is a crucial component in achieving sustainable development in Indonesia. The Prosecutor’s Office, as a law enforcement institution, plays a strategic role in addressing environmental violations, ranging from pollution and forest destruction to illegal mining. In this context, the Prosecutor’s Office functions not only as a public prosecutor but also as a coordinator among agencies in handling environmental crimes, as well as a preventive agent through legal education. Challenges such as the technical complexity of cases, economic pressures, and limited resources hinder the optimization of this role. Therefore, enhancing human resource capacity, utilizing technology, and adopting cross-sector collaborative approaches are key solutions. The role of the Prosecutor’s Office in environmental law enforcement not only supports legal certainty but also strengthens the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into national development policies towards a sustainable future.
Co-Authors Abdul Atsar Adriana, Refia Amalia, Riska Ari Arief Rahman Haryadi, M. Fauzan Karani Mandario, Laratu Maody Kusuma Wardani, Nizia Mulyana, Septira Putri Putri Mulyana, Septira Raodah, Putri Rosalinda Rosalinda Siddiq, Nakzim Khalid Siddiq, NakzimK Khalid Umami, Allan Mustafa Wardani, Nizia Kusuma