Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kota Mataram) Minollah; Kaharudin; Eko Chrisdianto Purnomo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.243

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya dari Pemda Kota Mataram dalam meningkatkan PAD dari sektor perpajakan daerah dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak dan/atau belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah di Kota Mataram. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dilakukan penelitian empiric dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Sosiologis serta dengan mengambil informan dari pihak terkait dan responden dari para pelaku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa untuk meningkatkan PAD dari sektor perpajakan daerah Pemda Kota Mataram telah melakukan langkah-langkah dan Kebijakan Strategis, seperti melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, sosialisasi, monitoring dan pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, evaluasi secara rutin, meningkatkan sumber daya dan penyempurnaan sistim dan prosedur pelayanan pemungutan dan untuk mengatasi kendala kurangnya tingkat kepatuhan/kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah Pemda Kota Mataram melakukan Pengawasan, pemberian sanksi, koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Penegakan hukum dibidang perpajakan daerah di Kota Mataram masih terbatas pada penegakan hukum administrasi belum ada perkara atau kasus pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan daerah yang diselesaikan di meja pengadilan.

Upaya Penguatan Peran BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi di Kecamatan Kopang) Lalu Guguh Apridho; Minollah; Rusnan; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5073

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penguatan peran BPD dalam hal penyusunan peraturan desa serta apa saja kendala yang dihadapi oleh BPD dalam penyusunan peraturan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pihak BPD dibeberapa desa mengakui bahwa peran BPD dalam penyusunan peraturan desa masih sangat kurang. Pihak desa telah mengupayakan penguatan peran BPD dengan mengadakan pelatihan, selain dari pihak desa penguatan juga dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa dengan mendatangkan praktisi yang kompeten dibidang penyusunan peraturan desa. Kata kunci: Penguatan, BPD, Penyusunan, Peraturan Desa.

ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM Dika Pola Rizki; Minollah; Agung Setiawan; Beverly Evangelista
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7392

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur keberadaan pengatur lalu lintas informal, menilai efektivitas penegakan hukumnya, serta mencari solusi terbaik dari perspektif hukum administrasi negara melalui metode penelitian normatif-empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian, serta observasi langsung di beberapa lokasi keberadaan pengatur lalu lintas informal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengatur lalu lintas informal tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga keberadaan mereka bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan mereka yang meminta imbalan dari pengendara dapat dikategorikan sebagai pemerasan, sementara dalam hukum perdata, pengendara yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Upaya penegakan hukum masih menghadapi kendala, termasuk faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penyediaan alternatif pekerjaan bagi pengatur lalu lintas informal.

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG LOMBOK UTARA) Muhammad Paizir; Minollah; Fallahiyan, Muh. Alfian; Kafrawi, Rachman Maulana
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7467

Penelitian ini bertujaun untuk menganalisis bagaiamana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun belum begitu maksimal dalam pelaksanaan pengawasanya, Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Gili Indah memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili Indah dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Gili Indah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa.

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SUMBAWA Muhammad Purhadi Anugrah; Minollah; Koynja, Johny; Kafrawi, Rachman Maulana
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7468

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pungutan retribusi pasar, seperti sosialisasi kepada juru pungut dan pembaruan regulasi daerah. Namun, kendala yang ditemukan meliputi persaingan dengan pasar modern, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya dukungan dana.

PENGENAAN PAJAK TERHADAP NETFLIX SEBAGAI PELAKU USAHA LUAR NEGERI PASCA BERLAKUNYA REGULASI TERKAIT PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) Nurhalizah, Alya; Asmara, M. Galang; Minollah
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2550

Digitalisasi dalam dunia perdagangan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha tanpa kehadiran tempat usaha secara fisik. Salah satu contoh perusahaan raksasa dunia yang saat ini melakukan ekspansi bisnis secara internasional tanpa membuka kantor perwakilan di negara yang menjadi tujuan ekspansinya adalah Netflix, yang menawarkan jasa berupa penyedia layanan pengaliran media digital. Permasalahan kemudian muncul ketika Indonesia tidak dapat menarik pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Netflix, sehingga menghilangkan potensi pemasukan pajak yang cukup signifikan. Penyusunan Tesis ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan pengenaan pajak terhadap Netflix dan pelaksanaannya di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait penerapan sanksi atas pelanggaran dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) oleh Pemungut PPN PMSE serta terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang menjalankan usahanya secara digital tanpa keberadaan secara fisik di Indonesia. Pelaksanaan pengenaan PPN PMSE melalui sistem Penunjukkan Pemungut PPN PMSE sejauh ini menunjukkan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak pusat, terlepas dari adanya risiko kekeliruan dalam pelaporan. Untuk pengenaan PPh terhadap Netflix di Indonesia belum dapat dilaksanakan sampai dengan tercapainya kesepakatan dalam bentuk perjanjian multilateral melalui Konsensus Pajak Global. Oleh karena itu, Pemerintah disarankan agar mempercepat proses penerbitan Peraturan yang mengatur sanksi atas pelanggaran dalam pengenaan PPN PMSE dan mengupayakan segera tercapainya konsensus pajak global terkait pengenaan PPh atas transaksi lintas batas berbasis digital serta menangani masalah penghindaran pajak

PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN SELEKSI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM MENUNJANG PROFESIONALISME KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) (STUDI DI KOTA MATARAM) Rifqi Ramadhan; Minollah; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/hsa4cs64

Penelitian ini bertjuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menunjang profesionalisme Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dengan fokus pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PPS dalam menunjang profesionalisme KPPS. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rekrutmen dan seleksi PPS yang digunakan KPU Kota Mataram adalah rekrutmen terbuka dengan membuka seluas-luasnya siapapun yang ingin mendaftar menjadi anggota PPS. Dengan rekrutmen melalui aplikasi SIAKBA dan beberapa persyaratan yang mewajibkan pendaftar mencantumkan surat keterangan sehat dari pukesmas atau rumah sakit dan menunjukkan para pendaftar mampu secara jasmani dapat menjadikan hasil rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Dan juga bagaimana proses seleksi PPS ini dapat menunjung profesionalisme KPPS melalui bimbingan teknis, kriteria seleksi dan peningkatan kesejahteraan dengan memberikan jaminan/santunan dan honorarium yang sesuai dengan pekerjaannya.

IMPLEMENTASI ALAT PEMANTAU PAJAK (TAPPING BOX) DALAM MENINGKATKAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN DOMPU Sa'ban Rahmat; Minollah; AD. Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ca504b37

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi alat pemantau pajak (tapping box) dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya potensi kebocoran pajak daerah yang bersumber dari pelaporan transaksi usaha yang tidak transparan, khususnya pada sektor hotel dan restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan lapangan (field research) melalui pengumpulan data primer dari wawancara langsung terhadap informan yang berwenang, pelaku UMKM, dan pengelola kebijakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara implementasi tapping box dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemasangan tapping box memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung secara kelembagaan, implementasinya belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya pemahaman wajib pajak tentang fungsi dan tujuan alat tersebut, kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, serta resistensi dari sebagian pelaku usaha yang menganggap kebijakan ini terlalu mengintervensi kegiatan operasional. Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak di beberapa objek usaha setelah pemasangan tapping box menjadi indikator bahwa kebijakan ini memiliki potensi positif apabila dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, perbaikan sistem pendukung teknologi, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh pemerintah daerah agar kebijakan ini mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASIMASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI DI KECAMATAN NARMADA) Nouval Pramudaya Farakhan; Minollah; AD.Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/s3jc3h47

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak sering kali belum optimal sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data yang digunakan oleh penyusun bersumber dari data lapangan, dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui sosialisasi kebijakan pajak, pemberian pelayanan berbasis digital, program insentif atau pengurangan denda, serta pembinaan kepada aparat desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search