Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Journal Equity of Law and Governance Jurnal Hukum Jurisdictie Jurnal Iman dan Spiritualitas Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Alamsyah, Taufiq
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN PERAN KPAD DALAM PERDA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Salimah, Soraya; Suntana, Ija; Alamsyah, Taufiq
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1311

Abstract

Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 menempatkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) pada posisi pengawas dan pemberi rekomendasi, fokus tulisan ini adalah menguji ketegasan normatif desain kewenangan tersebut dan implikasinya terhadap realisasi prinsip maqasid syari’ah khususnya hifdz nafs dan hifdz nasl serta konsepsi otoritas hukum dalam negara hukum. Analisis menunjukkan bahwa karakter rekomendatif KPAD menciptakan jurang antara tujuan perlindungan anak sebagai kewajiban negara dan kapasitas normatif untuk memaksa tindak lanjut tanpa mekanisme pemaksaan administratif, kewajiban institusional menjadi bersifat moral administratif semata sehingga mengurangi kepastian perlindungan korban kekerasan seksual. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan yang gagal menjamin perlindungan jiwa dan keturunan tidak memenuhi syarat maslahat substantif, dari teori otoritas hukum, norma tanpa daya paksa kehilangan efektivitas sebagai instrumen pengaturan sosial. Tulisan ini mengajukan argumen konseptual bahwa siyasah dusturiyah layak diposisikan bukan sebagai legitimasi retoris tetapi sebagai alat kritik arsitektural norma, mengukur kecukupan kewenangan melalui kriteria kemampuan memaksa, akuntabilitas, dan kepastian tindak lanjut. Secara normatif, diperlukan reformulasi instrumen perda dan peraturan pelaksana yang memasukkan kewajiban respons, mekanisme pemaksaan administratif, dan jaminan sumber daya agar perda menjadi instrumen protektif yang substantif bukan simbolik.
KONSEP FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN PERPPU SEBAGAI MEKANISME PENANGANAN KEADAAN DARURAT YANG LEBIH DEMOKRATIS DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Ilhamsyah, Muhammad Adam; Rizal, Lutfi Fahrul; Alamsyah, Taufiq
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1299

Abstract

Penelitian ini berangkat dari problematika penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Indonesia yang kerap menimbulkan polemik, terutama terkait minimnya deliberasi, lemahnya mekanisme Check and Balances serta potensi dominasi kekuasaan eksekutif dalam situasi darurat. Praktik penerbitan Perppu pada beberapa kasus menunjukan pergeseran fungsi dari instrument konstitusional darurat menuju instrumen kebijakan politik yang rentan mengabaikan legitimasi demokratis, termasuk tidak konsisten dengan parameter objektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009. Penelitian ini juga menekankan pembeda dengan penelitian lain, dengan menghadirkan rekonstruksi mekanisme legislasi darurat melalui integrasi Fast Track Legislation (FTL) sebagai kanal legislasi cepat yang diprioritaskan ketika kondisi mendesak masih memungkinkan pelibatan DPR, sementara Perppu ditempatkan sebagai last resort untuk situasi ultra-darurat. Metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berbasis studi dokumen terhadap sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Temuan menunjukkan, FTL berpotensi memperkuat demokrasi deliberatif jika disertai kriteria darurat yang ketat, sunset clause, partisipasi publik minimum, dan pengawasan legislatif-yudisial. Kesimpulan menegaskan, bahwa perspektif Siyasah Dusturiyah melalui kaidah darurat juga memperkuat legitimasi etis-konstitusional desain legislasi darurat yang proporsional dan akuntabel.
Co-Authors Addysa, Zalfa Violina Anugrah, Puspita Puspa Asro, Asro Aziza, Mutiara Jihan Chaerul Shaleh, Chaerul Feri irawan Ilhamsyah, Muhammad Adam Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul Malik, Ismail Marselia, Nisa Livani Nazwan, Fauqi Muhtaromun Saebani, Beni Ahmad Salimah, Soraya Shadrina, Ghassani Nur Solly Aryza Suntana, Ija