Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Konsep Pemimpin dalam Tafsir Al-Qur'ānul Karīm Karya Abdul Halim Hasan, Abdurrahim Haitami, Zainal Arifin Abbas: The Concept of Leader in Tafsir Al-Qur'ānul Karīm by Abdul Halim Hasan, Abdurrahim Haitami, Zainal Arifin Abbas Arif, Zuhri
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 No. 2 (2023): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v4i2.910

Abstract

The aim of this study is to analyze the concept of the leader in the interpretation of al-Qur'ānul karīm by Abdul Halim Hasan, Abdurrahin Haitami and Zainal Arifin Abbas. The method used in this research is library research with a qualitative descriptive research type. The results of this study indicate that there is no significant prohibition against electing women leaders, but in this case Abdul Halim Hasan, Abdurrahin Haitami and Zainal Arifin Abbas, do not recommend electing women leaders when there are still men participating in the election process. In fact, women are people in life, while choosing non-Muslim leaders, this is clearly forbidden, and there are no exceptions to this.
Pembentukan Digital Citizenship Berbasis Nilai Islam melalui Layanan Bimbingan Konseling dan Literasi Hukum Digital Lubis, Lailan Syafira Putri; Muda, Ishak Ali; Arif, Zuhri; Azzahra, Fatimah
PEMA Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia (PERMAPENDIS) Prov. Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/pema.v5i3.2702

Abstract

Remaja Indonesia kini selalu terhubung dengan internet. Tingginya ketergantungan pada akses digital ini membawa tantangan tersendiri berupa maraknya hoaks dan ancaman cyberbullying yang berdampak serius pada kesehatan mental mereka. Di SMA Al Washliyah 1 Kota Medan, siswa teridentifikasi memiliki ketergantungan tinggi terhadap gawai dengan intensitas komunikasi melalui grup-grup digital. Meski belum ditemukan kasus cyberbullying yang terverifikasi, pihak sekolah mencatat adanya isu-isu yang kerap muncul lalu menghilang tanpa penanganan memadai. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya preventif untuk membentuk karakter digital siswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai respons atas permasalahan tersebut dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang digital citizenship yang dilandasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran (shiddiq), kesabaran (shabr), dan tanggung jawab (amanah), sekaligus membekali mereka dengan literasi hukum digital khususnya UU ITE. Keunikan kegiatan ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang memadukan perspektif bimbingan konseling, psikologi pendidikan, dan ilmu hukum dalam satu kerangka utuh. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif yang dikombinasikan dengan problem-based learning, di mana 150 siswa kelas X, XI, dan XII dibagi menjadi 15 kelompok untuk menganalisis kasus hoaks aktual yang beredar di media sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mampu memahami konsep literasi digital, tetapi juga berhasil mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam dan merumuskan komitmen nyata untuk menjadi warga digital yang lebih bijak. Kegiatan ini memberikan kontribusi sebagai model edukasi preventif berbasis nilai religius yang berpotensi direplikasi di sekolah-sekolah Islam lainnya.
Edukasi dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMKM Terkait Legalitas Usaha di Kecamatan Medan Denai Era Dany, Bina; Arif, Zuhri
RESPINARIA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : PT Katersi Minar Permata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66785/respinaria.v2i1.97

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, khususnya terkait pentingnya legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan survei awal, mayoritas peserta belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, dan tidak memahami proses perizinan berbasis risiko. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan fasilitatif yang mencakup sosialisasi hukum, simulasi OSS, serta pendampingan langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 90% peserta berhasil memperoleh NIB dan mengalami peningkatan pemahaman hukum secara signifikan. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam usaha mikro. Kegiatan ini berdampak positif terhadap transformasi budaya hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menjadi model intervensi yang dapat direplikasi di wilayah lain. Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam aspek waktu, infrastruktur digital, dan tindak lanjut pasca kegiatan yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan berikutnya.
KEABSAHAN TRANSAKSI DAN RISIKO PRODUK CACAT DI SHOPEE: ANALISIS NORMATIF Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Zaki Kaisar Syah; Muhlizar Muhlizar; Zuhri Arif
Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/islamijah.v6i3.26776

Abstract

Abstact: This article examines the legal validity of online transactions and the allocation of risks related to defective products on the Shopee marketplace from a normative juridical perspective. Using the framework of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the study analyzes the extent to which electronic transactions meet legal requirements and how consumer rights are guaranteed when goods received are damaged or do not conform to the order. The research highlights the responsibilities of business actors, the legal position of consumers, and the mechanisms available for dispute resolution within the platform. The findings show that although Shopee provides internal complaint and refund features, the substantive protection of consumers still relies heavily on the provisions of national consumer law, particularly regarding liability, misleading information, and the obligation to provide goods in accordance with agreed specifications. This article concludes that strengthening legal certainty and enforcement mechanisms is essential to ensure fair and accountable e-commerce practices in Indonesia.Keywords: Legal regulations, Consumer Protection, Sales and Purchase Agreement, Shopee, Defective Products.