Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Pembentukan Digital Citizenship Berbasis Nilai Islam melalui Layanan Bimbingan Konseling dan Literasi Hukum Digital Lubis, Lailan Syafira Putri; Muda, Ishak Ali; Arif, Zuhri; Azzahra, Fatimah
PEMA Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia (PERMAPENDIS) Prov. Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/pema.v5i3.2702

Abstract

Remaja Indonesia kini selalu terhubung dengan internet. Tingginya ketergantungan pada akses digital ini membawa tantangan tersendiri berupa maraknya hoaks dan ancaman cyberbullying yang berdampak serius pada kesehatan mental mereka. Di SMA Al Washliyah 1 Kota Medan, siswa teridentifikasi memiliki ketergantungan tinggi terhadap gawai dengan intensitas komunikasi melalui grup-grup digital. Meski belum ditemukan kasus cyberbullying yang terverifikasi, pihak sekolah mencatat adanya isu-isu yang kerap muncul lalu menghilang tanpa penanganan memadai. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya preventif untuk membentuk karakter digital siswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai respons atas permasalahan tersebut dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang digital citizenship yang dilandasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran (shiddiq), kesabaran (shabr), dan tanggung jawab (amanah), sekaligus membekali mereka dengan literasi hukum digital khususnya UU ITE. Keunikan kegiatan ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang memadukan perspektif bimbingan konseling, psikologi pendidikan, dan ilmu hukum dalam satu kerangka utuh. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif yang dikombinasikan dengan problem-based learning, di mana 150 siswa kelas X, XI, dan XII dibagi menjadi 15 kelompok untuk menganalisis kasus hoaks aktual yang beredar di media sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mampu memahami konsep literasi digital, tetapi juga berhasil mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam dan merumuskan komitmen nyata untuk menjadi warga digital yang lebih bijak. Kegiatan ini memberikan kontribusi sebagai model edukasi preventif berbasis nilai religius yang berpotensi direplikasi di sekolah-sekolah Islam lainnya.
Edukasi dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMKM Terkait Legalitas Usaha di Kecamatan Medan Denai Era Dany, Bina; Arif, Zuhri
RESPINARIA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : PT Katersi Minar Permata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66785/respinaria.v2i1.97

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, khususnya terkait pentingnya legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan survei awal, mayoritas peserta belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, dan tidak memahami proses perizinan berbasis risiko. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan fasilitatif yang mencakup sosialisasi hukum, simulasi OSS, serta pendampingan langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 90% peserta berhasil memperoleh NIB dan mengalami peningkatan pemahaman hukum secara signifikan. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam usaha mikro. Kegiatan ini berdampak positif terhadap transformasi budaya hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menjadi model intervensi yang dapat direplikasi di wilayah lain. Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam aspek waktu, infrastruktur digital, dan tindak lanjut pasca kegiatan yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan berikutnya.
KEABSAHAN TRANSAKSI DAN RISIKO PRODUK CACAT DI SHOPEE: ANALISIS NORMATIF Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Zaki Kaisar Syah; Muhlizar Muhlizar; Zuhri Arif
Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/islamijah.v6i3.26776

Abstract

Abstact: This article examines the legal validity of online transactions and the allocation of risks related to defective products on the Shopee marketplace from a normative juridical perspective. Using the framework of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the study analyzes the extent to which electronic transactions meet legal requirements and how consumer rights are guaranteed when goods received are damaged or do not conform to the order. The research highlights the responsibilities of business actors, the legal position of consumers, and the mechanisms available for dispute resolution within the platform. The findings show that although Shopee provides internal complaint and refund features, the substantive protection of consumers still relies heavily on the provisions of national consumer law, particularly regarding liability, misleading information, and the obligation to provide goods in accordance with agreed specifications. This article concludes that strengthening legal certainty and enforcement mechanisms is essential to ensure fair and accountable e-commerce practices in Indonesia.Keywords: Legal regulations, Consumer Protection, Sales and Purchase Agreement, Shopee, Defective Products.
Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Normatif Terhadap Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Rahmayanti Rahmayanti; Zuhri Arif; Yurmaini Yurmaini; Erliyanti Erliyanti; Saman Saman
HIBRUL ULAMA Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Hibrul Ulama
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47662/hibrululama.v8i1.1384

Abstract

Legal protection of customers is an important aspect of Islamic financing because the relationship between financial institutions and customers is not only based on contractual relations but also on the principles of justice and Sharia compliance. This study aims to analyze customer legal protection in Islamic financing from the perspectives of justice and legal certainty. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The research materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through a literature study and analyzed qualitatively and descriptively through normative analysis. The findings show that the legal framework for customer protection is supported by the Islamic Banking Law, Consumer Protection Law, regulations issued by the Financial Services Authority, and Sharia principles. However, substantive protection still faces potential imbalances arising from information asymmetry, the use of standard-form contracts, disproportionate risk allocation, and the limited certainty of dispute resolution mechanisms. The study finds that effective legal protection requires the integration of information transparency, balance of rights and obligations, risk proportionality, contractual legal certainty, and fair dispute resolution mechanisms. Such integration is essential to establish customer protection that promotes substantive justice, legal certainty, and compliance with Sharia principles.
THE PRINCIPLE OF TA’AWUN IN CONSUMER MICROFINANCING MANAGEMENT: AN ISLAMIC LAW AND ISLAMIC ECONOMICS STUDY Rahmayanti Rahmayanti; Yurmaini Yurmaini; Zuhri Arif; Saman Saman
Journal Analytica Islamica Vol 15, No 2 (2026): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v15i2.32597

Abstract

This study aims to analyze the principle of ta’awun in consumer microfinancing management from the perspectives of Islamic law and Islamic economics. The principle of ta’awun is important because Islamic financing should not only focus on transactions but also promote fairness, responsibility, and the welfare of the parties involved. This study employs a qualitative method with a library research approach by examining Islamic legal sources, fatwas issued by the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama, relevant regulations, and scholarly literature. The data are analyzed descriptively and qualitatively through thematic identification and synthesis. The findings indicate that ta’awun can serve as an ethical foundation for consumer microfinancing management through four main aspects: the foundation of Islamic values, compliance with legal requirements and contractual principles, orientation toward public benefit and consumer protection, and the sustainability of financing relationships. This study concludes that integrating ta’awun with Islamic legal requirements and the objectives of maqashid al-shariah can provide a conceptual framework for consumer microfinancing management that is fair, responsible, and consistent with Islamic principles.