Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.105
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi DIMENSI Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Jurisdictie Gunung Djati Conference Series Social Impact Journal
Harahap, Chisa Belinda
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Chatbot Dituntut: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Gugatan Character.AI dalam Kasus Kematian Remaja Goro, Siti Fatimah; Harahap, Chisa Belinda
Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi Vol. 14 No. 2 (2025): Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi
Publisher : Departemen Pendidikan Sosiologi FISHIPOL UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/dimensia.v14i2.81003

Abstract

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan konflik sosial dan hukum yang kompleks. Studi ini menganalisis gugatan terhadap Character.AI, sebuah platform chatbot AI, yang diduga berkontribusi pada kematian seorang remaja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis teori hukum responsif. Hasil menunjukkan bahwa kesenjangan regulasi menjadi hambatan utama dalam menentukan tanggung jawab antara pengguna dan penyedia layanan AI. Selain itu, status hukum AI yang tidak jelas apakah sebagai alat atau produk menyulitkan proses litigasi. Kasus ini mencerminkan urgensi pengembangan kerangka hukum yang adaptif terhadap teknologi generatif. Perspektif sosiologi hukum menekankan perlunya hukum yang responsif terhadap perubahan sosial akibat inovasi teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, risiko sosial dari AI akan sulit ditangani secara adil dan efektif. The advancement of artificial intelligence (AI) technology not only brings benefits but also generates complex social and legal conflicts. This study analyzes a lawsuit against Character.AI, an AI-based chatbot platform, which is alleged to have contributed to the death of a teenager. Employing a qualitative case study approach and responsive legal theory, the research reveals that regulatory gaps are a major obstacle in determining liability between users and AI service providers. Furthermore, the unclear legal status of AI whether as a tool or a product complicates litigation processes. The case highlights the urgency of developing adaptive legal frameworks to govern generative technologies. From a socio-legal perspective, the findings emphasize the necessity for law to be responsive to social changes driven by technological innovation. Without adequate regulation, the social risks posed by AI will remain difficult to address fairly and effectively.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Kasus Film Women From Rote Island Mulyani, Ria Sri; Harahap, Chisa Belinda
DIMENSI - Jurnal Sosiologi Vol 13, No 1: 2025
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/djs.v13i1.32512

Abstract

Tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja korban kekerasan seksual, bagaimana upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual di tempat kerja, dan bagaimana upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan menggunakan teknik analisis isi yang pembahasannya mengenai isi informasi yang tertulis ataupun media massa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di tempat kerja memberikan dampak yang sangat besar terhadap tenaga kerja perempuan. Dengan kekerasan seksual yang di alami oleh pekerjaan perempuan membuat kesehatan pada mentalnya terganggu. Dengan begitu, perlindungan bagi tenaga kerja perempuan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual di tempat kerja, pemilik perusahaan harus memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual kepada karyawan baik melalui video ataupun diskusi kelompok serta membuat tim tanggap darurat untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif terutama bagi tenaga kerja perempuan.
Hukum, Rasionalitas, dan moralitas : Kritik Rasionalitas Hukum Weberian terhadap Kasus Nenek Minah Oktaviana, Prabawati; Harahap, Chisa Belinda
DIMENSI - Jurnal Sosiologi Vol 13, No 1: 2025
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/djs.v13i1.32510

Abstract

Kasus yang menimpa Nenek Minah, seorang perempuan berusia 55 tahun yang didakwa mencuri tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) di Banyumas, Jawa Tengah, mencerminkan ketegangan antara hukum formal dan keadilan substantif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut melalui perspektif rasionalisasi hukum Max Weber, yang menjelaskan pergeseran hukum tradisional menuju hukum rasional formal dalam masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, menggunakan studi kasus sebagai teknik utama. Data diperoleh melalui studi literatur dari sumber-sumber sekunder yang relevan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum formal dalam kasus Nenek Minah berfokus pada kepastian hukum yang bersifat prosedural dan mengabaikan konteks sosial serta nilai kemanusiaan. Vonis bersalah terhadap Nenek Minah, meskipun secara hukum formal sah, menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum rasional formal, seperti dijelaskan oleh Weber, seringkali gagal mengakomodasi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam praktik hukum formal agar mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif untuk menjaga legitimasi hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan
Hukum Sebagai Instrumen Atau Hambatan: Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia Rahmah, Reza Aulia Pricilia; Harahap, Chisa Belinda
DIMENSI - Jurnal Sosiologi Vol 13, No 2: 2025
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/djs.v13i2.32531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tinjauan kritis dari kebijakan public di Indonesia dengan hukum yang berperan sebagai instrumen atau hambatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan Analisis konten. Penelitian dilakukan pada kebijakan publik di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar kebijakan publik dapat berjalan efektif, peraturan dan hukum yang ada perlu disusun secara jelas, terkoordinasi, dan tidak saling bertentangan. Pemerintah perlu melakukan peninjauan regulasi secara berkala dan memastikan adanya harmonisasi antar regulasi agar kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien dan adil. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik, sangat penting untuk melakukan reformasi hukum dan peraturan yang lebih terstruktur dan transparan. Penyusunan regulasi yang lebih koheren, harmonisasi peraturan antar sektor, serta penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Hukum adalah faktor penentu yang sangat signifikan dalam pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia, baik sebagai dasar hukum yang sah untuk kebijakan tersebut maupun sebagai alat pengatur dan penegak kebijakan. Namun, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penting agar hukum di Indonesia lebih harmonis, jelas, dan konsisten, serta memastikan bahwa penegakan hukum berjalan efektif dan adil. Tanpa perbaikan dalam sistem hukum dan implementasi kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia akan terhambat.
Konflik Sosial Dalam Sengketa Tanah Di Sukahaji Kota Bandung Dalam Persepektif Sosiologi Hukum Permanayudha, Muhammad Rafli; Harahap, Chisa Belinda
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 8 No 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.220

Abstract

This study examines the social conflict arising from land disputes in Sukahaji, Bandung City, from the perspective of legal sociology. Employing a qualitative approach with descriptive methods, the research aims to identify the triggering factors of the conflict, analyze its impacts on local community life, and understand the interaction patterns among parties (community, government, and developers). The findings reveal that the conflict is triggered by clashes between the historical-social claims of the community and formal state law, exacerbated by urbanization, power imbalances, and limited community participation. Its impacts include social tensions, economic vulnerabilities, and psychological pressures, while interaction patterns reflect the dominance of government and developers over local communities, prompting resistance through social solidarity. This study underscores the importance of participatory and equitable conflict resolution approaches to strengthen inclusive social order.
Co-Authors Al Maslul, Husam El Haq Alfiyah, Yasmin Andini, Sri Andriana, Vegia Anwar Ibrahim Triyoga Aulia, Dhine Putri DEWI RAHMAWATI Ginanjar, Nana Goro, Siti Fatimah Iskandar, Ghaida Nazhifah Isnaeni, Yunika Khoirunnisa, Nina Mulyani, Ria Sri Muntaha, Muhamad Guntur Muthmainnah, siti Nurohman, Fajar Oktaviana, Prabawati Permana, Fadhil Azhar Permanayudha, Muhammad Rafli Putra, Lucky Syah Rahmah, Reza Aulia Pricilia Ramdani, Nisa Fitri Rizki Firmansyah Sunanulhuda Syarif Hidayat Titisia, Denti Wilma Prafitri