Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Jurnal Bina Praja Lex Renaissance Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Suara Keadilan LEGAL BRIEF Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Jurnal Konstitusi Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Mitrawarga Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Muhammad RM Fayasy Failaq
Universitas Gadjah Mada
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Lex Renaissance

 1 
Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Azmi Fathu Rohman; Naufal Rizqiyanto; Muhammad RM Fayasy Failaq
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art9

Abstract

Election regulations became rules that are most frequently changed through legislation or judiciary adjudication. These changes are sometimes made when the election stages have begun, which can cause polemics both in terms of election technicalities and in terms of the substance of election rules. In facing this, the application of the Purcell Principle by the Constitutional Court is considered to be a solution. However, the question is, this principle comes from a country with a different legal culture and election system from Indonesia. This study is here to examine the relevance of the Purcell Principle to the Indonesian general election system and to examine the consistency of the Constitutional Court's practice in applying this principle. This research is a normative legal research with a literature study. The approaches used are the case approach and the conceptual approach. The data and legal materials obtained will be analyzed qualitatively. The results of the study show that the Purcell Principle in the election system in Indonesia has urgency both technically and non-technically. To be relevant, this principle must become a legal culture that is carried out and applied by the Constitutional Court, starting from consistency and making several technical adjustments related to the time of application of this principle. Finally, in the practice of Constitutional Court Decision No. 102/PUU-VII/2009, Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, and Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023 which is a test related to election law regulations shows that there have been differences and inconsistencies in the application of the Purcell Principle in Indonesia by the Constitutional Court.Keywords: Constitutional Court, Election, Purcell Principle AbstrakRegulasi pemilu merupakan aturan yang paling sering berubah baik melalui legislasi maupun ajudikasi oleh lembaga peradilan. Perubahan itu terkadang dilakukan ketika tahapan pemilu telah dimulai sehingga dapat menimbulkan polemik baik dari segi teknis pemilu maupun dari segi substansi aturan pemilu. Menghadapi itu, penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dinilai dapat menjadi solusi. Namun yang menjadi pertanyaan, prinsip tersebut hadir dari negara dengan budaya hukum dan sistem pemilu yang berbeda dengan Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengkaji relevansi Prinsip Purcell terhadap sistem pemilihan umum Indonesia serta mengkaji konsistensi praktik Mahkamah Konstitusi dalam penerapan prinsip tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip Purcell dalam sistem pemilu di Indonesia memiliki urgensitas baik secara teknis maupun non teknis. Agar relevan, prinsip tersebut harus menjadi budaya hukum yang dilakukan dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dimulai dari konsistensi dan dilakukan beberapa penyesuaian teknis terkait waktu penerapan prinsip tersebut. Terakhir, pada praktik Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang merupakan pengujian terkait aturan hukum pemilu menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan dan inkonsistensi penerapan Prinsip Purcell di Indonesia olah Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Prinsip Purcell
Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional Mario Agritama S W Madjid; Muhammad RM Fayasy Failaq; Vina Rohmatul Ummah; Ade Yulfianto
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art1

Abstract

Regulatory dynamics in Indonesia are facing over-regulation or over-lapping caused by irregularities in the legislative institutions organization and harmonization of regulations. This is also inseparable from the sectoral ego of each institution. The presence of the Job Creation Law through the omnibus law method is considered a solution to overcome the problem of national regulations, but the existence of this law presents a new problem, namely the increasing number of derivative regulations that must be issued. This research focuses on two main issues: first, the legal and political capability of harmonizing regulations under the law through the Job Creation Law. Second, the urgency of establishing a National Legislation Center to overcome over-regulated and over-lapping regulations under the law This study uses a normative juridical type with literature studies. Data obtained from primary and secondary sources and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the legal politics of harmonization of the Job Creation Law does not have the capability to overcome the problems of laws and regulations under overlapping laws. Next, it is necessary to establish the Central National Legislative Body as a state institution under the President at the Ministry level with the function of controlling statutory regulations under the law so that they are not over-regulated or over-lapping.Keywords: Central Agency for National Legislation, Job Creation Law, Politics of Law AbstrakDinamika regulasi di Indonesia menghadapi situasi over-regulated atau over-lapping yang disebabkan oleh ketidakteraturan lembaga legislasi dalam menata dan mengharmonisasikan regulasi. Hal ini juga tidak terlepas dari ego sektoral masing-masing lembaga. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja melalui metode omnibus law dianggap sebagai solusi untuk mengatasi persoalan regulasi nasional tersebut, akan tetapi keberadaan undang-undang tersebut menghadirkan persoalan baru, yakni makin banyaknya regulasi turunan yang harus diterbitkan. Penelitian ini menitikberatkan pada dua masalah utama. Pertama, kapabilitas politik hukum harmonisasi peraturan di bawah undang-undang melalui UU Cipta Kerja. Kedua, urgensi pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi over-regulated dan over-lapping peraturan di bawah undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer maupun sekunder dan ditelaah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum harmonisasi UU Cipta Kerja tidak memiliki kapabilitas untuk mengatasi problematika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tumpang tindih. Berikutnya, perlu untuk dibentuk Badan Pusat Legislasi Nasional sebagai lembaga negara di bawah Presiden setingkat Kementerian dengan fungsi mengontrol peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar tidak over-regulated maupun over-lapping.Kata Kunci: Badan Pusat Legislasi Nasional, Politik Hukum, UU Cipta Kerja
Co-Authors Ade Yulfianto Al-Farouq, Muhammad Umar Anastasya, Dita Nadya Arief Budiono Arsyad Surya Pradana Arsyad Surya Pradana Arti, Rohmatin Dwi Audina El-Rahma Azmi Fathu Rohman Denny Saptono Fahrurodzi Dimas Adi Prasetiyo Enika Maya Oktavia Erland Ferdinansyah Faraz Almira Arelia Farid, Achmad Miftah Febriani, Hanifah Madjid, Mario Agritama S W Madjid, Mario Agritama SW Mario Agritama S W Madjid Mely Noviyanti Monati, Rahmatika Muhammad Adnan Naufal Rizqiyanto Nusantara, Irma Aulia Pertiwi Pradana, Arsyad Surya Rahmaningrum, Nabila Azmi Rizki Maulana Syafei Rohmatin Dwi Arti Rohmatin Dwi Arti Siti Mahmuda Umi Zakia Azzahro Ummah, Vina Rohmatul Vina Rohmatul Ummah Yulfianto, Ade