Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Batavia
Syfiyah, Shafa
Unknown Affiliation
Religion Arts Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Di Indonesia Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syfiyah, Shafa; Putri, Keisha Rafilah; Yuman, Dara Aulia; Negara, Yasinta Diva; Qibtiya, Mauladiana; Huda, Genthala Rafik; Hamzah, Amanda Fitra; Aria, Muhammad Gustaf; Fairuz, Muhammad Gustaf; Hidayatullah, Ahmad; Suprima, Suprima; Mulyadi, Mulyadi; W, Yuliana Yuli
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12804479

Abstract

Sudah ada banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia dengan berbagai metode. Banyak regulasi hukum yang telah mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korupsi. Meskipun telah terbentuk aparat penegak hukum dan undang-undang yang berlaku, faktanya tingkat kasus korupsi di Indonesia masih berada pada level yang cukup tinggi. Atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjawab tingkat keefektifan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi; tingkat keketatan hukum dalam mewujudkan Indonesia antikorupsi; serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan hukum antikorupsi. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam kepada Bapak Wazir Iman S.H., M.H selaku seksi tindak pidana khusus Kasubsi penuntutan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan wawancara yang akan diberikan kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi menurut IPK mengalami mengalami penurunan skor hingga 4 poin sehingga kasus ini terbilang masih tinggi. Faktor peningkatan kasus korupsi berupa kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, budaya, rendahnya kualitas moral, dan lemahnya penegak hukum. Pemimpin yang menjunjung tinggi integritas kepemimpinan antikorupsi akan mempermudah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Semua regulasi terkait korupsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila karena Pancasila menjadi pondasi dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. Maka, diperlukan strategi dalam pemberantasan korupsi seperti penguatan institusi antikorupsi, kerjasama dan komitmen, penguatan sistem pengaduan dan pelaporan, penindakan dan represif terhadap korupsi, serta diperlukan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan kasus korupsi.
LEGALITAS DAN DAMPAK PENERBITAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI ATAS PERMUKAAN LAUT: PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Fiko Rusdiananto, Gavra; Aufa, Muhamad Gagah; Ramadhani, Prastiti Suryaning; Syfiyah, Shafa
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.145

Abstract

Pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan kian meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan lahan. Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi salah satu instrumen hukum dalam permasalahan ini. Namun, dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tidak secara eksplisit mengatur pemberian HGB di atas permukaan laut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penerbitan HGB di wilayah laut berisiko mencemari air laut, mengakibatkan kerusakan ekosistem, dan konflik sosial dengan masyarakat pesisir. Penelitian ini mengkaji legalitas penerbitan HGB di atas permukaan laut serta dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) serta lemahnya pengawasan terhadap proyek reklamasi memperburuk dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas, peningkatan transparansi dalam penerbitan HGB, serta penguatan mekanisme perlindungan lingkungan guna memastikan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan.
Co-Authors Ahmad Hidayatullah Aria, Muhammad Gustaf Aufa, Muhamad Gagah Fairuz, Muhammad Gustaf Fiko Rusdiananto, Gavra Hamzah, Amanda Fitra Huda, Genthala Rafik Mulyadi Mulyadi Negara, Yasinta Diva Putri, Keisha Rafilah Qibtiya, Mauladiana Ramadhani, Prastiti Suryaning Suprima Yuliana Yuli Wahyuningsih Yuman, Dara Aulia