Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Putri, Keisha Rafilah
Unknown Affiliation
Religion Education Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kondisi Politik & Keamanan Pasca Pemilu Tahun 2024 Menurut Sudut Pandang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Dalam Pembangunan Demokrasi Substantif Putri, Keisha Rafilah; Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa; Azz Zahra, Devyta Ardiyaning; Angelina, Ranti; Aldhiyata, Daffania; Larasati, Shabrina Rifdah; Mandalika, Muhammad Sultan; Nisa, Rifa Fadhilahtun; Siregar, Timothy Putra Natama Parulian; Siagian, Natanael Robona Asimi; Subakdi, Subakdi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan) Kota Jakarta Selatan menekankan pentingnya untuk menjaga kondisi politik dan keamanan yang kondusif untuk memastikan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik. Menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, situasi politik dan keamanan pada proses pemilihan umum tahun 2024 berjalan lebih baik dibandingkan dengan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan kampanye politik identitas tidak terjadi, sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan umum kepada pemilih pemula yang baru melaksanakan euforia proses pemilihan umum untuk yang pertama kalinya. Dalam upaya membangun demokrasi yang lebih substantif, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan berfokus pada pengawasan yang ketat terhadap proses pemilihan umum. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan bertindak untuk proses pencegahan terjadinya kekacauan dan memastikan pemilihan yang Luber Jurdil atau Langsung, Umum, Bersih, Jujur, dan Adil. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan juga menekankan pentingnya peran partai politik dan keikutsertaan masyarakat termasuk pemilih pemula dalam membangun demokrasi yang lebih substantif. Partai politik harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan menghindari transaksi kepentingan yang dapat mengganggu proses demokrasi. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan umum tahun 2024 juga berperan sebagai salah satu faktor keberhasilan proses pemilihan umum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat luas. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan berharap dapat mewujudkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemilihan umum serentak 2024.
Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan: Studi Kasus Putusan Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 725/Pdt/2019/Pt Dki) Rizkian, Masagus Hexal; Afif, Muhammad; Putri, Keshia Annisa; Putri, Keisha Rafilah; Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa; Azz Zahra, Devyta Ardiyaning; Angelina, Ranti; Rizkianti, Wardani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks putusan tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 725/PDT/2019/PT DKI, kasus wanprestasi yang terdapat pada kasus ini adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji pada perjanjian sewa menyewa antara pemilik gedung yaitu PT. UOB Plaza selaku Penggugat dan PT. Millenium Penata Futures selaku Tergugat serta PT. Starpeak Equity Futures selaku Turut Tergugat. Sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berupa tindakan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji dalam penunggakan biaya sewa dan penunggakan biaya layanan yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat. Pada sengketa ini, Penggugat selaku pemilik hak atas biaya sewa dan biaya layanan telah melayangkan peringatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada itikad baik yang ditunjukkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Putusan Pengadilan yaitu Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 725/PDT/2019/PT DKI yang menjadi Putusan terkait dengan sengketa ini berfokus pada pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terkait dengan suatu perjanjian secara tepat waktu.
Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Di Indonesia Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syfiyah, Shafa; Putri, Keisha Rafilah; Yuman, Dara Aulia; Negara, Yasinta Diva; Qibtiya, Mauladiana; Huda, Genthala Rafik; Hamzah, Amanda Fitra; Aria, Muhammad Gustaf; Fairuz, Muhammad Gustaf; Hidayatullah, Ahmad; Suprima, Suprima; Mulyadi, Mulyadi; W, Yuliana Yuli
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12804479

Abstract

Sudah ada banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia dengan berbagai metode. Banyak regulasi hukum yang telah mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korupsi. Meskipun telah terbentuk aparat penegak hukum dan undang-undang yang berlaku, faktanya tingkat kasus korupsi di Indonesia masih berada pada level yang cukup tinggi. Atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjawab tingkat keefektifan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi; tingkat keketatan hukum dalam mewujudkan Indonesia antikorupsi; serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan hukum antikorupsi. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam kepada Bapak Wazir Iman S.H., M.H selaku seksi tindak pidana khusus Kasubsi penuntutan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan wawancara yang akan diberikan kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi menurut IPK mengalami mengalami penurunan skor hingga 4 poin sehingga kasus ini terbilang masih tinggi. Faktor peningkatan kasus korupsi berupa kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, budaya, rendahnya kualitas moral, dan lemahnya penegak hukum. Pemimpin yang menjunjung tinggi integritas kepemimpinan antikorupsi akan mempermudah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Semua regulasi terkait korupsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila karena Pancasila menjadi pondasi dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. Maka, diperlukan strategi dalam pemberantasan korupsi seperti penguatan institusi antikorupsi, kerjasama dan komitmen, penguatan sistem pengaduan dan pelaporan, penindakan dan represif terhadap korupsi, serta diperlukan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan kasus korupsi.
Co-Authors Ahmad Hidayatullah Aldhiyata, Daffania Angelina, Ranti Aria, Muhammad Gustaf Azz Zahra, Devyta Ardiyaning Fairuz, Muhammad Gustaf Hamzah, Amanda Fitra Huda, Genthala Rafik Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa Larasati, Shabrina Rifdah Mandalika, Muhammad Sultan Muhammad Afif Mulyadi Mulyadi Negara, Yasinta Diva Nisa, Rifa Fadhilahtun Putri, Keshia Annisa Qibtiya, Mauladiana Rizkian, Masagus Hexal Rizkianti, Wardani Siagian, Natanael Robona Asimi Siregar, Timothy Putra Natama Parulian Subakdi, Subakdi Suprima Syfiyah, Shafa Yuliana Yuli Wahyuningsih Yuman, Dara Aulia