Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI

Budaya Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Pada Tahun 2022 di Desa Sambirejo Timur Nurainun, Nurainun; Siregar, Salsabila Balqis; Tamba, Relly; Sulvina, Ardilla; Halking, Halking
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya politik yang berbeda-beda, tergantung dari latar belakang sosiologis, psikis dan letak geografis setiap daerah dan masyarakat di daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya politik masyarakat pada pemilihan kepala desa tahun 2022 di desa Sambirejo Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian pada penelitian ini budaya politik masyarakat Desa Sambirejo pada pemilihan kepala desa pada tahun 2022, masyarakat memiliki budaya politik subyektif yang mana masyarakat sudah memahami pentingnya partisipsi politik pada pemilihan kepala desa. Tapi untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pelaksanaan seperti kampanye masih banyak masyarakat tidak berperan karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.
Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia Sulvina, Ardilla; Nadapdap, Fani Nolpiana; Depari, Samuel Pratama; Marbun, Tasya Br; Purba, Widya Helen Anjalina; Hadiningrum, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Sengketa tanah menjadi masalah yang kompleks di Indonesia, terutama karena keberagaman budaya dan sistem hukum yang berlaku. Hukum adat, sebagai warisan budaya, masih diakui dan digunakan oleh masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik, sementara hukum positif menjadi dasar hukum formal negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa daerah yang memiliki keunikan hukum adat, seperti Bali, Minangkabau, dan Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat, penerapannya sering kali berbenturan dengan hukum positif yang lebih terstruktur secara formal. Faktor utama yang memengaruhi integrasi kedua sistem ini meliputi kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat, perbedaan prinsip penyelesaian sengketa, dan minimnya koordinasi antara institusi adat dan institusi hukum negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan mekanisme mediasi yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun komunitas adat, menjadi kunci untuk menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum positif. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan kearifan lokal.
Implementasi Prinsip Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Firman, Al; Sulvina, Ardilla; Natalia, Desi; Sinaga, Eko Pranata; Hadiningrum, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dirancang untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan urusan domestik mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian metode Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti.Hasil dari penelitian ini ialah Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 membawa perubahan dari sistem sentralisasi ke otonomi daerah, yang mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan berbasis kinerja. Namun, tantangan masih mengintai, seperti disparitas sumber daya, potensi penyalahgunaan wewenang, dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang efektif, yang antara lain mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.