Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS IN PROVIDING HEALTH SERVICES AT THE COMMUNITY HEALTH CENTER OF BENER MERIAH DISTRICT Desy Radhiyah; Dahlan; Tamaulina Br. Sembiring
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 3 (2024): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i3.95

Abstract

This study attempts to examine the Legal Protection for Doctors in Providing Health Services at the Bener Meriah Regency Health Center. A doctor in carrying out his profession will very likely get a situation that leads to the realm of law, it can be due to the final result of a treatment process carried out by the doctor which if the patient who is being treated dies or is disabled, it could get a response from the patient's family that this is malpractice. The problems written in this study are: How is the inpatient health service system at the Bener Meriah Regency Health Center, what are the factors of inpatient health services that can bring doctors at the Bener Meriah Regency Health Center into the realm of law, How is the legal protection for doctors in providing inpatient health services at the Bener Meriah Regency Health Center. This research is a qualitative research that is descriptive in nature with an empirical legal approach whose data consists of primary data and secondary data, then primary data is taken through interviews and secondary data sourced from legal materials based on concepts, theories, laws and regulations. The research shows that the inpatient health service system at the health center that was the object of the research has carried out and provided maximum and quality health services for the local community, and has carried out its duties in accordance with the applicable SOP, while the factors that can bring doctors into the legal realm are referral factors, availability of equipment and drugs, and visas requested by members of the community, legal protection is given to doctors who treat patients at the health center in Bener Meriah Regency after being assessed as having carried out their duties properly.
THE ROLE OF VISUM ET REPERTUM EVIDENCE IN EXAMINATION OF ACTION CASES ABORTION CRIMINAL (Study of Bantul District Court Decision Number 153/Pid.Sus/2022/PN.Btl) Kiki Maharani Fadhilah; Tamaulina Br. Sembiring; Sumarno
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 3 (2024): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i3.98

Abstract

This gives rise to the intention to end the pregnancy and this is called abortion. Visum et repertum plays an important role as evidence in the judicial process, especially in abortion cases. The role of Visum et Repertum in determining material truth is very important and important, especially in criminal cases, considering the increasing number of criminals who hide their crimes from the law. The research method uses the qualitative analysis method, which is a way of analyzing data sourced from legal materials based on concepts, theories, statutory regulations or the researcher's own views. The aim of this research is to determine the criminal liability of perpetrators of abortion crimes, the validity of the post mortem et repertum as evidence in the process of proving the crime of abortion and the role of the post mortem et repertum evidence in the examination of abortion crime cases in Bantul District Court Decision Number 153/Pid .Sus/2022/Pn.Btl. In this research, three main theories were chosen to provide a strong and relevant theoretical foundation according to each focus of the chapters discussed, namely grand theory, middle theory and applied theory. This theory is very important because evidence is a fundamental element in criminal law, which plays a role in determining the truth of a criminal incident and identifying the party responsible for the action. Visum et repertum plays an important role in providing objective and scientific evidence to strengthen or evaluate the reliability of other evidence in litigation. The results of this research are: 1) Based on the Indonesian Criminal Code, abortion is a criminal act, except in certain conditions regulated in Articles 299, 346, 347, 348, and 349 KUHP.BTL, the abortion violates applicable legal restrictions and the perpetrator is declared criminally accountable. Courts consider several factors, including the perpetrator's intent and the circumstances in which the abortion was performed outside of legal exceptions, to determine the appropriate punishment for the offense. 2) Visum et repertum plays an important role in determining the crime of abortion, especially in Decision Number 153/Pid. Sus/2022/PN..
Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Di Medan Krio Melakukan Tindakan Membuang Sampah Sembarangan Siregar, Vinna; Mumtaz Jasmine; Nuke Panenggaran; Tika Hairani; Tamaulina Br. Sembiring
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Januari 2024
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya adalah kebiasaan buruk yang merugikan bagi masyarakat. Sampah yang dibuang sembarangan dan dibiarkan bisa memicu datangnya berbagai bakteri, virus dan parasit yang dapat membawa penyakit. Adapun penulisan artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris yaitu melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara. Hasil penulisan artikel Ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan atau menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat di Medan Krio melakukan pelanggaran yaitu membuang sampah sembarangan. Kesadaran lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi salah satu faktor untuk menjaga lingkungan tetap bersih, terjauh dari sumber penyakit dan menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat.
Aspek – Aspek Pidana Dalam Pengelolaan Sampah Masyarakat Shazland Abdurrahman; Muhammad Irfan Faisal Barus; M al affu; Joe Vans Rajs; Tamaulina Br. Sembiring
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Januari 2024
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup akibat sampah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 yaitu Bab atau peraturan yang berlaku saat ini. Kedua, Hambatan yg di alami dinas kebersihan dalam membersihkan pencemaran sampah, dan juga kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa medan krio mengenai hukum dan pentingnya lingkungan hidup. Keahlian penegakan hukum, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Kami ucapkan terimakasih untuk dinas kebersihan atas dalam memerangi pencemaran, termasuk dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat desa Medan Krio, melakukan kegiatan hubungan masyarakat dan berkonsultasi dengan masyarakat setempat.
Pengelolaan Sampah Kaleng Bekas Minuman Menjadi Barang Bernilai Fuja Andre Sal; Tamaulina Br. Sembiring
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Januari 2024
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehidupan sehari-hari banyaknya kaleng aluminium bekas yang terdapat di sekitar kita menjadi limbah jika tidak ditangani dengan baik dan dapat mengganggu kebersihaan lingkungan. Limbah kaleng bekas kemasan tersebut memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga banyak para pemulung mengumpulkan kaleng minuman bekas untuk kebaikan, untuk itu ada kelompok warga masyarakat yang berpenghidupan dengan mengumpulkan kaleng bekas kemasan tersebut untuk dijual ke pengepul. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika.
Peran Ilmu Negara Dalam Membentuk Pemerintahan Tamaulina Br. Sembiring; Napitupulu, Yehezkiel Kristanto; Joito Rajagukguk; M. Homayun Lubis; Kayla Putri .A. Matondang; Ririn Eka Ariyanti; Aura Ananda .P. Dalimunthe; Suvanzi Binsar Aritonang; Johan Berkat Fanolo
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 6 No. 2 (2024): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilmu negara memiliki peran sentral dalam membentuk struktur dan sistem pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ilmu negara membantu merancang pemerintahan yang berkeadilan, demokratis, dan responsif terhadap dinamika sosial dan politik. Dengan memanfaatkan teori-teori dasar ilmu negara, seperti teori kedaulatan, kontrak sosial, dan negara hukum, penelitian ini mengidentifikasi berbagai peran utama negara dalam membentuk dan mengelola pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, peran ilmu negara juga krusial untuk merancang kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai konstitusional dan hak-hak rakyat, Penelitian ini menggunakan metode analisis konseptual dan historis kami mengkaji karya-karya utama para filsuf politik yang mengembangkan teori pembentukan negara serta menelaah implementasi teori tersebut dalam pembentukan negara-negara modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu negara berfungsi sebagai panduan teoritis dan praktis dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan efektif, dengan adanya penelitian ini maka Ilmu negara berperan penting dalam membentuk struktur dan sistem pemerintahan yang adil, efektif, dan demokratis. Melalui teori-teori dasar seperti kedaulatan, kontrak sosial, negara hukum, dan demokrasi, ilmu negara memberikan panduan untuk merancang pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ilmu negara dalam kebijakan publik memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan hak-hak rakyat.
Dampak Tindak Pidana Pencurian terhadap Ketertiban Hukum dan Masyarakat Rio Ferdika; Tamaulina Br. Sembiring; Tubagus Aditya Wardhana; Davina Sarah Azzevi
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v2i4.1443

Abstract

Criminal offenses of theft are one of the most frequent forms of crime in society and have wide-ranging impacts, not only on the individual victim but also on legal order and social stability. This study aims to analyze the impact of theft offenses on legal order and social life, while also examining the role of criminal law in addressing such crimes. The research method used is qualitative with a descriptive approach through literature study, observation, and interviews with law enforcement officers and the public. The results of the study show that the prevalence of theft offenses can decrease public safety, weaken public trust in law enforcement agencies, and disturb social order and harmony. Furthermore, theft also leads to a decline in legal compliance and an increase in the potential for vigilante justice. Therefore, consistent, effective, and just law enforcement is required, along with increasing public legal awareness as efforts to maintain legal order and create a safe and orderly social life.
THE AUTHORITY AND ROLE OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES IN REALIZING CLEAN GOVERNMENT OFFICIALS IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY Amos Harita; Tamaulina Br. Sembiring; Ali Yusran Gea
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 2 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18729260

Abstract

The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 regulates the House of Representatives (DPR) and regional autonomous government. Articles 18 to 18B of the 1945 Constitution discuss the division of regions and the regional government system, and Articles 19 and 20 of the 1945 Constitution regulate the DPR. In Indonesia, the House of Representatives is a state institution representing the people tasked with carrying out legislative, budgeting, and oversight functions over the performance of the government. In relation to local governments, the Regional House of Representatives (DPRD) and the local government are equal partners in administering regional governance, where the DPRD has the primary functions of legislation (enacting regional regulations), budgeting (preparing and approving the regional budget), and supervision (overseeing the implementation of regional regulations and local government policies), while the local government (led by the Head of the Region) has the function of executing regional regulations and local policies. They work together synergistically, with open communication, to ensure that development policies and programs meet the needs of the community and are implemented effectively and accountably. With the problem formulation being what are the inhibiting factors faced by the Regional House of Representatives (DPRD) in realizing a clean government apparatus in the era of regional autonomy. The purpose of this research is to identify the inhibiting factors faced by the DPRD in realizing a clean government apparatus in the era of regional autonomy. The benefits of the research include academic benefits, theoretical benefits, and practical benefits. The research methods consist of: type of research, nature of research, approach method, data sources (primary legal materials and secondary legal materials), data collection techniques, and data analysis methods. That based on the research results, the Regional House of Representatives (DPRD) is not performing its duties optimally due to limitations in human resource quality, lack of knowledge about regulations, procedures, and policies, as well as insufficient DPRD studies and a lack of intention to realize a clean government.
A Critical Examination of The Legal Protection Available to Those Who Hold Land Rights Basri; Tamaulina Br. Sembiring; Ning Adiasih; Loso Judijanto; Endah Rantau Itasari
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5551

Abstract

The objective of this research is to analyse the legal protection of holders of land rights in development. The research employs a normative legal research method, utilising data sourced from literature studies, including laws and regulations on mining, as well as literature, such as books related to the subject matter. First, it is the duty of the State to protect holders of land rights certificates due to the aforementioned individuals' good faith and the state's decision to issue certificates as proof of land titles. Such certificates should not be canceled by the state without compensation. In light of this, it is essential to have valid, correct, and appropriate rules of state administrative law and their effective implementation to guarantee the legal protection of holders of land rights certificates. Second, in instances where land is required for the implementation of public development, the acquisition process must be conducted expeditiously and in a transparent manner, while maintaining due consideration for the protection of legitimate rights to land. The legal basis for land acquisition for the implementation of development in the public interest as stipulated by Presidential Decree No. 55 of 1993 is no longer deemed appropriate in the current legal landscape. The issuance of Presidential Regulation No. 36 of 2005, which has been amended by Presidential Regulation No. 65 of 2006, is founded on several legal instruments. This research leads to the conclusion that the government's objective is to provide a form of protection and guarantee of legal certainty over land ownership for individuals. This is achieved through the registration of land rights as outlined in Article 19, Paragraph 1 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. The form of legal protection for people's rights to land in development is to provide legal protection for holders of land rights to their land
Co-Authors Abdul Rahman Maulana Siregar Adiasih, Ning AFRIZAL AFRIZAL Ali Yusran Gea Alimal Yusro Siregar Amos Harita Ansori Maulana Aura Ananda .P. Dalimunthe Basri Berkat Perjuangan Ndruru Bonus Tarigan Christianto , Christianto Dahlan Dahlan Dahlan Davina Sarah Azzevi Denny Prabowo Desy Radhiyah Eddy Edi Budi Mulia Endah Rantau Itasari, Endah Eri Siswanto Fahmi Fahrurozi Fuja Andre Sal Gressia Sitanggang Harry Gusti Atmaja Helmawan Trintono Subekti Hotman Manullang Iftitah Rizkya Cahyani Irma Novianti Ismaidar , Ismaidar Ismaidar I, Ismaidar Ismidar Ismidar Jeni Alfikri Ginting Joe Vans Rajs Johan Berkat Fanolo Joito Rajagukguk Kayla Putri .A. Matondang Kiki Fadhilah Kiki Maharani Fadhilah Lara Fitri Yani Simarmata Loso Judijanto Lutfiah Ananda Nasution Luthfia Azahra M al affu M. Agung Hidayah Nst M. Homayun Lubis Majidah Pohan Muhammad Arif Suparman Muhammad Fachrur Rozi Muhammad Fadli Muhammad Imam Drajat Muhammad Irfan Faisal Barus Muhammad Raihan Mumtaz Jasmine Napitupulu, Yehezkiel Kristanto Nuke Panenggaran Pema Suryanta Bintang Raja arsyadil fiqry siregar Restika Ndruru Revelino Pangaribuan Rico Palentino Kacaribu Rio Ferdika Ririn Eka Ariyanti Rudi Salam Tarigan Saphta Nugraha Isa Shazland Abdurrahman Sigit Tri Satya Sitepu Siregar, Vinna Siti Nurhayati Sumarno Suntya Indah Lestari Suvanzi Binsar Aritonang T. Ikhsan Ansyari Husny Tasya Feronica Siregar Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Tika Hairani Tiofani Naura Br. Tobing Tria Wahyu Artita Tubagus Aditya Wardhana Wida Azlina Yasmira Mandasari Saragih Yasmirah Mandasari Saragih