Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

ANSWERING THE CHALLENGES AND POTENTIAL DEVELOPMENT OF ISLAMIC INSURANCE IN INDONESIA: MENJAWAB TANTANGAN DAN POTENSI PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA Alamudi, Ichwan Ahnaz
KASBANA Vol 4 No 1 (2024): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/kasbana.v4i1.103

Abstract

ABSTRACT This article is motivated by a large market share that reflects the very high interest of the Indonesian people in sharia insurance. Unfortunately, this great interest in Islamic financial products is sometimes not responded to by the Islamic insurance industry. In fact, the existence of Islamic insurance will make it possible to accelerate the rate of growth. This article uses literature data or library research with juridical-normative type. In this paper the author produces sharia insurance is a concept in which there is mutual risk among fellow participants. Thus, one another becomes the insurer of the risks that arise. This mutual risk-bearing is done on the basis of mutual assistance in kindness by each issuing tabarru' funds or benevolent funds (charity). Furthermore, Islamic insurance has the advantage of fulfilling a sense of justice making it an opportunity to grow, the concept of profit sharing in Islamic insurance where the amount is divided according to the proportion of the results obtained so that no one is harmed. Therefore, many conventional insurance companies have begun to look at the products of Islamic insurance. Keywords: Development, Law, Islamic Insurance.
PEMBARUAN HUKUM ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG ZAKAT Alamudi, Ichwan Ahnaz; Hasan, Ahmadi
Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Vol. 3 No. 1 (2022): Filantropi
Publisher : Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/finalmazawa.v3i1.5446

Abstract

In the management of zakat, it is very necessary to have a clear legal umbrella in the form of regulations on zakat which are the basis for zakat management. Along with the times, the existing regulations are sometimes considered no longer accommodate the problem of zakat management in the field. Therefore, the latest regulations on zakat management are needed. This paper aims to try to discuss various legal reforms regarding zakat, especially in the zakat law. This study uses a juridical-normative approach, which is an approach based on legislation, theories, and concepts related to the legal scope of regulations in the field of zakat. The results of the study show that there are various regulations regarding zakat, ranging from Ministerial Regulations, Presidential Regulations, Government Regulations to Laws. And the new law on zakat management was born when the age of independence of the Unitary State of the Republic of Indonesia was quite old, namely 54 years. This is marked by the birth of Law no. 38 of 1999 concerning Management of Zakat. In its development, Law Number 38 of 1999 was revised to achieve optimization of zakat management in Indonesia. The result of the revision was the establishment of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. This was followed by the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat. Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan adanya suatu payung hukum yang jelas berupa peraturan tentang zakat yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat. Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan yang ada terkadang dianggap tidak lagi mengakomodir persoalan pengelolaan zakat di lapangan, Oleh karena itu dibutuhkan peraturan-peraturan terbaru tentang pengelolaan zakat. Tulisan ini bertujuan untuk mencoba membahas mengenai berbagai pembaruan hukum mengenai zakat khususnya dalam undang-undang zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi pada bidang zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai peraturan tentang zakat, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Undang-undang. Dan Undang-undang tentang pengelolaan zakat baru lahir di saat usia kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong cukup tua yaitu 54 tahun. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada perkembangannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 direvisi untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari revisi tersebut adalah dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Adat Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu Alamudi, Ichwan Ahnaz; Syafiq, Muhammad; Abdillah, Muhammad Torieq; Ramadhani, Sri Ridma
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4287

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adat badamai sebagai khazanah lokal masyarakat Banjar yang kemudian dihubungkan dengan sengketa pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui apakah bisa adat badamai digunakan dalam sengketa pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adat badamai merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar dan berperan menghadirkan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Adat badamai dewasa ini sering digunakan dalam kasus-kasus hukum perdata dan hukum pidana. Padahal, adat badamai tidak menutup kemungkinan digunakan juga dalam kasus sengketa pemilu. Menurut Ahmadi Hasan, saat terjadi sengketa Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan dalam prosesnya pasti telah terjadi tarik-menarik baik itu terkait musyawarah atau yang mengarah kepada cara-cara nonlitigasi, seperti badamai.
RELASI HUKUM DAN EKONOMI DALAM PENDEKATAN FILSAFAT Alamudi, Ichwan Ahnaz
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i2.62

Abstract

This article is motivated by the law in a study said to be a practical science whose position is certainly special because the pattern as a normative science has its own characteristics in a science. While Economics in history was first assessed as a concrete positive science developed very advanced, without skepticism contributed to a breakthrough in the development of the economy of the people, nation and state.. This article uses a descriptive qualitative approach that is more specific to the data library or library research. In this paper the authors produce that the economy in the context of society is used as a subject of principal as a means to achieve prosperity, because prosperity is a basic entity in humans to meet their needs both goods and services. Then the law is used as the basic instructions, orders, and prohibitions that regulate Order in the composition of society and must be obeyed by those concerned. Furthermore, law and economics were born due to the rapid economic growth in society which causes law to be oriented as an intermediary that limits economic activities in the event of a dispute, which aims at economic progress not to harm the parties either in the rights or interests of the community itself. Keywords: Relations, Law, Economics.
KONFIGURASI POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH Alamudi, Ichwan Ahnaz
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2 No 1 (2023): JISYAKU
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.6360

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses reformasi pembentukan legislasi di bidang Ekonomi Syariah di Indonesia yang diintervensi oleh politik hukum melalui kebijakan pemerintah baik dari legislatif maupun eksekutif, salah satu penyebabnya adalah masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tarik ulur yang terjadi dalam konfigurasi politik Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang penulis coba lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian ini menggeneralisasi bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan di ranah kekuasaan legislatif pada tahapannya tidak lepas dari peran semua sektor agama Islam. Dalam konteks legislasi ekonomi Syariah, politik hukum nasional memberikan tempat bagi tendensi yang kuat dalam proses legislasi hukum Islam, baik dari segi kelembagaan maupun substansi regulasi. Hal ini untuk menegaskan bahwa keberadaan umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia mendapat perlindungan hukum yang baik dari negara. Di sisi lain, wacana apakah Islam harus ditempatkan sebagai basis negara atau tidak, serta menjadikan Islam sebagai hukum positif, secara substansial menyatakan bahwa hukum Islam dapat dijadikan bagian dari hukum positif nasional kita.Kata Kunci: Politik hukum, Legislasi, Ekonomi Syariah.
DISKURSUS TENTANG PERLU TIDAKNYA POLITIK HUKUM PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA Alamudi, Ichwan Ahnaz
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v3i1.8124

Abstract

This study is motivated by the existence of the capital market into a reality and the latest phenomenon in the midst of the lives of Muslims in this modern century, even almost countries around the world have used the capital market as an important economic instrument to invest. In 2003, the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) launched the Islamic capital market. The presence of the Islamic capital market needs to be supported by stronger regulations in the form of a law. This article uses library data or library research with juridical-normative type. n this paper, the author states that the politics of law is a legal policy or official policy line regarding the law that will be enforced either in terms of making new laws or replacing old laws in the process of achieving state goals. The idea of supporting the existence of Islamic capital markets has at least four reasons behind it, namely: First, there is a belief that abundant wealth if not invested in the right place will be wasted. Second, fuqaha and Islamic economists have been able to create Islamic-based securities as an alternative to securities in circulation that are not in accordance with Islamic law. Third, it protects Muslim rulers and businessmen from speculators when investing or financing securities. Fourth, it provides a place for Islamic financial institutions and sciences related to trading techniques, while conducting sharia-compliant activities. Keywords: Political Law, Capital Market, Sharia.
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH WANPRESTARSI SECARA NON LITIGASI BAIK YANG DIATUR HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT: RESOLUTION OF NON-LITIGATION SHARIA ECONOMIC DISPUTES WHICH IS REGULATED POSITIVE LAW, ISLAMIC LAW AND CUSTOM LAW Siraji, Muhammad; Alamudi, Ichwan Ahnaz
Mitsaqan Ghalizan Vol. 2 No. 2 (2022): Mitsaqan Ghalizan
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/mg.v2i2.5411

Abstract

This research is motivated by the birth of Law No. 3 of 2006 on the amendment of Law No. 7 of 1989 on religious courts that have added authority to the religious courts in the field of sharia economics. Researchers want to know what are the ways to resolve economic disputes Sharia default in non-litigation both regulated punishable poitif, Islamic law and customary law. This research is a type of literature study or in the world of law is called juridical-normative legal research. This study shows that alternative dispute resolution with non-litigation model has several types and parts, including positive law such as Alternative Dispute Resolution, arbitration, and settlement of Sharia economic disputes through consumer institutions. Among them is the religion of peace and Justice.
ESENSI JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN: THE ESSENCE OF FIDUCIARY COLLATERAL AND RAHN IN THE EXECUTION OF MATERIAL COLLATERAL Andriyani, Gina; Alamudi, Ichwan Ahnaz
Mitsaqan Ghalizan Vol. 2 No. 2 (2022): Mitsaqan Ghalizan
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/mg.v2i2.5414

Abstract

The background of economic development in Indonesia includes sectors related to business activities carried out by business people who will always hold back the flow of developing consumptive needs by requiring guarantees to fulfiil the credit facilities provided. This paper discusses the problem in the form of collateral execution if the debtor defaults, both by law and Islamic law. This study used the library research method and used a normative appoarch with a juridical approach. Based on the results of this paper, it can be concluded that the implementation of the execution of fiduciary guarantees based on the fiduciary guarantees act, has a new perspective in its implementation and has similarities with rahn according to Islamic law which can be combined with rahn tasjily in material guarantees