Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI KERJA SAMA DENGAN KONSULTAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA MADIUN DAN INADATA CONSULTING AMERIKA Rahma Khoirunisa; Dimas Dwi Pamungkas; Isaura Hema Putri Erryamuqni; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2050

Abstract

Kerja sama antar daerah (KAD) merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi lokal melalui sinergi lintas wilayah dan kolaborasi dengan mitra internasional. Artikel ini menganalisis efektivitas kemitraan antara Pemerintah Kota Madiun dan INADATA Consulting, sebuah perusahaan konsultan asal Amerika Serikat, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menelaah dampak kerja sama tersebut terhadap pengembangan UMKM, pariwisata, dan sumber daya manusia di Kota Madiun. Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Madiun, yang tercermin dari peningkatan peringkat pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan pada tahun 2024. Selain itu, kerja sama ini juga memperluas akses pasar ekspor bagi produk lokal, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta meningkatkan serapan tenaga kerja. Respon positif dari stakeholder lokal menandakan bahwa model kemitraan internasional ini dapat dijadikan contoh bagi daerah lain dalam mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kerja sama antara pemerintah daerah dan konsultan internasional terbukti efektif dalam memperkuat daya saing daerah di era globalisasi. Tantangan yang dihadapi, seperti perbedaan budaya kerja dan keterbatasan kapasitas SDM, dapat diatasi melalui komunikasi intensif dan adaptasi strategi yang berkelanjutan.
KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK: STUDI KASUS SURABAYA DENGAN NGANJUK, MOJOKERTO, DAN BLITAR Dea Kayana Faradila; Fransisca Diana Putri; Natasha Anggita Saputri; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2094

Abstract

Kenaikan harga bahan pokok menjadi isu strategis yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini membahas kerja sama antardaerah antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar dalam mengendalikan harga bahan pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama antardaerah dalam pengendalian harga bahan pokok antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan sumber media terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini berperan signifikan dalam menstabilkan harga dan pasokan bahan pokok melalui koordinasi teknis, rantai pasok terintegrasi, dan hubungan langsung antara produsen dan pasar. Efektivitas kerja sama tercermin dari penurunan fluktuasi harga, peningkatan kesejahteraan petani, dan efisiensi distribusi. Namun, tantangan seperti kurangnya kerangka kelembagaan yang kuat dan sistem informasi terpadu masih menjadi hambatan. Secara keseluruhan, kerja sama ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan regional tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menjamin akses pangan yang terjangkau dan bergizi bagi masyarakat.
Peran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Transportasi Bus Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) Amalia Indah Savitri; Debby Febriyan Eprilianto; Muhammad Farid Ma’ruf; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i1.926

Abstract

This study aims to analyse the role of the East Java Provincial Transportation Agency in improving the quality of inter-city bus transportation services within the province (AKDP) based on Soekanto's role theory (in Solahudin et al, 2022), which is reviewed using three indicators: regulatory role, service role, and supervisory role. The research employed a qualitative research method with techniques of interviews, observation, and documentation of the Transportation Agency, Organda, PO owners, drivers and conductors, as well as passengers at Bungurasih Terminal. The results of the study show that in terms of regulation, the Transportation Agency has established tariff policies and Minimum Service Standards (SPM), but these have not functioned optimally as operational guidelines, as reflected in the low transparency of tariff information and the varying quality of the fleet. In terms of service, although safety inspection procedures and service facilities are available, the quality of safety, comfort, terminal facilities, as well as access to information and complaint mechanisms have not been consistently felt by users. In terms of supervision, tariff compliance control and SPM implementation remain weak and tend to be tolerant of irregularities. The main findings indicate a serious gap between normative standards and field practices, resulting in standards losing their coercive power as quality guarantors. Therefore, this study recommends strengthening the enforcement of standards in a firm and consistent manner, increasing the transparency of service and tariff information, and conducting supervision that is oriented towards tangible results for the community.
EDUKASI PEMILAHAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI SENTRA WISATA KULINER GAYUNGAN KOTA SURABAYA Al Amin, M.Noer Falaq; Muhammad Farid Ma'ruf; Galih Wahyu Pradana; Hidayat , Melda Fadiyah; Firre An Suprapto; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 2 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i2.6368

Abstract

Permasalahan pemilahan sampah di kawasan sentra wisata kuliner yang banyak berkembang di kota-kota besar termasuk salah satu diantaranya di Kota Surabaya menjadi tantangan tersendiri yang dihadapai pemerintah. Sentra wisata kuliner di Kota Surabaya hampir menghadapi masalah yang sama yakni sampah yang masih belum di pisah sesuai jenis sampah yang ada. Permasalahan pemilahan sampah di sentra wisata kuliner muncul akibat rendahnya kesadaran baik pengungjung maupun pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Sampah organik dan sampah anorganik seringkali tercampur menjadi satu karena kurangnya fasilitas dan juga kurang pemahaman tentang penting melakukan pemilahan sampah. Masalah pengelolaan sampah di sentra wisata kuliner menjadi tantangan yang semakin kompleks. Banyaknya pengunjung yang datang untuk menikmati berbagai hidangan sering kali menghasilkan volume sampah yang besar, terutama dari kemasan makanan dan minuman sekali pakai. Pada kegiatan ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha di kawasasn sentra wisata kuliner gayungan tentang pentingnya melakukan pemilahan sampah dan mempraktekkan pemilahan sampah. Harapannya setelah kegiatan ini dilakukan sampah -sampah yang ada di kawasan sentra wisata kuliner tidak hanya langsung dibuang tapi beberapa sampah yang memiliki nilai dan kemanfaatan bisa dipilah dan dikelola.
Penganggaran Sektor Pendidikan Daerah: Analisis Pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2025 Setya Utami, Adinda Nur; Ramandhani, Amalia; Anita Fitrie, Revienda; Fanida, Eva Hany; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 8 No 1 (2026): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/3dyt5t30

Abstract

Low budget absorption in local government work units remains an unresolved issue in many regions in Indonesia, including the education sector. This study aims to analyze the budget planning mechanism, the stages of budget preparation and approval, the influencing factors, and the relationship between planning quality and budget absorption levels in the Surabaya City Education Office. The study used a qualitative approach through literature review. The results indicate that the budgeting process has followed the normative flow according to regulations, but is still hampered by an incremental approach in proposal preparation, weak coordination between agencies, limited human resource competencies, and the lack of integrated performance data. The low budget absorption and the resulting backlog at the end of the year are proven to be rooted in weaknesses in the planning stage, not solely in implementation. This study emphasizes that improving regional budgeting requires a comprehensive and simultaneous approach at all stages of the budget cycle.
Analisis Komparatif Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Universitas Negeri Semarang Tahun 2019-2024 Amelia Putri Nur Ramadhani; Neylla Putri Aisyah; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI Vol. 4 No. 2 (2026): April: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jmbe-itb.v4i2.3819

Abstract

This study aims to analyze financial performance using economic, effectiveness, and efficiency indicators in budget management, particularly related to Non-Tax State Revenue (PNBP) during the 2019–2024 period. The method used is a quantitative descriptive approach by comparing budgeted and realized figures for both revenue and expenditure. The results indicate that the economic level is categorized as economical, as reflected by actual expenditures being lower than the allocated budget. In terms of effectiveness, revenue performance is classified as highly effective, with most realizations exceeding the established targets. Meanwhile, the efficiency level falls into the highly efficient category, indicated by relatively low cost ratios compared to the outputs generated. However, some fluctuations occurred in certain years, reflecting dynamics in budget management. Overall, financial performance can be considered good, although continuous evaluation is still necessary to maintain stability and improve the quality of budget management in the future.
ANALYSIS OF FOREIGN TOURIST DYNAMICS ON THE PERFORMANCE OF LOCAL ORIGINAL INCOME OF BALI PROVINCE IN THE ERA OF SUSTAINABLE RECOVERY (2019-2024) Nur Zaskia Andriani Safira; Safila Fidrianata; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Journal Informatic, Education and Management (JIEM) Vol 8 No 2 (2026): AUGUST
Publisher : STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/jiem.v8i2.353

Abstract

The tourism sector is the backbone of the Bali Province economy , contributing significantly to Regional Original Income (PAD). This study aims to analyze the relationship between the dynamics of foreign tourist visits and the performance of Bali Province's PAD in the 2019-2024 period , which includes three distinct phases : pre-pandemic stability , extreme contraction due to the COVID-19 pandemic , and sustained recovery . The study uses a descriptive qualitative approach with case study methods and thematic analysis . Secondary data were obtained from the Statistics Indonesia (BPS) of Bali Province , the Directorate General of Taxes (DJPb) of the Ministry of Finance of Bali Province , the Directorate General of Taxes (DJPPK) of the Ministry of Finance , and accredited national journals . The results show that the dynamics of foreign tourist visits have a consistent and direct relationship with the performance of Bali's PAD, which operates primarily through local taxes from the accommodation and food and beverage sectors . The analysis of the three temporal phases reveals an asymmetric pattern , namely that the contraction of tourism due to the COVID-19 pandemic resulted in very significant fiscal pressure . However , the recovery that has taken place since 2022 has proven to exceed pre-pandemic levels in 2024. This study offers novelty with a three- phase temporal analysis approach that allows for the contextual identification of tourism transmission mechanisms to PAD . The results can provide an empirical basis for recommendations for diversifying the PAD base as a long - term regional fiscal vulnerability mitigation strategy .
Pengawasan dan Monitoring Keuangan Publik dalam Pengelolaan APBD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Nabila Salsabil; Nanik Dwi Setya Wati; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16939

Abstract

Pengawasan dan monitoring keuangan publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang bertugas memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan monitoring keuangan publik dalam pengelolaan APBD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen sekunder, seperti laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dokumen APBD, regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi pengawasan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan audit internal, reviu perencanaan anggaran, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam monitoring keuangan daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia pengawasan, koordinasi antar-organisasi perangkat daerah yang belum optimal, serta pemanfaatan sistem informasi yang belum maksimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penerapan SPIP berbasis manajemen risiko, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan monitoring keuangan publik di Kabupaten Banyumas.
Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Putri Ayu Widya Kusuma; Riska Ayu Lestari; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Jurnal Ilmiah Aset Vol. 28 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah ASET Vol. 28 No. 1
Publisher : STIE Widya Manggala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37470/1.28.1.264

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) to the Regional Original Income (PAD) of Sidoarjo Regency in 2023. The study uses a qualitative approach with a literature study method, where data is obtained from scientific journals, reports from the Regional Tax Service Agency (BPPD) of Sidoarjo Regency, APBD documents, and various relevant library sources. The results show that the realization of PBB-P2 revenue in Sidoarjo Regency in 2023 reached IDR 292 billion from a total PAD of IDR 1,851.09 billion, with a contribution rate of 15.77% to total PAD and 24.20% to total regional taxes. In terms of its effectiveness, PBB-P2 revenue during the 2020–2023 period reached an average of 106.3%, which is categorized as very effective. However, the contribution of PBB-P2 to PAD is still not optimal due to several factors, including low taxpayer compliance, limited collection administration capacity, and outdated tax object data. Therefore, efforts are needed to focus on quality and quantity or tax expansion, update the NJOP database, and develop digital services to strengthen regional fiscal independence.
Analisis Efisiensi Anggaran Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan Sarah Nurlaily; Faza Ainur Rahma; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.8718

Abstract

Food security is a strategic issue in regional development, particularly in urban areas with limited food production resources. Jakarta, as the center of government and national economy, is highly dependent on food supplies from other regions, making food budget management crucial for maintaining food availability and accessibility. This study aims to analyze the efficiency of the food budget managed by the Jakarta Provincial Government and its implications for improving food availability and accessibility. The method used is a literature study (library research) with a qualitative, descriptive, and analytical approach, utilizing secondary data from scientific journals, books, research reports, and government policy documents. The results indicate that efficient food budget management plays a crucial role in supporting food availability stability and increasing public access to adequate and affordable food. Effective, transparent, and performance-based budget management can enhance the effectiveness of food security programs and strengthen the food distribution system in urban areas. Therefore, local governments need to ensure that food budget allocations are used appropriately to achieve optimal impact on improving community food security.