Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Taroa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat
Ma’arij, Aman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEWENANGAN CAMAT ASAKOTA DALAM MELAKUKAN PINDAH SILANG (ROTASI) PEGAWAI HONORER (Studi Kasus Di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima) Ma’arij, Aman; Gufran, Gufran
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan kewenangan Camat Asakota Kota Bima dalam melakukan pindah silang terhadap pegawai honorer dengan menggunakan penelitian empiris metode pendekatan wawancara dan data sekunder hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama,dalam menjalankan tugas dan fungsinya camat asakota tidak memiliki kewenangan dalam melakukan rotasi pegawai honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 17 Tahun 2018. Kedua walau pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat tapi dalam pelimpahan sebagian kewenangan itu tidak meliputi kewenangan rotasi/pindah silang pegawai honorer lingkup daerah. Ketiga, surat pindah tugas dengan nomor 500/127/ask/ii/2021 yang dikeluarkan oleh Camat Asakota terhadap ibu siti rahma pegawai honorer lingkup Daerah Kota Bima tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Kepercayaan Mistis Melalui Dialog Budaya Di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima andriadin, andriadin; Wahyudinsyah; Ilham; Ma’arij, Aman; Kasmar; Jufrin
Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1, No 2, July (2025)
Publisher : PT. Teras Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di tengah masyarakat, terutama di desa-desa yang masih kuat menganut kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Edukasi hukum tentang tindak pidana kekerasan berbasis kepercayaan mistis melalui dialog budaya merupakan upaya strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, mengenai batas antara kepercayaan dan hukum positif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima dengan tujuan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan mahasiswa, memperkuat kesadaran kritis terhadap tindakan kekerasan yang dibungkus dengan kepercayaan mistis, serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang damai dan berkeadilan. Melalui pendekatan dialog budaya, kegiatan ini diharapkan mampu membangun ruang komunikasi yang terbuka antara hukum dan budaya lokal, serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk yang berlatar kepercayaan mistis, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sinergi antara dunia pendidikan, tokoh adat, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mencegah kekerasan berbasis kepercayaan mistis dan menumbuhkan budaya hukum yang inklusif
EDUKASI MANFAAT ASI EKSLUSIF DAN PEMBERIAN COOKIES DAUN KATUK UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS ASI DI POSYANDU LEWIJAMBU Alkhair, Alkhair; Nursahida, Nursahida; Wahyuningsih, Neneng; Khatimah, Nur Husnul; Ma’arij, Aman; Fathurrahman, Fathurrahman
Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): Juli
Publisher : LPPM IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/taroa.v4i2.4147

Abstract

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi paling ideal bagi bayi, karena mengandung berbagai zat gizi serta komponen pelindung penting yang berperan dalam menunjang proses tumbuh kembang secara optimal. Kandungan ASI yang sangat kaya dan kompleks—termasuk ratusan senyawa bioaktif—berkontribusi besar dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Dengan pemberian ASI yang optimal, risiko bayi mengalami infeksi dapat dikurangi, sekaligus menurunkan angka kesakitan dan kematian pada masa awal kehidupan. Rendahnya tingkat keberhasilan program ASI eksklusif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman ibu mengenai manfaat dan tujuan dari pemberian ASI eksklusif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kegagalan dalam praktik pemberian ASI secara optimal. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penanaman pemahaman tentang manfaat ASI Ekslusif Bayi Ibu dan Anak, serta manfaat Daun Katuk dalam produktifitas ASI. Adapun metode yang dilakukan dengan metode ceramah dan pengamatan secara langsung, serta tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan pemberian Cookies Daun Katuk pada ibu menyusui. Setelah dilakukan kegiatan terjadi peningkatan pengetahuan ibu hamil dan menyusui tentang manfaat kesehatan dari ASI eksklusif bagi bayi dan ibu, peningkatan pengetahuan ibu tentang teknik pospel yang benar dan peningkatan pengetahuan ibu hamil dan menyusui, serta ibu menyusui sangat menyukai produk Cookies Daun Katuk untuk dikonsumsi.
Reformulasi Pengaturan Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Yunus, Muh; Erham, Erham; Ma’arij, Aman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6075

Abstract

Kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait ketidakjelasan pembagian tugas dan fungsi antara kepala daerah dan wakilnya. Permasalahan ini berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakil kepala daerah sebagai pejabat tanpa dasar pengaturan yang tegas turut menimbulkan ketimpangan demokratis dalam pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ingin mengetahui urgensi reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah serta ingin mengetahui pengaturan yang dapat menghindari konflik kewenangan dan mendorong pemerintahan daerah yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak dilakukan guna memperjelas tugas dan fungsi yang terpisah dari kepala daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik politik dalam pemerintahan daerah. Kesimpulannya, pengaturan yang ideal terhadap wakil kepala daerah akan memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, serta mampu membatasi praktik politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan. Saat ini, pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah masih diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun belum secara rinci mengatur batasan tugas, fungsi, dan mekanisme penggantiannya, sehingga reformulasi diperlukan untuk memperjelas posisi dan perannya dalam sistem pemerintahan daerah.
Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Apotek Hidup: Pemanfaatan Tanaman Obat Untuk Kesehatan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Darmin, Darmin; Ma’arij, Aman; Noris, M. Noris; Fathurrahman, Fathurrahman; Yunus, M. Yunus; Azis, Abdul; Nu’tiha, Soalihan; Nasrullah, Nasrullah; Gufran, Gufran; Adnan, Adnan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4370

Abstract

Tanaman obat seperti jahe, temulawak, dan kunyit dikenal tahan terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan yang ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui apotek hidup dengan pemanfaatan tanaman obat untuk kesehatan dan konservasi keanekaragaman hayati. Masyarakat yang memanfaatkan Apotek Hidup akan memiliki ketahanan pangan yang lebih baik, karena mereka memiliki sumber tanaman obat yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan tanpa bergantung pada obat-obatan komersial yang mungkin sulit diakses di masa krisis iklim. Metode Penelitian menggunakan pendekatan partisipatif (Parcipatory Approach). Hasil Pengabdian Program Apotek Hidup dapat digunakan sebagai alat edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan hubungan antara tanaman, kesehatan, dan iklim. Dengan memahami bagaimana tanaman obat dapat membantu mitigasi perubahan iklim, masyarakat akan lebih terlibat dalam menjaga lingkungan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Pemanfaatan apotek hidup dalam program pengabdian masayrkaat ini memberikan dorongan pemahaman inklusif kepada masyarakat terkait potensi tanaman obat dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu) Ma’arij, Aman; Gufran, Gufran
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 7, No 4 (2021): Jurnal Ilmiah Mandala Education
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v7i4.2442

Abstract

Crime is a bad act, derived from the word evil which means very bad, very bad, very bad, while juridically crime is defined as an act that violates the law or is prohibited by law in the first problem research what is the cause of crime in Indonesia? Nowa Village, Woja District, Dompu Regency and how is the role of the nowa village government in overcoming crimes such as gambling, conflict and other crimes. The purpose of this study was to find out how the role of the village government in overcoming crime in the village of Nowa, Woja sub-district, Dompu district and the factors that influence the occurrence of crime in Nowa Village, Woja District, Dompu Regency, this study used empirical research methods using the approach of legislation, sociology and cases. The results showed that the role of the village government in tackling crime in the nowa village was to carry out socialization at the hamlet level and strengthen coordination between agencies, both from the village government and law enforcement officers (police) and the factor that influenced the occurrence of crime in nowa village was the level of youth promiscuity. , Brutal Archery, Rampant Distribution of Alcohol and Drugs, Legal Gambling, and Brawls Between Youth.
Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme Erham, Erham; Ma’arij, Aman; Gufran, Gufran
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i1.595

Abstract

The purpose of this research is to describe the constitution as the most important legal document. The constitution is a very important rule for every nation and state, both those that have been independent for a long time and those that have just gained their independence. Because the state is an organization of power that includes a very large number of people, it is necessary to have a system of control (an effective system of restrictions). This is done through law (both written and unwritten, namely the constitution or basic laws). This research method is legal research. This article is the result of research on the issue of limiting the power of state government in terms of the constitution and the underlying constitutionalism. The discourse regarding limiting power is an integral part in countries that base themselves on constitutional democracy, such as the Republic of Indonesia, where the constitution actually acts as an instrument or means for regulating and controlling power.The idea that government power needs to be limited because the State is run by humans and that humans are without exception inherent in many weaknesses. His proposition which later became famous reads as follows: "humans who have power tend to abuse that power, but humans who have unlimited power will certainly abuse it in an unlimited way (power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely)
Co-Authors Abdul Azis Adnan Adnan Alkhair, Alkhair Andriadin, Andriadin Darmin Darmin, Darmin erham, erham Fathurrahman Fathurrahman Gufran, Gufran ILHAM Kasmar Khatimah, Nur Husnul M. Noris Nasrullah Nasrullah Nursahida, Nursahida Nu’tiha, Soalihan Wahyudinsyah Wahyuningsih, Neneng Yunus, M. Yunus Yunus, Muh