Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Abdi Insani Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies
Bire, Chatryen M. Dju
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Bire, Chatryen M. Dju
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 1, Nomor 1 Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.106 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v0i0.1752

Abstract

Kedudukan buruh (tenaga kerja) sangat lemah dibandingkan kedudukan pemilik pekerjaan. Sejumlah hak buruh (tenaga kerja) telah diatur dalam pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja (perusahaan outsourcing) karena tidak ada ancaman sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak pekerja outsourcing tersebut. Masalah pokok penelitian ini adalah (1) Apakah pekerja outsourcing berhak mendapat perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari perusahaan dan bagaimana cara mewujudkan hak-hak tersebut? (2) Apakah upaya hukum dari hakim yang dapat dilakukan untuk melindungi pekerja outsourcing dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)? Hasil penelitian ini menunjukkan pekerja outsourcing memiliki hak-hak atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Namun, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja (perusahaan outsourcing) karena tidak ada ancaman sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak pekerja outsourcing. Upaya yang dapat dilakukan hakim adalah menggunakan dengan sebaik-baiknya kemerdekaan hakim dan metode penemuan hukum dalam upaya melindungi pekerja outsourcing. Hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui dan memahami hukum terhadap atau mengenai persoalan apa pun juga. Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Kata kunci: hak pekerja, outsourcing, upaya hukum.
Akibat Hukum Budaya Kad’di Dalam Adat Masyarakat Sabu Chatryen M Dju Bire; Herman Elfridus Seran; Jenny Ermalinda
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v20i1.3690

Abstract

In relation to marital problems, if an incident occurs where the husband dies first, the culture of Kad'di must be applied.  Culture is Kad'di carried out when the husband dies where the husband's body has been buried. When the wife returns to her original clan, important things arise, including the management of children and property problems. Likewise, if the children left behind are immature, problems will arise, namely who or which party is responsible for guiding and caring for them. Then in relation to the issue of marital property. This is what makes researchers interested in conducting research with the title "The Impact of the Cultural Law of Kad'di in the Customs of the Sabu Community". So the purpose of this study is to see the legal consequences of the occurrence of Kad'di both the legal consequences for children and the legal consequences of Kad'di on property. The results of the study show that the legal consequences arising from Kad'di itself for children are the legal consequences of shifting the management of children from the wife/widow to the family of the deceased husband which has psychologically affected the children. While the legal consequences of the occurrence of Kad'di on the property where the widows are not the heirs of the ex-husband's side because of that the widows do not have the right to the inheritance, including the joint property of her late ex-husband.
Kesadaran Hukum Orang Tua tentang Hak-Hak Anak: Faktor Penyebab Anak Bekerja pada Sektor Informal Orpa J. Nubatonis; Yossie M.Y. Jacob; Chatryen M. Dju Bire
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6629.131-137

Abstract

Children have a number of rights such as getting an education, playing and socializing, having their primary needs fulfilled. His childhood must be filled with positive and useful activities for the child's life in the future. For example, playing and hanging out, following formal education and non-formal education. Thus, the child will become a human being with the ideal personality as expected. Children also have certain values ​​in the family, society, nation and state. For example, (1) children are descendants; (2) children help their parents in their old age; (3) children help complete development work programs in villages or sub-districts; (4) children as leaders in the future. In reality, not all children experience or live life as expected. The fact that is seen in society, there are quite a number of children working in the informal sector. The place where these children do their work is often very dangerous and has a very bad impact on the child's future. The child will be an uneducated person. For example, it is very difficult for them to get a decent job, or it is difficult for them to adjust to the norms that apply in society. Furthermore, this will cause many other social problems in society. If they associate with a bad environment, these children can become criminals or the dregs of society.
Mahkamah Konstitusi dalam Mozaik Kerapuhan Cyrilius Wilton Taran Lamataro; Chatryen M. Dju Bire; Jenny Ermalinda
Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Infor
Publisher : Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

− Evaluasi Hakim Konstitusi tidak pernah diatur dalam undang-undang tentang mahkamah konstitui, namun dalam praktek sebagaimana dilakukan Komisi III DPR RI terhadap Hakim Konstitusi Aswanto adalah suatu anomali hukum. Penelitian ini hendak mengkaji eksistensi evaluasi hakim konstitusi dalam aspek politik hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, konsep evaluasi hakim konstitusi secara konseptual tidak dikenal karena eksistensinya hanya menggangu independensi dan imparsialitas hakim konstitusi. Kedua, Politik hukum yang menyertai revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan penambahan ketentuan evaluasi hakim konstitusi tidak mempunyai ratio legis yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya berdasarkan ”emosi politik”.
Sosialisasi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus Chatryen M. Dju Bire; Jenny Ermalinda; Cyrilius W. T. Lamataro
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 10 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dikeluarkan sejak maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dibentuk untuk melindungi seluruh civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi dari ancaman seksual sehingga tercipta kehidupan kampus yang nyaman dan aman. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa berkaitan dengan siapa saja yang menjadi korban dari kekerasan seksual, serta memahami konsep consent dalam konteks kekerasan seksual; menjelaskan dampak fisik, psikologis, dan sosiologis yang dialami korban kekekrasan seksual; menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual; mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan seksual dan/atau melihat peristiwa kekerasan seksual; serta mengetahui komponen yang dibutuhkan untuk membangun kampus aman kekerasan seksual. Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang aturan yang baru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini berjalan dengan baik dimana peserta yang hadir aktif dan antusias dalam memberikan pertanyaan ketika sesi diskusi berlangsung.
Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Yossie M. Y. Jacob; Bill Nope; Orpa Juliana Nubatonis; Chatryen M. Dju Bire
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Oebelo merupakan salah satu desa di Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Lokasi desa ini berada di pinggir jalan negara yang menghubungkan Kota Kupang dengan Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka. Persoalan utama yang ditemukan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat di desa Oebelo yakni belum adanya peraturan desa yang dapat mewajibkan warga desa untuk menertibkan ternaknya. Hal ini menimbulkan terjadinya kasus/keributan antar warga desa terkait hewan yang memakan/merusak tanaman produktif warga desa lainnya. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat bermitra dengan Pemeritah Desa Oebelo dan menghasillan output 1 (satu) Draft Peraturan Desa tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak yang akan membantu Pemerintah dan Mayarakat Desa menyelesaikan semua persoalan yang terjadi selama ini. Peraturan Desa ini akan direview kembali oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten TTS dan apabila tidak terdapat kesalahan maka akan disahkan langsung oleh Kepala Desa Oebelo sepengetahuan Camat Amanuban Selatan
Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang Yossie M. Y. Jacob; Bill Nope; Orpa Juliana Nubatonis; Chatryen M. Dju Bire
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat (INPRESS)
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan undang-undangan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan isu yang telah berabad-abad akibat konsep budaya patriakhi yang kini sudah menjadi isu global. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menjadikan siapapun dalam keluarga sebagai korban. Permasalahan yang ditemukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Oelomin berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun solusi yang ditawarkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.
SOSIALISASI EKSISTENSI TANAH ULAYAT DI DESA KUIMASI, KECAMATAN FATULEU, KABUPATEN KUPANG Orpa J. Nubatonis; Yossie M. Y. Jacob; Siti Ramlah Usman; Darius Mauritsius; Chatryen M. Dju Bire
Jurnal Abdi Insani Vol 10 No 3 (2023): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v10i3.1045

Abstract

Land is one of the most needed investments from time to time. The demand for land is starting to show with the increasingly rapid human growth, while the land for land is not increasing. In de facto, there are still tribal lands in NTT, but the power of indigenous peoples over tribal lands is no longer fully because what was previously considered as shared land, as a result of the individualization process has changed to individual ownership, this is partly because there are no regulations governing the existence of indigenous peoples and customary land or customary land. The lack of protection for indigenous peoples in Kupang Regency not only means that it has not been recognized by the state but also causes the existence and wealth of indigenous peoples, including customary lands, to be vulnerable to various interests both from within the indigenous peoples themselves and pressure from outsiders. This Community Service activity aims to explain in detail the existence of customary land in Kupang Regency, how important and urgent it is to provide protection for customary law communities and what kind of protection mechanism from the state is considered appropriate to the current characteristics of the Kupang Regency customary law community. The method used in this activity is lecture and question and answer. The results of the activity showed that the community was very enthusiastic about hearing and listening carefully to the explanations presented by the resource persons so that interesting discussions ensued. Through this activity, the community also gains new knowledge related to the existence of customary land. From the results of this activity it can also be concluded that the implementation of the activity in general went well because of the collaboration with various parties in the target location, namely the Kuimasi Village Office, Fatuleu District, Kupang Regency and also the target community (participants namely village officials, community leaders and the community ) in Kuimasi Village, Fatuleu Sub-district, Kupang Regency really hopes for further socialization in the field of law.
Obstacles to the enforcement of sovereignty in the land border area of the Unitary State of Republic Indonesia (NKRI) with the Republic Democratic Timor Leste (RDTL) Bire, Chatryen M. Dju; Radja, Melinda Ratu; Silvester, Agustinus; Tungga, Axel Rudolf Alexander
Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies Vol. 1 No. 3 (2024): May
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jomabs.v1i3.2148

Abstract

Purpose: This study examines the enforcement of Indonesia’s territorial sovereignty in North Insana District, North Central Timor Regency, and Oecusse District, Democratic Republic of Timor Leste (RDTL). After Timor Leste’s secession in 1999 through a UN-supervised referendum, the new state faced the challenge of delineating borders with neighboring countries, especially Indonesia, to consolidate sovereignty and avoid disputes. Method: A dual-method approach was employed: library research—covering books, treaties, seminar proceedings, correspondence, and online resources—and empirical fieldwork in the border region. Results: The findings reveal two key issues in the RI–RDTL border area, particularly in North Insana. First, unresolved boundaries foster illegal cross-border activities by communities who feel excluded from development and rely on neighboring states for daily needs. Second, development gaps in the border region, illustrated by micro-level traffic in Haumusu Wini Village, underscore the need for a more inclusive strategy. Sovereignty challenges stem from limited resources, poor infrastructure, restricted accessibility, and insufficient funding. Conclusions: The study concludes that Indonesia’s sovereignty along the RDTL border remains constrained by resource scarcity and unresolved territorial demarcation, necessitating stronger bilateral cooperation. Limitations: The main limitations are time constraints and the distance of the research site, which restrict broader observation. Contributions: The research emphasizes the importance of effective border management to safeguard territorial sovereignty and strengthen comprehensive state protection.
SOSIALISASI TENTANG PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI DESA KUAKLALO KECAMATAN TAEBENU Nubatonis, Orpa Juliana; Bire, Chatryen M. Dju; Jacob, Yossie M. Y.; Dinata, Husni Kusuma; Renda, Ariance
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 3 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i3.1722

Abstract

Inherited property is defined as that which is left by the testator to be distributed to his heirs. In Indonesia, the law of inheritance distribution is governed by three legal systems: customary inheritance law, Islamic inheritance law, and inheritance law based on the Civil Code. The community service team identified a lack of understanding about the division of inheritance according to customary law and civil law in Kuaklalo Village. The proposed solution is to provide an explanation of the division of inheritance according to customary law and civil law. The objective of this activity is to offer an explanation to the local community regarding the division of inheritance according to customary law and civil law. The method employed is through the socialization of material delivery and direct question-and-answer discussions with the local community. The stages of activities that will be carried out are as follows: (a) The preparation stage includes: (1) survey, (2) deliberation, (3) preparation of socialization materials. (b) The implementation stage. The local community members who participated in this activity displayed a high level of enthusiasm, as evidenced by the questions and discussions they engaged in with the speakers on topics related to the challenges they face in their daily lives. In addressing the queries raised by the community regarding the distribution of inheritance, the resource person not only provided responses but also facilitated further dialogue with the lecturers who attended the activity. The findings of the dissemination activities conducted by the Community Service Team demonstrate that the knowledge and comprehension of the distribution of inheritance according to both customary law and civil law were enhanced. The Community Service Program offered an opportunity for participants to gain insights and understanding of the distribution of inheritance according to civil law and customary law.
Co-Authors Bill Nope Cyrilius W. T. Lamataro Cyrilius Wilton Taran Lamataro Darius Mauritsius Herman Elfridus Seran Husni Kusuma Dinata Jenny Ermalinda Jenny Ermalinda Nubatonis, Orpa Juliana Orpa J. Nubatonis Orpa J. Nubatonis Orpa Juliana Nubatonis Radja, Melinda Ratu Renda, Ariance Silvester, Agustinus Siti Ramlah Usman Tungga, Axel Rudolf Alexander Yossie Maria Yulianti Jacob