Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Morality :Jurnal Ilmu Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Law Development Journal Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Law Society Services Jurnal Ilmu Hukum
Maharani, Dewi Nadya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Morality :Jurnal Ilmu Hukum

 1 
Langkah Konstitusional Dalam Impeachment Presiden Di Indonesia Sulistyowati, Sulistyowati; Maharani, Dewi Nadya
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.503

Abstract

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memungkinkan adanya pemberhentian presiden yang kerap disebut pemakzulan atau impeachment. Tentu prosedur mengenai mekanisme pemakzulan dalam sistem pemerintahan presidensil tidaklah mudah, namun mungkin dilakukan. Terlebih, dengan adanya perubahan konstitusi yang mengakibatkan perbedaan mendasar terhadap proses pemberhentian presiden sebelum reformasi dengan sesudah reformasi. Peranan sentral Lembaga legislative seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mekanisme pemakzulan menjadi proses politik yang diimbangi dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun meski Mahkamah Konstitusi memutuskan secara sah dan meyakinkan presiden bersalah bukan berarti otomatis presiden bisa diberhentikan, namun hal tersebut tetaplah Keputusan yang diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan untuk memutuskan kebijakan selanjutnya. Oleh karenanya, penulis akan membahas lebih komprehensif mengenai persoalan pemakzulan terhadap Presiden dengan menggunakan penelitian ini adalah penelitian normative dan bahan hukum tersier, sekunder dan primer adalah bahan hukum yang dipakai. Dengan adanya penelitian ini diharapkan semakin memberi deskripsi lengkap bagaimana presiden dimakzulkan
Co-Authors Andika, Andi Carnely Kahe, Agnes Melania Durianto, Darmadi Fareha, Nur Hasana, Dahniarti Husin, Umar Lisa Mery, Lisa Maharaja, Gusti Bintang Maharaja, Gusti Bintang Maharaja Manoppo, Hanifa Putri Mas Subagyo Eko Prasetyo, Mas Subagyo Eko Mastoah, Siti Sulistyowati Sulistyowati Sulistyowati Sulistyowati, S Syaidrawan, Syaidrawan