Claim Missing Document
Check
Articles

KEBIJAKAN TAKTIS PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESIASE (COVID)-19 Joko Pramono
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i2.958

Abstract

Langkah kebijakan teknis dan aksi gerak cepat dapat dilakukan oleh pemerintah masing- masing daerah di pulau Jawa dalam mencegah penyebaran virus covid-19 sudah tepat, nemun lambannya intruksi pemerintah pusat dalam mengambil komando sangat disayangkan. Peran pemerintah pusat saat ini seolah-olah hanya melakukan beberapa strategi komunikasi saja dan tidak komprehensif, berupa teknik koersif yang masih berupa instruksi tanpa tindakan sanksi dan juga informatif kepada pemerintah daerah
THE COMMUNITY PROTECTION ON DISASTER MITIGATION PERSPECTIVE OF LOCAL GOVERNMENT LAW: AN EMPIRICAL STUDY Joko Pramono; Dora Kusumastuti
Wacana Hukum Vol 27 No 1 (2021): WACANA HUKUM
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.wh.2021.27.1.4046

Abstract

 According to mandate Act Number 23 the year 2014 on regional government that local governments had one obligation of community protection division for service. The role of community protection one of them is disaster mitigation. The objective that performs the functions of research is to know and how local government efforts in carrying out on obligatory basic service of disaster mitigation by community protection with the increasing number of cases disasters is empirical research in Indonesia. Method of juridical because use primary data obtained by interviews, FGD, and observation. Data analyzed to use the technique can draw interactive analysis to concluding. The local government efforts in carrying out on obligatory basic service disaster mitigation command regions conducted of disaster training, members always involved in the disaster, and always coordinate with an agency that has authority main of disaster perform the functions.Not ideally of percentage members and several people as well as the limited need to follow-up facilities from local government to realize community protection division for basic service.
Optimalisasi peran satlinmas di kelurahan gilingan kecamatan banjarsari kota surakarta Wulan Kinasih; Joko Pramono
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 1: April 2018
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.742 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v3i1.1922

Abstract

Indonesia's defense and security system embraces Sishankamrata system. In the case of realizing this sishankamrata, the formation of hansip or community as a component of society which cooperates with TNI and POLRI in realizing security, public order and protection. This study aims to describe the optimization of Satlinmas in Gilingan, Surakarta. The method used in this research is descriptive qualitative. Research data in the form of events obtained from observations and interviews, and supporting documents. Researchers get data by way of observation, interview and documentation. The data were analyzed using interactive analytical models of Miles, Huberman and Saldana. The results showed that the optimization has been implemented in accordance with the role of Satlinmas as stipulated in Permendagri No.84 of 2014 and Surakarta Mayor Regulation No.58 A in 2012. Satlinmas is active in assisting disaster management, both natural and disaster caused by the outbreak of disease outbreak , conducting routine patrols in every area, especially vulnerable areas, assisting community social activities, assisting in the election and defense of the State.DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1922
Meningkatkan SDM Masyarakat Melalui Pelatihan Pambyawara di Pawiyatan Mangesti Budoyo dan Pawiyatan Manunggal Makarti Mulyo Desa Makamhaji Kartasura Sukoharjo Dian Esti Nurati; Joko Pramono
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 9, No 1 (2018): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v9i1.2255

Abstract

Pendidikan non formal terutama Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) yang berada di wilayah Desa Makamhaji, dua di antaranya adalah Pawiyatan Pambyawara atau Pembawa Acara Mangesti Mulyo yang berlokasi di RW. 14 dan Pawiyatan Manunggal Makarti Mulyo yang berada di lingkungan RW. 15. Pawiyatan ini didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan kedua Rukun warga tersebut sekitar tahun 2000 yang lalu, hingga sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 15 tahun. Masing-masing pawiyatan diikuti setiap angkatan kurang lebih 20 sampai dengan 30 warga masyarakat. Hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat kelurahan Makamhaji utamanya warga masyarakat di RW. 14 serta RW. 15, sangat mencintai budaya lokal khususnya budaya Jawa di bidang Pambyawara atau Pembawa Acara berbahasa Jawa dengan tata bahasa yang halus (kromo inggil) yang pada awalnya telah sejak lama diajarkan kepada para siswa yang mengikuti pelatihan (gladen) di Keraton Kasunanan Surakarta. Berdasarkan pada materi pelatihan di bidang Pambyawara, Macapat, dan Ngadi Busana yang selama ini secara sederhana telah dilakukan secara rutin, dengan dilakukannya kegiatan IbM ini mampu memberikan peningkatan kualitas materi pelatihan sehingga bermanfaat bagi para peserta pelatihan utamanya masyarakat di wilayah kegiatan IbM ini dilaksanakan. Harapan selanjutnya adalah agar masyarakat setempat mampu memiliki pengetahuan serta keterampilan tersebut secara profesional, sehingga pada akhirnya mampu dipergunakan sebagai profesi yang meningkatkan status sosial dan ekonomi yang bersangkutan.
SINERGITAS ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENYELENGARAAN KAMTIBMAS DI KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA Joko Pramono & Wulan Kinasih
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 3 No. 1 (2019): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.658 KB) | DOI: 10.33061/rsfu.v3i1.2589

Abstract

Rasa aman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara terhadap warga negaranya. Penyelenggaraan kamtibmas merupakan wujud dari governance. Governance dapat berjalan dengan baik dengan adanya sinergitas antar stakeholder. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Surakarta. Sinergitas menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan antar stakeholder sehingga tujuan tercapai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil data kemudian dianalisis menggunakan analisis model intaraktif Miles dan Hubberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi sinergitas yang cukup baik dalam pelaksanaan kamtibmas di kelurahan Gilingan. Sinergitas inside stkaholder dilihat dari segi komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik. Sinergitas outside stakeholder kurang terjalin dengan baik.Kata Kunci: Sinergitas, Stakeholder, Kamtibmas
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA SURAKARTA (Studi Pemberdayaan dan Pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat) Joko Pramono; Wulan Kinasih
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 4 No. 1 (2020): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.322 KB) | DOI: 10.33061/rsfu.v4i1.3394

Abstract

Rasa aman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara terhadap warga negaranya. Indonesia mengatur tentang keamanan warga negaranya seperti yang termuat dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam pertahanan dan keamanan adalah adanya Satlinmas. Penelitian ini memaparkan tentang bentuk perlindungan dan pemberdayaan pada Satlinmas di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Surakarta. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data interaktif Miles dan Hubberman. Pengorganisasian Satlinmas berada di bawah Satpol PP dengan struktur organisasi terdiri dari kepala satuan, kepala satuan tugas, kepala regu, dan anggota. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian dan operasi dan pembekalan.Kata Kunci: Perlindungan masyarakat, Pemberdayaan, Pengorganisasian, Satlinmas
KONTRIBUSI SATLINMAS DALAM MEMBERIKAN RASA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA Joko Pramono & Wulan Kinasih
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2018): ADIWIDYA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v2i2.2508

Abstract

Artikel ini merupakan bentuk publikasi dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dengan tema Kontribusi Satlinmas Dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Linmas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan permendagri No.84 tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Melalui Satlinmas, sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan Gilingan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan amanat tersebut, Satlinmas merupakan organisasi kemasyarakatan yang penting dalam membantu menciptakan keamanan, dan ketertiban di Kelurahan Gilingan.Kata Kunci: Satlinmas, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban, Ketentraman, Keamanan.
Evaluation Of Family Planning Program in Banjarsari Sub-District in 2017 Affrice Damanik, Joko Pramono, Damayanti Suhita
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The population control and Family Planning office of Surakarta City is the implementer of government regulation number 87 year 2014 about family planning program. The phenomenon of government regulation number 87 of 2014 in Surakarta City in terms of the implementation of Family Planning Program in field conducted by Family Planning Counselor is an important issue considering the regulation is made in the framework of population development and family  development. Interest to examine the implementation of Family Planning program at the sub-district level implemented by the Banjarsari sub-district coordinator.The purpose of this study is to evaluate the implementation of public policies developed in the community by describing how government regulation number 87 of 2014 on population development, and family information system mentions.In this study, researchers used the theory of policy evaluation by William Dunn. There are six indicators that can be used in evaluating Dunn's program policies, namely effectiveness,  efficiency,  adequacy,  equity,  responsiveness, and appropriateness            The research method that is deployed descriptive method with qualitative approach Therefore in informant selection is using a purposive method. Author also uses techniques such as, observation, interviews, and documentation for data collecting.The results of this study show the lack of socialization conducted by extension field family planning (PLKB) district Banjarsari in the implementation of family planning programs clearly and thoroughly then the limited human resources (SDM) so that socialization is not done thoroughly to the community and still lack of participation from local communities in playing an active role in participating in family planning programs. This study makes the researcher understand the difficulty of making a measure of public policy acceptable for the benefit of society. With the existence of government regulation concerning effort to arrange child birth, distance and ideal age of birth, regulate pregnancy, through the promotion, of protection and assistance in accordance with the reproductive rights to realize that quality family. Keyword : Program Evaluation, Family Planning
MANAJEMEN PELAYANAN INSTALASI FARMASI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA TAHUN 2017 Anggih Aribawa, Joko Pramono, Joko Suranto
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah “Bagaimana manajemen pelayanan instalasi Farmasi RSUD dr. Moewardi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis manajemen pelayanan instalasi Farmasi RSUD dr. Moewardi Surakarta Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  yang didukung oleh data kualitatif. Penelitian dilakukan di RSUD DR. Moewardi di Surakarta. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Manajemen Pelayanan instalasi farmasi RSUD Moewardi menerapkan Fungsi-Fungsi Manajemen Pelayanan  yaitu:Fungsi Perencanaan; Fungsi pengorganisasian;Fungsi Pengarahan; dan Fungsi pengawasan; . Masalah Manajemen pelayanan di Instalasi Farmasi RSUD Dr.Moewardi di antaranya : Penanganan dalam menanggapi Keluhan Para pegawai yang kurang efektif dalam Konseling Pegawai, serta ketidaksesuaian antara Standart yang dipakai dalam Pengawasan dengan Fleksibilitas Pengawasan menyebabkan menurunnya kinerja pegawai . karena itu dibutuhkan penelitian untuk membenahi Manajemen pelayanan di Instalasi Farmasi RSUD Dr.MoewardiProblem formulation in this research is “ How is The Management Services of Pharmaceutical Installation at Regional public hospital Dr. Moewardi in 2017 .the purpose of this research is to Analyzes The Management Services of Pharmaceutical Installation at Regional public hospital Dr. Moewardi in 2017. This research is a descriptive research supported by qualitative data. This research was conducted at Regional public hospital Dr. Moewardi in Surakarta. From the research results can be concluded that: The Management Services of Pharmaceutical Installation at Regional public hospital Dr. Moewardi is Implementing Service management functions Including:  function of Planing, Function of Organizing,function of Directing, and Function of Controlling. The Problem that found in The Management Services of Pharmaceutical Installation at Regional public hospital Dr. Moewardi Consist of: the ineffectiveness of handling in response to the employees complaints in Employees counseling, Also Incompatibility between the Standart that used in the Controlling Functions and the Flexibility of the Controlling Functions causing a decrease in Employees Working Performance. Because of that it takes Research to fix Management Services of Pharmaceutical Installation at Regional public hospital Dr. MoewardiKeyword: Management, Pharmaceutical Installation, Regional public hospital Dr. Moewardi
THE IMPLEMENTATION OF AGRARIAN AND SPATIAL LAYOUT MINISTER/NATIONAL LAND AFFAIRS AGENCY HEAD’S REGULATION NUMBER 12 OF 2017 ABOUT COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION IN KISMOYO VILLAGE, NGEMPLAK SUB DISTRICT, BOYOLALI REGENCY Nur Hikmah, Joko Pramono, Sri Riris Sugiyarti
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 2 No. 3 (2018)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  The objective of research was to analyze the Implementation of Complete Systematic Land Registration (thereafter called PSTL) Program Policy based on Agrarian and Spatial Layout Minister/National Land Affairs Agency Head’s Regulation Number 12 of 2017 in Kismoyo Village, Ngemplak Sub District, Boyolali Regency in 2017. The method employed was an empirical descriptive one with qualitative approach. The research was taken place in Kismoyo Village, Ngemplak Sub District, Boyolali Regency. The informants were selected using purposive and snowball sampling methods. Techniques of collecting data used were observation, interview, and documentation. Data validity and reliability were tested using data source triangulation technique. Technique of analyzing data used in this research was an interactive model of analysis (Miles and Huberman 1992) encompassing data collection, data reduction, data display, verification/conclusion drawing. In this research, the author referred to Van Meter and Van Horn’s arguments in which there were 6 indicators affecting the successfulness of program policy implementation: basic measures and policy objectives, policy sources, inter-organization communication, executive agency characteristic, and economic, social and political condition and implementer’s predisposition.   The result of research showed that basic measure and policy objective are good as they conform to the objective of program. This program had not met yet the need of all people who want to register their land, due to limited allocation. Human resource has been good and effective as it has involved community leader and internal institution. The Local Income and Expenditure Budget resource of Boyolali Regency had not sufficed yet all beneficiaries. Communication between organizations and implementers (executors) had been established well by National Land Affairs Agency of Boyolali Regency.  The character of implementers was good, as indicated with the commitment to catering to the people well in program implementation. Economic, social and political environment of this policy is provided to people who had no land deeds, including those coming from low and high economic level. Community participation in this program was very enthusiastic and supporting. The predisposition of implementer has good commitment to helping the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. Keywords: policy implementation, land registration, community