Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transformasi Wacana Hukum Eksplorasi Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Administrasi Publik (JAP) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Solidaritas JURNAL PENGABDI Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Jurnal Abdimas Serawai Research Fair Unisri Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal of Innovative and Creativity WINDRADI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Pramono, Joko
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi ,Surakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Hubungan Kepemimpinan Kepala Desa Dan Komunikasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Botok, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Stemli Seleman, Joko Pramono, Damayanti Suhita
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 3 No. 1 (2019)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan kepala desa dan komunikasi adalah dua factor yang penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena baik buruknya partisipasi masyarakat akan berdampak pada pembangunan yang telah direncanakan.Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengukur seberapa besar Hubungan Kepemimpinan Kepala Desa Dan Komuniksi dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Didesa Botok, Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui besar hubungan yang diberikan kepemimpinan kepala desa dan komunikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa Botok.Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 90 responden dari populasi 486 KK dengan menggunakan teknik Probability Sampling. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner (angket). Adapun teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis secara statistik dengan Uji Validitas, Uji Reabilitas dan Uji Product Moment menggunakan program Statiscal Product and Servise Solution (SPSS) 2.0.Hasil penelitin ini menunjukan bahwa kepemimpinan kepala desa dan komunikasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Kontribusi variabel kepemimpinan kepala desa dan komunikasi terhadap partisipasi masyarakat yaitu: Dapat dilihat dari nilai rhitung > rtabel dengan nilai yaitu 0,627>0,270 dengan nilai signifikansi 0,000<0,01. Kesimpulannya: Adanya hubungan yang kuat antara Kepemimpinan kepala desa dan Komunikasi dengan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini dilihat dari nilai yang diperoleh sebesar 62,7%, sedangkan sisah dipengaruhi oleh faktor lain. Kata kunci : Kepemimpinan, Komunikasi dan Partisipasi.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Peran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Sedotan Bambu Di Desa Ngringo Kabupaten Karanganyar) Cristian Septi Saputri; Winarti Winarti; Joko Pramono
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Karanganyar, salah satunya ialah usaha sedotan bambu di Desa Ngringo. Saat ini, persoalan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang terbatas, akses permodalan yang lemah, permasalahan perijinan usaha, keterbatasan pemasaran hingga pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Kehadiran UMKM bukan saja dalam rangka meningkatkan pendapatan tetapi juga untuk pemerataan pendapatan, sehingga inovasi usaha sedotan bambu ini dapat lebih berkembang menjadi sebuah “brand” lokal dan mampu menyediakan lapangan kerja yang baru. Oleh sebab itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan pemberdayaan. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang melibatkan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Desa Ngringo dan Pemilik UMKM sedotan bambu sebagai informan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah menggunakan teori Gede Diva (2009:15), yaitu sebagai fasilitator regulator dan katalisator belum berjalan dengan baik dalam mengembangkan usaha sedotan bambu. Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Fasilitator, Regulator, Katalisator
Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta Umi Mahmudah; Joko Pramono; Sri Riris Sugiyarti
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2020)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik adalah salah satu indeks yang paling berpengaruh. dalam.suatu spektrum negara yang berasas system kerakyatan (demokrasi). Maksudnya adalah, dikatakan negara demokrasi bilamana penguasa (pemerintah yang berkuasa) memberikan, keleluasaan yang seluas-luasnya terhadap rakyat untuk andil atau berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik. Pada saat pelaksanaan Pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta mutlak membutuhkan partisipasi politik seluruh kalangan masyarakat termasuk juga para penyandang disabilitas. Mengingat para penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang kurang diperhatikan keberadaanya. Selain itu juga para penyandang disabilitaspun kurang aktif dalam berpartisipasi disetiap kegiatan pemilu yang dilaksanakan di kota Surakarta mulai dari bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye serta pemberin suara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya kurangnya pemahaman pendidikan politik di kalangan masyarakat terkait pentingnya partisipasi politik dikalangan penyandang disabilitas serta ketidakhadiran dari beberapa penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik. Penulisan dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik konvensional Abramson dan Hardwick. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilpres tingkat kota Surakarta tahun 2019 adalah hanya berpartisipasi politik dalam kegiatan pemberian suara. Selain itu minimnya intensitas dari partisipasi politik penyandang disabilitas dalam bergabung tim sukses atau relawan demokrasi dan mengikuti kegiatan kampanye secara langsung. Agar para penyandang disabilitas berkenan untuk mengikuti kegiatan politik hendaknya para penyelenggara pemilu memberi fasilitas khusus misalnya kursi roda disetiap TPS untuk menunjang dalam kegiatan pemilu, memberi petugas khusus untuk penjemputan para penyandang disabilitas untuk menuju TPS, agar kegiatan pemilu menjadi salah satu kegiatan yang adil untuk segala kalangan termasuk penyandang disabilitas. Jumlah DPT penyandang sebanyak 1042 dan hanya sebanyak 529 orang yang ikut berpartisipasi dalam pilpres tahun 2019 ditingkat kota Surakarta dengan keseluruhan persentase sebanyak 51%. Kata kunci: Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas.
PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DI KELURAHAN PUCANGSAWIT KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA Joko Pramono; Joko Suranto
Jurnal Abdimas Serawai Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Abdimas Serawai (JAMS)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan kapasitas dalam organisasi modern merupakan kebutuhan yang tak terhindarkan. Pengembangan kapasitas merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan organisasi dan untuk memungkinkan organisasi tumbuh lebih kuat dalam mencapai tujuan dan misinya.Jadi, pengembangan kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas dari kinerja organisasi secara keseluruhan. Peningkatan kapasitas di lingkungan organisasi Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas) juga menjadi kebutuhan. Hal ini terkait dengan keberadaan anggota Satlinmas sebagai personil yang diharap mampu menjalankan peran bantu dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Salah satu kapasitas penting yang dimiliki adalah terkait dengan kebencanaan, terkait deteksi dini potensi bencana, hingga peran bantu yang bisa dilakukan dalam pertolongan pertama pada kejadian bencana. Melihat pada perkembangan dan dinamika Kota Surakarta memang selayaknya memiliki Satlinmas dengan kapasitas yang mumpuni. Dengan demikian, dukungan terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat dapat optimal. Sehingga kebutuhan untuk pengembangan kapasitas SDM dalam Satlinmas harus dilakukan. Pengembangan kapasitas ini harus mampu memenuhi kebutuhan dari anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perlu dirumuskan beberapa aspek guna memetakan porsi pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Aspek pengembangan kapasitas pada level individu yang ditekankan pada sumber daya manusia pada Satlinmas, meliputi beberapa aspek berupa: pengetahuan dan kompetensi; pelatihan; etika kerja; perekrutan, pemutusan dan pemanfaatan; Penggajian; dan kondisi tempat kerja
Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta Joko Pramono; Joko Suranto
JURNAL ABDIMAS SERAWAI Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Abdimas Serawai (JAMS)
Publisher : Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu 

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.016 KB) | DOI: 10.36085/jams.v2i1.4599

Abstract

Capacity building in modern organizations is an unavoidable necessity. Capacity development is one of the strategies that can be carried out in achieving organizational goals and to enable organizations to grow stronger in achieving their goals and missions. Capacity building within the organization of the Community Protection Unit (Satlinmas) is also a necessity. This is related to the existence of Satlinmas members as personnel who are expected to be able to carry out an auxiliary role in the implementation of community protection. One of the important capacities possessed is related to disasters, related to early detection of potential disasters, to the role of assistance that can be carried out in first aid in disaster events. Looking at the development and dynamics of the City of Surakarta, it is proper to have a Satlinmas with a capable capacity. Thus, support for the implementation of community protection can be optimal. So the need for human resource capacity development in Satlinmas must be carried out. This capacity development must be able to meet the needs of Satlinmas members in carrying out their duties. To achieve these goals, it is necessary to formulate several aspects in order to map the portion of human resource development needed. Aspects of capacity building at the individual level that emphasize human resources at Satlinmas, include several aspects in the form of: knowledge and competence; training; work ethic; recruitment, termination and utilization; Payroll; and workplace conditions
Sosialisasi Kiat-Kiat Menjadi Mahasiswa Unggul Akademik dan Aktif Berorganisasi Sihabuddin Sihabuddin; Joko Pramono; Christy Damayanti
Jurnal Pengabdi Vol 6, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jplp2km.v6i2.63399

Abstract

Abstrak: Menjadi mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik termasuk dalam berorganisasi tentu impian semua mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Namun, kenyataannya tidak semua mahasiswa mampu untuk mewujudkannya khususnya bagi mahasiswa yang terlalu aktif dalam berorganisasi. Hal ini disebabkan mahasiswa tersebut tidak bisa membagi atau mengelola waktu dengan baik sehingga menyebabkan prestasi akademiknya hancur. Maka dari itu, perlu diadakan sosialisasi kepada mahasiswa baru di acara kerabmaru (kenal akrab mahasiswa baru) dengan cara public speaking dan dialog secara langsung ke tengah-tengah peserta sehingga terjadi kedekatan secara fisik dan emosi antara pemateri dengan mahasiswa baru. Dengan cara ini peserta menjadi antusias dan benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri. Sehingga mahasiswa baru benar-benar memahami dan terdorong untuk menjadi mahasiswa yang unggul secara akademik dan aktif dalam berorganisasi. Hal ini bisa dilihat dari pertanyaan yang dilontarkan dan keputusan mahasiswa baru yang langsung memilih organisasi yang dinilai cocok dengan dirinya
Civil Protection Model in Indonesia Through Optimizing Satlinmas Joko Pramono; Chandra Adjie Prianggodo
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v7i2.50326

Abstract

Community protection through the optimization of Satlinmas is still needed because the level of community security has not been established. The many cases of persecution, riots, fraud, conflicts, community harmony, and theft are concrete evidence that Indonesia is not yet safe. The purpose of this research is to analyze the importance of optimizing Satlinmas in the context of civil society protection in all regions, and to find out the ideal ways to optimize Satlinmas both in terms of quality and quantity. The weakness of the civil protection model through Satlinmas lies in the ineffective regulation, which makes Satlinmas less attractive. As a result, regeneration is difficult in some regions, even though Satlinmas brings a number of positive potentials to better understand the dynamics and characteristics of local communities compared to other state apparatus. The research method uses a literature study that relies on analysis and elaboration of various scientific literature in the form of journals, books, and internet literature from websites as support. The results show that the optimization of Satlinmas has not been effective, due to several obstacles. Satlinmas in some areas have not felt the welfare, even the amount of incentives is very small. There is also a delay in the distribution of incentives in some areas, which has strong implications for the low interest of the younger generation to become members of Satlinmas.
Responsivitas Pemerintah Melalui E-Government Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Pustaka Perspektif Administrasi Publik Jacika Nugraheni; Joko Pramono
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3197

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia perlu mendapatkan penanganan yang serius dari berbagai pihak. Menurut data dari catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2024 telah tercatat sebanyak 445.502 kasus, kasus ini meningkat secara signifikan sekitar 9,77% dari tahun sebelumnya. Di era digital saat ini, pemanfaatan e-government menjadi sarana strategis untuk meningkatkan responsivitas pemerintah dalam penanganan masalah ini. Melalui penyediaan kanal layanan digital yang cepat, aman, dan mudah diakses oleh korban guna mempercepat proses pelaporan dan penanganan kasus. Penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan sejauh mana e-government menjadi media responsif dalam pelayanan terhadap korban kekerasan pada perempuan di Indonesia. Melalui penelusuran studi pustaka dokumen dan portal pemerintah terkait, hasil penelitian menunjukan bahwa platform pelaporan daring belum sepenuhnya mampu meningkatkan responsivitas. Perlu adanya pelatihan aparat, interoperabilitas antar platform, dan pembukaan akses data yang aman untuk pemantauan publik.
Strengthening Local Security Governance: A Study of Public Order and Community Protection Management in Manahan Urban Village, Surakarta Joko Pramono
Jurnal Administrasi Publik Vol 16, No 02 (2025): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jap.v16i02.35292

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of community security and order (Kamtibmas) management at the village level, with a specific case study in Manahan Sub-district, Banjarsari District, Surakarta City. A qualitative approach was employed using a case study design to explore the issue in a holistic and contextual manner. The study involved key stakeholders, including village officials, Linmas personnel, Babinsa, Bhabinkamtibmas, and community representatives, selected through snowball sampling. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation. The data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014), and findings were interpreted using Steers’ organizational effectiveness framework, which includes the goal approach, system approach, and resource-based approach. The results show that the security management system remains suboptimal in achieving its goals, with weak coordination, limited resource support, and fragmented community participation. Informal citizen-led activities such as night patrols are not integrated into the official security framework, reflecting an untapped potential of community-based security governance. The conclusion highlights the need for structured coordination mechanisms, improved resource allocation, and the institutionalization of citizen involvement. It is recommended that local governments formulate a spatially informed security master plan, enhance the capacity of Linmas personnel, and adopt digital tools for reporting and monitoring. Further studies are encouraged to explore technology integration in grassroots-level public safety systems and conduct cross-regional comparisons to develop adaptive governance models.
Network Governance of Mental Health Services for Sexual Violence Victims in Surakarta Jacika Pifi Nugraheni; Joko Pramono; Wirid Winduro
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 1 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i1.1069

Abstract

Sexual violence has long-term consequences for victims’ mental health, including post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, anxiety, and a diminished sense of safety. This study analyzes the governance of mental health services for victims of sexual violence in Surakarta City using network governance and social capital perspectives. A qualitative approach was employed through in-depth interviews with survivors, community-based companions, and local service providers, supported by document review and observation.The findings show that psychosocial recovery is mainly facilitated through non-governmental networks perceived as more responsive and victim-centered, particularly via community-based counseling, peer support, and psychoeducational initiatives. In contrast, formal services provided by the local government through DP3AP2KB, including PUSPAGA and the PIK-R network, have not functioned optimally as referral hubs for mental health recovery, especially for adult victims. This condition is related to an administrative service orientation, a preventive focus, and the absence of integrated referral mechanisms linking government, community, and health services. Recovery is strongly supported by bonding and bridging social capital, while linking social capital remains weak due to limited institutionalized cross-sector collaboration. Strengthening network-based governance through the integration of PUSPAGA, PIK-R, and community companions is essential to expanding access to victim-centered mental health services.
Co-Authors Ahmad Zubir Ibrahim Chandra Adjie Prianggodo Christy Damayanti Cristian Septi Saputri Damayanti Suhita Dian Esti Nurati Dora Kusumastuti Erna Okta Amelia Jacika Nugraheni Jacika Pifi Nugraheni Joko Suranto Joko Suranto Joko Suranto Josef Purwadi Setiodjati Maya Sekar Wangi Sihabuddin Sihabuddin Sri Riris Sugiyarti Suwardi - - Suwardi Suwardi Umi Mahmudah Winarti Winarti Wirid Winduro Wulan Kinasih Wulan Kinasih