Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civics Education And Social Science Journal (CESSJ) SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Journal of Management Accounting, Tax and Production
Aridho, Ahmad
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Mengenai Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Wajib Membayar Pajak di Sumatera Utara Malasari, Tiur; Aridho, Ahmad; Sitepu, Eka Mei Riska Br; Sinaga, Enjelina; Nainggolan, Johana Andriani; Adawiah, Sriatul
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1790

Abstract

Pencapaian target penerimaan Pajak di Sumatera Utara tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukkan tingkat kesadaran masyarakat. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh petugas tiap kecamatan ataupun daerah di Sumatera Utara untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak.  Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap fungsi perpajakan yang dibiayai negara berdasarkan pasal sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009). Masyarakat harus mewaspadai keberadaannya karena masyarakat masih mendukung UUD 1945 sebagai landasan hukumnya. Jika wajib pajak menyadari hal ini, maka membayar pajak akan menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan Negara.
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang di Tinjau dari Perda Nomor 4 Tahun 2021 Aridho, Ahmad; Taufiq Ramadhan
Civics Education and Social Science Journal (CESSJ) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/cessj.v6i1.5168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang. Metode kualitatif digunakan untuk memahami peran pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERDA ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Namun, upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah dan meningkatkan partisipasi masyarakat telah memberikan dampak positif dalam mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang. Referensi Tenriawaru, A., Surimi, L., Bahri, S., Saidi, L. O., Ransi, N., & Hamundu, F. M. Pemetaan Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal Menggunakan Sistem Informasi Geografis Kelurahan Kambu Kota Kendari Berbasis Web. Soemantri, Y. V., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/pid. sus/2015/pn. unr. Jo. Nomor 162/pid. sus/2016/pt. smg.). Diponegoro Law Journal, 6(2), 1-18. Marpaung, Desi Natalia, Yudha Nur Iriyanti, and Diansanto Prayoga. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perilaku Buang Sampah Sembarangan Pada Masyarakat Desa Kluncing, Banyuwangi. Preventif : Jurnal Kesehatan Masyarakat 13(1): 47–57.Putri, Dewi Sartika. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Dumping Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) Oleh Para Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 11. Hasibuan, Siti Alwiyah. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin. (2019). Suprapto, Dian Pertiwi, dkk. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Diakibatkan oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol 2. No. 12 (Desember 2021). M. Z. Elamin et al., “Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sreseh Sampang, Madura,” J. Kesehat. Lingkung., vol. 10, no. 4, p. 368, 2018, doi: 10.20473/jkl.v10i4.2018.368-375. M. Irwanti and T. Prasetyo. (2020). Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Mengolah Sampah Rumah Tangga,” Pros. Semin. Nas. “Pembangunan Hijau dan Perizinan Diplomasi, kesiapanperangkat dan pola standarisasi,” vol. 1, no. 1, pp. 157–164. D. N. Marpaung, Y. N. Iriyanti, and D. Prayoga. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perilaku Buang Sampah Sembarangan Pada Masyarakat Desa Kluncing, Banyuwangi,” Prev. J. Kesehat. Masy., vol. 13, no. 1, pp. 47–57. doi:10.22487/preventif.v13i1.240. S. A. Mulasari. (2014). Keberadaan Tps Legal Dan Tps Ilegal Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman,” J. Kesehat. Masy., vol. 9, no. 2, pp. 122–130. A. Nggilu, N. Raffi Arrazaq, and T. Thayban. (2022). Dampak pembuangan sampah di sungai terhadap lingkungan dan masyarakat desa karya baru,” Journal Norm., vol. 10, no. 3, pp. 196–202. Susanti, S. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang. 1-15.  
Analisis Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Pasal 62 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Relly Tamba; Nurul Febriyani Harahap; Aridho, Ahmad; Melva Simangunsong; Ade Fitri Sihombing; Laras Hilda Samura; Taufiq Ramadhan
Civics Education and Social Science Journal (CESSJ) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/cessj.v6i1.5169

Abstract

Studi ini membahas penegakan hukum administrasi dalam konteks penataan ruang, yang melibatkan konstruksi kebijakan aturan tata ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang  Penataan Ruang (UU 26/2007). Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis  perbedaan antara sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang digunakan dalam UU Penataan Ruang yang lama (UU No. 24 Tahun 1992) dan yang baru (UU No. 26 Tahun 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Penataan Ruang yang baru mengadopsi konsep zoning, di mana pemanfaatan ruang didasarkan pada peraturan zoning yang menetapkan aturan berbasis zona. Dalam kasus konkret di Jakarta Barat,  pelanggaran terhadap ketentuan penataan ruang mengakibatkan pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh pemerintah setelah memberikan surat peringatan. Bentuk sanksi administrasi yang diberlakukan mencakup beberapa opsi, termasuk pembongkaran bangunan. Referensi Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410 (2021): 5632. Setyati, Rina, and Warsito Utomo. "Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Banjarbaru." JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 19, no. 1 (2015): 59-70. Suweda, I. Wayan. "Penataan Ruang Perkotaan Yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Bero-tonomi." Jurnal ilmiah teknik sipil 15, no. 2 (2011). Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(2), 263-282. Budi, D. P. (2020). Implementasi Pengendalian Perencanaan Tata Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Rahayu, Y. S., Hasimi, S. N., & Zulkarnain, I. (2022). Penegakan Sanksi Dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Indonesia. Mendapo: Journal of Administrative Law, 3(1), 40-55. Yustia, R. D. A., & Fatimah, U. D. (2019). Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang. Jurnal Litigasi (e-Journal), 20(1). Pramuji, S. E., & Putri, V. S. (2020). Meninjau Efektivitas Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Tertib Tata Ruang. Jurnal Pertanahan, 10(1). Siregar, W., Nurlinda, I., & Priyanta, M. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan atas pelanggaran administrasi tata Ruang Dan Alih FUNGSI Lahan Sempadan Sungai Dalam rangka Terwujudnya tata Ruang Yang berkelanjutan. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 3(1), 130-149. Yanuari, F. S. Y., & Prangsi, D. (2020). Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Padjadjaran Law Review, 8(2), 27-40.  
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KOTA MEDAN Aridho, Ahmad; Nainggolan, Mangido
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v5i3.6382

Abstract

This study aims to analyze the role of the Social Affairs Office (Dinas Sosial) in the management of People with Mental Disorders (ODGJ) in Medan City. Mental health issues have become a critical concern in social policy, particularly given the increasing number of untreated ODGJ in urban areas. Employing a qualitative research method with a policy politics approach, this study examines how local government policies are operationalized through the Social Affairs Office and evaluates the extent to which this institution addresses the need for rehabilitation and social protection for individuals with mental disorders. Data were collected through in-depth interviews with key informants, including Social Affairs Office personnel, families of ODGJ, and community figures. The data analysis process followed three fundamental stages: data reduction, data display, and data verification, aiming to construct a comprehensive and in-depth understanding of the phenomenon. The findings reveal that the role of the Social Affairs Office in Medan remains limited, predominantly reactive, and lacks systemic integration across institutions. Major obstacles include inadequate rehabilitation infrastructure, and weak communication with the community. This study underscores the urgent need for institutional reform and strengthened intersectoral collaboration to ensure that services for ODGJ are more humane, structured, and sustainable. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Medan. Isu kesehatan jiwa menjadi perhatian serius dalam kebijakan sosial karena meningkatnya jumlah ODGJ yang tidak tertangani secara layak, terutama di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan politik kebijakan untuk menelaah bagaimana kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan melalui Dinas Sosial, serta sejauh mana lembaga ini mampu menjawab kebutuhan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi ODGJ. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan dari pihak Dinas Sosial, keluarga ODGJ, serta tokoh masyarakat. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian (display) data, dan verifikasi data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Medan dalam penanganan ODGJ masih bersifat terbatas, reaktif, dan belum terintegrasi secara optimal antar lembaga. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta lemahnya komunikasi dengan masyarakat menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan perlunya pembenahan kelembagaan dan penguatan kerja sama lintas sektor agar pelayanan terhadap ODGJ lebih manusiawi, sistematis, dan berkelanjutan.
Co-Authors Adawiah, Sriatul Ade Fitri Sihombing Enjelina Sinaga Laras Hilda Samura Melva Simangunsong Nainggolan, Johana Andriani Nainggolan, Mangido Nurul Febriyani Harahap Relly Tamba Sitepu, Eka Mei Riska Br Taufiq Ramadhan Tiur Malasari, Tiur