Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Jurnal Kolaboratif Sains
Halisma Amili
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Kekerasan Seksual Studi Kasus Polres Gorontalo Andi Esse Jumriani; Sri Rahayu Lestari; Halisma Amili; Agustina Gubali; Yeti S. Hasan
CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies Vol. 6 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/cbjis.v6i1.2879

Abstract

Sexual violence in Gorontalo Province itself, especially Gorontalo District, from January to December 2019 there were 16 cases of sexual violence against children handled by the Gorontalo Police PPA Unit. This increase in cases is based on various factors. He further revealed that the majority of perpetrators of sexual violence were committed by people closest to the victim, such as uncles, neighbors, relatives and even stepfathers (continued), even biological fathers, the motives were varied, some were due to persuasion, coercion and seduction by lured by money. Meanwhile, legal protection for child victims of sexual violence is still not optimal, for example in terms of treatment which is considered slow, especially in terms of psychological and social treatment. So the protection rights of children who are victims of sexual violence are still lacking. This research aims to determine the efforts made by the Gorontalo Police to overcome and minimize the occurrence of sexual violence against children. This research uses empirical legal research methods, where the author makes direct observations at the interview location with the parties concerned, namely the head of the PPA unit, one person and the head of the police. This research shows that efforts to overcome crime, especially sexual violence against children in Gororntalo Regency, are preventive efforts, namely prevention efforts carried out by the police such as socialization and counseling and repressive efforts are handling efforts carried out if cases of sexual violence against children have occurred by carrying out rehabilitation for the victims. and detention of the perpetrator. Based on the results of research and analysis, the author recommends that: Gorontalo Police PPA Unit is expected to maintain its performance so that children who are victims of sexual violence receive effective protection and to further increase outreach to the community and law enforcement officials regarding cases of sexual violence against children and provide counseling or socialization by law enforcers which is carried out regularly and on target.
Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam Menyelesaikan Masalah Poligami: Comparative Analysis of Islamic Family Law and Positive Law in Resolving the Problem of Polygamy Ade Daharis; Diana Pujiningsih; Hilmi Siti Raudhoh; Halisma Amili; Rasdianah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7964

Abstract

Poligami menjadi salah satu topik sensitif dalam ranah hukum keluarga di Indonesia yang kerap menimbulkan perdebatan antara norma keagamaan dan aturan hukum negara. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, hukum keluarga Islam memungkinkan poligami jika suami dapat bersikap adil kepada seluruh istrinya. Konsep keadilan di sini mencakup keadilan secara mental dan emosional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia menetapkan batasan yang lebih ketat. Pengadilan agama harus memberikan izin kepada pasangan untuk berpoligami setelah memenuhi persyaratan administratif, termasuk persetujuan istri pertama dan alasan yang sah menurut hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam menangani masalah poligami. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menggabungkan pendekatan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun landasan kedua sistem hukum ini berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, penerapan kedua sistem tersebut tidak lepas dari tantangan, khususnya terkait disharmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, serta lemahnya penegakan hukum terhadap praktik poligami yang tidak sesuai ketentuan.
Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia: Legal Analysis of Gender Discrimination in Indonesian Legislation Halisma Amili; Nasrullah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8060

Abstract

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi, persoalan diskriminasi gender masih menjadi tantangan kompleks di masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan standar hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, konstitusi, norma hukum, serta sejumlah undang-undang mengandung bias gender, baik dalam substansinya maupun dalam implementasinya oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan hukum yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan substantif dan peningkatan kesadaran gender di kalangan pembuat kebijakan.
Co-Authors Ade Daharis Agustina Gubali Andi Esse Jumriani Diana Pujiningsih Hilmi Siti Raudhoh Nasrullah Rasdianah Sri Rahayu Lestari Yeti S. Hasan