Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unizar Recht Journal
B. Farhana Kurnia Lestari
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pegawai Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika : (Studi Di Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat) Baiq Dira Widiantari; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peran Kanwil Kemenkumham dalam mengawasi dan mengatasi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan pegawai Kemenkumham diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mengetahui hambatan serta upaya penanggulangan  pegawai Kemenkumham yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika oleh Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. peran Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat apabila terdapat  pegawai  yang terlibat tindak pidana narkotika yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terkait benar atau tidak adanya pegawai yang terlibat kemudian melakukan pemeriksaan disiplin dan pengawasan terhadap pegawai yang terlibat sampai dijatuhkannya hukuman disiplin dan dikeluarkannya SK. Faktor yang mengakibatkan adanya pegawai Kemenkumham Nusa Tenggara Barat terlibat tindak pidana peredaran narkotika adalah kedekatan dengan napi yang terlibat tindak pidana narkotika yang memberi pengaruh terhadap pegawai tersebut dengan ditawari keuntungan yang tinggi dan berbagai keuntungan lainnya sehingga mampu menarik perhatian orang termasuk mereka yang ada di sekitar pelaku tindak pidana narkotika. Upaya penanggulangan pegawai yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan kanwil Kemenkumham NTB dengan melakukan sosialisasi dan penguatan secara berkala serta pelakukan tes urin rutin terhadap pegawai Kemenkumham NTB.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Tahap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Di Polres Lombok Tengah) Ahmad Yani; B. Farhana Kurnia Lestari; Fathurrauzi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah, dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan dengan korban anak, dan hambatannya. Jenis metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pihak kepolisian Polres Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan diantaranya merahasiakan identitas korban, memberikan bantuan hukum dan merahabilitasi fisik dan mental korban. Hambatan-hambatan yang di alami oleh pihak kepolisian Polres Lombok Tengah disebabkan kurangnya kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas yang dimiliki pihak kepolisian, sehingga pelaksanaan terhadap perlindungannya belum dapat dilakukan dengan maksimal.  
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Disposable Evidence Pada Hasil Penyidikan (Studi Putusan Nomor 8/PID.PRA/2023/PN MTR) Lalu Hendra Gunawan; B. Farhana Kurnia Lestari; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence” pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan studi kepustakaan yakni analisis teori - teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr merupakan suatu penemuan hukum hakim yang bertentangan dengan  peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait dengan Bukti, Pembuktian dan Penetapan Tersangka yang bersumber dari KUHAP untuk hukum acara pra-peradilan sehingga pembaharuan  dan reformasi hukum acara praperadilan menjadi hukum yang dapat memberi keseimbangan absolutisme hakim dalam mengadili perkara praperadilan.
Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 476/Pid.b/2022/Pn Mtr Terhadap Pelaku Perjudian Lalu Arya; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab maraknya judi togel di Kabupaten Lombok Utara dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perjudian dalam Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Mtr? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah normatif-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Lombok Utara adalah faktor ekonomi, lingkungan, kebiasaan/hobi, dan lemahnya penegakan hukum. Adapun Polres Kabupaten Lombok Utara perlu melakukan upaya penindakan secara preventif dan represif serta meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan juga harus lebih aktif lagi dalam upaya penanggulangan kejahatan perjudian sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya untuk kemudian diproses.
Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pegawai Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika : (Studi Di Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat) Baiq Dira Widiantari; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peran Kanwil Kemenkumham dalam mengawasi dan mengatasi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan pegawai Kemenkumham diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mengetahui hambatan serta upaya penanggulangan  pegawai Kemenkumham yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika oleh Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. peran Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat apabila terdapat  pegawai  yang terlibat tindak pidana narkotika yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terkait benar atau tidak adanya pegawai yang terlibat kemudian melakukan pemeriksaan disiplin dan pengawasan terhadap pegawai yang terlibat sampai dijatuhkannya hukuman disiplin dan dikeluarkannya SK. Faktor yang mengakibatkan adanya pegawai Kemenkumham Nusa Tenggara Barat terlibat tindak pidana peredaran narkotika adalah kedekatan dengan napi yang terlibat tindak pidana narkotika yang memberi pengaruh terhadap pegawai tersebut dengan ditawari keuntungan yang tinggi dan berbagai keuntungan lainnya sehingga mampu menarik perhatian orang termasuk mereka yang ada di sekitar pelaku tindak pidana narkotika. Upaya penanggulangan pegawai yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan kanwil Kemenkumham NTB dengan melakukan sosialisasi dan penguatan secara berkala serta pelakukan tes urin rutin terhadap pegawai Kemenkumham NTB.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Tahap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Di Polres Lombok Tengah) Ahmad Yani; B. Farhana Kurnia Lestari; Fathurrauzi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah, dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan dengan korban anak, dan hambatannya. Jenis metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pihak kepolisian Polres Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan diantaranya merahasiakan identitas korban, memberikan bantuan hukum dan merahabilitasi fisik dan mental korban. Hambatan-hambatan yang di alami oleh pihak kepolisian Polres Lombok Tengah disebabkan kurangnya kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas yang dimiliki pihak kepolisian, sehingga pelaksanaan terhadap perlindungannya belum dapat dilakukan dengan maksimal.  
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Disposable Evidence Pada Hasil Penyidikan (Studi Putusan Nomor 8/PID.PRA/2023/PN MTR) Lalu Hendra Gunawan; B. Farhana Kurnia Lestari; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence” pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan studi kepustakaan yakni analisis teori - teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr merupakan suatu penemuan hukum hakim yang bertentangan dengan  peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait dengan Bukti, Pembuktian dan Penetapan Tersangka yang bersumber dari KUHAP untuk hukum acara pra-peradilan sehingga pembaharuan  dan reformasi hukum acara praperadilan menjadi hukum yang dapat memberi keseimbangan absolutisme hakim dalam mengadili perkara praperadilan.
Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 476/Pid.b/2022/Pn Mtr Terhadap Pelaku Perjudian Lalu Arya; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.184

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab maraknya judi togel di Kabupaten Lombok Utara dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perjudian dalam Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Mtr? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah normatif-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Lombok Utara adalah faktor ekonomi, lingkungan, kebiasaan/hobi, dan lemahnya penegakan hukum. Adapun Polres Kabupaten Lombok Utara perlu melakukan upaya penindakan secara preventif dan represif serta meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan juga harus lebih aktif lagi dalam upaya penanggulangan kejahatan perjudian sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya untuk kemudian diproses.
Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Fasahuddin; B. Farhana Kurnia Lestari; Ruslan Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Angkutan Barang dan bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menjalankan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan turunannya. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih terkendala, terutama karena terbatasnya peran Dishub Kota dalam operasi penegakan hukum di lapangan. Keterbatasan ini muncul karena wewenang utama pengoperasian alat penimbangan kendaraan berada di tingkat pusat dan provinsi, sehingga Dishub Kota Mataram hanya dapat bertindak jika mendapat koordinasi dari Dishub Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepolisian. Akibatnya, pelaksanaan penegakan hukum di tingkat kota menjadi tidak optimal. Selain itu, berbagai hambatan juga muncul dari kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan, yaitu pemakai jasa, operator kendaraan, regulator, dan penegak hukum. Tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian memperumit proses penindakan, karena Dishub tidak dapat menindak langsung tanpa pendampingan Polisi dan harus menyerahkan tindak lanjut pelanggaran kepada mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan koordinasi antarlembaga, penyediaan sarana pengawasan yang memadai, serta peningkatan edukasi hukum kepada para pelaku transportasi. Dengan demikian, sistem penegakan hukum dan transportasi di Kota Mataram diharapkan menjadi lebih terintegrasi, tertib, dan efisien.
Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Kelalaian Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia : (Studi Putusan Nomor.18/PID.SUS-ANAK 2024/PN.MTR) Aspuri; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Mengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus- Anak/2024/PN.MTR dan bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtr, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan mengunakan data primer skunder, dan tersier. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MTR, Anak dinyatakan bertanggung jawab atas kelalaian mengemudi yang mengakibatkan kematian Tuti Marlina pada 5 Januari 2024 di Mataram. Meskipun Anak tidak sengaja menabrak korban di jalan yang basah karena kaget dan pandangan terhalang gerimis, kelalaiannya dalam berkendara dengan kecepatan 40 km/jam tanpa pengereman atau klakson terbukti secara hukum, sesuai Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim memutuskan pidana pembinaan selama 12 bulan di LPKS Sentra Paramita Mataram, sebuah lembaga kesejahteraan sosial, demi kepentingan terbaik Anak untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pembinaan terarah. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MTR sudah tepat, terbukti dari terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, dan bukti lainnya, yang menunjukkan kelalaian Anak mengakibatkan kematian korban. Hakim mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi Anak sesuai UU SPPA dengan menjatuhkan pidana pembinaan selama 12 bulan di LPKS Sentra Paramita Mataram, bukan pidana penjara, demi rehabilitasi dan kelanjutan pendidikan Anak.  
Co-Authors Ahmad Yani Ainuddin Aspuri Baiq Dira Widiantari Dhina Megayati Fasahuddin Fathurrauzi haerani, ruslan Ika Yuliana Susilawati Lalu Arya Lalu Hendra Gunawan Raihan Abi Salam