Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengeboman Ikan Di Wilayah Perairan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Wijaya, Rahardian Yuvalitya; I Gede Sukarmo; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait implementasi penegakan hukum oleh Korpolairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Korpolairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari informan/responden yaitu Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Polairud Polda NTB, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan preventif yang bersifat pencegahan, represif yang bersifat tindakan hukum nyata dengan pemberian sanksi dan tindakan kuratif berupa tindakan spontanitas yang didasarkan atas kesadaran sendiri dari aparat penegak hukum. Kemudian, di dalam keberhasilan proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda NTB terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terbatasnya personil, terbatasnya prasarana yang tersedia, terbatasnya biaya oprasional dan faktor alam yang ditemui di lapangan. Kendala-kendala tersebut akan dapat diatasi jika ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kebijakan sekaligus penentu penganggaran.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Diwilayah Sekotong Lombok Barat NTB) Muhamad Al Ansori; Ainuddin; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.221

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat, dan untuk mengetahui faktor kriminologi hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum observasi (non-doctrinal). Penelitian ini dilakukan di Polres Lombok Barat. Penelitian ini memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang ada hubungannya dengan perbuatan main hakim sendiri. Dari hasil penelitian bahwa tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana main hakim sendiri di Wilayah Hukum polres lombok barat. Dalam hal tidak pidana main hakim sendiri Kepolisian Republik Indonesia terkhusus Reskrim polres lombok barat memiliki daya dan upaya untuk menegakkan hukum. Adapun upaya tersebut terbagi menjadi tiga usur yaitu: a. Upaya Pre-Emtif upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Upaya Preventif usaha untuk mengadakan perubahan- perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan – gangguan dalam masyarakat sehingga tercipta stabilitas hukum, Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan suatu hukuman. Adapun Faktor Kriminologis Terkait Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat, karena adanya faktor internal berupa kepribadian yang mudah emosi, Kesal terhadap tersangka pelaku tindak pidana, keinginan membuat efek jera terhadap tersangka pelaku tindak pidana, sikap heroisme, minimnya kesadaran hukum, Kurang percaya kepada aparat penegak hukum.Faktor eksternal yaitu minimnya sosialisasi hukum, pengaruh lingkungan yang terjadi secara spontan, provokasi massa, dugaan apparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang, gambar-gambar yang menyebabkan geram.
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung : (Studi di Polres Mataram) Sutrisna; I Gede Sukarmo; Nurul Apriyanti
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Mataram terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua kandung.Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  normatif empiris, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tindak pidana penganiayaan anak oleh orang tua. menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dimana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotitatif atau mempunyai otoritas baik itu peraturan perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah, sedangkan bahan hukum sekunder, merupakan publikasi hukum ataupun dokumen dokumen resmi. Hasil penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung. Faktor-faktor tersebut antara lain berasal dari orang tua atau pengasuh itu sendiri, seperti ketidakmampuan mengelola emosi dan pola asuh yang tidak tepat, serta faktor ekonomi dan sosial yang turut memberikan tekanan dalam kehidupan rumah tangga.Upaya perlindungan hukum yang di lakukan oleh pihak  Polres Mataram  terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kandunganya yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap anak yang diduga korban kekerasan, kemudian melakukan sosialisasi ke desa-desa, serta melakukan proses penyidikan  terhadap pelaku. Faktor-faktor beserta Dampak yang ditimbulkan jika kekerasan penganiayaan dilakukan langsung oleh orang tua itu sendiri. Kejahatan dapat dilihat sebagai dari proses distorsi sosial. Dalam arti tertentu, perilaku yang dimaksud berbeda dengan apa yang dianggap normal atau biasa dalam masyarakat, dan perilaku menyimpang diberikan respon sosial yang negatif dalam arti masyarakat biasanya menuntut orang-orang tersebut untuk menjadi berbeda dan jahat.Upaya perlindungan hukum yang di lakukan oleh pihak  Polres Mataram  terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kandunganya yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap anak yang diduga korban kekerasan, kemudian melakukan sosialisasi ke desa-desa, serta melakukan proses penyidikan  terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.