Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.975
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Commerce Law Unizar Recht Journal
I Gede Sukarmo
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Kajian Hukum Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong Didik Ali Rahman; Ainuddin; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu untuk mengetahui kebenaran konkrit mengenai gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Selong berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:Program  Pembinaan Pemasyarakatan  narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dapat dibagi dua bidang  yaitu Pertama: Pembinaan kepribadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Kedua: Pembinaan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha sendiri, misalnya kerajinan tangan, cuci motor/mobil, budidaya sayur-sayuran, membuat batako/paving blok dan lain-lain, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya.
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah I Putu Andika Vidyartha; Gusti Ayu Ratih Damayanti; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu 1) Adapun bentuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah secara umum telah mengimplementasikan konsep pemasyarakatan yang humanis dan terbuka, fokus pada pembinaan mental, spiritual, dan kemandirian narapidana. Meski memiliki prasarana yang memadai, tetapi  terdapat kekurangan dalam ketersediaan alat medis darurat dan tenaga kesehatan sehingga memerlukan peningkatan dalam aspek pelayanan kesehatan. 2) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah teridentifikasi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi rendahnya kesadaran kesehatan narapidana, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, keterbatasan ruang isolasi untuk penyakit menular, dan keterbatasan tenaga kesehatan, sementara kendala eksternal adalah kurangnya komunikasi efektif antar instansi yang berpengaruh pada pemenuhan hak kesehatan. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kesadaran kesehatan, perbaikan fasilitas, penyediaan ruang isolasi khusus, peningkatan alokasi tenaga kesehatan, dan memperbaiki komunikasi antar instansi.
Analisis Hukum Asas Cabotage Pada Kapal Berbendera Indonesia Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Di Indonesia Hidayat Dermawan; Gusti Ayu Ratih Damayanti; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Asas Cabotage dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pelayaran di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan Asas Cabotage berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Penelitan ini adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan asas cabotage dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang Pelayaran di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dimana pemberlakuan asas Cabotage di pertegas dengan ketentuan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan Pemberlakuan Asas Cabotage berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sangatlah penting bagi sektor pelayaran Indonesia. Hal ini disebabkan transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan sangat strategis dan signifikan dalam pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.
Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengeboman Ikan Di Wilayah Perairan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Wijaya, Rahardian Yuvalitya; I Gede Sukarmo; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait implementasi penegakan hukum oleh Korpolairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Korpolairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari informan/responden yaitu Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Polairud Polda NTB, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan preventif yang bersifat pencegahan, represif yang bersifat tindakan hukum nyata dengan pemberian sanksi dan tindakan kuratif berupa tindakan spontanitas yang didasarkan atas kesadaran sendiri dari aparat penegak hukum. Kemudian, di dalam keberhasilan proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda NTB terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terbatasnya personil, terbatasnya prasarana yang tersedia, terbatasnya biaya oprasional dan faktor alam yang ditemui di lapangan. Kendala-kendala tersebut akan dapat diatasi jika ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kebijakan sekaligus penentu penganggaran.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Diwilayah Sekotong Lombok Barat NTB) Muhamad Al Ansori; Ainuddin; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat, dan untuk mengetahui faktor kriminologi hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum observasi (non-doctrinal). Penelitian ini dilakukan di Polres Lombok Barat. Penelitian ini memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang ada hubungannya dengan perbuatan main hakim sendiri. Dari hasil penelitian bahwa tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana main hakim sendiri di Wilayah Hukum polres lombok barat. Dalam hal tidak pidana main hakim sendiri Kepolisian Republik Indonesia terkhusus Reskrim polres lombok barat memiliki daya dan upaya untuk menegakkan hukum. Adapun upaya tersebut terbagi menjadi tiga usur yaitu: a. Upaya Pre-Emtif upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Upaya Preventif usaha untuk mengadakan perubahan- perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan – gangguan dalam masyarakat sehingga tercipta stabilitas hukum, Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan suatu hukuman. Adapun Faktor Kriminologis Terkait Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat, karena adanya faktor internal berupa kepribadian yang mudah emosi, Kesal terhadap tersangka pelaku tindak pidana, keinginan membuat efek jera terhadap tersangka pelaku tindak pidana, sikap heroisme, minimnya kesadaran hukum, Kurang percaya kepada aparat penegak hukum.Faktor eksternal yaitu minimnya sosialisasi hukum, pengaruh lingkungan yang terjadi secara spontan, provokasi massa, dugaan apparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang, gambar-gambar yang menyebabkan geram.
Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 I Gede Sukarmo; Khairul Aswadi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kerangka hukum pembentukan Danantara menurut UU Nomor 1 Tahun 2025, termasuk struktur organisasi dan kedudukan kelembagaannya di bawah Presiden dan bagaimana Evaluasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Model Tata Kelola Danantara, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2025, untuk mengkaji dasar hukum, struktur organisasi, dan kedudukan Danantara di bawah Presiden, serta mengevaluasi kesesuaian tata kelolanya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui analisis terhadap regulasi dan praktik hukum relevan. Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Negara berlandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkannya sebagai entitas super-holding strategis di bawah kendali langsung Presiden. Undang-undang ini mengubah struktur pengelolaan aset BUMN dengan menciptakan badan hukum sui generis yang memiliki fleksibilitas operasional tinggi serta kewenangan luas dalam konsolidasi saham dan pengelolaan investasi lintas sektor. Melalui penambahan Bab IC, redefinisi status kekayaan BUMN sebagai modal privat, dan penguatan prinsip Good Corporate Governance, Danantara diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, terbatasnya pengawasan legislatif, dan risiko berkurangnya akuntabilitas publik menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi dan checks and balances dalam tata kelola kekayaan negara. Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola Danantara menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini didesain dengan semangat reformasi kelembagaan, praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi belum berjalan optimal akibat dominasi aktor politik, keterbatasan pengawasan eksternal, dan kurangnya dokumentasi tata kelola internal yang terbuka. Fairness terhadap pemangku kepentingan juga masih lemah, terutama bagi pemegang saham minoritas dan pekerja BUMN. Tanpa reformasi struktural dan komitmen implementatif terhadap prinsip-prinsip GCG, Danantara berisiko gagal menjadi lembaga investasi publik yang kredibel dan justru menjadi alat kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.
Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 I Gede Sukarmo; Khairul Aswadi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kerangka hukum pembentukan Danantara menurut UU Nomor 1 Tahun 2025, termasuk struktur organisasi dan kedudukan kelembagaannya di bawah Presiden dan bagaimana Evaluasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Model Tata Kelola Danantara, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2025, untuk mengkaji dasar hukum, struktur organisasi, dan kedudukan Danantara di bawah Presiden, serta mengevaluasi kesesuaian tata kelolanya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui analisis terhadap regulasi dan praktik hukum relevan. Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Negara berlandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkannya sebagai entitas super-holding strategis di bawah kendali langsung Presiden. Undang-undang ini mengubah struktur pengelolaan aset BUMN dengan menciptakan badan hukum sui generis yang memiliki fleksibilitas operasional tinggi serta kewenangan luas dalam konsolidasi saham dan pengelolaan investasi lintas sektor. Melalui penambahan Bab IC, redefinisi status kekayaan BUMN sebagai modal privat, dan penguatan prinsip Good Corporate Governance, Danantara diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, terbatasnya pengawasan legislatif, dan risiko berkurangnya akuntabilitas publik menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi dan checks and balances dalam tata kelola kekayaan negara. Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola Danantara menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini didesain dengan semangat reformasi kelembagaan, praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi belum berjalan optimal akibat dominasi aktor politik, keterbatasan pengawasan eksternal, dan kurangnya dokumentasi tata kelola internal yang terbuka. Fairness terhadap pemangku kepentingan juga masih lemah, terutama bagi pemegang saham minoritas dan pekerja BUMN. Tanpa reformasi struktural dan komitmen implementatif terhadap prinsip-prinsip GCG, Danantara berisiko gagal menjadi lembaga investasi publik yang kredibel dan justru menjadi alat kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.
Kajian Hukum Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong Didik Ali Rahman; Ainuddin; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu untuk mengetahui kebenaran konkrit mengenai gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Selong berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:Program  Pembinaan Pemasyarakatan  narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong dapat dibagi dua bidang  yaitu Pertama: Pembinaan kepribadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Kedua: Pembinaan kemandirian meliputi: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha sendiri, misalnya kerajinan tangan, cuci motor/mobil, budidaya sayur-sayuran, membuat batako/paving blok dan lain-lain, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya.
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah I Putu Andika Vidyartha; Gusti Ayu Ratih Damayanti; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan terbuka kelas IIB Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu 1) Adapun bentuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah secara umum telah mengimplementasikan konsep pemasyarakatan yang humanis dan terbuka, fokus pada pembinaan mental, spiritual, dan kemandirian narapidana. Meski memiliki prasarana yang memadai, tetapi  terdapat kekurangan dalam ketersediaan alat medis darurat dan tenaga kesehatan sehingga memerlukan peningkatan dalam aspek pelayanan kesehatan. 2) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah teridentifikasi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi rendahnya kesadaran kesehatan narapidana, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, keterbatasan ruang isolasi untuk penyakit menular, dan keterbatasan tenaga kesehatan, sementara kendala eksternal adalah kurangnya komunikasi efektif antar instansi yang berpengaruh pada pemenuhan hak kesehatan. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kesadaran kesehatan, perbaikan fasilitas, penyediaan ruang isolasi khusus, peningkatan alokasi tenaga kesehatan, dan memperbaiki komunikasi antar instansi.
Analisis Hukum Asas Cabotage Pada Kapal Berbendera Indonesia Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Di Indonesia Hidayat Dermawan; Gusti Ayu Ratih Damayanti; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Asas Cabotage dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pelayaran di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan Asas Cabotage berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Penelitan ini adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan asas cabotage dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang Pelayaran di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dimana pemberlakuan asas Cabotage di pertegas dengan ketentuan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan Pemberlakuan Asas Cabotage berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sangatlah penting bagi sektor pelayaran Indonesia. Hal ini disebabkan transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan sangat strategis dan signifikan dalam pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.
Co-Authors Ainuddin Didik Ali Rahman Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani, Ruslan Hidayat Dermawan I Putu Andika Vidyartha Khairul Aswadi Muhamad Al Ansori Nurul Apriyanti Sutrisna Wijaya, Rahardian Yuvalitya