Garuda - Garba Rujukan Digital

The Legal Consequences Of Underage Marriage In The Merariq Culture Of The Sasak Tribe In Merembu Village, Labuapi District, West Lombok Regency Haerani, Ruslan
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2024): Mei
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v2i1.33

The culture of marriage varies from region to region, influenced by religion, customs, and community environment. One of them is the Merarik culture of the Sasak tribe in Lombok. This study aims to analyze the settlement of underage marriages and their legal consequences in the Merarik culture of the Sasak tribe in Merembu Village, West Lombok. The research method uses empirical legal methods and qualitative approaches with primary data from the research location and secondary data from reliable sources. Data collection techniques include observation, interviews, and document studies. The results showed that the process of settling underage marriages was carried out through negotiations and mediation involving village heads, religious leaders, and local communities. The legal consequences affect marital status, husband and wife, children, and property. Unregistered marriages are not recognized by the state, so the wife loses her rights if abandoned, divorced, or the husband dies. The child of the marriage only has a legal relationship with the mother and the mother's family, without a legal relationship with the father. Therefore, it is recommended that authorized institutions provide counseling on the importance of state-recognized marriages to prevent adverse effects in the future.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak : (Studi Putusan Praya Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pya) Faizin Gigih Wardana; Haerani, Ruslan; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya dan untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dilakukan berdasarkan Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat 2 dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, surat dakwaan, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat proses persidangan sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM BUDAYA MERARIQ SUKU SASAK DI DESA MEREMBU KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT Haerani, Ruslan; Safriani, Laela; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Surasa, Ais; Husain, Husain
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.13622

ABSTRAKTradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, menjadi sorotan menarik dalam kajian antropologi hukum. Praktik perkawinan di bawah umur yang marak dalam tradisi ini menghadirkan tantangan dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini secara mendalam mengurai mekanisme penyelesaian perkawinan Merarik, dengan fokus pada implikasi hukum yang timbul. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian dan data sekunder dari sumber terpercaya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Tradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, meski sarat dengan nilai budaya, namun berpotensi menimbulkan permasalahan hukum akibat ketidaksesuaiannya dengan ketentuan perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya mencari titik temu antara hukum dan budaya untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kepastian hukum dalam konteks perkawinan adat. Temuan ini mengindikasikan adanya pertentangan antara nilai-nilai budaya lokal dengan ketentuan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut, sehingga perlindungan hukum bagi individu, khususnya perempuan dan anak, dapat terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. The Merarik tradition in Merembu Village, West Lombok, is an interesting highlight in the study of legal anthropology. The rampant practice of underage marriage in this tradition presents challenges in the context of Indonesian positive law. This research deeply analyzes the mechanism for resolving Merarik marriages, with a focus on the legal implications that arise. The research method uses empirical legal methods and a qualitative approach with primary data from the research location and secondary data from trusted sources. Data collection techniques include observation, interviews, and document studies. The results of this study reveal that the Merarik Tradition in Merembu Village, West Lombok, although full of cultural values, has the potential to cause legal problems due to its incompatibility with the provisions of marriage in Indonesian positive law. The research highlights the importance of finding common ground between law and culture to protect individual rights and ensure legal certainty in the context of customary marriage. The findings indicate a conflict between local cultural values and national legal provisions. Therefore, efforts are needed to find solutions that can accommodate both aspects, so that legal protection for individuals, especially women and children, can be guaranteed without ignoring local wisdom values.

Tinjauan Yuridis Pengaturan Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Di Era Digital Di Indonesia Dzulfania, Rishma; Karyati, Sri; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia dan mengkaji pengaturan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum atau pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini ialah kepemilikan rahasia dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanya mengatur mengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedudukan Hukum Kepemilikan Tanah Bagi Pemegang Sertifikat Ganda (Analisis Putusan 5/Yur/Pdt/2018) Mubarak, Kemal; Haerani, Ruslan; Zain, Irma Istihara
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum kepemilikan tanah bagi pemegang sertifikat ganda ditinjau dari Putusan Yurisprudensi No 5/Yur/Pdt/2018 dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai prospek hukum kepastian kepemilikan tanah bagi pemegang sertifikat ganda. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut meta teori hukum bahwa,”setiap warga negara yang beritikad baik dan telah menunaikan prestasinya kepada negara, maka ia boleh menuntut hak perlindungan hukum kepada Negara sebagai bentuk kontra prestasi nilai keadilan. Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah mempunyai sasaran untuk mencapai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, oleh karenanya setiap permasalahan yang timbul pada saat sengketa yang bergulir di pengadilan harus melalui proses pembuktian. Kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak diwujudkan dengan diberikannya sertifikat hak atas tanah. Dengan memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subjek hak, dan objek haknya menjadi nyata. Terjadinya sertifikat ganda merupakan salah satu akibat adanya tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yang disebut cacat hukum administrasi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pada jalur non-litigasi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengeboman Ikan Di Wilayah Perairan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Wijaya, Rahardian Yuvalitya; I Gede Sukarmo; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait implementasi penegakan hukum oleh Korpolairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Korpolairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari informan/responden yaitu Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Polairud Polda NTB, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan preventif yang bersifat pencegahan, represif yang bersifat tindakan hukum nyata dengan pemberian sanksi dan tindakan kuratif berupa tindakan spontanitas yang didasarkan atas kesadaran sendiri dari aparat penegak hukum. Kemudian, di dalam keberhasilan proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda NTB terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terbatasnya personil, terbatasnya prasarana yang tersedia, terbatasnya biaya oprasional dan faktor alam yang ditemui di lapangan. Kendala-kendala tersebut akan dapat diatasi jika ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kebijakan sekaligus penentu penganggaran.

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RAHASIA DAGANG MENURUT HUKUM POSITIF DI ERA DIGITAL DI INDONESIA Dzulfania, Rishma; Karyati, Sri; Haerani, Ruslan
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i2.152

Di era globalisasi saat ini data informasi dapat dengan mudah didapatkan. Salah satu data yang dapat disimpan secara digital adalah data mengenai informasi rahasia dagang. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 yang berbunyi bahwa, lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia (2) Bagaimana pengaturan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital menurut hukum positif di Indonesia. Oleh sebab itu pelaku usaha harus menyimpan baik-baik rahasia dagangnya agar tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang merupakan salah satu unsur yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual. Pemilik dari rahasia dagang mendapatkan hak ekslusif dari ciptaannya. Pemilik dari rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan nilai ekonomi dari pemberian lisesnsi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang pengaturan rahasia dagang menurut hukum positif di era digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum atau pendapat para ahli hukum. Kepemilikan rahasia dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanaya mengatur meengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DIMASA NEW ERA COVID 19 PADA USAHA KECIL MEIK MERES DI DESA GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT Haerani, Ruslan; Sulaimiah, Sulaimiah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.26409

Dimasa pandemic sekarang ini banyak berdampak terhadap berbagai sector yang ada di sekitar mansyarakat,tidak terkecuali pada UKM yang ada di daerah-daerah termasuk Nusa Tenggara Barat, untuk itu para penggiat UKM harus lebih sigap untuk menjalankan usahanya .Salah satunya bagaimana mengembangkan potensi daerah yang ada di sekitarnya. Potensi daerah seperti jagung, madu, ikan, daging sapi,rumput laut,mente, merupakan bahan makanan yang diolah jadi makanan jadi yang dilakukan pengusaha kecil menengah Sasak Maik yang berlokasi di gunung sari.Perusahaan kecil ini memiliki tenaga kerja 30 orang, merupakan UKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan. UKM Sasak Maik harus mampu melakukan pengembangan usaha sebagai upaya untuk bias tetap berjalan di masa yang sulit seperti sekrang ini Pengembangan usaha dengan menciptakan berbagai produ merupakan salah satu daerah yang mengharapkan pertumbuhan ekonomi nya di dukung oleh Gerakan-gerakan Usaha kecil dan menengah yang tumbuh di daerah inik yang bias menarik minta konsumen ,harus mampu meningkatkan inovasi-inovasi dalam produknya, seperti dengan bahan daging sapi di buat aneka makanan sperti dendeng dan abon berbagai rasa,pedes, manis atau original demikian juga bahan makannan yang lain, seperti jagung ,ubi , talas, dan sebagainya untuk meningkatkan penjualan dan bisa mempertahan kan usahanya.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Program Perbaikan Dan Pendampingan Rumah Gempa Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Budiarsana, Kadek Budiarsana; Haerani, Ruslan; Anwar, Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i1.48

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk atau kualifikasi dari perbuatan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU PTPK) yang tidak hanya melulu dan menyangkut pada tindakan korupsi tetapi juga ada perbuatan-perbuatan lainnya yaitu Pungutan Liar (pungli). Dalam Penelitian ini Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini yaitu (1) pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli), (2) pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli) dana bantuan bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 (dalam putusan No. 7/Pid.TPK/2020/PT.Mtr). seseorang yang bukan sebagai aparatur sipil negara akan tetapi seseorang tersebut telah menerima upah atau gaji dari keuangan negara atau daerah maka sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU PTPK maka seseorang tersebut termasuk sebagai Pegawai Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang bukan sebagai aparatur sipil negara akan tetapi seseorang tersebut telah menerima upah atau gaji dari keuangan negara atau daerah maka sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU PTPK maka seseorang tersebut termasuk sebagai Pegawai Negeri. Sehingga seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan Pasal 12 huruf e UU PTPK. Kemudian perbedaan mendasar antara pasal 11 UU PTPK dan pasal 12 huruf e UU PTPK yaitu dalam pasal 11 UU PTPK lebih melihat dari perspektif si pembuat atas pemberi hadiah atau janji bahwa pemberian itu dikarenakan memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sedangkan dalam pasal 12 huruf e UU PTPK yang merupakan adopsi dari pasal 423 KUHP, menyatakan untuk selesainya korupsi pemerasan pegawai negeri bukan terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau telah mengerjakan sesuatu bagi keperluan si pegawai negeri yang memaksa atau belum/tidak.

Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Dan Implementasi Memorandum Of Understanding Di Basarnas Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mataram Kusnadi, Danang; Haerani, Ruslan; Mauludin, Novie Afif
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.129

Memorandum of Understanding di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Selain asas kebebasan berkontrak, salah satu asas yang menjadi dasar berlakunya memorandum of understanding di Indonesia adalah asas kebiasaan. Asas kebiasaan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Tidak diaturnya Memorandum of Understanding di dalam hukum konvensional kita, maka banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya, mengingat Memorandum of Understanding hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja.Berekenaan dengan uraian di atas, penulis tertarik membedah atau meneliti lebih lanjut terkait hal tersebut sehingga penulis mengangkat judul skripsi, yaitu: Tinjauan Implementasi Yuridis Kedudukan Memorandum Of Understanding Di Basarnas Kantor Pencarian Dan Pertolongan Mataram (Studi Kasus Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji asas-asas atau teori-teori hukum atau hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Implementasi yuridis kedudukan Memorandum of Understanding di Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, merupakan perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap memenuhi persyaratan dan memiliki elemen perjanjian, antara lain : Isinya ringkas, berisikan hal yang pokok saja, bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci, di bawah tanda tangan. Kekuatan pembuktian Memorandum of Understanding apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Dalam memorandum of understanding ini ada kesepakatan diantara para pihak mengenai hal-hal pokok sehingga melahirkan perjanjian serta menimbulkan kekuatan mengikat. Sebagai agreement is agreement, apabila ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding tersebut, maka pihak yang lainnya dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian adalah suatu keadaan tidak terlaksananya kerjasama karena kesalahan dari salah satu pihak baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dasar hukumnya adalah Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search