Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI ATAS TANAH AKIBAT WANPRESTASI (Analisis Putusan Nomor: 316/Pdt.G/2023/PN.Mdn) Roito Pasaribu, Delima; Sendy, Beby
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i12.2023.5400-5410

Abstract

Penelitian ini analisis perlindungan hukum terhadap pembatalan perjanjian jual beli atas tanah akibat wanprestasi. Yang mana dalam hal ini tejadi antara penggugat melawan tergugat dengan mana pihak tergugat melakukan wanprestasi terhadap ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak karena pada dasarnya Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli merupakan dokumen resmi yang disusun di depan seorang Notaris. Dalam teori kontrak modern, ada kecenderungan untuk mengeliminasi kebutuhan syarat-syarat formal dalam menciptakan kepastian hukum, yang memerlukan pengaturan hukum yang lebih jelas untuk mengatasinya. Saat ini, undang-undang belum secara spesifik mengatur tentang perlindungan hukum bagi penjual jika pembeli melakukan wanprestasi dalam kesepakatan jual beli tanah. Akibatnya, wanprestasi sering terjadi, dan jika hal ini terjadi, konsekuensi hukumnya adalah perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dapat dibatalkan atau dianggap batal secara otomatis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, berfokus pada jenis penelitian yuridis normatif yang mengandalkan data sekunder. Data ini berasal dari studi kasus putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, dengan analisis dilakukan terhadap bahan hukum terkait. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum untuk penggugat sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut. Berdasarkan pasal-pasal pendukung yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian yang sah, serta mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penelitian ini menunjukkan bahwa penggugat dapat memperoleh kembali haknya secara utuh sebagaimana kondisi awal sebelum transaksi dengan pembeli, tanpa mengalami pengurangan apa pun.
Legal Consequences and Sanctions for Consanguineous Marriages (Study of Pari City Village, Serdang Bedagai Regency) Sendy, Beby; Syahranuddin, Syahranuddin; Artita, Tria Wahyu
Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies Vol. 1 (2025)
Publisher : CV Raskha Media Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64803/cessmuds.v1.46

Abstract

Consanguineous marriage is a marriage between individuals who are closely related by blood, which is prohibited by law and religion in Indonesia. This study aims to analyze the legal consequences and sanctions for consanguineous marriages, using a case study in Kota Pari Village, Serdang Bedagai Regency. The research method employs an empirical legal approach, utilizing interviews with village officials and an analysis of laws and regulations. The results show that consanguineous marriages are null and void, create complex child status issues, administrative obstacles, and have criminal implications. Sanctions that can be imposed include civil sanctions, a maximum imprisonment of seven years, as well as administrative, social, and customary sanctions. Continuous legal counseling and coordination between institutions are needed for effective prevention