Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan JUDGE: Jurnal Hukum JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Innovative and Creativity JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
Sendy, Beby
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS NORMATIF PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN TERJADI SALAH SANGKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH NOMOR 141/Pdt.G/2024/PA.Srh) Harahap, Az-Zahrotu Zaahin; Siregar, Abdul Rahman Maulana; Sendy, Beby
JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA Vol 23 No 1 (2025): JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jkss.v23i1.64701

Abstract

This study develops the interpretation of misunderstanding regarding a husband or wife that can cancel a marriage in Article 27 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 72 of the Compilation of Islamic Law. The type of research in this journal is normative legal research with a qualitative approach using a case approach in decision Number 141/Pdt.G/2024/PA.Srh. This study shows that a marriage can be canceled not only limited to falsification of identity but also due to misunderstanding of the nature of the husband or wife, in this case the husband likes the same sex (gay). The results of this case analysis lead to prevention before the cancellation of the marriage occurs through normative solutions that can be applied in marriage law in Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Bji) Silvyanas, Silvyanas; Fitrianto, Bambang; Sendy, Beby
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v11i4.430

Abstract

Marriage dispensation is defined as an exemption from a duty or prohibition for men and women who have not met the requirements to marry, in the form of permission granted by the Religious Court to prospective brides who have not yet reached the age of 19 (nineteen) years and submit a dispensation request in accordance with Article 7, paragraph (2) of Law Number 16 of 2019. This research uses a normative juridical method, which means the research is based on an examination referring to and based on norms, legislation, legal theories and doctrines, court decisions, and other relevant literature related to the topic discussed in this research. The research was conducted using a qualitative method, specifically through data collection in the form of literature review. Factors contributing to early marriage include economic factors, premarital pregnancy, educational factors, parental factors, mass media and internet factors, family traditions, and cultural factors. In case number 17/Pdt.PA/2024/PA.Bjl, the judge decided to grant the request of Petitioner I and Petitioner II. This was based on evidence submitted to the Binjai Religious Court. One of the reasons for granting the dispensation was that Petitioner I and Petitioner II’s child had been living together like husband and wife and had been pregnant for three months. Both parents agreed and approved of the marriage. Marriage dispensation for minors is regulated in Article 7, paragraphs 1 and 2 of Law Number 16 of 2019. Dispensation, as referred to in Law Number 16 of 2019, means a deviation from the minimum marriage age limit set by the law, which is at least 19 (nineteen) years for both men and women.
Analisis Faktor – Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Hukum Keluarga Indonesia (Studi Putusan : No 12/Pdt.P/2024/PA.Binjai) Iftitah, Vania; Sendy, Beby; Radityo, M Erwin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2151

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apa saja faktor faktor penyebab pernikahan dini serta bagaimana dampak dari pernikahan dini pada putusan no 12/Pdt.P/2024/PA.Binjai terkait pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap pernikahan dini. Pernikahan dini yaitu calon suami/istrinya yang belum mencapai 19 tahun, yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam UU Perkawinan, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Jika calon pengantin belum mencapai batas usia tersebut, pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika mendapatkan dispensasi atau izin dari Pengadilan Agama berdasarkan alasan mendesak dan bukti pendukung yang kuat. Dispensasi nikah ini merupakan pengecualian hukum yang pernikahan dilangsungkan di bawah usia 19 tahun dengan persetujuan pengadilan setelah melalui proses permohonan yang biasanya melibatkan izin dari orang tua dan pemeriksaan oleh hakim yang bersertifikat hakim anak. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur secara ketat tata cara pengajuan dan pemberian dispensasi perkawinan yang belum mencapai 19 tahun agar perlindungan anak tetap terjaga.
Legal Protection of the Bensu in Trademark from an Intellectual Property Perspective (Case Study of Central Jakarta District Court Decision 57/Pdt.Sus-Hki/Mark 2019/Pn Niaga Jkt.Pst) Rahmayani, Rahmayani; Sendy, Beby
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 10, No 1 (2025): February 2025, Disaster and Disease in History
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v10i1.33951

Abstract

Trademark disputes reflect one of the intellectual property law conflicts that have attracted widespread attention in Indonesia. One of them is the Bensu trademark dispute involving Ruben Samuel Onsu, a public figure and PT Ayam Geprek Bensu Sujono, a business entity that claims exclusive rights to use the name "Bensu". The dispute is in the spotlight because it not only concerns the formal legal aspects related to trademark registration, but also considers the concept of first use and good faith in conducting business. In addition, the complexity of this case provides an overview of how trademark disputes can affect legal protection for business actors, especially in the highly competitive food and beverage industry. As one of the important cases in the Commercial Court, this case provides an important decision for the application of trademark law principles in Indonesia and becomes the basis for evaluating intellectual property rights protection in the future
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ADOPSI ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor : 555/Pdt/2017/PT Smg) Angela, Bulan Rizka; Andiza, Dina; Sendy, Beby
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1513

Abstract

Perlindungan Hukum terhadap anak angkat dalam hal pewarisan merupakan isu penting dalam sistem Hukum Indonesia, mengingat adanya perbedaan antara Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan umum tentang Anak Adopsi menurut Hukum Perdata, Apa hambatan bagi Anak Adopsi untuk memperoleh Harta Warisan dari Orang Tua Angkatnya, serta Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anak Adopsi atas Pembagian Harta Warisan dari Orang Tua Angkatnya berdasarkan Hukum Perdata menurut Putusan Nomor : 555/Pdt/2017/PT Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin Hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus pewarisan oleh anak angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan memiliki kedudukan Hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hak atas warisan. Namun, hambatan utama yang dihadapi anak angkat dalam memperoleh warisan adalah ketidaksesuaian prosedur pengangkatan anak dengan ketentuan Hukum, serta tidak adanya bukti Hukum formal seperti penetapan pengadilan. Dalam kasus Sri Hartini, gugatan ditolak karena tidak dapat membuktikan status anak angkat secara sah, meskipun secara sosial ia telah diasuh sejak kecil. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya prosedur formal dalam proses adopsi agar anak angkat memperoleh kepastian Hukum dan Perlindungan atas hak haknya, termasuk hak waris. Disarankan agar masyarakat mengikuti prosedur Hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak, dan pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi Hukum agar tidak terjadi ketidakpastian Hukum di kemudian hari.
Co-Authors Andiza, Dina Angela, Bulan Rizka Fitrianto, Bambang Harahap, Az-Zahrotu Zaahin Iftitah, Vania Radityo, M Erwin Rahmayani Rahmayani Silvyanas, Silvyanas Siregar, Abdul Rahman Maulana