Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

TUGAS DAN WEWENANG BADAN WAKAF INDONESIA KALIMANTAN BARAT DALAM MENINGKATKAN KAPABILITAS NAZHIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Akmal, Riyadh; Marluwi, Marluwi; Ardiansyah, Ardiansyah
Al-Usroh Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v4i1.956

Abstract

The purpose of this study is to determine: 1) Duties and authorities of BWI West Kalimantan in increasing the capabilities of Nazhir. 2) Conformity of the implementation of the duties and authorities of West Kalimantan BWI with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The techniques used in data collection are interviews and documentation. The data analysis technique in this study uses a descriptive-analytical analysis, which is an analysis based on the data obtained, then described, analyzed and concluded. Based on the analysis it can be concluded that: 1) The duties and authorities of the West Kalimantan BWI in improving the capabilities Nazhir are in the form of coaching. The guidance carried out by BWI West Kalimantan is in the form of socialization and training which is realized through seminars and programs in collaboration with the Ministry of Religion. 2) The duties and authorities of West Kalimantan BWI in improving the capability of nazhir are in accordance with the formulation of Law Number 41 of 2004 concerning waqf, which is regulated in Article 49 Paragraph 1 concerning the duties and authorities of BWI, then explained in Government Regulation Number 42 of 2006 Article 53.
PRAKTIK PAKATAN DALAM PENYELENGGARAAN WALIMATUL URSY DI DESA SEKUDUK KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Saputri, Yuni; Marluwi, Marluwi; Ulya, Nanda Himmatul
Al-Aqad Vol. 4 No. 2 (2024): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v4i2.3117

Abstract

The purpose of this research is to find out the practice of pakatan in organizing walimatul ursy in Sekuduk Village, Sejangkung Sub-district, Sambas Regency and the results of sharia economic law review on this pakatan practice. This type of research is field research. The research used interview techniques. Primary data sources were obtained directly from informant interviews, while secondary data sources were obtained from literacy references. Data validity checking techniques used are source tringulation and technique tringulation. The results of this study indicate that the implementation of pakatan on walimatul ursy is done by the way the recipient of the pakatan comes directly to the pakatan recipient's house by bringing goods in the form of consumer goods for organizing walimatul ursy. Then, in the next pakatan the recipient must return the goods of the other pakatan participants, at the time of the walimatul ursy at a later time as previously given according to the same number of items. In terms of Sharia Economic Law, the practice of pakatan is associated with debt and credit/al-qard. Judging from the pillars and conditions of debt and credit/al-qard, namely the existence of a debtor and also the existence of a debtor, and a clear object in debt and credit/al-qard, and strengthened by a contract by meeting directly between the two parties.
Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Alcika, Yara Shafa; Fadhil, Moh.; Marluwi, Marluwi
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v7i2.1756

Abstract

Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat pada tahun 2022 terdapat 18.250 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Angka ini mengindikasikan tingginya tingkat kerentanan perempuan sebagai korban dalam hubungan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam tinjauan maqashid syariah. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bahan hukum sekunder berasal dari berbagai literatur yang membahas maqashid syariah. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diklasifikasikan berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif dan preskriptif. Bahwa peran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah melindungi korban atau mencegah terjadinya kekerasan yang selaras dengan tujuan maqashid syariah yaitu hifdz al-nasl, hifdz al-nafs, hifdz al- maal, hifdz al-diin, dan hifdz al-aql yang dalam hal ini keduanya saling memiliki peran dalam menjaga tujuan kemaslahatan umat.
BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak) Wasliki, Wandi Chairul; Marluwi, Marluwi; Fadhil, Moh.
Al-Usroh Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v1i2.384

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah elaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara; 2) faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif, berjenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatannya yaitu normatif-empiris, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dengan Kepala dan Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Pontianak Tenggara yang sudah ditentukan subjeknya, kemudian sumber data sekunder dari buku, jurnal, Keputusan Dirjend yang dibuat pemerintah dan sumber lainnya, sehingga dapat melengkapi dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam analisis datanya, peneliti melakukan reduksi, sajian data serta simpulan. Kemudian data tersebut diperiksa keabsahannya dengan menggunakan member check. Adapun dapat disimpulkan: 1) proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu di mulai dari calon pasangan pengantin melakukan pemeriksaan berkas-berkas persyaratan pernikahan oleh petugas administrasi sampai mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan apabila sudah mengikuti bimbingan perkawinan hingga selesai; 2) Adapun yang menjadi faktor pendukung bimbingan perkawinan yaitu adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan, adanya kesadaran dari calon pengantin mengenai pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan. Sedangkan faktor penghambat bimbingan perkawinan yaitu ruangan bimbingan kecil maupun sederhana, dana anggaran bimbingan perkawinan yang tersedia terbatas.
SYARAT PENDAFTARAN NIKAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PONTIANAK BARAT Isnaiah, Sri Astuti; Marluwi, Marluwi; Fadhil, Moh.
Al-Usroh Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v1i2.400

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui : 1) Implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 mengenai Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Pontianak Barat; 2) Perbedaan pelayanan pendaftaran nikah sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan tersebut di KUA Kecamatan Pontianak Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan sosiologis, Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa Wawancara dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat yang telah ditentukan subjeknya, dan Dokumentasi. Dan data sekunder berupa buku-buku. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif dengan pola induktif, yaitu guna memperoleh gambaran data yang dalam prosesnya berdasarkan fakta dan dituangkan dalam teori kajian. Analisis yang dilaksanakan peneliti yakni, menghasilkan kesimpulan bahwasannya 1) proses pencatatan nikah oleh pihak KUA tidak dipungut biaya (gratis). Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontinak Barat telah melakukan prosedur sesuai dengan PP No.48 Tahun 2014. 2) Pelayanan dan pendaftaran nikah sebelum terbitnya PP Nomor 48 tahun 2014 bahwa calon pengantin melakukan pembayaran kepada pihak pegawai KUA atau yang sedang bertugas dan kemungkinan terjadi gratifikasi atau pungutan liar sesudah pemberlakuan PP Nomor 48 tahun 2014 bahwasannya prosedur pembayaran bagi calon pengantin yang menjalankan akad di luar atau di rumah harus membayar langsung melalui bank dan akan diberikan oleh pihak KUA yang namanya Billing yaitu kode pembayaran. Kata Kunci: Pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, Implementasi.
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) STUDI KASUS KUA NANGA PINOH PERSPEKTIF PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 Hady, Syukron; Marluwi, Marluwi; Ardiansyah, Ardiansyah
Al-Usroh Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v1i2.405

Abstract

Dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019; 2) Keunggulan dan kekurangan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh; 3) faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan diklasifikasikan dalam penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris. sumber data primer yang berupa wawancara kepada Kepala dan Operator SIMKAH KUA Kecamatan Nanga Pinoh, PMA Nomor 20 Tahun 2019, dan dokumentasi KUA Kecamatan Nanga Pinoh, adapun sumber data sekunder berupa buku, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Jurnal, dan Dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi yang kemudian diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan member chek. Data kemudian dianalisis dengan reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut hasil penelitian ini: 1) Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan amanah PMA Nomor 20 Tahun 2019; 2) Keunggulan SIMKAH diantaranya yaitu dibekali mesin validasi NIK, memudahkan untuk memonitoring data PNBP Nikah, memudahkan ketika melakukan pengecekan terhadap nomor putusan perkara Pengadilan Agama, keunggulan yang bersifat urgen pada SIMKAH terletak pada segi keamanan buku nikah yang sudah tertanam kode batang atau barcode. Adapun kekurangan SIMKAH yaitu terbatasnya kuota validasi NIK, dan terbatasnya server untuk mengakses SIMKAH WEB; 3) Faktor-faktor yang dapat menghambat pelayanan SIMKAH yaitu terjadi pada SIMKAH itu sendiri yang berupa tidak dapat mengakses laman SIMKAH karena server pusat penuh dan juga terbatasnya kuota validasi NIK, faktor yang terjadi oleh calon pengantin karena data calon pengantin yang bermasalah atau tidak sinkron setelah validasi NIK dilakukan. Adapun faktor pendukung adalah jaringan internet yang lancar dan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan. Kata kunci: Penerapan, Penerapan SIMKAH, PMA Nomor 20 Tahun 2019
PERAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI PARIT LEBAN DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA Hafidz, Muhammad; Marluwi, Marluwi; Muzammil, Sa'dulloh
Al-Usroh Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v2i1.484

Abstract

Peneliti meneliti pernikahan di bawah tangan untuk mengetahui: 1) Faktor Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; 2) Akibat Hukum Dari Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; 3) Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan yang terjadi di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang peneliti gunakan ialah data primer berupa wawancara dari masyarakat yang telah ditentukan subjeknya dan data sekunder berupa buku-buku. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif-analitis dengan pola induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, data tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) faktor nikah di bawah tangan antara lain karena faktor ekonomi yang tidak memadai, faktor ketidak pahaman atau kesulitan dalam mengurus administrasi, faktor umur yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pernikahan dan faktor jarak antara suami dan istri sehingga dianggap ribet untuk mengurusnya. 2) adapun akibat hukum yang didapat dari pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Parit Leban antara lain ialah anak yang dilahirkan tidak mempunyai akta dari ayahnya, suami tidak mendapatkan bagian dari harta gono gini setelah bercerai. 3) Tokoh agama memandang Pernikahan di Bawah Tangan sebagai hal yang biasa dan fenomina alam, mereka menganggap bahwa pencatatan pernikahan bukanlah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.
FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN PAKSA (NIKAH SIRRI) DI DESA SIMPANG KANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Ubaidillah, Ubaidillah; Marluwi, Marluwi; Muzammil, Sa’dulloh
Al-Usroh Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v2i1.544

Abstract

The purpose of this study was to find out: 1) What factors caused forced marriages to be carried out in Simpang Kanan Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency; 2) In order to find out the opinion of religious leaders regarding forced marriages in Simpang Kanan Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency. This research uses qualitative research which is classified into field research and normative-empirical approach. The data sources in this study used primary data sources in the form of interviews with religious leaders in Simpang Kanan Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, whose subjects had been determined, while secondary data sources were books, laws, regulations, journals, and works. other scientific sources that can complement and strengthen this research. The data collection technique in this study was using interviews. Furthermore, the data analysis technique, the researcher uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The technique for checking the validity of the data is using a member check. The results obtained in this study indicate that: 1) The factors of forced marriage in Simpang Kanan Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, some people who carry out forced marriages are carried out due to several factors as follows: Social norms factors, Parents factors , the kiai/teacher factor; 2) Forced marriage according to religious leaders in Simpang Kanan Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, a. Forced marriage is considered normal by some people, b. Based on the opinion of religious leaders who refer to the opinion of Imam Syafi'i that forced marriages may be carried out, c. Marriages carried out by force in Simpang Kanan Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency are still allowed according to the opinions expressed by religious leaders. Keywords: Marriage, Forced Marriage, Religious Leader
STRATEGI DAN MEKANISME PEMBINAAN PRANIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT DI MASA PANDEMI COVID-19 Atikah, Siti; Marluwi, Marluwi; Wibowo, Arif
Al-Usroh Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v2i1.545

Abstract

The purpose of the study was to find out the strategies given to prospective brides regarding BP4 premarital guidance during the covid-19 pandemic and to find out the mechanism given to prospective brides by KUA officers during the covid-19 pandemic.This research includes field research that uses an empirical normative approach that is descriptive qualitative. The research subjects are the supervisors in the KUA environment, namely the Penghulu as well as extension workers at the KUA, West Pontianak District. Then the data sources which is researchers used for this study were primary data sources, namely direct data from the subject and secondary data sources, namely data from books, journals, and other data. The techniques used by researchers in this study are interviews, documentation and observation. In the data analysis technique for this research, namely reducing presenting, and finally drawing conclusions. Furthermore, from data sources to research techniques, the researchers then checked the validity of the data in order to prevent fraud or lies. Based on the results of the research obtained by the researchers, it can be concluded that the delivery of premarital coaching during the covid-19 pandemic by BP4 KUA West Pontianak District has been running optimally and smoothly. 1). The strategy for pre-marital coaching during the covid-19 pandemic by BP4 KUA West Pontianak District was carried out using only two strategies, namely the delivery strategy before the marriage contract and the delivery strategy when the bride and groom came to the KUA to provide marriage documents. We use this submission to provide pre-marital coaching with the lecture method and interview method. 2). Regarding the mechanism provided for prospective brides and the public, namely online or offline. But most brides choose to go offline rather than online while maintaining health protocols as well, the material provided by the bride and groom at the time of pre-wedding marriage is a) becoming a sakinah mawaddah warahmah family that is expected by the bride and groom, b) meeting the family's needs physically and mentally. , c) maintain reproductive health, d) prepare a quality generation, and e) resolve conflicts in the household.
PESTA PERKAWINAN DI DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH MENURUT TOKOH AGAMA Sugiarti, Lilis; Marluwi, Marluwi; Muzammil, Sa'dulloh
Al-Usroh Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v2i1.588

Abstract

Pelaksanaan pesta pernikahan atau walimatul ursy merupakan tradisi ajaran Islam di kalangan masyarakat umat muslim. Tradisi tersebut merupakan gambaran atau perbedaan suatu kehidupan di kalangan masyarakat luas. Pada pernikahan sangat dianjurkan untuk melaksanakan pesta perkawinan dan diperlukan untuk memperbaiki dan mengetahui keberadaan untuk menyesuaikan keadaan masyarakat dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan walimatul ursy di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam skripsi ini adalah Kepala Desa Peniraman, Tokoh Agama dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi. Peneliti mendapatkan hasil diantarnya: Pertama, pelaksanaan pesta perkawinan atau walimatul ursy di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sudah berjalan dengan baik dan sudah menjadi tradisi dari dahulu. Namun mayoritas penduduk masyarakat Desa Peniraman dalam pelaksanaan pesta perkawinan/ walimatul ursy rata-rata berlebihan dan bahkan bermewah-mewahan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kedua dalam ajaran Islam melaksanakan pesta perkawinan/ walimatul ursy sangat dianjurkan dan di sunnahkan untuk melaksanakan pesta perkawinan tersebut yang tidak berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan dan dianjurkan juga untuk mengundang khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu, kerabat dan tetangga sekitar. Sedangkan orang yang di undang dalam pesta perkawinan hukumnya wajib untuk menghadiri. Selain itu, dalam ajaran Islam mengadakan pesta perkawinan yang berlebih-lebihan tidak dianjurkan bahkan diaharamkan, karena bisa menimbulkan rasa riya’ dan ingin disanjung. Dan juga membawa mudharat kepada orang yang melaksanakan pesta seperti: makanan yang tidak di makan, setelah melaksanakan pesta perkawinan meninggalkan hutang.