Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

MALADMINISTRASI DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL: KAJIAN TRANSPARANSI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN GORONTALO Raihan A. Hanasi; Moh. Rifky Abdullah; Riskawati Ma’ruf; Fitra Kadir; Andini Gagaube; Salsa Nabila Baks
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial serta mengkaji tingkat transparansi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo. Permasalahan maladministrasi dalam pengelolaan bantuan sosial menjadi isu krusial karena berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan, rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi yang meliputi regulasi, laporan resmi, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait pengelolaan bantuan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk utama maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo, yaitu ketidakakuratan data penerima bantuan, penyimpangan dalam prosedur verifikasi dan validasi, serta lemahnya mekanisme pengaduan masyarakat. Selain itu, tingkat transparansi data penerima bantuan sosial masih tergolong rendah, yang ditandai oleh terbatasnya keterbukaan informasi, sulitnya akses data bagi masyarakat, rendahnya partisipasi publik dalam proses verifikasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data bantuan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya transparansi berkontribusi terhadap terjadinya maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pengembangan sistem pengelolaan bantuan sosial berbasis digital yang terintegrasi, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN: STUDI KASUS PADA UMKM WALAMA MERCH Raihan A. Hanasi; Daniela Syalom Difanny Tulung; Mohamad Ilham Jahidji; Sitriyani Gue
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kualitas pelayanan publik pada administrasi perpajakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memahami dan melaksanakan administrasi perpajakan, khususnya dalam penggunaan sistem perpajakan berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Walama Merch yang bergerak di bidang jasa desain grafis dan ilustrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan, seperti kepemilikan NPWP, penggunaan DJP Online, dan pelaporan pajak. Namun demikian, pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami laporan keuangan, arus kas, neraca, serta beberapa format administrasi perpajakan yang dianggap cukup rumit. Selain itu, informasi perpajakan lebih banyak diperoleh melalui media sosial dan lingkungan pertemanan dibandingkan dengan sosialisasi langsung dari instansi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui edukasi, pendampingan, serta penyederhanaan sistem administrasi perpajakan bagi UMKM.
Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi Nelayan di Kecamatan Banggai Utara Findra Riadi; Yacob Noho Nani; Raihan Hanasi
Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin (Februari 2026 - Juli 2026)
Publisher : Transbahasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54923/researchreview.v5i1.389

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Marine and Fisheries Business Actor Card Program (KUSUKA) for fishermen in North Banggai District, Banggai Laut Regency, and to identify the factors influencing its implementation. The study employed a qualitative approach with a descriptive research design. The research focus referred to Budiani’s (2009) program effectiveness theory, which includes target accuracy, program socialization, achievement of program objectives, as well as program monitoring and evaluation. Data collection techniques consisted of interviews, observations, and documentation, while data analysis used the interactive model of Miles and Huberman through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the KUSUKA Program in North Banggai District was fairly effective but not yet fully optimal. The targeting accuracy of the program was in accordance with the established criteria; however, the coverage of beneficiaries remained low. Program socialization had been carried out, yet the community’s understanding of the program mechanisms was still limited. The KUSUKA Program also provided benefits in the form of access to government assistance and protection for fishermen, although the distribution of benefits was not evenly distributed. In addition, program monitoring and evaluation activities were still constrained by limited human resources and operational budgets. Therefore, the effectiveness of the KUSUKA Program still requires improvement, particularly in terms of program coverage, socialization, and monitoring implementation.
Akuntabilitas dan Etika dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Penelitian Raihan A. Hanasi; Mohamad Rifky Abdullah; Rizka Nurrahma Pahrun; Fitriani I Sue; Miranti Lopo; Pratiwi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.304

Abstract

Alokasi Dana Desa yang besar berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 membawa konsekuensi logis berupa risiko penyimpangan anggaran jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas publik yang kuat. Pengelolaan keuangan desa membutuhkan landasan etika birokrasi dan keterbukaan guna mengoptimalkan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi akuntabilitas dan etika dalam pengelolaan dana desa melalui mekanisme transparansi informasi serta kualitas partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi yang diuji lewat triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang berjalan baru terpenuhi pada tataran administratif formal, sedangkan akuntabilitas horizontal kepada warga masih sangat lemah. Instrumen transparansi berupa baliho informasi dinilai belum efektif karena menyajikan data makro yang sulit dipahami masyarakat awam. Selain itu, terdapat hambatan etis berupa elitisme birokrasi dan budaya paternalistik perangkat desa yang memandang tata kelola anggaran sebagai wilayah domestik mereka. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes terjebak pada sekadar pemenuhan formalitas (tokenism) demi lampiran syarat pencairan dana. Pengelolaan dana desa memerlukan reformasi perilaku birokrasi aparatur dan penguatan pengawasan horizontal agar tata kelola keuangan bersifat substantif serta tepat sasaran.
PERAN PELAYANAN PUBLIK PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAKU UMKM: STUDI PADA LAPAK BUAH A3 PUTRA DI KOTA GORONTALO Raihan A. Hanasi; Nur Annisa Ismail; Nur Alyanti Ibrahim; Fatriani I Sue; Andini A. Rauf
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 3 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i3.3826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran pelayanan publik perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan fokus pada lapak Usaha Buah A3 Putra di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berdasarkan temuan studi kasus lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki kesadaran dasar mengenai administrasi legal, dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak teridentifikasi pernah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan sistem DJP Online. Namun, tingkat kepatuhan berkelanjutan masih rendah karena pemanfaatan sistem tersebut tidak dilakukan secara rutin akibat hambatan teknis dan kurangnya pelayanan pendampingan yang memadai. Pelaku usaha saat ini lebih banyak mengandalkan informasi dari sumber informal seperti teman dan media sosial dibandingkan sosialisasi resmi dari instansi terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya menjawab kebutuhan literasi teknis UMKM. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak sangat bergantung pada kehadiran pelayanan publik yang proaktif, meliputi penyederhanaan penyampaian regulasi, sosialisasi langsung di lapangan, serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi digital yang berkelanjutan.
Peran Whistleblowing System dalam Meningkatkan Integritas Birokrasi : Studi pada Instansi Pemerintah: The Role of the Whistleblowing System in Improving Bureaucratic Integrity: A Study of Government Agencies Raihan A. Hanasi; Magfira Olii; Vivi Septiani Amu; Cidrawati Djafar; Rahmatia Nasution Suaib; Alfina Dery Damayanti
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i6.11802

Abstract

Integritas birokrasi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etika menunjukkan bahwa pengawasan internal pada instansi pemerintah masih perlu diperkuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Whistleblowing System (WBS) dalam meningkatkan integritas birokrasi pada instansi pemerintah. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai jurnal ilmiah dan publikasi akademik lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan internal organisasi publik. Selain menjadi sarana pelaporan pelanggaran, sistem ini juga mendukung pencegahan fraud serta memperkuat budaya integritas dalam birokrasi pemerintahan. Namun demikian, implementasi WBS masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya perlindungan terhadap whistleblower, budaya organisasi yang hierarkis, dan kurang optimalnya tindak lanjut laporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, perlindungan hukum, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen pimpinan organisasi untuk mendukung efektivitas whistleblowing system dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Optimalisasi Layanan Publik Desa Bubode melalui Digitalisasi Administrasi Desa Raihan A. Hanasi
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): MARET-APRIL
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/642jap11

Abstract

Program Optimalisasi Layanan Publik Desa Bubode melalui Digitalisasi Administrasi Desa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik melalui penerapan sistem administrasi berbasis digital. Dengan sistem ini, pengelolaan data penduduk, surat-menyurat, dan pelaporan desa dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terstruktur, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Kegiatan dimulai dengan analisis situasi menggunakan metode SWOT untuk memahami potensi dan tantangan, diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat serta pelatihan teknis untuk aparat desa. Tahapan ini memastikan kesiapan seluruh pihak dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem digital. Implementasi sistem akan didampingi dengan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan program. Luaran yang diharapkan meliputi sistem administrasi digital yang berfungsi optimal, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta layanan publik yang lebih transparan dan efisien. Selain itu, publikasi ilmiah direncanakan untuk mendokumentasikan hasil dan memberikan referensi bagi desa lain. Keberlanjutan program akan didukung melalui pelatihan lanjutan, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengalokasian anggaran khusus dalam APBDes. Dengan pendekatan ini, Desa Bubode diharapkan menjadi model desa percontohan dalam penerapan digitalisasi administrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pelatihan Penggunaan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Aplikasi Mendeley bagi Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik dalam Mendukung Penyusunan Karya Ilmiah Raihan A. Hanasi; Rusli Isa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2025): JULI-AGUSTUS
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/kk2ss318

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap transformasi pendidikan, khususnya dalam penyusunan karya ilmiah oleh mahasiswa. Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan aplikasi manajemen referensi Mendeley bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam pemanfaatan AI untuk analisis data akademik dan penggunaan Mendeley untuk pengelolaan referensi ilmiah. Metode pelaksanaan meliputi analisis SWOT, pelatihan langsung, dan evaluasi keberlanjutan program. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar AI dan Mendeley serta kemampuan mereka dalam mengintegrasikan kedua teknologi tersebut ke dalam proses penyusunan karya ilmiah. Selain itu, pelatihan ini juga berdampak positif pada peningkatan efisiensi, kualitas tulisan akademik, serta daya saing lulusan di dunia kerja. Kendala seperti kurangnya pengalaman awal dalam menggunakan teknologi AI dan Mendeley berhasil diatasi melalui pendampingan intensif dan pendekatan praktis. Kesimpulannya, pelatihan ini berhasil menjadi solusi strategis dalam menyiapkan mahasiswa untuk tantangan akademik dan profesional yang berbasis teknologi. Kegiatan ini menjadi model pengembangan keterampilan digital akademik yang dapat direplikasi pada jurusan lain untuk peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi di era digital.
Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Lokal: Kolaborasi Akademik dan DPRD Raihan A. Hanasi; Febriany Hasnawati Napu; Siti Nurhaliza Labasir; Mohamad Rifky Abdullah
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/kw38tz59

Abstract

Program pengabdian masyarakat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Meskipun desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih rendah, dengan hanya 40% penduduk yang terlibat. Program ini mencakup penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat serta perangkat desa dalam berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, juga akan dibentuk forum musyawarah desa yang inklusif, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan DPRD untuk memastikan keberlanjutan dan keberagaman suara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal pelayanan publik, program ini akan fokus pada perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan akses pendidikan, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan desa dan penyediaan air bersih. Program ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan dasar yang lebih baik.  
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN PENERAPAN E-GOVERNANCE TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO Zulfikar Arya Miftha; Yacob Noho Nani; Raihan A. Hanasi
Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE) Vol. 2 No. 2 (2026): Vol 2. No. 2 Edisi Mei 2026
Publisher : JCI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/ijosse.v2i2.2657

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah. Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo. Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota