Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Proceeding of World Conference Solusi KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Lampung Journal of International Law (LaJIL) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Administrative and Environmental Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Legalitas Indonesian Journal of Criminal Law Studies Profetika: Jurnal Studi Islam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Muhamad Adystia Sunggara
Universitas Pertiba
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Tindak Pidana Lalu Lintas: Menggagas Model Keadilan Restoratif di Ruang Publik Sunggara, Muhamad Adystia
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.107

Abstract

Tindak pidana lalu lintas merupakan permasalahan yang signifikan di masyarakat saat ini. Dalam upaya mencapai keadilan yang lebih holistik, konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas, khususnya yang melibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengacu pada bahan hukum, peraturan perundang-undangan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban dan reintegrasi sosial pelaku. Dalam konsep ini, korban, pelaku, dan mediator memainkan peran yang penting. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka, mengungkapkan kebutuhan dan harapan, serta berkontribusi dalam proses penyelesaian sengketa. Pelaku memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, meminta maaf, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Mediator bertugas memfasilitasi dialog dan menciptakan lingkungan yang aman untuk negosiasi dan kesepakatan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Salah satu solusi yang disarankan adalah pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi materiil. Selain itu, penerapan sanksi rehabilitasi dan pendidikan tentang keselamatan berkendara juga menjadi penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di masa depan. Kesimpulannya, implementasi model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemulihan hak-hak korban, reintegrasi sosial pelaku, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Namun, perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi, seperti dukungan institusi, kesadaran masyarakat, dan kerjasama antara berbagai pihak terkait.
Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner Hariansah, Syafri; Wira Pratama, M. Ilham; Zulkifli, Muhamad Aziz; Tribuana, Robi Rendra; Sunggara, Muhamad Adystia
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.119

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui pendekatan Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner. Pendekatan ini menilai efektivitas dan efisiensi regulasi dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang optimal dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki tujuan yang baik dalam mengatur usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa kelemahan dalam mekanisme penegakan dan regulasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penyempurnaan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan mendorong inovasi dalam praktik perkebunan berkelanjutan. Dengan demikian, Perda ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Legal Challenges and Opportunities in World Trade Organization Agreements: A Comparative Analysis of Member States Judijanto, Loso; Saliman, Abdul Rasyid; Sunggara, Muhamad Adystia; Handes, Agung Dhedy Dwi; Hendarto, Totok
International Journal of Science and Society Vol 6 No 3 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i3.1247

Abstract

The World Trade Organization (WTO) agreements have a broad and complex impact on its member countries, especially regarding trade policy and global economic justice. Legal challenges in implementing these agreements, including harmonization between national and international law, as well as domestic political and economic dynamics, add to the complexity of their implementation. In addition, the WTO agreements also offer significant opportunities for member countries, such as wider market access and increased foreign investment. This study aims to analyze the long-term impact of the WTO agreements on trade policy, economic justice, and sustainable development in its member countries. This study uses a qualitative approach, with data obtained from various relevant sources such as research results and previous studies, which are then processed and analyzed in depth. The results show that the WTO agreements significantly shape the direction of member countries' future trade policies, with a greater impact felt by developing countries. Global economic injustice has emerged as one of the consequences of the implementation of these agreements, where developed countries are better able to utilize WTO provisions. On the other hand, the environmental and social impacts of implementing the WTO agreements are concerns that require better integration into trade policy. Projections of future challenges suggest that the WTO must continue to adapt to global changes to remain relevant and effective. Overall, this study highlights the need for a balance between trade liberalization and the protection of social and environmental values ​​within the WTO framework.
Embezzlement in the Private Sector: Legal Challenges and Regulatory Gaps in Corporate Governance Kiki Kristanto; Muhamad Adystia Sunggara; Mas Putra Zenno Januarsyah; Pita Permatasari; Vicko Taniady
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 10 No. 2 (2025): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v10i2.24881

Abstract

This study critically examines the issue of embezzlement in the private sector, a form of white-collar crime that continues to pose significant threats to corporate integrity, investor trust, and economic stability. Despite its prevalence and damaging consequences, legal responses remain fragmented both at the level of national legislation and international legal harmonization. Using a normative legal method with statutory, conceptual, comparative, and futuristic approaches, this research systematically analyzes the underlying legal and institutional deficiencies and formulates reform-oriented recommendations. Drawing on statutes, case law, academic doctrines, and cross-jurisdictional practices, the study identifies key regulatory gaps: the absence of a consistent legal definition of private sector embezzlement, weak enforcement mechanisms, and insufficient corporate accountability provisions. Comparative insights from jurisdictions such as the United States, Germany, and Singapore highlight the effectiveness of integrated models combining criminal sanctions, internal compliance obligations, and external oversight. In light of these findings, the study proposes targeted reforms in Indonesian corporate law particularly to clarify corporate criminal liability, mandate real-time internal controls, and establish independent ethics committees. These proposals are intended to guide lawmakers, regulatory bodies, and corporate policymakers toward developing more effective enforcement mechanisms and corporate governance structures. Ultimately, the study underscores that embezzlement is not merely a legal infraction but a systemic governance failure requiring coordinated legal, institutional, and ethical responses across national and international levels.
LEGAL ANALYSIS OF THE TWO-TRACK SENTENCING SYSTEM FOR CHILDREN COMMITTED AGGRAVATED THEFT IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE PROCESS (STUDY OF DECISION NUMBER 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN SGL) Agusto Imanuel; Muhamad Adystia Sunggara; Enny Agustina
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 3 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i3.4082

Abstract

Children are a national asset whose existence is crucial to ensuring the survival of a nation. Therefore, to support this goal, the future of children and their livelihood security must be considered from all aspects, from economics to education to health, and most importantly, legal protection. Legal protection is paramount because today many children are involved in criminal acts, resulting in their status changing to children in conflict with the law, and many are sentenced to prison in Child Development Institutions. This has the potential to threaten the continuity of children's access to educational rights. It must be understood that fostering in a foster institution does not necessarily break the chain of recurrence of criminal acts by children, and placement of children in foster institutions also has the potential to increase the state's financial burden and may lead to overcapacity in society. Therefore, Indonesia is slowly trying to implement a double-track criminal justice system to accommodate the interests of children in conflict with the law so that their rights are still fulfilled. As an analysis of this system, the author attempted to conduct research on the Sungailiat District Court Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pgp. Using a normative legal research method, the author attempts to examine the application of two criminal justice systems in handling juvenile cases. Through a literature review of the collected legal materials, the author found that implementing two criminal justice systems in handling juvenile cases is not easy. Many factors must be ensured for the success of these two criminal justice systems.The child's age as a tool to identify children who may be subject to imprisonment or other criminal penalties, analysis of the community guidance research report, criminal threats against children, a description of the public prosecutor's demands outlining sanctions for the action, the availability of supporting facilities and the budget for implementing the action against the child. Each component supports each other, and if one component is not met, the two-track criminalization formulation cannot be implemented. And this occurs in case handling.Sungailiat District Court Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pgp which ultimately cannot apply the decision to take action against the child even though the conditions for the child to be subject to action have been fulfilled in terms of the actions and the threat of punishment imposed on the child.
Legal Protection Against Child Sexual Exploitation Through Augmented Reality and Virtual Reality Technology Riri Rianza; Suriadi Sirait; Gusron Gusron; Muhamad Adystia Sunggara; Syafri Hariansah
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.1542

Abstract

This research examines legal protection against child sexual exploitation through Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies, which are increasingly developing in the digital era. AR combines virtual elements with the real world, while VR creates a fully immersive environment. Both offer positive opportunities and serious risks, including new crime modes such as the creation of avatars or virtual models of children for sexual purposes, grooming in virtual spaces, and the distribution of immersive child pornography. Anonymity, the difficulty of age verification, the lack of digital literacy, and the forensic challenges of 3D content are significant obstacles to law enforcement. Existing regulations, including Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection, Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law, and Law No. 12 of 2022 concerning the TPKS, have provided a strong legal basis, but do not specifically regulate AR/VR technology. A normative juridical research method with a statutory and conceptual approach is used to analyze existing norms, regulatory gaps, and their relevance to international standards such as the Budapest Convention and the Lanzarote Convention. The research findings emphasize the urgency of adaptive regulatory updates to technological developments, the implementation of cybersecurity standards, mandatory age verification, and strengthening the capacity of law enforcement officers in digital investigations and AR/VR forensics. Cross-border and cross-sector collaboration is needed to expedite notice and takedown mechanisms and close legal loopholes exploited by perpetrators. These efforts are expected to create a safe digital environment for children and increase the effectiveness of legal protection in the realm of immersive technology.
Effectiveness of Chemical Castration Sanctions and the Principle of Non-Discrimination: A Human Rights, Islamic Law, and SDGs Perspective Muhamad Adystia Sunggara; Selcuk Koca
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 26 No. 03 (2025): Profetika Jurnal Studi Islam 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v26i03.13627

Abstract

Objective: This study aims to analyze the application of chemical castration sanctions and the principle of non-discrimination from the perspective of criminal law and human rights in Indonesia, as well as to review these policies from the perspective of Islamic law (maqasid al-shariah) and the Sustainable Development Goals (SDGs). Theoretical framework: The theoretical framework of this research uses the concept of the rule of law, the principles of criminal law and human rights, the concept of maqasid al-shariah in Islamic law, and the perspective of SDGs related to justice, health, and the reduction of inequality. Literature review: A literature review analyzes various laws and regulations, court decisions, and academic studies related to the application of chemical castration sanctions as a legal phenomenon. Methods: The research uses normative juridical methods with a literature study approach through the analysis of laws and regulations, court decisions, legal journals, and law enforcement reports. Results: The results of the study show that the effectiveness of chemical castration sanctions is still in doubt and has the potential to contradict the principle of non-discrimination in the 1945 Constitution, ICCPR, and other international human rights instruments. Implications: Chemical castration policies create a dilemma between the protection of communities from sexual crimes and the protection of the human rights of perpetrators, as well as the debate from an Islamic perspective of Islam and the SDGs related to health, justice, and welfare. Novelty: The novelty of this research lies in the integrative analysis of chemical castration sanctions from the perspective of criminal law, human rights, Islamic law (maqasid al-shariah), and SDGs.
LEGAL BASIS OF ACQUITTAL IN BANKING CREDIT CORRUPTION: PANGKALPINANG DISTRICT COURT CASE Agustiani; Muhamad Adystia Sunggara
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 3 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i3.2071

Abstract

This research aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in acquitting the defendant, Ardian Hendri Prasetyo, in a corruption case involving bank credit distribution at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pangkalpinang Branch. It also examines the consistency of the verdict with the principles of criminal law and the anti-corruption legal framework in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a case study approach and court decision analysis. The data were obtained through literature review and official court documents. The findings indicate that the Panel of Judges found the elements of corruption, particularly abuse of authority and state financial loss, not legally and convincingly proven. The acquittal also reflects the application of the in dubio pro reo principle and procedural criminal law. This study contributes to a better understanding of evidentiary law in banking corruption cases and highlights the importance of accurate legal interpretation of criminal elements.
Optimization Of The Authority Of Civil Servant Investigators (PPNS) In The Directorate General Of Taxes (DGT) Bangka Belitung Region In The Seizure And Blocking Of Suspect Assets For The Recovery Of State Revenue Losses Yunita Dwi Yanti; Muhamad Adystia Sunggara
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 10 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i10.39012

Abstract

Tax crimes have become a significant issue in Indonesia, as taxes are vital for the government's development efforts. Failure to comply with tax obligations not only impacts the state's revenue but also hinders the equitable distribution of welfare to society. The purpose to be achieved in this study is to find out related to the authority of PPNS in the seizure and blocking of suspect assets in order to recover losses in state revenue. The method used in this study is empirical juridical where the data obtained through primary data by interviewing the DGT Bangka Belitung region. In addition, secondary data is also used to add information and strengthen the analysis related to the research topic. The results showed that the recovery of State losses can be done by the DGT where the authority can be done by confiscation and blocking of assets. This mechanism is carried out with the aim that the country does not suffer considerable losses. Tax investigation collection is one of the actions that can reduce tax crimes so that the activities carried out must be carried out efficiently in accordance with applicable regulations
Kesenjangan Implementasi Penelitian Kemasyarakatan dalam Proses Restorative Justice bagi Pelaku Dewasa dalam Tindak Pidana Ringan Trio Sandra Wijaya; Muhamad Adystia Sunggara
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19 No 3 (2025): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.185-196

Abstract

This study examines the gap between regulation and practice in the use of the Community Research Report (Litmas) in applying restorative justice for adult offenders. Normatively, Litmas has been legitimized by Law No. 22 of 2022 on Corrections and Supreme Court Circular No. 1 of 2021, yet its practical use remains limited. The research aims to explain the determinants of Litmas effectiveness while emphasizing its importance within the criminal justice system. Using a normative juridical method and descriptive qualitative analysis, and combining Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, George Edwards III’s policy implementation theory, and gap analysis, this study finds that the limited use of Litmas is caused by the absence of detailed technical guidelines, weak institutional capacity and professionalism of probation officers, poor inter-agency coordination, the dominance of a retributive legal paradigm in legal culture, insufficient political support, and the lack of information technology utilization. The conclusion highlights that the regulatory and practical gap is systemic and multidimensional, and the effectiveness of Litmas can only be achieved by strengthening six interrelated determining factors. This study underscores the importance of Litmas not only normatively as a regulatory mandate but also practically as a strategic instrument to deliver more humane justice, reduce prison overcrowding, and reinforce the legitimacy of restorative justice in Indonesia.
Co-Authors Agustiani Agusto Imanuel Andrieo Vindhya Praguslinardo Aswadi Chairul Huda, Chairul Enny Agustina Fardana Kusumah Fernando, Zico Junius Firdaus, Arifin Gunawan, Arifin Faqih Gusron Gusron Handes, Agung Dhedy Dwi Hartomi Judijanto, Loso Kiki Kristanto M. Ilham Wira Pratama Mas Putra Zenno Januarsyah Mimi Muhammad Afif Oktaviani Siswati, Ceria Pita Permatasari Putri, Wika Rahmiati Ranti Pawari Riri Rianza Robi Rendra Tribuana Saliman Saliman Selcuk Koca Sri Yuliana Suriadi Sirait Syafri Hariansah Therie Munadi Totok Hendarto Trio Sandra Wijaya Vicko Taniady Wijayono Hadi Sukrisno Yang Meliana Yunita Dwi Yanti Zulkifli, Muhamad Aziz