Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA MELALUI HUKUM ADAT DITINJAU DARI SISTEM HUKUM NASIONAL Basrawi Basrawi
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1723

Abstract

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang secara konstitusi diakui oleh Negara berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAhun 1945. Hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai rangkaian norma yang hidup di dalam mayarakat dan mengatur tingkah laku yang bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Dalam berbagai persoalan yang diselesaikan dengan melalui lembaga Adat adalah bentuk kepastian hukum, sama halnya dengan putusan yang dilahirkan melalui sistem peradilan hukum positif di Indonesia. Hal yang menjadi perbedaan adalah hukum adat yang berlaku di Indonesia tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif. Apa yang terjadi saat ini di tengah – tengah para pencari keadilan, menganggap kepastian hukum hanya ada pada sistem peradilan positif di Indonesia, sehingga muncul suatu permasalahan bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian pidana melalui hukum adat ditinjau dari sistem hukum nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaiaan kasus pidana melalui hukum adat ditinjau dari sistem hukum nasional. Penyelesaian hukum adat merupakan produk kepastian hukum dalam sistem hukum nasional dan sangat penting untuk mendasari pembangunan hukum nasional. Penyelesaian hukum adat juga mendorong transformasi pemikiran masyarakat untuk memahami nilai-nilai kearifan lokal, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari perangkat hukum Negara yang kedudukannya dilegitimasi secara konstitusi. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan dalam penyelesaian melalui hukum adat merupakan suatu kepastian hukum sebagai dasar legitimasi dari sistem peradilan hukum nasional yang bertujuan menciptakan ketertiban dan mengembalikan keseimbangan yang hilang di tengah-tengah masyarakat.
Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Lisan Antara Nelayan Pemilik Bagang Ikan Teri (PENJUAL) Dengan Pembeli Di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada Yeni Haerani; Patma Sari; Irsan Rahman, Ld; Dedihasriadi Dedihasriadi; Basrawi Basrawi; Faisal Herisetiawan Jafar; Ruhul Amin
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 2 No 1 (2023): Januari
Publisher : Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v2i1.3688

Abstract

This study aims to analyze the Application of the Pacta Sunt Servanda Principle in Oral Agreements Between Fishermen Who Have Anchovy Bagang (sellers) and Buyers in Tanggetada Village, Tanggetada District. The formulation of the problem posed, How is the application of the principles of the agreement to the verbal agreement between fishermen who own anchovy bagang and buyers in the village of Tanggetada, Tanggetada sub-district and What are the legal consequences of not applying the principles of the agreement to an oral agreement between fishermen who own anchovy bagang and buyers, Type the study used the Normative-Empirical research method where the results showed that the application of the pacta sunt servanda principle from the buyer was not fulfilled where in the agreement between the seller and the buyer had agreed on a price of 500,000. but the buyer only paid 400,000. so that the buyer violates the agreement that has been made. Legitimate legal consequences based on Article 1388 of the Civil Code, namely all agreements made legally apply as laws to those who make them, an agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties or for reasons stated by law. , and an agreement must be implemented in good faith. The consequences for buyers who violate the principle of pacta sunt servanda are giving compensation as stipulated in article 1246. an agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties or for reasons stated by law, and an agreement must be carried out in good faith. The consequences for buyers who violate the principle of pacta sunt servanda are giving compensation as stipulated in article 1246. an agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties or for reasons stated by law, and an agreement must be carried out in good faith. The consequences for buyers who violate the principle of pacta sunt servanda are giving compensation as stipulated in article 1246.
Tinjauan Yuridis Eksekusi Barang Sitaan Berstatus Sewa Menyewa Perkara Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan yang Telah Inkracht Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Basrawi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4840

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang barang sitaan yang menjadi objek eksekusi pada putusan Pengadilan yang telah inkracht menurut sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht Perkara Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh dengan amar putusan menyatakan bahwa sejumlah barang bukti dirampas untuk Negara dan selanjutnya akan dilaksanakannya eksekusi, tetapi setelah dilaksanakannya eksekusi terdapat fakta hukum bahwa salah satu barang bukti yang dieksekusi masih berstatus sewa menyewa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan selaku eksekutor putusan yang telah inkracht antara lain: (a) Pelacakan aset, (b) Perampasan aset, (c) Pelelangan. Adapun tinjauan yuridis barang sitaan yang berstatus sewa menyewa yang telah menjadi objek eksekusi perkara tindak pidana pada putusan yang telah inkracht menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu: Dalam kasus ini pelaksanaan putusan Pengadilan/eksekusi harus tetap dilaksanakan. Dimana Jaksa berdasar pada Pasal 270 KUHAP walaupun terdapat barang sitaan yang statusnya masih sewa menyewa, Kejaksaan tetap melaksanakan putusan pengadilan tersebut jika pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Kata Kunci: Eksekusi, barang Sewa-menyewa, Putusan inkracht Abstrack This research examines confiscated goods that are the object of execution in Court decisions that have been inkracht according to the judicial system in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. In the implementation of an inkracht court decision Case Number: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh with the verdict stating that a number of evidence is confiscated to the State and then execution will be carried out, but after the execution there are legal facts that one of the executed evidence is still in lease status. Based on the research results obtained, it shows that the legal efforts made as the executor of the inkracht verdict include: (a) Asset tracking, (b) Asset seizure, (c) Auction. The juridical review of confiscated goods with lease status that have become the object of execution of criminal cases in inkracht decisions according to the criminal justice system in Indonesia, namely: In this case, the implementation of the court decision/execution must still be carried out. Where the Prosecutor is based on Article 270 of the KUHAP even though there are confiscated goods whose status is still leased, the Prosecutor's Office continues to carry out the court's decision if the implementation of a court decision that has obtained permanent legal force is carried out by the prosecutor, for which the clerk sends a copy of the verdict to him. Keywords: Execution, Leasehold goods, Inkracht verdicts
Juridical Review of Criminal Liability Perpetrators of the Obstruction of Justice in Office Order Pamuka Aisyah Perico Putri; Basrawi; La Ode Awal Sakti; Irabiah
Sangia Nibandera Law Research Vol. 1 No. 2 (2024): Various Law Enforcement Issues
Publisher : Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An official order is an order given by someone who has power and position in an institution or institution. A valid official order is an official order given by someone who has the authority and the order is still in the realm of his work. The article governing official orders is contained in Article 51 of the Criminal Code. Obstruction of justice is an act that harms many parties, therefore anyone involved in obstruction of justice deserves to be punished according to applicable law. The research method used in writing this thesis is normative, namely examining laws and examining scientific papers that are in accordance with the problems that are the topic of making a thesis. The result of this research is that a person who commits an act of obstruction of justice in an official order can be given a penalty according to the provisions if with full awareness knows that the act is an act that has elements of a criminal offense and cannot be said to be obstruction of justice if the person concerned does not know at all that the order contains elements of a criminal offense. contains elements of a criminal offense.