Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA MELALUI HUKUM ADAT DITINJAU DARI SISTEM HUKUM NASIONAL Basrawi Basrawi
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1723

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang secara konstitusi diakui oleh Negara berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAhun 1945. Hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai rangkaian norma yang hidup di dalam mayarakat dan mengatur tingkah laku yang bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Dalam berbagai persoalan yang diselesaikan dengan melalui lembaga Adat adalah bentuk kepastian hukum, sama halnya dengan putusan yang dilahirkan melalui sistem peradilan hukum positif di Indonesia. Hal yang menjadi perbedaan adalah hukum adat yang berlaku di Indonesia tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif. Apa yang terjadi saat ini di tengah – tengah para pencari keadilan, menganggap kepastian hukum hanya ada pada sistem peradilan positif di Indonesia, sehingga muncul suatu permasalahan bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian pidana melalui hukum adat ditinjau dari sistem hukum nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaiaan kasus pidana melalui hukum adat ditinjau dari sistem hukum nasional. Penyelesaian hukum adat merupakan produk kepastian hukum dalam sistem hukum nasional dan sangat penting untuk mendasari pembangunan hukum nasional. Penyelesaian hukum adat juga mendorong transformasi pemikiran masyarakat untuk memahami nilai-nilai kearifan lokal, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari perangkat hukum Negara yang kedudukannya dilegitimasi secara konstitusi. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan dalam penyelesaian melalui hukum adat merupakan suatu kepastian hukum sebagai dasar legitimasi dari sistem peradilan hukum nasional yang bertujuan menciptakan ketertiban dan mengembalikan keseimbangan yang hilang di tengah-tengah masyarakat.

Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Lisan Antara Nelayan Pemilik Bagang Ikan Teri (PENJUAL) Dengan Pembeli Di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada Yeni Haerani; Patma Sari; Irsan Rahman, Ld; Dedihasriadi Dedihasriadi; Basrawi Basrawi; Faisal Herisetiawan Jafar; Ruhul Amin
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 2 No 1 (2023): Januari
Publisher : Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v2i1.3688

This study aims to analyze the Application of the Pacta Sunt Servanda Principle in Oral Agreements Between Fishermen Who Have Anchovy Bagang (sellers) and Buyers in Tanggetada Village, Tanggetada District. The formulation of the problem posed, How is the application of the principles of the agreement to the verbal agreement between fishermen who own anchovy bagang and buyers in the village of Tanggetada, Tanggetada sub-district and What are the legal consequences of not applying the principles of the agreement to an oral agreement between fishermen who own anchovy bagang and buyers, Type the study used the Normative-Empirical research method where the results showed that the application of the pacta sunt servanda principle from the buyer was not fulfilled where in the agreement between the seller and the buyer had agreed on a price of 500,000. but the buyer only paid 400,000. so that the buyer violates the agreement that has been made. Legitimate legal consequences based on Article 1388 of the Civil Code, namely all agreements made legally apply as laws to those who make them, an agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties or for reasons stated by law. , and an agreement must be implemented in good faith. The consequences for buyers who violate the principle of pacta sunt servanda are giving compensation as stipulated in article 1246. an agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties or for reasons stated by law, and an agreement must be carried out in good faith. The consequences for buyers who violate the principle of pacta sunt servanda are giving compensation as stipulated in article 1246. an agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties or for reasons stated by law, and an agreement must be carried out in good faith. The consequences for buyers who violate the principle of pacta sunt servanda are giving compensation as stipulated in article 1246.

Tinjauan Yuridis Eksekusi Barang Sitaan Berstatus Sewa Menyewa Perkara Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan yang Telah Inkracht Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Basrawi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4840

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang barang sitaan yang menjadi objek eksekusi pada putusan Pengadilan yang telah inkracht menurut sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht Perkara Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh dengan amar putusan menyatakan bahwa sejumlah barang bukti dirampas untuk Negara dan selanjutnya akan dilaksanakannya eksekusi, tetapi setelah dilaksanakannya eksekusi terdapat fakta hukum bahwa salah satu barang bukti yang dieksekusi masih berstatus sewa menyewa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan selaku eksekutor putusan yang telah inkracht antara lain: (a) Pelacakan aset, (b) Perampasan aset, (c) Pelelangan. Adapun tinjauan yuridis barang sitaan yang berstatus sewa menyewa yang telah menjadi objek eksekusi perkara tindak pidana pada putusan yang telah inkracht menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu: Dalam kasus ini pelaksanaan putusan Pengadilan/eksekusi harus tetap dilaksanakan. Dimana Jaksa berdasar pada Pasal 270 KUHAP walaupun terdapat barang sitaan yang statusnya masih sewa menyewa, Kejaksaan tetap melaksanakan putusan pengadilan tersebut jika pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Kata Kunci: Eksekusi, barang Sewa-menyewa, Putusan inkracht Abstrack This research examines confiscated goods that are the object of execution in Court decisions that have been inkracht according to the judicial system in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. In the implementation of an inkracht court decision Case Number: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh with the verdict stating that a number of evidence is confiscated to the State and then execution will be carried out, but after the execution there are legal facts that one of the executed evidence is still in lease status. Based on the research results obtained, it shows that the legal efforts made as the executor of the inkracht verdict include: (a) Asset tracking, (b) Asset seizure, (c) Auction. The juridical review of confiscated goods with lease status that have become the object of execution of criminal cases in inkracht decisions according to the criminal justice system in Indonesia, namely: In this case, the implementation of the court decision/execution must still be carried out. Where the Prosecutor is based on Article 270 of the KUHAP even though there are confiscated goods whose status is still leased, the Prosecutor's Office continues to carry out the court's decision if the implementation of a court decision that has obtained permanent legal force is carried out by the prosecutor, for which the clerk sends a copy of the verdict to him. Keywords: Execution, Leasehold goods, Inkracht verdicts

Law Enforcement of Narcotics Abuse: Case Study of Investigation Process in Narcotics Criminal Acts in The Kolaka District National Narcotics Agency Basrawi, Basrawi; Sukri, Sukri; Eka Mayasari, Riezka
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 1 № 02 (2023): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v1i02.150

Narcotics abuse recently has always increased, not only among adults but also among adolescents and children. The cause of this abuse consists of two factors, namely factor internal and external. Therefore, cases of drug abuse are increasing every year. This study was conducted with the aim to find out the form of law enforcement against narcotics abusers in the process of investigating narcotics crimes. The research method used in this study was normative juridical approach which is supported by empirical juridical by detailing the description and collecting primary data through interviews. The results of this study show that there are two forms of law enforcement against narcotics abusers, namely repressive law enforcement and rehabilitative law enforcement as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. Based on the interviews conducted, it is known that there are several obstacles in law enforcement on narcotics cases at the Kolaka National Narcotics Agency, namely the lack of personnel, the unresponsive community in providing information to investigators as the key to successful law enforcement and decreasing of operational costs in supporting facilities and infrastructure

Evaluasi Kinerja Dosen dengan Pendekatan Metode AHP dan BORDA Muh. Nurtanzis Sutoyo; Nur Ihsan; Basrawi, Basrawi; Agus Nasir
Prosiding SISFOTEK Vol 7 No 1 (2023): SISFOTEK VII 2023
Publisher : Ikatan Ahli Informatika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to investigate the evaluation of faculty performance by utilizing a combined approach of the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Borda Method. The primary objective of this study is to develop a more structured, objective, and inclusive evaluation framework for assessing faculty performance. The AHP method is employed to address the complexity of determining the weights of evaluation criteria and sub-criteria, while the Borda Method provides a platform for various stakeholders to express their assessments in a participatory manner. This study is conducted using a qualitative research approach. Data is collected through surveys administered to students, colleagues, and administrators to provide evaluations of faculty performance based on predetermined criteria. The research results indicate that the combined approach of AHP and Borda is capable of offering a more accurate and holistic depiction of faculty performance. The AHP method assists in reducing subjectivity in weight determination, while the Borda Method facilitates the inclusion of opinions from various stakeholders.

Sosialisasi Sumber Hukum dan Ketentuan-Ketentuan Inti Pelaksanaan Pertambangan di Indonesia Rahman, Irsan; Mayasari, Riezka Eka; Rijal, Syamsul; Basrawi, Basrawi; Jafar, Faisal Herisetiawan; Jusafri, Jusafri; Sakti, La Ode Awal; Sari, Patma; Alimuddin, Nur Hidayani; Wonua, Almansyah Rundu; Syahrir, Sasmita Nabila; Anggraini, Yuyun; Nekstriani, Nekstriani; Mardiana, Mardiana
Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v6i2.15921

Pertambangan di Indonesia dari berbagai riset telah menunjukan dampak positif diantaranya adalah sebagai lokomotif perekonomian yang secara langsung berkontribusi langsung pada peningkatan PDB, selain itu pada aspek ekonomi sektor riil berkontribusi terhadap peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, mempunyai multi efek player dengan meningkatkan usaha mikro masyarakat, namun disatu sisi riset yang lain menunjukan dampak negatif terutama dampak lingkungan, konflik agraria, alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan eksploitasi pertambangan menyebabkan defisit persediaan pangan. Khusus untuk permasalahan mitra pada pengabdian masyarakat ini karena terdapat protes warga soal kerusakan lingkungan, konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan, aktifitas ilegal memuat nikel tanpa memiliki syarat admininstrasi yang lengkap, untuk itu kami melakukan pengabdian kepada masyarakat kiranya dengan informasi yang kami transformasikan masalah dapat diselesaikan oleh stake holders yang didaerah Lokasi mitra. Metode yang kami lakukan ialah metode pra pelaksanaan dan pelaksanaan; pra pelaksanaan dengan memperhatikan base line visi misi fakultas hingga menentukan topik yang sesuai, kemudian melaksanakan observasi berita dan konfirmasi lapangan untuk memastikan urgensi kebutuhan mitra yang sesuai dengan topik, mengiventaris bahan materi lalu merumuskannnya hingga sistematis dan tersaji dengan baik, kemudian pelaksanaan dilakukan dengan metode service learning. Hasil dan pembahasan kami mengemukakan sumber hukum dan ketentuan inti pertambangan di Indonesia, tata kelola dan manejem lingkungan, penanganan konflik agraria, norma yang dapat diterapkan apabila perusahan badan hukum atau perorangan memuat nikel keatas kapal yang belum lengkap syarat admininstrasinya, layanan pengaduan masyarakat yang dapat diakomodir pemeritah daerah sesuai dengan norma undang-undang saat ini.

Correlation Analysis between Physical Literacy, Physical Activity, and Physical Fitness in Students of SMA 1 Kolaka Haris, Iyan; Yulianto, Ari; Ernawati, Ernawati; Basrawi, Basrawi; Sari, Tri
Journal of Physical and Outdoor Education Vol. 6 No. 2 (2024): Journal of Physical and Outdoor Education
Publisher : STKIP Paasundan Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37742/jpoe.v6i2.279

This study aims to analyze the correlation between physical literacy, physical activity, and physical fitness among students of SMA 1 Kolaka. Using a cross-sectional research design, this study involved 200 randomly selected students. Data were collected through physical literacy questionnaires, physical activity records, and physical fitness tests. Data analysis employed Pearson correlation tests and multiple linear regression. Results showed significant positive correlations between physical literacy and physical activity (r = 0.68, p < 0.001) and physical fitness (r = 0.72, p < 0.001). Physical activity also positively correlated with physical fitness (r = 0.75, p < 0.001). Regression analysis revealed that physical literacy and physical activity together explained 65% of the variation in students' physical fitness. These findings emphasize the importance of enhancing physical literacy and promoting physical activity to improve high school students' physical fitness.

Criminal Aspects at the Stages of Registration, Verification and Determination of Political Parties as Candidates for Election Contestants Riezka Eka Mayasari; La Ode Awal Sakti; Irsan Rahman; Faisal Herisetiawan; Muhamad Aksan Akbar; Yeni Haerani; Basrawi, Basrawi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.417

This research is motivated by the many forms of criminal acts at each stage of the General Election, one of which can occur at the stages of registration, verification and determination of political parties as potential election participants, as well as different law enforcement mechanisms for election crimes and other criminal acts. It is important to carry out this research with the aim of finding out criminal acts that arise during the stages of registration, verification and determination of political parties as candidate participants in the election and to find out the law enforcement process for criminal acts that occur. The method used in this research is empirical normative which was carried out with literature studies and field studies carried out by the Kolaka Regency Integrated Law Enforcement Center. The results of the research show that the criminal aspects at the stages of Registration, Verification and Determination of Candidates for Election Contestants include criminal acts regulated in the provisions of Article 518 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (not following up on the findings of Bawaslu, Provincial Bawaslu and/or Regency Bawaslu/ City in carrying out verification of political parties as candidates for Election Contestation), Article 263 of the Criminal Code (Forgery of Documents) and Article 67 of Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data (UU PDP) as well as law enforcement for election crimes is different from criminal acts in general, which using the concept of speedy trial. The things that differentiate include the mechanism for investigation, prosecution and trial which is carried out quickly, can be carried out without the presence of the defendant (in absentia), and legal action can only be taken at the appeal level. In the implementation of handling election crimes at the Kolaka Regency Gakkumdu Center, starting from the Report/Findings Stage, Initial Study, First Discussion, Clarification, Study of suspected violations, Second Discussion, Plenary Meeting, Investigation, Third Discussion, and Prosecution.

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT URGENSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PERLINDUNGAN HAK WARGA DESA DI KECAMATAN WATUBANGGA Rahmad Hidayat; Riezka Eka Mayasari; Irsan Rahman; Basrawi Basrawi
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v5i3.1543

Tujuan pelaksanaan kegiatan dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya dokumen kependudukan, yang berakibat pada keterbatasan akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Data menunjukkan bahwa ketidaklengkapan dokumen kependudukan menjadi faktor utama terjadinya exclusion error dalam program bantuan sosial, sehingga banyak keluarga yang sebenarnya berhak menerima bantuan tidak terdaftar. Kegiatan ini juga didasari kenyataan bahwa ketiadaan dokumen kependudukan mengakibatkan konsekuensi yuridis signifikan seperti ketidakjelasan status hukum, hambatan akses keadilan, kerentanan terhadap diskriminasi, dan keterbatasan dalam melakukan transaksi serta perbuatan hukum. Kontribusi kegiatan terwujud dalam peningkatan pemahaman masyarakat desa tentang fungsi strategis administrasi kependudukan, kewajiban melakukan pencatatan peristiwa penting, serta prosedur yang harus diikuti. Program ini tidak hanya berhenti pada edukasi, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi permasalahan administrasi kependudukan yang sering dihadapi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat desa yang tertib administrasi, sadar hukum, dan mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Lebih jauh, program ini berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sistem administrasi kependudukan sebagai instrumen penegakan hak konstitusional yang memungkinkan warga untuk memperoleh legitimasi hukum atas identitas, properti, dan akses terhadap layanan publik.

Tinjauan Yuridis Eksekusi Barang Sitaan Berstatus Sewa Menyewa Perkara Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan yang Telah Inkracht Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Basrawi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4840

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang barang sitaan yang menjadi objek eksekusi pada putusan Pengadilan yang telah inkracht menurut sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht Perkara Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh dengan amar putusan menyatakan bahwa sejumlah barang bukti dirampas untuk Negara dan selanjutnya akan dilaksanakannya eksekusi, tetapi setelah dilaksanakannya eksekusi terdapat fakta hukum bahwa salah satu barang bukti yang dieksekusi masih berstatus sewa menyewa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan selaku eksekutor putusan yang telah inkracht antara lain: (a) Pelacakan aset, (b) Perampasan aset, (c) Pelelangan. Adapun tinjauan yuridis barang sitaan yang berstatus sewa menyewa yang telah menjadi objek eksekusi perkara tindak pidana pada putusan yang telah inkracht menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu: Dalam kasus ini pelaksanaan putusan Pengadilan/eksekusi harus tetap dilaksanakan. Dimana Jaksa berdasar pada Pasal 270 KUHAP walaupun terdapat barang sitaan yang statusnya masih sewa menyewa, Kejaksaan tetap melaksanakan putusan pengadilan tersebut jika pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Kata Kunci: Eksekusi, barang Sewa-menyewa, Putusan inkracht Abstrack This research examines confiscated goods that are the object of execution in Court decisions that have been inkracht according to the judicial system in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. In the implementation of an inkracht court decision Case Number: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh with the verdict stating that a number of evidence is confiscated to the State and then execution will be carried out, but after the execution there are legal facts that one of the executed evidence is still in lease status. Based on the research results obtained, it shows that the legal efforts made as the executor of the inkracht verdict include: (a) Asset tracking, (b) Asset seizure, (c) Auction. The juridical review of confiscated goods with lease status that have become the object of execution of criminal cases in inkracht decisions according to the criminal justice system in Indonesia, namely: In this case, the implementation of the court decision/execution must still be carried out. Where the Prosecutor is based on Article 270 of the KUHAP even though there are confiscated goods whose status is still leased, the Prosecutor's Office continues to carry out the court's decision if the implementation of a court decision that has obtained permanent legal force is carried out by the prosecutor, for which the clerk sends a copy of the verdict to him. Keywords: Execution, Leasehold goods, Inkracht verdicts

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search