Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Academy of Education Journal Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law Research Review Quarterly Jurnal Berita Kesehatan Sangia Nibandera Law Research (SNLR)
Sakti, La Ode Awal
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Pengelolaan Sampah melalui Pendekatan RuSaJU di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara Sarmadan, Sarmadan; Sakti, La Ode Awal; Sutoyo, Muhammad Nurtanzis; Zaid, Sudirman; Ruslin, Ruslin; Dedu, La Ode Arfan
DHARMA RAFLESIA Vol 21 No 2 (2023): DESEMBER (ACCREDITED SINTA 5)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/dr.v21i2.31952

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat melalui Program Kosabangsa ini adalah kenyataan yang diidentifikasi dari Desa Popalia menjadi paradoks dimana meskipun desa ini masuk kategori desa kecil dan kondisi ekonomi masyarakat dalam kategori miskin, namun potensi permasalahan sampah berada di pelupuk mata. Hal itu disebabkan oleh produksi sampah yang semakin meningkat secara signifikan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Desa Popalia. Tujuan pengabdian adalah memberikan solusi komprehensif terhadap permasalahan mitra terkait pengelolaan sampah berbasis IPTEK kepada Bumdes Mepokoaso dan Karang Taruna Meohai Desa Popalia. Memecahkan persoalan tersebut, tim mengusulkan pendekatan baru yang disebut RuSaJU, yakni akronim dari “Rubah Sampah Jadi Uang”. Tahapan metode yang dilakukan adalah menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai stakeholder, sosialisasi regulasi pengelolaan sampah, dan pelatihan pengolahan sampah organik dan anorganik, serta pembuatan dan penerapan aplikasi pengelolaan sampah dan manajemen keuangan Bumdes Mepokoaso dan Karang Taruna Meohai. Adapun hasil yang diperoleh adalah terjadinya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat terkait pengelolaan sampah melalui pendekatan RuSaJU.
Optimizing Intellectual Property as a Fiduciary Security Object After the Issuance of Governmental Regulation No. 24 of 2022 Jafar, Faisal Herisetiawan; Akbar, Muhamad Aksan; Sakti, La Ode Awal
Law Research Review Quarterly Vol 9 No 3 (2023): Contemporary Issues in Crime and Justice
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v9i4.71913

Abstract

The issuance of Governmental Regulation no. 24 of 2022 on the Executory Regulation of Law no. 24 of 2019 on Creative Economy has become a zephyr for creative economy actors with regard to intellectual property-collateralized financing schemes for their businesses. The regulation also further reinforces intellectual property ownership as a standalone fiduciary object that should no longer be viewed as supplementary collateral. This paper aims to study the optimization of governmental regulation on the creative economy with respect to intellectual property-collateralized financing. To this end, a normative legal method was applied by focusing on the secondary data. The research topic was scrutinized following the prevailing regulation and relevant literature. With the issuance of Governmental Regulation no. 24 of 2022 Creative Economy, it further strengthens the ownership status of intellectual property rights as objects of material guarantees. Every citizen, especially creative economy actors, can apply for business capital loans, which can be used as collateral objects and can be classified in the form of intellectual property which must be registered or registered with the Director General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. This consequence has an impact on the establishment of an intellectual property appraisal institution that has the task of evaluating intellectual property that will be used as collateral.
Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri (Eigenrichting) putusan nomor: 194/Pid.B/2022/PN Unaha Sakti, La Ode Awal; Haerani, Yeni; Yahyanto, Yahyanto; Adam, Ade Caesar Premadani
Academy of Education Journal Vol. 15 No. 1 (2024): Academy of Education Journal
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/aoej.v15i1.2200

Abstract

Vigilantism (eigenrichting) is the act of punishing another person without going through the applicable legal process. This action can be categorised as a criminal offence, because it is contrary to the provisions of Article 1 of the Criminal Code which states that every person is prohibited from committing acts prohibited by law. The purpose of this study is to determine the concept of the criminal offence of vigilantism (eigenrichting) according to positive criminal law in Indonesia as well as to know and understand the form of criminal liability for the perpetrators of vigilantism (eigenrichting). This research uses normative-empirical legal research methods. The results showed that the concept of vigilantism (eigenrichting) according to positive criminal law in Indonesia that has been applied by the Public Prosecutor at the Konawe District Prosecutor's Office is Article 170 of the Criminal Code on Robbery, Article 338 of the Criminal Code on Murder, and Article 351 of the Criminal Code on Maltreatment. Criminal responsibility for the perpetrators of vigilantism (eigenrichting) in Decision Number: 194/Pid.B/2022/PN, the perpetrators are responsible for their actions based on their position and the form of their actions. The Panel of Judges applied Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code which regulates the position of the perpetrator in the participation of a criminal offence declared as a pleger (perpetrator) by the Panel of Judges of the Unaha District Court.
Sosialisasi Sumber Hukum dan Ketentuan-Ketentuan Inti Pelaksanaan Pertambangan di Indonesia Rahman, Irsan; Mayasari, Riezka Eka; Rijal, Syamsul; Basrawi, Basrawi; Jafar, Faisal Herisetiawan; Jusafri, Jusafri; Sakti, La Ode Awal; Sari, Patma; Alimuddin, Nur Hidayani; Wonua, Almansyah Rundu; Syahrir, Sasmita Nabila; Anggraini, Yuyun; Nekstriani, Nekstriani; Mardiana, Mardiana
Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v6i2.15921

Abstract

Pertambangan di Indonesia dari berbagai riset telah menunjukan dampak positif diantaranya adalah sebagai lokomotif perekonomian yang secara langsung berkontribusi langsung pada peningkatan PDB, selain itu pada aspek ekonomi sektor riil berkontribusi terhadap peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, mempunyai multi efek player dengan meningkatkan usaha mikro masyarakat, namun disatu sisi riset yang lain menunjukan  dampak negatif terutama dampak lingkungan, konflik agraria, alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan eksploitasi pertambangan menyebabkan defisit  persediaan pangan. Khusus untuk permasalahan mitra pada pengabdian masyarakat ini karena terdapat protes warga soal kerusakan lingkungan, konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan, aktifitas ilegal memuat nikel tanpa memiliki syarat admininstrasi yang lengkap, untuk  itu kami melakukan pengabdian kepada masyarakat kiranya dengan informasi yang kami transformasikan masalah dapat diselesaikan oleh stake holders yang didaerah Lokasi mitra. Metode yang kami lakukan ialah metode pra pelaksanaan dan pelaksanaan; pra pelaksanaan dengan  memperhatikan base line visi misi fakultas hingga menentukan topik yang sesuai, kemudian melaksanakan observasi berita dan konfirmasi lapangan untuk memastikan urgensi kebutuhan mitra yang sesuai dengan topik, mengiventaris bahan materi lalu merumuskannnya hingga sistematis dan tersaji dengan baik, kemudian pelaksanaan  dilakukan dengan metode  service learning. Hasil dan pembahasan kami mengemukakan sumber hukum dan ketentuan inti pertambangan di Indonesia, tata kelola dan manejem lingkungan, penanganan konflik agraria, norma yang dapat diterapkan apabila perusahan badan hukum atau perorangan memuat nikel keatas kapal yang belum lengkap syarat admininstrasinya, layanan pengaduan masyarakat yang dapat diakomodir pemeritah daerah sesuai dengan norma undang-undang saat ini.
Rosnida1, Yeni Haerani2, La Ode Awal Sakti3, Hartati S4 Rosnida, Rosnida; Haerani, Yeni; Sakti, La Ode Awal; S, Hartati
Jurnal Berita Kesehatan Vol 17 No 1 (2025): Special Edition
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58294/jbk.v17i1.272

Abstract

Studi ini mengeksplorasi perbuatan bidan yang termasuk dalam kategori malpraktik medis serta analisis pertanggungjawaban secara hukum perdata berdasarkan tindakan tersebut. Tujuan penelitian ini dilaksanakan agar bidan dan tenaga kesehatan pada umumnya dapat mengetahui tindakan-tindakan yang dapat digolongkan malpraktik medis agar dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan kesehatan dapat terhindar dari  tindakan malpraktik medis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis, di mana data yang dianalisis berasal dari sumber sekunder, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tertier   Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum perdata, suatu tindakan bidan dapat dianggap sebagai malpraktik medis apabila: terjadi penyimpangan dari standar profesi; terdapat kelalaian meskipun dalam bentuk ringan; dan ada keterkaitan langsung antara tindakan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal terjadi malpraktik medis, bidan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan: pelanggaran kontrak atau wanprestasi (Pasal 1239 BW); perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW); kelalaian yang menyebabkan kerugian (Pasal 1366 BW); dan d) tanggung jawab atas perbuatan pihak yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367 BW)
Legal Review of the Implementation of Land Redistribution as Land Reform Object in Kolaka Regency: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Kolaka Amalia, Ismi; Haerani, Yeni; Rosnida; Sakti, La Ode Awal
Sangia Nibandera Law Research Vol. 1 No. 2 (2024): Various Law Enforcement Issues
Publisher : Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study describes the criteria for land reform land objects and the implementation of land redistribution for land reform objects in Kolaka Regency. The purpose of the study is to determine the criteria for land reform land objects and the implementation of land redistribution for land reform objects in Kolaka Regency. The method used in this study is normative-empirical research, namely research that combines normative legal approaches with the addition of various empirical elements. The results of the study indicate that the criteria for land reform land objects in Kolaka Regency are agricultural land, non-agricultural land (originating from the release of forest areas/reduction of rights), ex-HGU land whose rights have ended, more specifically that the criteria for land reform land objects in Kolaka Regency are dryland agricultural land which is a source of livelihood for the local community. The implementation of land redistribution for land reform objects in Kolaka Regency, in general, is: a. preparation and planning, aimed at knowing the potential, problems and needs of land recipients through social mapping of economic resources available and accessible to land recipients; b. conducting outreach that includes the formation of effective organizations, the availability of economic resources, and assistance mechanisms in gaining access from owners of economic resources; c. establishing effective land recipient organizations; d. facilitating and coordinating meetings with stakeholders; e. Partnership cooperation.
Co-Authors Adam, Ade Caesar Premadani Akbar, Muhamad Aksan Amalia, Ismi Anggraini, Yuyun Basrawi, Basrawi Dedu, La Ode Arfan Faisal Herisetiawan Jafar Irsan Rahman, Irsan Jusafri Mardiana Mardiana Mayasari, Riezka Eka Muh Nurtanzis Sutoyo Nekstriani, Nekstriani Nur Hidayani Alimuddin Rosnida Rosnida, Rosnida Ruslin, Ruslin S, Hartati sari, Patma Sarmadan Sarmadan, Sarmadan Syahrir, Sasmita Nabila Syamsul Rijal Wonua, Almansyah Rundu Yahyanto, Yahyanto Yeni Haerani Yeni Haerani, Yeni Zaid, Sudirman