Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA PADA SISWA-SISWI SMP NEGERI 2 MERAUKE Pieter, Salvadoris; Fenetiruma, Raymond Paradeys; Suradinata, Poetri Enindah; Dwi Ardiansyah Pelu, Handika
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i1.107

Pengabdian hukum berjudul "Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja pada Siswa-Siswi SMP Negeri 2 Merauke" oleh LBH Pelita Kasih GPI Papua bertujuan mengatasi kompleksitas kenakalan remaja di Merauke, khususnya narkotika, perundungan, dan minuman keras, akibat minimnya pemahaman siswa dan kerentanan lingkungan. Metodologi kegiatan melibatkan observasi lapangan, studi pustaka terkini, perencanaan detail, serta pelaksanaan interaktif yang dilaksanakan pada 25 April 2025 di SMP Negeri 2 Merauke, dengan penulis sebagai narasumber. Hasil yang ingin dicapai meliputi peningkatan pemahaman hukum, kesadaran bahaya, perubahan sikap positif, meningkatnya masa depan cerah generasi muda dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman. Kegiatan ini berkontribusi signifikan dalam membentuk remaja yang sadar hukum dan bertanggung jawab, serta menjadi dasar bagi upaya pengabdian berkelanjutan.

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM Pelu, Handika; Wijaya, Nasri
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1313

The institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.

PENYULUHAN TINDAKAN KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KABUPATEN MERAUKE Pelu, Handika; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Silubun, Anton Johanis
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v1i1.35

Perkembangan Penyuluhan tentang kenakalan remaja dan penanganannya kepada mahasiswa sangat penting, mengingat meningkatnya jumlah kenakalan remaja di tingkat SMA. Sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi penerus bangsa, mahasiswa perlu dibekali dengan wawasan tentang pentingnya membangun sikap mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam perilaku kenakalan yang mengarah pada tindak kriminal. Luaran dari kegiatan ini: Jurnal. Metodologi yang digunakan Program Pendampingan ini dilaksanakan melalui kegiatanSeminar, Workshop dan Bimbingan dalam Penyuluhan tentang kenakalan remaja. Termasuk di dalamnya pengembangan materi Pelatihan Ceramah dari Narasumber, Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Permainan, dan Curah Pendapat. Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan tiga tahap, Tahap pertama untuk Seminar, Tahap kedua: Workshop dan Bimtek, dan Tahap ketiga Pendampingan dan pelatihan pendaftaran hak cipta. Dari pengabdian ini Harapannya setelah kegiatan penyuluhan ini, remaja dapat memahami akan bahayanya dari perilaku-perilaku menyimpang serta tidak melakukan perilaku menyimpang.

PENYULUHAN TINDAKAN KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KABUPATEN MERAUKE Pelu, Handika; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Silubun, Anton Johanis
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v1i1.35

Perkembangan Penyuluhan tentang kenakalan remaja dan penanganannya kepada mahasiswa sangat penting, mengingat meningkatnya jumlah kenakalan remaja di tingkat SMA. Sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi penerus bangsa, mahasiswa perlu dibekali dengan wawasan tentang pentingnya membangun sikap mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam perilaku kenakalan yang mengarah pada tindak kriminal. Luaran dari kegiatan ini: Jurnal. Metodologi yang digunakan Program Pendampingan ini dilaksanakan melalui kegiatanSeminar, Workshop dan Bimbingan dalam Penyuluhan tentang kenakalan remaja. Termasuk di dalamnya pengembangan materi Pelatihan Ceramah dari Narasumber, Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Permainan, dan Curah Pendapat. Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan tiga tahap, Tahap pertama untuk Seminar, Tahap kedua: Workshop dan Bimtek, dan Tahap ketiga Pendampingan dan pelatihan pendaftaran hak cipta. Dari pengabdian ini Harapannya setelah kegiatan penyuluhan ini, remaja dapat memahami akan bahayanya dari perilaku-perilaku menyimpang serta tidak melakukan perilaku menyimpang.

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i1.7081

The institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.

Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kurik Melalui Program Edukasi dan Sosialisasi Terhadap Aspek Legal Dalam Pengelolaan Tanah mote, herry; Mote, Herry Hendri Fernando; Ngilawane, Cavin George; Alputila, Marlyn Jane; Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Rahail, Emiliana B.; Epin, Maria Natalia Wainip
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i2.113

Fungsi tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Kampung Suka Maju Distrik Kurik Kabupaten Kurik Kabupaten Merauke sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung hukum sehingga selain tempat bermukum tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorangwarga negara untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut. Perlu adanya pemahaman akan arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat kampung Suka Majuakan pentingnya melakukan kegiatan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Kegiatan pengabdian ini sebagai upayah untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyayarakat mitra

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search