Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.049

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Hukum Volkgeist Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Riau Law Journal Journal of Education and Culture Innovative: Journal Of Social Science Research

Elmayanti, Elmayanti

Universitas Riau

Author-ID : 787892

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 128 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

6 7 8 9 10

PERANAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL PADA KAMPUNG ADAT ASLI ANAK RAWA PENYENGAT DI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK Elmayanti Elmayanti
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Penghulu dalam kampung adat penyengat merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman, sehingga setiap ada persengketaan maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Peranan kepala adat dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi penghulu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi pada kampung adat asli anak rawa penyengat, yaitu: a) Belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang mediasi; b) Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi; c) Kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Elmayanti Elmayanti
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7907

Pendekatan restorative justice merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim, bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. Restorative justice merupakan konsep pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana melalui konsep restorative justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan penekanan pada penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan realitas yang diteliti secara jelas dan sistematis. Masyarakat di Desa Cipang Kanan selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat selalu melibatkan peran tokoh adat dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat yang memang dari dahulu mereka terapkan, dimana setiap sengketa selalu menggunakan upaya perdamaian dengan mediasi dan diikuti dengan sanksi-sanksi adat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang telah melanggar ketentuan-ketuan adat.

Optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak Elmayanti Elmayanti; Muhammad A Rauf
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

korban kekerasan, baik di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis, kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya. Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang mewakili Propinsi Riau menerima penghargaan sebagai kabupaten Layak Anak. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak di Kabupaten Siak adalah, Melakukan penyuluhan anti kekerasan terhadap anak pada masyarakat, Melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah diseluruh Kabupaten Siak, Melakukan konsolidasi serta koordinasi permasalahan kasus perempuan dan anak dengan UPT P2TP2A Provinsi Riau, serta Melakukan pengawasan secara bertahap terhadap kasus-kasus yang sudah diberikan pendampingan sehingga korban benar-benar pulih dari kekerasan yang dialaminya. Hambatan atau kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Siak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak adalah, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional, Korban dan/atau Keluarga yang Tidak Melapor, Kurangnya anggaran dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak.

Model Pendekatan Desa Adat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak Elmayanti Elmayanti
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Children are a valuable asset for a family and society in living their collective life to the future. Family and community care for children in order to grow and develop humanely is a very profitable investment for their survival. Children are often victims of violence. This violence has a very bad impact on children's development, especially their psychological development. The purpose of this study was to determine the model of the traditional village approach in preventing criminal acts of violence against children in the coastal area of Siak Regency. This type of research is sociological juridical with emphasis on field research, this research is descriptive, because it intends to describe the reality under study clearly and systematically. Traditional villages have a function to organize life community as a legal community unit related to customary law and culture and can be used as a basis for the smooth administration of government and implementation of development. Through the traditional village approach model, it is hoped that it can contribute to the prevention and suppression of cases of violence against children in Siak Regency, by involving the role of traditional leaders and cooperation between indigenous peoples.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Ramadatul Fajri; Davit Rahmadan; Elmayanti Elmayanti
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Nowadays, the perpetrators of criminal offense come from various circles,one of which is carried out by people who are elderly, according to existingregulations, the elderly are included in the vulnerable category which is entitledto more treatment and protection with respect to their specificity, but in practicein positive law In Indonesia, there are no rules governing the protection of theelderly who are in conflict with the law, before the law the elderly are stillequalized with perpetrators of criminal offense of productive age. In theimplementation of law enforcement against perpetrators of criminal offense of theelderly, it is still necessary to review the problem of law enforcement and effortsto resolve criminal offense, restorative justice in terms of acting as a media thatbridges the settlement of criminal offense by approaching or mediating betweenperpetrators and victims.The purpose of this study are: first, to determine legal policy towards theelderly, second, to determine the arrangements for efforts to resolve criminal actsby the elderly through a restorative justice approach. This type of research can beclassified as normative research or better known as "legal research". Thisnormative research uses a type of legal systematic research conducted byexamining library materials or secondary data. The main purpose is to identifythe main meanings or legal basisThe results of the research, there are two main things that can beconcluded, firstly that there is no regulation in positive law in Indonesia thatexplains how to implement the protection and application of the elderly who arein conflict with the law, so that policies that favor the protection of the elderlywho are in conflict with the law are needed, secondly Restorative justice takes therole of a mediator who is able to provide an agreement between the two parties.The perpetrators of criminal acts, in this case the elderly, have the opportunity toget legal remedies which do not require the perpetrators to get imprisonment butcan be replaced with criminal compensation or fines.Keywords: Elderly – Policy – Restorative Justice

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PELALAWAN Robet Chandro Wijaya Sibuea; Zulfikar Jayakusuma; Elmayanti Elmayanti
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Forest is an ecosystem unit in the form of a large expanse of landcontaining biological natural resources which are dominated by trees in theirnatural environment which cannot be separated from one another. Forest andland fires are natural disasters that often occur in Indonesia, especially duringthe dry season. These fires cause enormous environmental damage, economiclosses, and social problems. In fact, large forest and land fires result indevastating haze impacts beyond state administrative boundaries (transnationaldisasters). The regulation of lightly motivated criminal acts is a crime regulatedin the Criminal Code (KUHP) as well as in other laws and regulations, but thedifference must be seen from the background of the perpetrator, the motives andconsequences of the crime not to cause disturbing losses. in society, but thepractice of law enforcement disturbs the sense of justice a lot, because it isresolved through a court trial process which is actually not necessary or can bepursued by a process outside the court, by prioritizing peace by deliberation toreach consensus is an integral mechanism in people's lives in Indonesia, namelythe Restorative Justice path. Law enforcement against forest fires in PelalawanRegency, Riau Province based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestryhas not been implemented as expected. Although everyone is prohibited fromburning forests, it turns out that every year forest fires routinely occur inPelalawan Regency, but there are still many land arsonists who do not get justicein the punishment they get. The type of research used by the author is sociologicallegal research, namely research that examines the legal aspect by looking at theapplicable legislation and comparing it with its implementation in the field bymeans of a survey.Keywords: Justice, Restorative justice, Forest Fire

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN OLEH ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Mre) Grace Hanin; Mukhlis R; Elmayanti Elmayanti
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the mere of criminal acts, a child does not only become a victim. It can be found in suchcases that a child is also being the witness of a crime that has happened. This is based on LawNumber 11 of the year 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Article 1 number 2which states that Children in Conflict with the Law are children in conflict with the law, childrenwho are victims of criminal acts, and children who are witnesses of criminal acts. Witnesstestimony is the most important evidence in a case. However, children under the age of 15 are notconsidered to be witnesses who are sworn (taken oath) in an attempt to testify in court. Eventually,the child does not become evidence of witness testimony which is considered valid in proving acriminal case.The purpose of this thesis is: First, to analyze how far is the proofing that is stated by achild in the effort of solving the crime of rape (case of Verdict Number: 71/Pid.B.2017/Pn.Mre).Second, to analyze the type of special protection that can be given to a child victim who witnessedthe crime of rape. The research that is used in writing this thesis is Normative Juridical ApproachMetho or Literature Study in order to obtain secondary data. To obtain secondary data, researcherstudies and analyzes the laws and regulations, law theories to sum up the conclusion of a matterthat is being examined.From the results of the study, there are 2 (two) main things that can be concluded: First, Achild who is not yet 15 (fifteen years) of age cannot be taken an oath or promise in giving his/hertestimony in court. However, as long as there is a match between the child’s statement and otherlegal evidence, the child’s statement can be classified as a guide that can be the basis instrengthening the Judge’s beliefs in making a final decision. Second, The child in providing his/herstatement may also disclose his/her statement outside of the court’s session, namely throughelectronic recording carried out by the Local Community Counselor, in the presence ofInvestigators or Public Prosecutors, and Advocates or other legal aid providers that is involved inthe existing case. Child witnesses and/or child victims are also allowed to provide informationthrough remote examination using audiovisual communication tools. All of this is done in order tomaintain good protection for children in law.The legal position of a child in the effort of proofing a crime is frankly stated in theCriminal Code of Indonesia, yet according to the legislatives that somebody who is still categorizedas a child does not have the perfect responsibility and accountability in the purpose of givingtestimonials in trial. Therefore, a child’s testimony is used either as a “clue” or addition of a validmeans of evidence which is also useful to convince the Judge in trial.The researcher’s suggestion is that in making a decision that is as fair as possible, theJudge(s) should be wise when considering the evidence that are also obtained from the factsrevealed before the trial. Even though the victim witnesses are classified as “children” and tend toJOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IX Edisi 2 Juli – Desember 2022 Page 2be in the unstable state of self, may the information from the statement given by the child remains aconsideration that has strong value considering that in a rape crime, the child is the only victimwho directly experienced and witnessed the crime of rape by the perpetrator.Keywords : Child-Child Witness-Crimes-Rape

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS PEREDARAN JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT BERBAHAYA DI KOTA PEKANBARU Robin Aritonang; Mukhlis R; Elmayanti Elmayanti
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

BPOM Pekanbaru has issued a circular regarding the list of herbscontaining dangerous medicinal chemicals to distributors and shops so as not tosell any more herbs identified by BPOM Pekanbaru that contain hazardousmedicinal chemicals. The results of a raid conducted by BPOM Pekanbaru founda drug store selling herbal medicine containing dangerous medicinal chemicals,such as the brand Akar Dewa herbal medicine produced by UD. Image of Nature,East Java. This herbal root god is circulating freely in Pekanbaru. This herbcontains the chemical piroxicam. The use of piroxicam in high doses can causekidney damage.The type of legal research is sociological juridical, which in this research,is carried out by going directly to the field to collect primary data, and usingdescriptive methods. Meanwhile, if viewed from the nature of this research isdescriptive.The results of this study are the enforcement of criminal law on thecirculation of herbal medicine containing dangerous medicinal chemicals in thecity of Pekanbaru by conducting inspections, investigations and the application ofsanctions but has not been able to run optimally. The obstacles found in theenforcement of criminal law on the circulation of herbal medicine containinghazardous medicinal chemicals in the city of Pekanbaru are inadequatesupervision, limited authority of BBMP, lack of participation and support fromthe community, low public understanding of the law, and lack of intensity ofsocialization activities. Efforts were made to overcome the obstacles found incriminal law enforcement on the circulation of herbal medicine containinghazardous medicinal chemicals in the city of Pekanbaru, namely law enforcementoperations, socialization and optimizing cooperation with related parties and thecommunity.Keywords: Criminal Law Enforcement, Herbal Medicine, Hazardous DrugChemicals.

Nilai-nilai Budaya Melayu Dalam Sistem Pemerintahan Kepenghuluan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Elmayanti Elmayanti; Ferawati Ferawati
Journal of Education and Culture (JEC) Vol. 1 No. 2 (2021): Journal of Education and Culture
Publisher : Indra institute Research & Publication

With the stipulation of traditional villages in Siak Regency, it certainly has an impact on the administration of government. Fundamental changes are seen in government and community institutions in traditional villages. Regulation Regional Siak No. 2 of 2015 concerning the determination of traditional villages, explains the customary village government institutions where the penghulu is the head of the traditional village. The type of research used in this research is sociological legal research. Traditional villages have a function to organize community life as a legal community unit related to customary law, culture and can be used as a basis for smooth governance and implementation of development. The establishment of this traditional village is one of the objectives to give the broadest authority to the traditional village to maintain customs and territorial rights. The traditional village has the identity of elements as an alliance of customary law communities, and has several characteristics that distinguish it from other social groups which automatically become indigenous peoples. The factors that influence the success of the penghulu government system in the indigenous people of the Kuala Gasib village are the existence of a law that clearly regulates the position of a penghulu, the availability of a budget for development, the existence of adequate facilities and infrastructure in carrying out the wheels of government in the traditional village. In Kuala Gasib, there is a need for an MOU (Memorandum Of Understanding) or legal understanding between the village and the law (police), related to the settlement of crimes or irregularities.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS-TPK/2018/PN PBR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK RUANG TERBUKA HIJAU DAN PEMBANGUNAN TUGU ANTI KORUPSI DI PROVINSI RIAU Nadya Junyantani; Maria Maya Lestari; Elmayanti Elmayanti
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The corruption case in the case of decision Number 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbrthe application of the criminal sanctions given in this decision did not provide a deterrenteffect for the perpetrators and seemed selective. The DAS defendant was sentenced to 17months in prison and paid a fine of Rp. 50 million subsidiary 1 month in prison and paycompensation for state losses of Rp. 80 million. The judge's decision was lower than thedemands of the public prosecutor, namely 2 years in prison. The formulation of theproblem in the research are: 1) How is the application of criminal sanctions in thedecision Number 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr?, 2) What are the judges' considerationsin the decision Number 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr?.The results of this study are the application of criminal sanctions in the decisionNumber 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr which is lighter than the prosecutor's demands.The sanctions given to the perpetrators do not show a deterrent effect on the perpetrators.The judge's consideration in the decision Number 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr oncriminal acts of corruption in the green open space project and the construction of ananti-corruption monument in Riau Province juridically, the judge looked at the statutoryprovisions that were used as the basis for the indictment. In non-juridical terms, judgeslook at things that are aggravating and lighten punishments outside of juridical factors.Keywords: Analysis, Decision, Crime, Corruption

Co-Authors Ahmad Novrian Arsyad Aisyah Nur Roma Dani Al Qudri, Al Alex Firdaus Simaremare Amirahni Zahra Tripipo Andre David Hasintongan Sitanggang Ardian, Mustika Saraswati Ardiansyah, Andri Asha Farzah Aslamiah, Futri Bayu saputra simanjuntak Caryn, Caryn Conny Ofta Tiani Br Tompul Davit Rahmadan Dayu Dawana Dedek Putra Dendy Zufriandi Dessy Artina Dhafa Dendy Dwijaya Diah Achriati Aulia Dita Febriyanti Diva Beauty Tomanda Doni Novrian Kudadiri Emilda Firdaus Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Erdianto Erdianto Evi Deliana HZ Fajri, Muhammad Al Farzah, Asha Ferawati Ferawati Ferawati, Ferawati Ferawati Feriska Bulan Mutia Fijai Sanjaya Firdaus Firdaus Fitriyani Fitriyani Fuad Ikmal Grace Hanin Haryanto, Popo Helmi, Kiki Ilham Handika IRFAN SUTIKNO RAMADHAN Irma Laras Wati Ita Maya Sari Johannes Jum Joghi Pangaribuan Jonathan Christoper Silalahi Josua Karsia Junita Yunara Juwita, Annisa Khofifah Dinda Syahputri Kifli Raji Kinanti, Dinda Puteri Leonardo Sormin Liza Afriani Lopi, Siti Haviza Prada M Gilang Pratama M. Fadli Maria Maya Lestari Marinus Lase Martha Purba Maysarah Maysarah Mery Natalia Siahaan Mexsasai Indra MUCHAMMAD FAIZIN Muhammad A Rauf Muhammad Fahlebvy Muhammad Rafdi Muhammad Yodi Pinto Mukhlis Mukhlis Mukhlis R Mukhlis R. Nabilla Khaernas Nadya Junyantani Natasya, Audreya Naufal Nata Prawira Nurahim Rasudin Nurul Syahvira Osshy Sari Sukma Panjaitan, Hertavip Dewantara PANUSUNAN SIREGAR Prayudi, Arga Purba, Rantika Br. Putra, Yanda Syahrul Qotni Putri Nur Arafah Ramadan, Rahmad Ramadatul Fajri Ramayana Ramayana Rangkuti, Nurul Ibda Aprilia Rasyid, M. Akbarizan Regita Triana Aulia Restu, Teguh Amandia RINANDA, RIFAN Robet Chandro Wijaya Sibuea Robin Aritonang Ronaldo Stefano Salsabila, Putri Nanda Sandri Sandri Saputri, Septiani Saragih, John Meidi Sarah Doviola Sipangkar Saraswati Aji Sawitri Selvy Yustunika Silalahi, Jonathan Christoper Simon Albertian Redy S Sindia Dwike Pratika Siti Istiningsih, Siti Solly Aryza suci jolanda Sultan Kevinsyah Dian Nugraha Sundari, Nur Shinta Syahra Syahra Syaifullah Yophi Ardiyanto Syamsiar, Syamsiar Syawitri, Dissa Mutiara Tengku Arif Hidayat Tomanda, Diva Beauty Tri Zulkhaidir Trie Sundari Vannesah Nara Tasya Halim Wiby Fitria Alda Wifra Hadhratin Yesi Mutia Dini Yolanda Oktavia Yuli Shara Sihombing Zainal Abidin Zufriandi, Dendy Zulfikar Jaya Kusuma Zulfikar Jayakusuma

Title

Found 128 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 128 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 128 Documents
Search