Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Efektif Menurut Didin Hafidhuddin Putri Rahayu
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat dikelola oleh negara yang berasaskan Islam dan ada yang berpendapat bahwa pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah. Permaslahan inilah yang menjadi kajian tokoh ulama Didin Hafidhuddin. Dalam hal pengelolaan zakat oleh negara, Didin Hafhidhuddin menekankan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat tanpa pemerintah harus turun tangan sendiri seperti halnya pengelolaan pajak. Pembayaran zakat wajib ditunaikan oleh umat Islam dengan melewati pihak ketiga yaitu lembaga negara yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi. Zakat memiliki unsur paksaan dalam pelaksanaannya dan dapat dijatuhkan sanksi bagi yang melalaikannya. Dalam melakukan kajian ini, digunakan pendekatan normatif-historis. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan suatu argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada spektrum yang lebih luas. Pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah tentang pengelolaan zakat dan bagaimana tokoh tersebut menginterpretasikannya ke dalam sebuah wacana keintelektualan. Kemudian dapat diketahui cara pandang tokoh yang dikaji dalam menentukan kesimpulan. Selain itu, deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis pendapat mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat. Data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin untuk mengetahui kevalidan argument tersebut.

Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul Putri Rahyu; Arif Sugitanata
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 2 (2022): Desember
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131

Abstrak : Artikel ini membahas mengenai rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2018-2020: studi terhadap analisis peran mediator di Pengadilan Agama Bantul. Fakus dari kajian ini ialah menganalisa alasan atau faktor rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Bantul dengan memanfaatkan konsep sosiologi hukum yang pisau bedahnya menggunakan teori efektivitas hukum, budaya hukum dan resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas keberhasilan peran mediator dipengaruhi oleh tujuh faktor yakni Pertama, Para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, Kedua, Tingkat kesulitan kasus. Ketiga, Tingkat kesadaran masyarakat. Keempat, Waktu mediasi terlalu singkat. Kelima, Mediasi hanya sebagai formalitas. Keenam, Itikad baik para pihak. Ketujuah, Kemampuan mediator. Kata Kunci: Mediator, Mediasi, Pengadilan Agama, Bantul. Abtract : This article discusses the low success rate of mediation at the Bantul Religious Court in 2018-2020: a study of the analysis of the role of mediators at the Bantul Religious Court. The focus of this study is to analyze the reasons or factors for the low success of mediation by mediators at the Bantul Religious Court by utilizing the concept of legal sociology whose scalpel uses the theory of legal effectiveness, legal culture and conflict resolution. The results of this study indicate that the effectiveness of the successful role of the mediator is influenced by seven factors namely First, the parties are determined to divorce, Second, the degree of difficulty of the case. Third, the level of public awareness. Fourth, the mediation time is too short. Fifth, Mediation is only a formality. Sixth, the good faith of the parties. Seventh, the ability of the mediator. Keywords: Mediator, Mediation, Religious Court, Bantul

Perempuan dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Putri Rahyu; Ahmad Muzhaffar
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 21 No. 1 (2022)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2022.211.41-51

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur baik itu dari pihak laki-laki, perempuan maupun keduanya. Pernikahan anak marak terjadi di kalangan para remaja yang bisa disebabkan oleh pergaulan bebas ataupun adanya pemaksaan dari orang tua. Artikel ini membahas tentang kedudukan perempuan dalam pernikahan anak yang dianalisis menggunakan kesetaraan gender dari kaca mata hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu analisis secara lebih detail bagaimana pernikahan anak dalam al-Qur’an dan Hadis serta menghubungkan faktor-faktor apa saja yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang menikah di usia dini. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua konsep perempuan dalam nas, yaitu, konsep kesetaraan yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, dan konsep yang bersifat ketidaksetaraan yang berkenaan dengan masalah rumah tangga seperti perkawinan. Pernikahan anak tidak dibenarkan karena mengandung nilai ketidaksetaraan terhadap perempuan dengan menganalisis dari berbagai dampak yang terjadi pada si anak]. [Child marriage is a marriage held by the minors, a boy, a girl or both. It is quite common among teenagers due to promiscuity or coercion from parents. This article discusses the position of women/girl because of early marriage by using gender equality from the Islamic law point of view. By using a normative approach, the analysis thoroughly examine how child marriage is according to the Qur'an and Hadith and the problems that they get because of early marriage. The research finds there are two concepts of women in the text : the concept of equality related to worship and the concept of inequality with regard to household problems such as marriage. A child marriage is not justified because it has the value of inequality against women and various impacts that occur on the child.]

MEMBUMIKAN ASAS IDEALITAS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN MELALUI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) DI INDONESIA Robin, Al; Nasrullah, Nasrullah; Rahyu, Putri
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 2 (2024): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i2.211

Penelitian ini berupaya untuk menyelidiki prinsip-prinsip idealitas dari perspektif Al-Qur'an dengan menganalisis hukum negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metedo pustaka (library research), dengan pengumpulan data yang didasarkan pada teknik deskriptif dan analitis. Meneliti prinsip-prinsip idealitas yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah: 126 dan QS. Ibrahim: 35, beserta penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian ini mengenai prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah:126 dan QS. Ibrahim: 35 adalah sebagai berikut: Doa Nabi Ibrahim AS agar Mekah dijadikan kota yang aman dan tenang selamanya, bersama permohonannya agar dirinya dan keturunannya dijauhkan dari penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah SWT, telah dikabulkan. Dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim AS mengungkapkan aspirasi melalui doa, yang juga kita harapkan; yaitu, keinginan agar tempat tinggal atau bangsa kita berubah menjadi lingkungan yang aman, tenang, dan damai, tetapi dalam manifestasi yang berbeda. Selain doa, kita dapat menegakkan legislasi konstitusi di Indonesia untuk mengatur urusan nasional dan kenegaraan, dengan mengakui Islam sebagai agama "ideal" yang penuh kasih sayang untuk semua (rahmatan lil’alamin), yang seharusnya menjadi ambisi dan visi semua umat Muslim. Akibatnya, umat Muslim menjalankan tugas mulia untuk mempromosikan kebajikan dan melarang keburukan guna mewujudkan Islam yang "fungsional" dan "aktual" dalam kerangka bangsa dan negara.

Multi-Layered Pawning in Indonesia’s Agrarian Sector: Islamic Legal Challenges and Sustainable Development Implications: Gadai Bertingkat dalam Masyarakat Agraris Indonesia : Dinamika Hukum Islam dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan Jannah, Nurfaidatul; Rahyu, Putri; Mulyati, Suci; Aisya , Hana Putri
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/b90wy152

Abstract: This study investigates the practice of multi-layered pawning in Rato Village, Indonesia, which is often conducted without formal written agreements, thereby exposing the original landowner (rāhin) to significant risks. In such arrangements, pawned land is frequently transferred to a third party without the knowledge or consent of the initial land pawn initiator, leaving the rāhin in a vulnerable economic position. From an Islamic legal perspective, this practice raises critical concerns regarding the principles of justice, transparency, and the protection of property rights—core foundations of Shariah. Although initially regarded as a form of ʿurf (local custom) that was socially accepted, the practice has evolved into ʿurf fāsid (corrupt custom) as it increasingly causes harm to the rāhin and contravenes the Shariah principle of justice. This research employs a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with local residents and village leaders, as well as a review of relevant literature on Islamic law and sustainable development. The findings indicate that multi-layered pawning not only undermines the economic stability of landowners but also poses broader threats to the economic, social, and environmental sustainability of agrarian communities. Through strict oversight, the implementation of written agreements, and enhanced education in Shariah-based financial literacy, pawning practices can be redirected to promote equitable and sustainable economic development within agrarian societies. This research contributes to the discourse on pawning law in Indonesia and offers policy insights for improving welfare and sustainability in rural Islamic communities. Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik gadai berlapis di Desa Rato, Indonesia, yang sering dilakukan tanpa perjanjian tertulis formal, sehingga mengekspos pemilik tanah asli (rāhin) pada risiko yang signifikan. Dalam skema ini, tanah yang digadaikan seringkali dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan inisiator gadai tanah awal, meninggalkan rāhin dalam posisi ekonomi yang rentan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak milik—landasan utama Syariah. Meskipun awalnya dianggap sebagai bentuk ʿurf (kebiasaan lokal) yang diterima secara sosial, praktik ini telah berkembang menjadi ʿurf fāsid (kebiasaan korup) karena semakin merugikan rāhin dan bertentangan dengan prinsip keadilan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penduduk lokal dan pemimpin desa, serta tinjauan literatur terkait hukum Islam dan pembangunan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa praktik gadai berlapis tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi pemilik tanah tetapi juga menimbulkan ancaman yang lebih luas terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan komunitas agraris. Melalui pengawasan yang ketat, implementasi perjanjian tertulis, dan peningkatan literasi keuangan berbasis Syariah, praktik gadai dapat diarahkan kembali untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di masyarakat agraris. Penelitian ini berkontribusi pada pembahasan mengenai hukum gadai di Indonesia dan memberikan wawasan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan di komunitas Islam pedesaan.

Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul Rahyu, Putri; Sugitanata, Arif
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131

This article discusses the low success rate of mediation at the Bantul Religious Court in 2018-2020: a study of the analysis of the role of mediators at the Bantul Religious Court. The focus of this study is to analyze the reasons or factors for the low success of mediation by mediators at the Bantul Religious Court by utilizing the concept of legal sociology whose scalpel uses the theory of legal effectiveness, legal culture and conflict resolution. The results of this study indicate that the effectiveness of the successful role of the mediator is influenced by seven factors namely First, the parties are determined to divorce, Second, the degree of difficulty of the case. Third, the level of public awareness. Fourth, the mediation time is too short. Fifth, Mediation is only a formality. Sixth, the good faith of the parties. Seventh, the ability of the mediator. [Artikel ini membahas mengenai rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2018-2020: studi terhadap analisis peran mediator di Pengadilan Agama Bantul. Fakus dari kajian ini ialah menganalisa alasan atau faktor rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Bantul dengan memanfaatkan konsep sosiologi hukum yang pisau bedahnya menggunakan teori efektivitas hukum, budaya hukum dan resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas keberhasilan peran mediator dipengaruhi oleh tujuh faktor yakni Pertama, Para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, Kedua, Tingkat kesulitan kasus. Ketiga, Tingkat kesadaran masyarakat. Keempat, Waktu mediasi terlalu singkat. Kelima, Mediasi hanya sebagai formalitas. Keenam, Itikad baik para pihak. Ketujuah, Kemampuan mediator.]

ETOS KERJA DALAM PANDANGAN AGAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM Rahyu, Putri; Zia Ulhaq, Muhammad
J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol 6 No 2 (2023): Desember
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/jesa.v6i2.2317

Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, fikir, dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khoiro ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang berusaha menjelaskan tentang bagaimana etos kerja dalam pengembangan ekonomi Islam dan Agama. Dimana semua informasi yang didapatkan berupa penjelasan mengenai hasil dari riset. Teknik pengumpulan informasi menggunakan pendekatan literature riset atau jurnal online serta kajian pustaka yang berkaitan dengan kajian tersebut. Hasil penelitian ini adalah tingginya etos kerja dapat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi Islam. Jika rakyat dalam suatu negara masing-masing berusaha dan bekerja tanpa ada yang bermalas-malasan, maka negara tersebut akan maju dengan ekonomi yang sangat memadai. Tingginya etos kerja juga dapat mengangkat derajat agama Islam dengan tidak mengesampingkan urusan dunia walaupun yang paling utama tentunya adalah urusan akhirat. Keduanya akan sempurna jika dilaksanakan secara bersamaan karena agama Islam juga memberikan pengaruh positif terhadap etos kerja.

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA PERKAWINAN: (Studi Kasus di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima) Rahayu, Putri
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 1 No. 2 (2022): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v1i2.19

Marriage is mandatory for men and women who have desire and ability to perform it. However, this became a prohibition when a marriage has implemented in the era of the Covid-19 pandemic, particularly in the Bima area. This article aims to find out how the covid-19 pandemic affects the marriage rate in the Lambu District Religious Affairs Office by using the sociological approach of law by Soerjono Soekanto, namely looking at the relationship between society and the law related to the implementation of marriage during the pandemic. The results of the research obtained are about the regulation from the Indonesian Ministry of Religion that marriages are limited during the Covid-19 pandemic to avoid transmission through physical contact as well as posponment from potential mate themselves, so that this is the cause of the decline in marriage rates in Bima, Lambu District.

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT WOHA PADA TAHUN 2024 Suci Mulyati; Putri Rahyu; Nuryadin
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 1 (2025): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i1.233

Study with the title of the influence of leadership and organizational culture in improving performance at the Woha sub-district office, this study intends to determine the improvement of employee performance at the Woha sub-district office in 2024, the findings in this study reveal that leadership has an effect on improving employee performance at the Woha sub-district office and organizational culture is also able to improve employee performance at the Woha sub-district office. This study utilizes 2 (two) variables, namely leadership and organizational culture concluded by simultaneous and partial methods which conclude that from various tests carried out on the Classical Assumption Test table, namely the findings of the Normality Test, Autocorrelation Test (Model Summaryb), Linearity Test (ANOVA Table), and Hypothesis Test, namely Partial Test (t Test), f Test (Simultaneous Test) ANOVAb, Determination Test (R2) Model Summary. Thus, using the SPSS application for Windows Version 21, multiple linear regression tests were carried out. An equation for multiple linear regression is produced Employee Performance = 3,341 + 3.489 Leadership - 1,954 Culture + e. Keywords: Employee Performance, Leadership and Organizational Culture

Praktik ‘Iddah dan Iḥdād serta Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Maṣlaḥat al-Ṭūfī: Studi kasus di Desa Soki St Maryam; Rahyu, Putri; Mulyati, Suci; Nuryadin; Salmiati
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i2.27138

This study examines the practices of ‘iddah and iḥdād as well as the fulfillment of women's rights after divorce through the lens of maṣlaḥat al-Ṭūfī. The research is motivated by a phenomenon in Soki Village, Belo Subdistrict, Bima Regency, where many women perceive ‘iddah merely as a prohibition against remarriage, without understanding the broader Islamic legal provisions governing it; some are entirely unfamiliar with the concepts of ‘iddah and iḥdād. Contributing factors include low levels of education, economic hardship, limited religious knowledge, and social influences. This research is a field study using an empirical or case study approach. Primary data were collected through interviews with local women and religious figures, while secondary sources include the Qur’an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 1 of 1974 on Marriage, academic journals, and al-Ṭūfī’s writings on the concept of maṣlaḥat. The findings reveal that the local practice of ‘iddah and iḥdād deviates from Islamic legal norms due to those influencing factors. Women who remarry during the ‘iddah period are considered to have committed acts categorized as mafsadat, which are legally impermissible. However, in cases where such actions stem from ignorance or emergency conditions such as financial pressure or the responsibility to support children these may be understood as forms of maṣlaḥat ḍarūriyyah, aimed at preserving life (ḥifẓ al-nafs), one of the primary objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah).

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search