Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal La Sociale Jurnal Multidisiplin West Science Jurnal Pengabdian West Science Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Ngaliman ILJS
Ambodo, Triyo
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Menciptakan Good Governance Ambodo, Triyo
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.734

Abstract

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Bagaimana upaya menciptakan tata kelola keuangan desa dalam menciptakan good governance di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ? Riset menggunakan pendekatan doktrinal dan nondoktrinal dengan analisis deskriptif preskriptif berdasarkan data kualitatif hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitiandengan melaksanakan empat prinsip sebagai berikut: (a). Pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, waktu proses pelaksanaan dan diakhir program, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng; (b). Tata kelola keuangan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap sangat merespon inisiasi dan inisiatif-inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dikarenakan ada beberapa rapat-rapat yang menetapkan unsur- unsur masyarakat, mulai dari RT juga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan intensif meskipun intensif yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para lembaga rukun tetangga; (c). Transparansi masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.
Analisis Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Kepala Daerah dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dari Perspektif Etika Politik Islam Ambodo, Triyo
Bahasa Indonesia Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v10i1.1441

Abstract

The General Election Commission Regulation (PKPU) Number 9 of 2020 governs the nomination of regional heads, including provisions for former corruption convicts. From the perspective of Islamic political ethics, it is crucial to analyze this policy to understand its implications for leadership integrity and public morality. Islamic political ethics emphasizes that leaders should possess noble character and be free from disgraceful acts, such as corruption. Therefore, although legally former corruption convicts may run for office after meeting certain requirements, from the standpoint of Islamic political ethics, this may be considered inconsistent with the principles of clean and trustworthy leadership. This analysis highlights the importance of considering moral and ethical values in the regional head election process to ensure the establishment of a government that is both integral and trusted by the public
Sosialisasi Hukum Tentang Bullying Di Sekolah: Upaya Pencegahan Fathur Rochim; Ambodo, Triyo; Ubaidillah, Nizam
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): Ngaliman. Agustus 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v2i2.1340

Abstract

Sosialisasi hukum tentang bullying di sekolah merupakan upaya penting untuk mencegah dan mengatasi perundungan yang semakin marak di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua mengenai bahaya bullying serta memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi pelaku. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan penyediaan materi edukatif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu bullying, serta terbentuknya budaya saling menghormati di kalangan siswa. Dengan demikian, sosialisasi hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, serta mendukung pertumbuhan positif bagi semua siswa.
Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Nganjuk Klarisa Desi Ananta; Dwi Wijayanti; Myaskur; Ambodo, Triyo
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Ngaliman. Agustus 2024
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v3i2.1389

Abstract

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk merupakan langkah krusial untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelatihan yang diberikan kepada APH, dengan fokus pada pemahaman dinamika kekerasan seksual dan teknik wawancara yang sensitif terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan wawancara dengan APH dan tenaga kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah dilakukan, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman APH mengenai hak-hak korban dan penanganan kasus yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkala dan dukungan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan APH dan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang sesuai bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan program pelatihan yang lebih efektif di masa mendatang.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya Tohawi, Agus; Miyaskur, Miyaskur; Fitria, Dewi Ulfa Lailatul; Ambodo, Triyo; Iswanto, Juni
JOM Vol 5 No 4 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Desember 2024
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i4.6692

Abstract

This study aims to assess the legal protection of Indonesian migrant workers (PMI) under Law No. 18 of 2017, focusing on how effectively it safeguards their rights throughout the migration process. Utilizing a qualitative research methodology, the study involves a comprehensive review of relevant laws, regulations, and case studies to identify the strengths and weaknesses of the current legal framework. The research findings reveal that while the law outlines essential protections, significant enforcement challenges persist due to bureaucratic inefficiencies, lack of awareness among PMIs regarding their rights, and inadequate support mechanisms in host countries. Furthermore, many PMIs are susceptible to exploitation due to the informal nature of their employment and the difficulties associated with navigating foreign legal systems. The study concludes with strategic recommendations for improving legal protections, such as enhancing inter-agency coordination, implementing awareness and training programs for PMIs, fortifying bilateral agreements with host countries, and establishing effective monitoring systems to ensure compliance. The implications of this research highlight the need for coordinated efforts among government agencies, non-governmental organizations, and international collaborators to improve the welfare and legal protections of Indonesian migrant workers.
Co-Authors Desi Ananta, Klarisa DWI WIJAYANTI Fathur Rochim Fitria, Dewi Ulfa Lailatul Iswanto, Juni Khoiriyah Khoiriyah Klarisa Desi Ananta Lailatul Fitria, Dewi Ulfa Miyaskur, Miyaskur Munir, Samsul Myaskur Myaskur, Myaskur Rochim, Fathur Salafiyah, Nurul Tohawi, Agus Ubaidillah, Nizam