Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Jurnal Media Akademik (JMA) Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi
Ida Wahyuliana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Fina Rohmatika; Ida Wahyuliana
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 12 (2024): Desember
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objective to be achieved in this writing is to find out how the effectiveness of regional cooperation in the scope of the City of Surabaya runs as it should in accordance with the laws and characteristics that live in society, so that it can be said to provide benefits to the surrounding environment and related parties, in the approach used with the method through literature studies of research meeting results and discussion of conditions in the field of legal studies and inseparable from its controversy as an independent and distinctive discipline.
Pemberdayaan UMKM Berbahan Dasar Siwalan dalam Menghadapi Era Digitalisasi Sumriyah Sumriyah; Mufarijul Ikhwan; Ida Wahyuliana; Afrian Wahyu Dewa; Salsabila Rohadi
Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak bersama Masyarakat. Vol. 2 No. 4 (2024): November : Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak bersama Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/natural.v2i4.887

Abstract

The siwalan tree, which is a characteristic of Pragaan Daya Village, can be developed into a business that can improve the welfare of residents in the village. So in this way, Village MSMEs can be formed based on siwalan fruits. The implementation of MSMEs must be deceived by improving the quality of business actors and the products they produce in order to get adequate business consistency. In addition, existing MSMEs must prepare themselves for the era of digitalization in running their product businesses by paying attention to technological developments in order to minimize losses due to lagging product development. . This is based on the fact that the ongoing business can keep up with the times, which involves digitalization in all aspects of life, including in the application of siwalan products in Pragaan Daya Village. The purpose of this research is of course so that people in the village can optimize the sophistication of technology to make the digital platform a marketing platform for their products. In addition, of course, to create human resources who can compete in this era of digitalization. So that the initial goal of forming MSMEs can be realized. The empowerment of MSMEs based on siwalan can continue to progress and successfully compete with other MSME products.
PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN) Fakhri Haikal Amanullah; M. Nur Halim; Burhanul Haqiqi Alfarizi; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i12.1266

Abstract

Bakesbangpol adalah sebuah lembaga yang bertugas dan juga bertanggung jawab untuk melakukan dan mengoordinasikan suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan sebuah bangsa, politik, dan juga pemberdayaan masyarakat di negara Indonesia ini. Lembaga ini sangat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sudah didasarkan pada prinsip yaitu keberagaman, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan juga politik. Berbagai komponen-komponen yang terkait dengan kebijakan lokal ini juga termasuk strategi pembangunan, keuangan, dan program kerja selama proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lokal harus diperhatikan dengan baik, cermat dan juga seksama. Seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat (1) dari peraturan tertulis tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang beberapa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan juga evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan sebuah tindakan masa depan yang paling tepat, melalui urutan pilihan, dengan akuntansi sumber daya yang ada di negara Indonesia ini.
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Hunian yang Layak Wiwik Aldewiyeh; Ida Wahyuliana
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v1i4.264

Abstract

Decent housing is one of the important factors in ensuring social welfare and improving the quality of life of the community. The need for decent housing is very crucial in big cities, including Surabaya, where population growth and urbanization are very rapid. Although this right has been guaranteed by various national laws and regulations, one of which is regulated in Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas, there are still gaps in its implementation at the regional level. This article aims to discuss the urgency of establishing a Surabaya Regional Regulation (Perda) on decent housing. As a legal basis that regulates minimum standards for housing quality, access to basic infrastructure, and guarantees of security and comfort for Surabaya City residents. The establishment of this Perda is currently important to overcome the problem of inadequate housing, prevent the emergence of slums, and support the sustainable development of the city of Surabaya. In addition, this Perda is expected to be a solution to the challenges faced by the Surabaya City government in meeting the need for decent housing for all levels of society in the City of Surabaya.
STRATEGI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGUATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DEMOKRASI NON TAHAPAN Imadatul Fitriani; Inayah Maulia; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/t89w7v60

Abstract

Penelitian ini menganalisis upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi politik pada tahap non-tahapan. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya literasi politik masyarakat serta menurunnya tingkat partisipasi publik dalam pemilu, terutama akibat maraknya pelanggaran elektoral seperti politik uang, kampanye terselubung, dan disinformasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk mengkaji program Bawaslu secara normatif dan empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Bawaslu difokuskan pada tiga tahapan utama, yaitu pemetaan audiens, pelaksanaan sosialisasi berbasis komunitas dan digital, serta evaluasi berkelanjutan. Temuan penelitian mengungkap bahwa keberhasilan program didukung oleh landasan hukum yang kuat, jaringan kemitraan sosial, dan pemanfaatan media digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa apatisme politik masyarakat, keterbatasan anggaran, budaya politik pragmatis, dan penyebaran hoaks. Penelitian ini menegaskan bahwa edukasi politik pada masa non-tahapan merupakan kunci pencegahan pelanggaran pemilu dan penguatan demokrasi substantif di tingkat lokal.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PANCASILA MELALUI SOSIALISASI DAN WORKSHOP KEBANGSAAN DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN GENERASI Z: STUDI KASUS UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA Fitriatun Anisya; Ansori; Ida Wahyuliana; Helmy Boemiya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3rde380

Abstract

Pendidikan Pancasila menghadapi tantangan signifikan di era digital, khususnya dalam membentuk kesadaran Generasi Z yang cenderung pragmatis dan kritis. Penelitian ini menganalisis implementasi pendidikan Pancasila melalui kegiatan sosialisasi dan workshop kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura bekerja sama dengan Tim Mentoring Kebangsaan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap kegiatan yang melibatkan 60 siswa SMA dan 120 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dialogis-partisipatif efektif meningkatkan kesadaran Generasi Z dalam empat indikator: pemahaman nilai-nilai Pancasila, kesadaran hukum dan konstitusional, integritas anti-korupsi, dan etika digital. Peserta menunjukkan perubahan dari pemahaman normatif menuju aplikasi kontekstual, tercermin dalam kemampuan mengidentifikasi relevansi nilai Pancasila terhadap dilema etis sehari-hari seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan kecurangan akademik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Pancasila berbasis experiential learning dan kolaborasi kelembagaan perguruan tinggi merupakan strategi efektif untuk internalisasi nilai kebangsaan pada Generasi Z di era digital.
PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR Ani Lestari; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/mjfzd448

Abstract

Artikel ini mengenai Peran Advokat dalam menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama yang dilatarbelakangi oleh maraknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan. Pendampingan advokat dalam perkara perceraian memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional para pihak. Perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban para pihak, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Dalam konteks tersebut, peran advokat menjadi sangat penting sebagai pendamping hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menangani perkara perceraian, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum, nasihat hukum, serta menjaga kepentingan dan kerahasiaan klien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur yang didukung oleh data empiris berupa pengalaman magang di kantor advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis sejak tahap awal pengajuan perkara hingga proses persidangan, termasuk dalam penyusunan dokumen hukum, pendampingan saat mediasi, serta pembelaan hak-hak klien di persidangan. Dengan demikian, keberadaan advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi para pihak.
IMPLEMENTASI PASAL 156 HURUF (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGALIHAN HAK ASUH ANAK: STUDI PRAKTIK KASUS PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA BANGKALAN Lydia Fanggi; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/qxd0xt76

Abstract

Hak asuh anak (hadhanah) merupakan akibat hukum penting dari putusnya perkawinan karena perceraian. Penentuan pihak yang berhak mengasuh anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 156 huruf (c) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengalihkan hak asuh anak apabila pemegang hak hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan Pasal 156 huruf (c) KHI dalam perkara pengalihan hak asuh anak pasca perceraian, serta mengkaji peran advokat dalam proses pembuktiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data empiris terbatas berupa pengalaman magang di kantor advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI bersifat fleksibel dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak, dengan menempatkan Hakim sebagai pihak yang menilai kelayakan pemegang hak hadhanah berdasarkan fakta persidangan. Oleh karena itu, penerapan pasal ini memerlukan standar penilaian yang objektif dan pembuktian yang kuat agar tercapai keadilan substantif bagi anak.
REVITALISASI NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DEGRADASI MORAL GENERASI Z MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI PANCASILA Muchammad Haykal Fardani; Ansori; Ida Wahyuliana; Helmy Boemiya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/4pqp5804

Abstract

Degradasi moral yang terjadi pada Generasi Z menjadi tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan budaya digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi Pancasila sebagai upaya revitalisasi nilai dan pencegahan degradasi moral Generasi Z di lingkungan pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi, wawancara dengan pengelola kegiatan, serta dokumentasi pendukung. Penelitian dilaksanakan di SMAN 2 Bangkalan pada kegiatan Sosialisasi Pancasila yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi Pancasila mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika sosial dan konstitusional, serta mendorong tumbuhnya kesadaran hukum, integritas moral, dan kepedulian sosial. Meskipun masih ditemukan keterbatasan berupa rendahnya atensi sebagian peserta didik, munculnya respons kritis dan pertanyaan reflektif menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai Pancasila berlangsung secara bertahap dan kontekstual. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi Pancasila dapat dinilai efektif sebagai sarana pendidikan karakter yang adaptif dalam mencegah degradasi moral Generasi Z di era digital.
STRATEGI PEMBELAAN HUKUM TERHADAP KLIEN YANG DILAPORKAN BALIK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Ach Zidaniel Ghufron; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1dz88k05

Abstract

Perkara tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan laporan balik terhadap korban merupakan fenomena yang sering muncul dalam praktik peradilan pidana dan menimbulkan persoalan serius terkait keadilan serta kepastian hukum. Dalam kondisi tertentu, mekanisme laporan balik berpotensi menempatkan korban pada posisi tersangka, sehingga membuka ruang terjadinya kriminalisasi korban dan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini menarik untuk diteliti, karena kerap terjadi dalam perkara penganiayaan yang melibatkan ketimpangan relasi kuasa antar pihak, di mana hukum pidana digunakan sebagai alat untuk melemahkan posisi korban. Dalam perkara yang terjadi di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka Mohammad Dinol Huda, klien yang sebelumnya mengalami serangan serius justru dilaporkan balik atas dugaan penganiayaan, sehingga menimbulkan isu penting mengenai penerapan prinsip pembelaan terpaksa dalam proses litigasi pidana. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka perlu dipahami sebagai respons atas serangan yang melawan hukum, sehingga pembelaan terpaksa menjadi aspek sentral dalam konstruksi pembelaan hukum yang diajukan oleh advokat. Artikel ini membahas strategi pembelaan hukum terhadap klien yang dilaporkan balik dalam perkara penganiayaan dengan menitikberatkan pada peran advokat dalam membangun pembelaan terpaksa dan memastikan terpenuhinya prinsip due process of law dalam persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pengamatan langsung proses persidangan serta keterlibatan aktif bersama advokat dalam penanganan perkara. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi pembelaan hukum, khususnya dalam mengedepankan pembelaan terpaksa bagi klien yang dilaporkan balik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembelaan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif diharapkan mampu mencegah kriminalisasi korban serta menjaga objektivitas proses peradilan pidana.
Co-Authors Ach Zidaniel Ghufron Afrian Wahyu Dewa Angel Ananda Panjaitan Ani Lestari Ansori Burhanul Haqiqi Alfarizi Fakhri Haikal Amanullah Fina Rohmatika Fitriatun Anisya Helmy Boemiya Imadatul Fitriani Inayah Maulia Lydia Fanggi M. Nur Halim Muchammad Haykal Fardani Mufarijul Ikhwan Nurhidayat Salsabila Rohadi Sumriyah Sumriyah Wiwik Aldewiyeh