Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Jurnal Media Akademik (JMA) Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi
Ida Wahyuliana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Fina Rohmatika; Ida Wahyuliana
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 12 (2024): Desember
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objective to be achieved in this writing is to find out how the effectiveness of regional cooperation in the scope of the City of Surabaya runs as it should in accordance with the laws and characteristics that live in society, so that it can be said to provide benefits to the surrounding environment and related parties, in the approach used with the method through literature studies of research meeting results and discussion of conditions in the field of legal studies and inseparable from its controversy as an independent and distinctive discipline.
Pemberdayaan UMKM Berbahan Dasar Siwalan dalam Menghadapi Era Digitalisasi Sumriyah Sumriyah; Mufarijul Ikhwan; Ida Wahyuliana; Afrian Wahyu Dewa; Salsabila Rohadi
Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak bersama Masyarakat. Vol. 2 No. 4 (2024): November : Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak bersama Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/natural.v2i4.887

Abstract

The siwalan tree, which is a characteristic of Pragaan Daya Village, can be developed into a business that can improve the welfare of residents in the village. So in this way, Village MSMEs can be formed based on siwalan fruits. The implementation of MSMEs must be deceived by improving the quality of business actors and the products they produce in order to get adequate business consistency. In addition, existing MSMEs must prepare themselves for the era of digitalization in running their product businesses by paying attention to technological developments in order to minimize losses due to lagging product development. . This is based on the fact that the ongoing business can keep up with the times, which involves digitalization in all aspects of life, including in the application of siwalan products in Pragaan Daya Village. The purpose of this research is of course so that people in the village can optimize the sophistication of technology to make the digital platform a marketing platform for their products. In addition, of course, to create human resources who can compete in this era of digitalization. So that the initial goal of forming MSMEs can be realized. The empowerment of MSMEs based on siwalan can continue to progress and successfully compete with other MSME products.
PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN) Fakhri Haikal Amanullah; M. Nur Halim; Burhanul Haqiqi Alfarizi; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i12.1266

Abstract

Bakesbangpol adalah sebuah lembaga yang bertugas dan juga bertanggung jawab untuk melakukan dan mengoordinasikan suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan sebuah bangsa, politik, dan juga pemberdayaan masyarakat di negara Indonesia ini. Lembaga ini sangat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sudah didasarkan pada prinsip yaitu keberagaman, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan juga politik. Berbagai komponen-komponen yang terkait dengan kebijakan lokal ini juga termasuk strategi pembangunan, keuangan, dan program kerja selama proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lokal harus diperhatikan dengan baik, cermat dan juga seksama. Seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat (1) dari peraturan tertulis tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang beberapa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan juga evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan sebuah tindakan masa depan yang paling tepat, melalui urutan pilihan, dengan akuntansi sumber daya yang ada di negara Indonesia ini.
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Hunian yang Layak Wiwik Aldewiyeh; Ida Wahyuliana
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v1i4.264

Abstract

Decent housing is one of the important factors in ensuring social welfare and improving the quality of life of the community. The need for decent housing is very crucial in big cities, including Surabaya, where population growth and urbanization are very rapid. Although this right has been guaranteed by various national laws and regulations, one of which is regulated in Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas, there are still gaps in its implementation at the regional level. This article aims to discuss the urgency of establishing a Surabaya Regional Regulation (Perda) on decent housing. As a legal basis that regulates minimum standards for housing quality, access to basic infrastructure, and guarantees of security and comfort for Surabaya City residents. The establishment of this Perda is currently important to overcome the problem of inadequate housing, prevent the emergence of slums, and support the sustainable development of the city of Surabaya. In addition, this Perda is expected to be a solution to the challenges faced by the Surabaya City government in meeting the need for decent housing for all levels of society in the City of Surabaya.
STRATEGI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGUATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DEMOKRASI NON TAHAPAN Imadatul Fitriani; Inayah Maulia; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/t89w7v60

Abstract

Penelitian ini menganalisis upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi politik pada tahap non-tahapan. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya literasi politik masyarakat serta menurunnya tingkat partisipasi publik dalam pemilu, terutama akibat maraknya pelanggaran elektoral seperti politik uang, kampanye terselubung, dan disinformasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk mengkaji program Bawaslu secara normatif dan empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Bawaslu difokuskan pada tiga tahapan utama, yaitu pemetaan audiens, pelaksanaan sosialisasi berbasis komunitas dan digital, serta evaluasi berkelanjutan. Temuan penelitian mengungkap bahwa keberhasilan program didukung oleh landasan hukum yang kuat, jaringan kemitraan sosial, dan pemanfaatan media digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa apatisme politik masyarakat, keterbatasan anggaran, budaya politik pragmatis, dan penyebaran hoaks. Penelitian ini menegaskan bahwa edukasi politik pada masa non-tahapan merupakan kunci pencegahan pelanggaran pemilu dan penguatan demokrasi substantif di tingkat lokal.
Co-Authors Afrian Wahyu Dewa Burhanul Haqiqi Alfarizi Fakhri Haikal Amanullah Fina Rohmatika Imadatul Fitriani Inayah Maulia M. Nur Halim Mufarijul Ikhwan Salsabila Rohadi Sumriyah Sumriyah Wiwik Aldewiyeh