Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.671
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Private Law POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Khaliya Onomiyea: Jurnal Abdimas Nusantara
Arba
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Status Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Perumahan Dan Pemukiman Wahyu Safar Mauliandi; Arba; Diangsa Wagian
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/0wwqhk56

Abstract

Penelitian ini mengkaji status hukum penguasaan dan pemilikan tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Lombok Timur yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris. Secara normatif, pengembang wajib menyediakan dan menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah, namun dalam praktik masih ditemukan penguasaan oleh pengembang, keterlambatan penyerahan, serta penyalahgunaan fungsi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penguasaan dan pemilikan tanah PSU, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta merumuskan model pengaturan dan tata kelola yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan empiris melalui data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PSU belum efektif akibat kelemahan regulasi daerah, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum, serta belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan. Ketidakjelasan status hukum tanah PSU juga menghambat pengelolaan aset oleh Pemerintah Daerah dan mengurangi kepastian hak masyarakat atas fasilitas umum. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan model pengaturan dan tata kelola PSU melalui penguatan regulasi, integrasi kelembagaan, optimalisasi administrasi pertanahan dan sertipikasi, serta transparansi dan pengawasan berbasis digital dengan pendekatan compliance driven governance. Model ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pengembang, memperkuat tata kelola aset publik, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif.
Co-Authors Afnaria, Afnaria Agus Yulianto Akanboy, Jerikson Nastorius Arimbi, Yundari Aris Munandar Armin Sukri Kanna, Armin Sukri Br. Sembiring, Metrilitna Diangsa Wagian, Diangsa Isnaini Rambe Maulidi, Muhammad Yadinul Mecilita, Inas Nuzul Indrawan, Lalu Palaifana, Oktorinda Saputra, Andi Prasasti Solatiah Wahyu Safar Mauliandi Widodo Dwi Putro Wirajagat, Jasnawadi Zunnuraeni