Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gorontalo Law Review Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Melati, Nanda Sukma
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGUATAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH DI KAMPUNG TELUK TEMPUDAU Rahmi, Adelia Hidayatul; Neuflapu, Erich Extrada; Audina, Dhea Januastasya; Andriansyah; Damanik, Amsari; Melati, Nanda Sukma; Radhitya, Atthyya; Hasanudin, Yulita Erika; Maulidayna, Ninna; Yuniarsih; Rosdiana, Anita
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v5i4.4414

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh urgensi penyelesaian sengketa hibah tanah di Kampung Teluk Tempudau yang timbul akibat dualisme sistem hukum. Permasalahan ini merupakan manifestasi dari inkonsistensi implementasi antara hukum positif nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat setempat. Metode pelaksanaan program ini terdiri dari tiga tahapan sistematis. Pertama, dilakukan survei permasalahan hukum melalui pendekatan yuridis-empiris untuk mengidentifikasi akar masalah dalam konteks pluralisme hukum. Kedua, distribusi instrumen pengukuran berupa kuesioner untuk mengevaluasi tingkat literasi hukum masyarakat terkait regulasi penghibahan tanah. Ketiga, implementasi program sosialisasi hukum sebagai bentuk intervensi edukatif yang bersifat preventif. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek yuridis penghibahan tanah. Data pra-sosialisasi menunjukkan distribusi pemahaman dengan kategori tinggi sebesar 27%, sedang 31%, dan rendah 42%. Pasca-sosialisasi, terjadi peningkatan substansial pada kategori pemahaman tinggi menjadi 50%, sedang 32%, dengan penurunan kategori rendah menjadi 18%. Program ini menghasilkan implikasi multidimensional: (1) secara preventif-yuridis, program ini dapat memitigasi potensi sengketa pertanahan, (2) secara sosiologis-yuridis, memperkuat harmonisasi sistem hukum dalam masyarakat, dan (3) secara institusional, menyediakan prototipe sosialisasi hukum yang dapat direplikasi pada komunitas serupa.
Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya Melati, Nanda Sukma
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Juli
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i3.575

Abstract

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia. Data ini disajikan dengan data statistik tentang tingkat kesuburan spesifik usia wanita menurut periode. Dari penelitian tersebut, banyak ditemukan yang menikah pada umur dibawah 15 tahun sebayak 61% tidak ada wanita yang menikah pada umur 20 tahun keatas. Demikian pula penelitian LIPI pada tahun 1988, yang melihat pola perkawinan pada tiga generasi Cilayamaya dan Karawang ditemukan keadaan umur perkawinan pertama 12 dan 13 tahun. Sebelum temuan diatas, laporan Into A New World: Young Women` s Sexual and Reproduktive Lives yang didukung oleh The William Ha Gates Foundation tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13 sampai 18 tahun mencapai 18% pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49% pada tahun 1998. Fenomena sosial pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidak jauh berbeda. Penyebab utamanya adalah seringnya pemutusan hubungan seksual pada remaja yang melakukan hubungan seks selain pernikahan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KEBERATAN DIMUTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-PHI/2022/PN MKS) Hasanudin, Yulita Erika; Rahmi, Adelia Hidayatul; Melati, Nanda Sukma; Antonio, Christofher Dylan; Atriani, Dewi
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3540

Abstract

While it's true that some mutations try to improve workers' wellbeing, others cause Termination of Employment (PHK) as a result of refusal of transfers. Consequently, it is essential that the regulation of employee transfers be carefully considered to ensure compliance with all applicable laws. This study has shown that the legislative provisions pertaining to the termination of employment (PHK) have been met by the action taken by KSP Nasari Makassar against Plaintiff Idiamin Sartian Umar so that it does not harm the party concerned. plaintiff's workers' rights. Then, the transfer carried out by KSP Nasari Makassar was aimed at improving welfare through increasing salaries and promotions for the Plaintiff. However, the Plaintiff refused for personalreasons which violated the Nasari Savings and Loans Cooperative (KSP) Regulations which emphasized that workers must prioritize the interests of the Cooperative above personal reasons. During these negotiations, the Plaintiff was also not present to fulfill his obligations as a worker at the company even though he had received a warning letter. Thus, the Judge decided that the Plaintiff had no right to demand severance pay from the company. In order to accomplish its research goals, this study used a normative research methodology that relied on legislative approaches, a case approach, and the collection of both primary and secondary legal documents. 
Co-Authors ANDRIANSYAH Antonio, Christofher Dylan Atriani, Dewi Audina, Dhea Januastasya Damanik, Amsari Hasanudin, Yulita Erika Maulidayna, Ninna Neuflapu, Erich Extrada Radhitya, Atthyya Rahmi, Adelia Hidayatul Rosdiana, Anita Yuniarsih