Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sudah Siapkah Indonesia Menuju Masyarakat Madani Dalam Konsep Demokrasi di Medan Sumatera Utara: Is Indonesia Ready to Move Towards a Civil Society in the Concept of Democracy in Medan, North Sumatra Masrul Zuhri; Tri Dela Puspita; Widia Lestari; Abellia Putri; Nuraini; Tazla Nia Fareby; Tri Sisty Annisa Sinaga; Delina Yanti; Nabila Wahyuni; Dwi Rizky Sidabalok; Nurita Oktapia Br Simanjuntak; Afrida Dina Pratiwi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.5663

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi kesiapan Indonesia untuk menjadi masyarakat madani dalam konteks negara demokrasi, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta persepsi masyarakat tentang peran masyarakat madani. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuisioner via google form yang mana terdiri dari 16 pertanyaan yang berisi tentang pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini ditujukan kepada 66 responded secara acak yang terdiri dari 69,7 %perempuan dan 30,3 % laki-laki. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesiapan yang bervariasi dalam mendukung nilai-nilai masyarakat sipil. Meskipun ada yang merasa siap, tantangan seperti korupsi, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya kebebasan berekspresi masih signifikan. Sebagian besar responden memahami konsep masyarakat madani (50%) dan demokrasi (51,5%), serta pentingnya peran masyarakat madani dalam demokrasi. Namun, partisipasi dalam organisasi masyarakat masih rendah (31,8%), dan kepercayaan terhadap lembaga negara juga rendah (21,2% percaya). Faktor utama yang menghambat adalah korupsi (69,7%), ketimpangan ekonomi (51,5%), dan rendahnya pendidikan (57,6%). Rekomendasi untuk memperkuat masyarakat madani mencakup pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, dan pendidikan politik. Meskipun penuh tantangan, ada optimisme terhadap masa depan masyarakat madani di Indonesia.
Implementasi Pancasila Sebagai Pilar Demokrasi (Studi Kasus Jalan Jagung,Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan) Nafisa Balqis Hrp; Putri Suci Ramadhani Sirait; Sartika Ramadani Srg; Dwinayla Astri; Noor Asninaeka Azzahra S Meliala; Anggun Suci Fadilla; Masrul Zuhri
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i1.1384

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman bagi sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan sebagai pilar demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, studi literatur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berperan penting dalam menopang demokrasi yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. Penerapan nilai-nilai ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah untuk mufakat. Penelitian ini juga menemukan tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di era demokrasi modern, seperti individualisme dan kurangnya kesadaran akan pentingnya gotong royong. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Urgensinya Moral Pancasila Untuk Membangun Generasi Muda Menuju Indonesia Emas 2045 di Lingkungan 6 Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Subhan Misran; Sahil Sayri As Sani; Zahara Ramadani; Fatimah Zahro; Nadra Daulay; Cindy Sipahutar; Masrul Zuhri
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i1.1405

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk moral dan karakter bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Ini membahas urgensi moral Pancasila dalam membangun generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Dengan menelusuri nilai-nilai dasar Pancasila yang mengedepankan gotong royong, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, penelitian ini menggali bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dapat memperkuat moralitas generasi muda Indonesia. Di samping itu, pembahasan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menginternalisasi moral Pancasila serta pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dengan demikian, penguatan moral Pancasila menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berkemajuan.
Polemik 4 Pulau Aceh Menjadi Milik Sumatera Utara Di Tinjau Dari Sudut Demokrasi, Teori Dan Politik (Studi Kasus Di Uinsu Tuntungan Kecamatan. Pancur Batu, Kabupaten. Deli Serdang): The Polemic of 4 Aceh Islands Belonging to North Sumatra Reviewed from the Perspective of Democracy, Theory and Politics (Case Study in Uinsu Tuntungan, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency) Masrul Zuhri; Fahmi Idris Siregar; Mei Linda; Defani Zasqiyah Putri; Nabila Zahrah; Audya Putri Az-Zahra; Adinda Mulpira Br Tanjung
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7961

Abstract

Polemik terkait status kepemilikan empat pulau di wilayah perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menimbulkan perdebatan tajam dari sudut pandang demokrasi, teori kedaulatan wilayah, serta dinamika politik lokal dan nasional. Konflik ini menunjukkan lemahnya transparansi pemerintah pusat, buruknya koordinasi antar-instansi, serta minimnya pelibatan masyarakat setempat dalam proses penentuan batas wilayah, sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip demokrasi partisipatif. Berdasarkan hasil survei terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), mayoritas responden setuju bahwa polemik ini mencerminkan adanya kepentingan elit yang lebih dominan dibandingkan aspirasi rakyat di daerah. Polemik ini juga dinilai berkaitan erat dengan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut, yang secara implisit mengindikasikan adanya perebutan simbolik atas kekuasaan administratif antarprovinsi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis literatur dan data primer, artikel ini mengupas relevansi teori demokrasi partisipatif, teori konflik elit, serta implikasinya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Temuan penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan dokumen historis, koordinasi pemerintah pusat-daerah, dan penguatan mekanisme demokrasi lokal dalam penyelesaian sengketa batas wilayah.