Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Rama Ahmad Raja Maranay; Irsyaf Marsal
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 4 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i4.1614

This article examines the influence of global legal systems on the formation of legislation in Indonesia. Historically, Indonesia adopted the Continental European legal system inherited from the Netherlands as the foundation of its national legal framework. Over time, Indonesia’s legal system has also been shaped by principles of common law, Islamic law, and customary law, deeply rooted in the nation's culture. This study aims to analyze how the interplay of these diverse legal systems has contributed to the development of a unique and complex national legal structure. Employing a literature review and normative analysis method, the research explores how elements from various global legal systems have enriched Indonesia’s legal framework. The findings reveal that, while this diversity enhances the national legal system, it also presents challenges in harmonizing and synchronizing existing regulations. This study offers valuable insights into the dynamics of cross-system legal influences in the Indonesian context and their implications for national legal reform.

DILEMA DEMOKRASI: KOTAK KOSONG DAN UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DI TINGKAT LOKAL Aura Anisah; Salma Elsa Anindya; Rena Putri Nirwana; Tesalonika Amazia Simamora; Irsyaf Marsal
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.652

Fenomena "kotak kosong" dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia mencerminkan tantangan serius dalam sistem demokrasi yang ada. Dalam konteks ini, tingginya angka calon tunggal menunjukkan krisis kepemimpinan dan lemahnya fungsi partai politik dalam menyediakan alternatif pemimpin yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari fenomena kotak kosong terhadap sistem politik Indonesia serta mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menelusuri berbagai literatur yang membahas calon tunggal dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kotak kosong merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam sistem politik, yaitu lemahnya kompetisi politik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan dominasi oligarki. Penelitian ini juga mengkaji berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

DILEMA DEMOKRASI: KOTAK KOSONG DAN UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DI TINGKAT LOKAL Aura Anisah; Salma Elsa Anindya; Rena Putri Nirwana; Tesalonika Amazia Simamora; Irsyaf Marsal
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.652

Fenomena "kotak kosong" dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia mencerminkan tantangan serius dalam sistem demokrasi yang ada. Dalam konteks ini, tingginya angka calon tunggal menunjukkan krisis kepemimpinan dan lemahnya fungsi partai politik dalam menyediakan alternatif pemimpin yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari fenomena kotak kosong terhadap sistem politik Indonesia serta mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menelusuri berbagai literatur yang membahas calon tunggal dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kotak kosong merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam sistem politik, yaitu lemahnya kompetisi politik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan dominasi oligarki. Penelitian ini juga mengkaji berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Memanusiakan Hak Asasi Manusia: Ethnic Profiling & Counter Terrorism di Palestina Elkristi Ferdinan Manuel; Dita Rosalia Arini; Ahmad Iqbal; Prameswara Winriadirahman; Faqih Zuhdi Rahman; Wendy Budiati Rakhmi; Ema Nurkhaerani; Dwi Najah Tsirwiyati; Slamet Tri Wahyudi; Irsyaf Marsal
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v6i2.2400

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pandangan non-populer terhadap genosida yang terjadi di Palestina, serta memberikan sudut pandang berbeda dalam melihat permasalahan tersebut, yaitu menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam konflik tersebut adalah masyarakat masih memandang konflik Palestina dengan subjektifitas dan keberpihakan. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terbuka dan diskusi interaktif yang diikuti oleh 20 peserta dari masyarakat seni dan kedokteran di T-Space Bintaro. Kesimpulan dari pengabdian untuk para peserta adalah pentingnya menganalisa kasus internasional, menggunakan sudut pandang kemanusiaan dan universalisme dalam konsep Hak Asasi Manusia serta menggeser paradigma tersebut menjadi keberpihakan terhadap kehidupan dan keberlangsungan umat manusia

Implikasi Hukum dari Peraturan Menteri yang Bertentangan dengan Undang-Undang Antika, Rindy; Najwa Rosyidah; Ainul Mardliyah; Gabriella Tiffany Putri; Irsyaf Marsal
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.12178

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan culminates dalam penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Salah satu elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah keberadaan Peraturan Menteri sebagai bentuk delegated legislation. Peraturan Menteri berfungsi untuk merinci pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, terutama yang bersifat umum dan abstrak. Meskipun demikian, keberadaan Peraturan Menteri tidak secara eksplisit diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menimbulkan perdebatan terkait kedudukan dan validitasnya dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan Menteri memiliki peran ganda sebagai instrumen implementasi undang-undang serta sarana untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan teknis di lapangan. Namun, dalam praktiknya, peraturan ini kadang menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Artikel ini membahas peran Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia, manfaat dan tantangan yang dihadapinya, serta implikasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat peraturan yang tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia Evi Fitriani; Ahmad Ahsin Thohari; Irsyaf Marsal
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Juni : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298

This article discusses the transformation of the public policy paradigm in Indonesia through the integration of progressive legal principles in order to realize legal development that is responsive to the social needs of society. Progressive law, as initiated by Satjipto Rahardjo, emphasizes that the law must side with substantive justice and the needs of the people, not merely enforce rigid and procedural legal certainty. This research uses a normative juridical approach with qualitative analysis of various laws and regulations, legal doctrines, and relevant case studies. The results of the study show that the integration of progressive legal principles into public policy has great potential in bridging the gap between social reality and formalistic legal construction. However, the implementation of this principle is faced with a number of challenges, such as institutional resistance from conservative legal institutions, a legal education paradigm that is still legal-formalistic, and limited public participation in the legislative process. To overcome these obstacles, a comprehensive strategy is needed, including reforming the legal education curriculum, revitalizing law enforcement officials, strengthening the role of civil society, and optimizing information technology in the justice system. With these steps, legal transformation is expected to be not only structural, but also cultural and paradigmatic, so as to realize a national legal system that is more inclusive, fair, and relevant to the dynamics of contemporary Indonesian society.

Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kebidanan yang Aman dan Bermutu sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Justicia Salsabila; Irsyaf Marsal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2607

Pelayanan kebidanan merupakan bagian dari sistem Kesehatan nasional yang berperan penting dalam Kesehatan reproduksi dan keselamatan ibu dan anak. Dari sisi hukum, pelayanan kebidanan bukan hanya kewajiban sebagai tenaga medis tetapi juga merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia Namun, faktanya masih banyak permsalahan dalam praktiknya. Masih banyak permasalahan yang muncul di lapangan. Seperti kasus kematian ibu dan bayi, keterbatasan tenaga kebidanan di daerah terpencil, sarana kesehatan yang tidak memadai, serta ketidakpastian hukum yang membuat bidan khawatir dalam melaksanakan tugasnya Penelitian ini menggunakanan Penelitian ini menggunakanan metode yuridis normatif, pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu mengkaji perspektif perlindungan hukum profesi kebidanan dalam pelayanan kebidanan serta hak asasi bidan dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga kesehatan. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 . Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Unndang No.4 Tahun 2019 tentang kebidanan, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan peraturan Menteri Kesehatan terkait standar pelayanan. Negara berkewajiban memastikan pelayanan kebidanan dilaksanakan denga aman dan bermutu serta adil dalam pemenuhan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.

Pengembangan Implementasi Administrasi Publik dengan Fasilitas pada Masyarakat di Daerah Pedesaan Beatrice Jacsani Cinidrilli de Mendonca; Irsyaf Marsal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2751

Pengembangan implementasi administrasi publik dalam penyediaan fasilitas yang layak bagi masyarakat di daerah pedesaan untuk memberi fasilitas yang aman dan baik untuk masyarakat, dan masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi atau infrastruktur dasar. Administrasi publik memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemerataan fasilitas tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach). Dan focus kepada penelitian yang diarahkan pada analisis peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan implementasinya dalam konteks pembangunan fasilitas publik di daerah pedesaan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi publik berperan penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memastikan pemerataan pembangunan dan akses terhadap fasilitas publik yang berkualitas. Dan menjamin untuk memberi yang terbaik dan unntuk memperkuat implementasinya, diperlukan optimalisasi Undang-Undang Desa, pemerataan pembangunan, serta transparansi melalui digitalisasi pelayanan publik agar masyarakat pedesaan dapat menikmati pelayanan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Publik Digital di Indonesia Cheryl Michaelia Ongkowiguno; Irsyaf Marsal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1851

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mendorong transformasi layanan publik dan aktivitas privat berbasis sistem elektronik, namun sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi. Kondisi ini menempatkan perlindungan data sebagai isu strategis yang berkaitan dengan hak privasi warga negara dan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum Indonesia dalam membentuk dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta menilai sejauh mana negara mampu menyeimbangkan kebutuhan efisiensi layanan publik digital dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji norma hukum positif, doktrin, teori politik hukum, dan prinsip hak asasi manusia terkait privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP merupakan tonggak penting politik hukum nasional dalam membangun rezim perlindungan data yang komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan, belum berfungsinya lembaga pengawas independen, lemahnya kesadaran institusi publik terhadap prinsip minimalisasi data, serta kecenderungan praktik digitalisasi pemerintah yang lebih menekankan efisiensi administratif dibanding perlindungan privasi. Selain itu, dominasi korporasi digital sebagai pengendali data menimbulkan tantangan baru bagi negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara sektor publik dan privat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arah politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju model hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Untuk mencapai efektivitas yang diharapkan, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta penerapan prinsip privacy by design dalam setiap kebijakan digital negara agar perlindungan privasi masyarakat dapat terjamin di tengah pesatnya transformasi digital nasional.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search