Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Semarang Law Review Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Mavisha: Law And Society Journal
Faqih Zuhdi Rahman
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina Faqih Zuhdi Rahman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26549

Abstract

This study aims to prescriptively analyze the urgency and implementation of penal and non-penal policies in the Health Quarantine Law Number 6 of 2018 in the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys. In the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys, there are two possible ways of law enforcement, namely through penal and non-penal means. The method in this study is normative legal research by focusing on secondary and tertiary materials such as the Health Quarantine Act number 6 of 2018 and the Law on infectious disease outbreaks number 4 of 1984 and its derivatives. From the results of this study, it was found that there is a need for law enforcement on violations of Health protocols in cases of vaccine jockeys and quarantine jockeys based on penal and non-penal policies, whose implementation is adjusted to the urgency of its application so that not only the realization of a fair law is also humanistic.Keywords: Penal Policy; Non-Penal Policy; Health Protocol AbstrakPenelitian Ini bertujuan untuk menganalisa secara preskriptif urgensi dan implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal dalam Undang-undang Karantina Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 pada kasus joki vaksin dan joki karantina. Dalam kasus joki vaksin dan joki karantina terdapat dua kemungkinan cara penegakan hukum, yakni melalui sarana penal dan non penal. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan berfokus pada bahan sekunder dan tersier seperti Undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 dan Undang-undang wabah penyakit menular nomor 4 tahun 1984 dan turunannya. Dari hasil penelitian ini ditemukan perlunya penegakan hukum pada pelanggaran protokol Kesehatan terhadap kasus joki vaksin dan joki karantina berbasis pada kebijakan penal dan non penal, yang implementasinya disesuaikan dengan urgensi penerapannya agar tidak hanya terwujudnya hukum yang adil namun juga humanis.Kata Kunci: Kebijakan Penal; Kebijakan Non Penal; Protokol Kesehatan
Judge's arguments in decisions involving Sharia economic disputes in the regional religious courts of Jakarta, 2015–2022. Faqih Zuhdi Rahman; Mustolih Siradj; Asadurrahman Asadurrahman
Jurnal Cita Hukum Vol 12, No 2 (2024): In Press
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i1.35955

Abstract

Judges must be capable of settling sharia economic issues without departing from accepted sharia principles. When weighing each decision, the judge takes into account the DSN-MUI Fatwa, which serves as a manual and a mechanism for the implementation of sharia economic activities in Indonesia, as well as KHES, which serves as the primary legal framework for religious courts handling sharia economic disputes. This study intends to map the judges' arguments in sharia economic issues and explain how the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) are applied in Religious Court rulings involving sharia economic disputes. A qualitative approach is applied in the study methodology, which is normative legal research. The study's findings demonstrate that the judges' arguments in sharia economic matters in the Jakarta Regional Religious Court jurisdiction reflect their own viewpoints. The judge's arguments in the five Religious Courts in the Jakarta region frequently reference the Civil Code for legal justifications. The DSN-MUI Fatwa and KHES must be applied as effectively as possible. The use of KHES is only used in specific articles, namely using Articles 36 and 38 of the Compilation of Sharia Economic Law and the DSN-MUI Fatwa, which is mostly used in matters of compensation or ta'widh or sanctions for customers who are unable to fulfill their obligations, according to an analysis of sharia economic case decisions at the Jakarta Regional Religious Court.
SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PROGRESIF Faqih Zuhdi Rahman
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11761

Abstract

The presence of a civil law system derived from written law is adjusted to the conditions of a society in a state of law. the development of the dynamics of life gives rise to the latest products in legal life, one of which is the chemical castration sanction for cases of sexual violence, only this has not been written and included in the Criminal Code. This type of research uses normative juridical research. The author intends to explore further the chemical castration sanction in Indonesia based on the perspective of positive law and progressive law. The results of the study explain that within the scope of positive law, chemical castration can be implemented as a punishment for perpetrators of sexual crimes, which is textually stated in Law No. 17 of 2016. In the analysis of progressive law, responding to chemical castration sanctions can be seen more critically. Progressive law encourages things like psychological rehabilitation, education and social reintegration, taking into account protection for victims.   Abstrak Hadirnya sistem hukum civil law yang berasal dari hukum tertulis disesuaikan oleh kondisi suatu masyarakat dalam sebuah negara hukum. perkembangan dinamika kehidupan memunculkan produk terbaru dalam kehidupan hukum salah satunya sanksi kebiri bagi kasus tindak pidana kekerasan seksual, hanya saja hal ini belum tertulis dan dicantumkan dalam KUHP. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Penulis bermaksud menelusuri lebih jauh mengenai sanksi kebiri kimia di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum progresif. Hasil penelitian menjelaskan dalam ruang lingkup hukum positif kebiri kimia dapat diimplementasikan untuk hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, yang secara tekstual tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2016. Dalam analisa hukum progresif menanggapi sanksi kebiri kimia dapat terlihat lebih kritis. Hukum progresif mendorong pada hal seperti rehabilitasi psikologis, pendidikan dan reintegrasi sosial, dengan mempertimbangkan perlindungan untuk korban.
Memanusiakan Hak Asasi Manusia: Ethnic Profiling & Counter Terrorism di Palestina Elkristi Ferdinan Manuel; Dita Rosalia Arini; Ahmad Iqbal; Prameswara Winriadirahman; Faqih Zuhdi Rahman; Wendy Budiati Rakhmi; Ema Nurkhaerani; Dwi Najah Tsirwiyati; Slamet Tri Wahyudi; Irsyaf Marsal
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v6i2.2400

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pandangan non-populer terhadap genosida yang terjadi di Palestina, serta memberikan sudut pandang berbeda dalam melihat permasalahan tersebut, yaitu menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam konflik tersebut adalah masyarakat masih memandang konflik Palestina dengan subjektifitas dan keberpihakan. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terbuka dan diskusi interaktif yang diikuti oleh 20 peserta dari masyarakat seni dan kedokteran di T-Space Bintaro. Kesimpulan dari pengabdian untuk para peserta adalah pentingnya menganalisa kasus internasional, menggunakan sudut pandang kemanusiaan dan universalisme dalam konsep Hak Asasi Manusia serta menggeser paradigma tersebut menjadi keberpihakan terhadap kehidupan dan keberlangsungan umat manusia
Devil’s Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia) Ferdinan Manuel, Elkristi; Arini, Dita Rosalia; Iqbal, Ahmad; Winriadirahman, Prameswara; Rahman, Faqih Zuhdi; Rakhmi, Wendy Budiati; Nurkhaerani, Ema; Tsirwiyati, Dwi Najah; Wahyudi, Slamet Tri; Marsal, Irsyaf; Nasution, Ali Imran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6021

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan paradigma baru dalam memandang genosida yang terjadi bagi warga Palestina. Prinsip keadilan sejati nyatanya tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Paliestina. Prinsip ini menjadikan keadilan berubah makna menjadi devil’s justice yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hawa nafsu menuyelimuti jiwa manusia terhadap manusia lainnya. Keadilan model seperti ini tidak mencerminkan keadilan sejati bila dikaitkan dengan pendekatan keselamatan bagi manusia dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman secara holistik terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi dan bagaimana pemberian sudut pandang ini merubah paradigma bagi peserta yang hadir di T-Space, Bintaro, Tangerang Selatan dari keadilan dalam sebuah peperangan dan kejahatan manusia yang terjadi berubah menjadi tumbahnya rasa hormat kepada martabat manusia yang dikesampingkan dalam peristiwa kejahatan. Salin itu, dengan pengabdian kepada masyarakat ini turut memberikan pemahaman bagaimana kekerasan secara keilmuan bukan hanya kekerasan personal saja, lebih jauh dari itu kekerasan struktural melalui tatanan sosial, dan kekerasan kultural yang lebih kompleks telah terjadi, sehingga dalam menganalisa genosida yang terjadi di Palestina, seluruh peserta mendapatkan pandangan yang menyeluruh dan holistik tersebut.
Kebijakan Hukum Terhadap Fenomena Manipulasi Gelar Akademik di Indonesia Rahman, Faqih Zuhdi
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/bycssa97

Abstract

This study analyzes the legal policies in Indonesia concerning the phenomenon of academic degree manipulation. The manipulation of academic degrees, such as the use of fake degrees or obtaining degrees through illegitimate means, has become a serious issue that erodes the integrity of education and professional ethics. The primary objective of this research is to identify and examine relevant regulations, evaluate their effectiveness in combating these illegal practices, and propose recommendations for policy improvements. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach, focusing on the analysis of related laws, government regulations, and court decisions. The findings indicate that while Indonesia possesses an adequate legal framework, such as Law No. 12 of 2012 on Higher Education, its implementation still faces significant challenges. These challenges include a lack of strict supervision, legal loopholes, and low public awareness regarding the legal consequences of degree manipulation. Therefore, strategic measures are necessary, including strengthening the synergy among educational institutions, law enforcement agencies, and the public, as well as revising regulations to close existing loopholes. This research is expected to contribute significantly to the government's efforts to maintain the quality and credibility of the national education system.   Abstrak: Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia terkait fenomena manipulasi gelar akademik. Manipulasi gelar, seperti penggunaan gelar palsu atau perolehan gelar melalui cara-cara yang tidak sah, telah menjadi isu serius yang merusak integritas pendidikan dan etika profesional. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji regulasi yang relevan, mengevaluasi efektivitasnya dalam menanggulangi praktik ilegal ini, serta mengusulkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada analisis terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang memadai, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, implementasinya masih menghadapi tantangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pengawasan yang ketat, celah hukum, serta rendahnya kesadaran publik tentang konsekuensi hukum dari manipulasi gelar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan sinergi antara lembaga pendidikan, penegak hukum, dan masyarakat, serta revisi regulasi untuk menutup celah yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi upaya pemerintah dalam menjaga kualitas dan kredibilitas sistem pendidikan nasional.
Judge's arguments in decisions involving Sharia economic disputes in the regional religious courts of Jakarta, 2015–2022. Rahman, Faqih Zuhdi; Siradj, Mustolih; Asadurrahman, Asadurrahman
Jurnal Cita Hukum Vol. 12 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i1.35955

Abstract

Judges must be capable of settling sharia economic issues without departing from accepted sharia principles. When weighing each decision, the judge takes into account the DSN-MUI Fatwa, which serves as a manual and a mechanism for the implementation of sharia economic activities in Indonesia, as well as KHES, which serves as the primary legal framework for religious courts handling sharia economic disputes. This study intends to map the judges' arguments in sharia economic issues and explain how the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) are applied in Religious Court rulings involving sharia economic disputes. A qualitative approach is applied in the study methodology, which is normative legal research. The study's findings demonstrate that the judges' arguments in sharia economic matters in the Jakarta Regional Religious Court jurisdiction reflect their own viewpoints. The judge's arguments in the five Religious Courts in the Jakarta region frequently reference the Civil Code for legal justifications. The DSN-MUI Fatwa and KHES must be applied as effectively as possible. The use of KHES is only used in specific articles, namely using Articles 36 and 38 of the Compilation of Sharia Economic Law and the DSN-MUI Fatwa, which is mostly used in matters of compensation or ta'widh or sanctions for customers who are unable to fulfill their obligations, according to an analysis of sharia economic case decisions at the Jakarta Regional Religious Court.
Penerapan Restorative justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum Mustolih, Mustolih; Rahman, Faqih Zuhdi
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 5 No. 1 (2026): In Progress
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v5i1.3161

Abstract

Restorative justice policies in Indonesia are still scattered across several regulations. This study aims to examine the importance of restorative justice implementation regulations in resolving criminal cases in Indonesia, as well as to determine the effectiveness of restorative justice from the perspectives of regulators and law enforcement officers (APH). The research methodology is normative juridical legal research with a qualitative approach. The results of the study explain that restorative justice has represented the implementation of the fourth principle in fulfilling the ideals of legal justice that live in society, where the basis of restorative justice must be integrated with the values ​​that coexist in Indonesian society. The concept of restorative justice used in the formation of policies issued by the Supreme Court, the Prosecutor's Office, and the Police benefits from implementing the idea of ​​restorative justice as a tool in resolving legal issues in Indonesia.
Co-Authors Ahmad Iqbal Ali Imran Nasution Asadurrahman Asadurrahman Asadurrahman, Asadurrahman Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Iqbal, Ahmad Irsyaf Marsal Marsal, Irsyaf Mustolih Siradj Mustolih Siradj, Mustolih Mustolih, Mustolih Nurkhaerani, Ema Rakhmi, Wendy Budiati Slamet Tri Wahyudi Winriadirahman, Prameswara