Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Implementation Of Tanah Laut District Regional Regulation Number 6 Of 2022 Concerning The Implementation Of Social Welfare Maigina Azizah; Bahran
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Integration of Islamic Knowledge and Values in Education, Islamic Studies, Loca
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i1.390

Abstract

Abstract Social welfare is the most desired part of human life because it exists to help individuals escape from all social problems. Therefore, it is necessary to implement social welfare as a government effort in the form of social services to meet the basic needs of every citizen. This research discusses the extent of implementation of Tanah Laut Regency Regional Regulation Number 6 of 2022 concerning the Implementation of Social Welfare in dealing with social problems in Tanah Laut Regency, as well as knowing the supporting and inhibiting factors for the Tanah Laut Regency government in handling social problems in Tanah Laut Regency. This research uses a legal sociology approach, namely studying and analyzing the rules that operate in society. The results of this research show that the Tanah Laut Regency Regional Regulation Number 6 of 2022 has been implemented well by the government in accordance with their respective duties and functions. In organizing social welfare, there are supporting and inhibiting factors, namely: supporting factors such as human resources, facilities and infrastructure as well as supporting funds, while the inhibiting factors are the lack of social institutions, halfway houses and proper logistics warehouses, and there is a lot of data on recipients of social assistance. which is invalid can cause social assistance to be inappropriately targeted. Keywords :Implementation , Regional Regulations, Social Welfare Abstract Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang paling diharapkan dari kehidupan manusia karena terwujud untuk membantu agar individu terlepas dari segala permasalahan sosial. Maka dari itu perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya pemerintah dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penelitian ini membahas tentang sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Tanah Laut, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menangani Permasalahan Sosial di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu mengkaji dan menganalisis terkait aturan yang berjalan di masyrakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam menyelengarakan kesejahteraan sosial ini terdapat faktor pendukung dan penghambatnya yaitu: faktor pendukungnya seperti SDM, Sarana dan prasarana serta dana yang mendukung, sedangkan faktor penghambatnya ialah belum adanya panti sosial, rumah singgah dan Gudang logistic yang layak, dan banyak terdapat beberapa data penerima bantuan sosial yang tidak valid singga menimbulkan bantuan sosial tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kesejahteraan Sosial.
The Role Of The Prosecutor's Office As A State Attorney In Resolving State Administrative Disputes At The Batuah Market In Banjarmasin City Zafirah; Bahran
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.417

Abstract

Abstract Referring to the Prosecutor's Office Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office, one of the roles of the Prosecutor's Office is as a State Attorney who acts as a mediator or facilitator in disputes or disputes between State Institutions, Central / Regional Government Agencies and BUMN / BUMD in the fields of Civil and State Administration. In accordance with Attorney General Regulation Number 7 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Law Enforcement, Legal Assistance, Legal Consideration, Other Legal Actions, and Legal Services in the Civil and State Administration Sector. One of the Legal Assistance carried out by the Banjarmasin State Attorney's Office is in the settlement of State Administration Disputes at Batuah Market, Banjarmasin City. Keywords: Role of the Prosecutor's Office, State Attorney, Dispute, State Administration Abstrak Mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, salah satu peran Kejaksaan adalah sebagai Pengacara Negara yang berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam perselisihan atau sengketa antar Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Salah satu Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin adalah dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara, Sengketa, Tata Usaha Negara